Berdasar prakiraan cuaca mingguan yang dirilis BMKG, wilayah yang lebih dulu memasuki musim kemarau umumnya berada di kawasan Indonesia bagian selatan. Kondisi ini dipengaruhi oleh aktifnya Monsun Australia yang membawa massa udara kering ke wilayah Indonesia sehingga mengurangi peluang terbentuknya awan hujan.

BMKG mencatat suhu udara maksimum di atas 35 derajat Celsius terjadi pada periode 1 hingga 3 Juni 2026 di sejumlah daerah. Wilayah tersebut meliputi Sumatra Utara, Riau, Lampung, Banten, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Papua Barat, dan Papua Selatan.

Meski musim kemarau mulai berkembang, hujan dengan intensitas ringan hingga sangat lebat masih mengguyur berbagai wilayah, terutama di Indonesia bagian utara. Curah hujan harian tertinggi tercatat di Sumatra Utara mencapai 73,3 milimeter per hari, disusul Papua Tengah 72,8 milimeter per hari, Kalimantan Tengah 61,6 milimeter per hari, Kepulauan Bangka Belitung 60 milimeter per hari, Kalimantan Utara 57,4 milimeter per hari, serta Papua Barat 57,1 milimeter per hari.

BMKG menjelaskan kondisi atmosfer global dan regional saat ini masih mendukung terbentuknya awan hujan di sejumlah wilayah Indonesia.

Di Samudra Pasifik, fenomena La Nina Condition terpantau melalui nilai indeks Nino 3.4 sebesar +0,69 dan Southern Oscillation Index (SOI) sebesar -16. Kondisi tersebut secara umum berpengaruh terhadap berkurangnya potensi curah hujan di sebagian wilayah Indonesia.

Sementara itu, aktivitas Madden-Julian Oscillation (MJO) diperkirakan berada pada fase 7 hingga 8 dan masih aktif secara spasial di wilayah Papua bagian tengah hingga timur. Selain itu, gelombang Kelvin diprediksi aktif di sebagian besar wilayah Indonesia dengan pergerakan dari barat ke timur, sedangkan gelombang Rossby Ekuatorial diprakirakan aktif di wilayah utara Pulau Sumatra.

BMKG juga mendeteksi potensi terbentuknya sirkulasi siklonik di Samudra Pasifik bagian utara Papua. Fenomena ini dapat memicu terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Barat Daya, serta perairan sekitarnya yang berpotensi meningkatkan pertumbuhan awan hujan dan memicu cuaca ekstrem.

Sejumlah Daerah Masih Berpotensi Diguyur Hujan Lebat

Berdasarkan analisis dinamika atmosfer terkini, BMKG memprakirakan cuaca pada periode 5 hingga 7 Juni 2026 masih didominasi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di berbagai wilayah Indonesia.

Potensi hujan lebat hingga sangat lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang dengan status peringatan dini kategori Siaga diperkirakan terjadi di Maluku, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan.

Sementara itu, pada periode 8 hingga 11 Juni 2026, sebagian besar wilayah Indonesia masih berpeluang mengalami hujan ringan hingga lebat. BMKG juga mengeluarkan peringatan dini kategori Siaga untuk wilayah Papua Pegunungan yang berpotensi mengalami hujan lebat hingga sangat lebat disertai petir dan angin kencang.

BMKG mengimbau masyarakat serta seluruh pemangku kepentingan agar tetap waspada terhadap kemungkinan cuaca ekstrem yang dapat memicu bencana hidrometeorologi. Risiko yang perlu diantisipasi antara lain banjir, tanah longsor, pohon tumbang, hingga gangguan terhadap aktivitas transportasi.

Artikel BMKG Ungkap Musim Kemarau Datang, Hujan Lebat Masih Mengintai pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Prasetyo mengatakan pemberantasan korupsi menjadi salah satu tugas besar yang harus dijalankan pemerintah saat ini. Karena itu, Presiden meminta seluruh penyelenggara negara menjaga integritas dan menjauhi praktik-praktik yang melanggar hukum.

“Berulang kali Pak Presiden Prabowo terus mengingatkan kepada seluruh jajaran bahwa salah satu tugas berat kita ini kan adalah melawan yang namanya tindak pidana korupsi,” kata Prasetyo kepada awak media di Kompleks DPR, Jakarta, Sabtu (6/6).

Ia menjelaskan, upaya memerangi korupsi harus dimulai dari masing-masing individu, terutama para pejabat yang mendapat amanah untuk menjalankan roda pemerintahan. Menurutnya, pesan tersebut berlaku bagi seluruh penyelenggara negara tanpa terkecuali, termasuk Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.

“Jadi berulang kali itu sudah diingatkan untuk kita semua meninggalkan, mari membenahi diri,” tegasnya.

Prasetyo menambahkan, Presiden juga meminta seluruh pejabat untuk meninggalkan berbagai tindakan yang berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum, khususnya tindak pidana korupsi. Oleh sebab itu, pemerintah terus memberikan perhatian serius terhadap langkah-langkah pencegahan korupsi di lingkungan birokrasi.

“Meninggalkan praktik-praktik yang mengarah kepada pelanggaran-pelanggaran norma hukum, terutama tindak pidana korupsi,” pungkas Prasetyo.

Pernyataan tersebut disampaikan di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap sejumlah kasus dugaan korupsi yang menyeret pejabat negara. Salah satunya adalah penangkapan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, dan mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamenimipas), Silmy Karim, dalam kasus dugaan korupsi terkait pemerasan izin tinggal warga negara asing (WNA).

Artikel Prabowo Beri Peringatan Tegas, Semua Pejabat Diminta Segera Benahi Diri pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan, temuan tersebut diperoleh penyidik saat menelusuri aliran dana dalam perkara yang sedang diusut. Bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), KPK telah menelusuri puluhan rekening yang diduga terkait dengan kasus tersebut.

“Dari 96 rekening yang ditelusuri bersama PPATK, ada yang menggunakan rekening cleaning service, office boy, keluarga, hingga kerabat. Bahkan ada juga rekening hasil pembelian,” kata Setyo dalam konferensi pers, Kamis (4/6).

Berdasarkan hasil penyidikan sementara, Silmy diduga meminta bagian dari biaya pengurusan izin tinggal WNA melalui Jaya Saputra. Instruksi tersebut kemudian diteruskan kepada dua kepala subdirektorat, yakni Bagus Bramantyo dan Tessar Bayu Setyaji, yang diduga bertugas menarik uang dari setiap proses layanan keimigrasian.

Praktik penarikan dana itu diduga dilakukan pada berbagai jenis layanan, mulai dari perpanjangan izin tinggal, alih status keimigrasian, perubahan alamat domisili, hingga pengurusan izin bagi anggota keluarga atau tanggungan WNA.

Dilansir dari laman liputan6, dalam proses pengumpulan dana sejumlah pegawai disebut turut dilibatkan. Salah satunya adalah Gusti Benardiansyah yang diduga menggunakan beberapa rekening sebagai tempat penampungan dana yang berasal dari sponsor maupun penjamin WNA yang sedang mengurus dokumen izin tinggal.

KPK menduga penggunaan rekening atas nama pihak lain tersebut dilakukan untuk menyamarkan asal-usul dan aliran dana yang diduga berasal dari pemerasan maupun gratifikasi.

Diduga Terima Rp100 Juta Setiap Pekan

Dalam perkara ini, Silmy Karim juga diduga menerima bagian rutin dari biaya pengurusan izin tinggal WNA sebesar Rp100 juta setiap pekan yang diserahkan setiap hari Jumat. Dugaan penerimaan tersebut terjadi saat Silmy menjabat Direktur Jenderal Imigrasi pada periode 2023–2024 dan berlanjut ketika menjabat Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan pada 2025–2026.

“Silmy Karim yang menerima jatah rutin sebesar Rp 100 juta per minggu,” kata Setyo.

KPK menduga total dana yang diterima Silmy dari para bawahannya mencapai Rp145,5 miliar. Uang tersebut disebut diterima melalui transfer perbankan maupun secara tunai.

Artikel Rekening Office Boy dan Cleaning Service Dipakai Tampung Dana Dugaan Korupsi Imigrasi pertama kali tampil pada Katafoto.id.

KPK mengungkapkan, dugaan tindak pidana korupsi yang menjerat Silmy berkaitan dengan masa jabatannya sebagai Direktur Jenderal Imigrasi di Kementerian Hukum dan HAM pada periode 2023–2024.

“Saat menjadi Dirjen,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (3/6).

Meski demikian, saat ditanya mengenai dugaan keterlibatan Silmy dalam praktik suap, Budi menyatakan penyidik masih melakukan pendalaman terhadap perkara tersebut.

Ia juga belum bersedia membeberkan pasal yang akan dikenakan kepada pihak-pihak yang terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK di Jakarta, Jawa Barat, dan Bali.

Sebelumnya, KPK mengonfirmasi telah menggelar OTT di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I Non-TPI Jakarta Barat. Operasi tersebut menjadi OTT ke-11 yang dilakukan lembaga antirasuah sepanjang 2026.

Kasus yang tengah diusut berkaitan dengan dugaan korupsi dalam pengurusan dokumen izin tinggal bagi warga negara asing, baik Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) maupun Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS).

Dalam operasi yang dimulai sejak Selasa (2/6/2026) malam, penyidik mengamankan belasan orang. Salah satu yang turut diamankan adalah Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non-TPI Jakarta Barat, Ronald Arman Abdullah.

Pada Rabu sore, KPK juga mengumumkan pencarian terhadap Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim yang berkaitan dengan rangkaian operasi tersebut.

Selanjutnya, pada Rabu malam, KPK menyampaikan bahwa total 17 orang telah diamankan. Mereka terdiri atas delapan penyelenggara negara atau aparatur sipil negara (ASN) serta sembilan pihak swasta yang diduga berperan sebagai perantara dalam pengurusan dokumen keimigrasian.

Sejumlah nama yang ikut diamankan antara lain Ronald Arman Abdullah, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Jawa Barat Jaya Saputra, serta Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi periode Oktober 2024 hingga April 2025, Saffar Muhammad Godam.

Artikel Dugaan Suap Pengurusan WNA Terbongkar, KPK Tahan Silmy Karim pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Penegasan tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan arahan dalam Konsolidasi Nasional Program Makan Bergizi Gratis di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Rabu (3/6).

“Semua penegak hukum harus kita perkuat,” tegas Prabowo.

Menurut Presiden, keberhasilan Program MBG tidak hanya bergantung pada pelaksanaan di lapangan, tetapi juga pada sistem pengawasan yang kuat, akuntabel, dan transparan. Karena itu, pemerintah berkomitmen meningkatkan kapasitas lembaga pengawas agar mampu mengawal program prioritas nasional tersebut secara optimal.

Prabowo mengatakan pemerintah siap memberikan dukungan yang diperlukan, baik berupa tambahan personel maupun fasilitas operasional bagi institusi yang terlibat dalam pengawasan program.

Sejumlah lembaga yang memiliki peran penting dalam pengawasan MBG antara lain Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Kejaksaan Agung.

Menurutnya, penguatan terhadap lembaga-lembaga tersebut diperlukan agar pengawasan penggunaan anggaran negara dapat dilakukan secara lebih efektif dan menyeluruh.

“Jaksa Agung berapa yang kau perlu? Saya penuhi, kalau perlu (uang sitaan) yang sekian triliun kau pakai untuk memperkuat (Kejaksaan Agung),” ujar Prabowo.

Prabowo menegaskan tidak akan mentoleransi siapa pun yang berupaya menyalahgunakan atau mencuri uang negara. Ia menilai setiap rupiah yang berasal dari anggaran negara harus dipertanggungjawabkan, terutama ketika digunakan untuk program yang berkaitan langsung dengan pemenuhan gizi dan masa depan generasi muda Indonesia.

“Saya tidak mau NKRI dilecehkan! Saya tidak mau Pemerintah Republik Indonesia tidak dihormati. Saya tidak mau uang rakyat dicuri. Tidak ada pengecualian,” tegasnya.

Pernyataan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah akan memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di seluruh Indonesia. Langkah ini diharapkan dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program strategis yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia nasional.

Komitmen penguatan pengawasan itu disampaikan di tengah mencuatnya kasus dugaan korupsi yang melibatkan sejumlah mantan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN), lembaga yang bertanggung jawab menjalankan Program MBG.

Pada Selasa (2/6), Presiden Prabowo mencopot Dadan Hindayana dari jabatannya sebagai Kepala BGN. Dalam waktu yang sama, dua Wakil Kepala BGN, Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya, juga diberhentikan dari jabatannya.

Sehari setelah pencopotan tersebut, Kejaksaan Agung menetapkan ketiganya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi yang berkaitan dengan penyimpangan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis. Saat ini, mereka telah ditahan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Kasus tersebut menjadi sorotan publik mengingat Program MBG merupakan salah satu program strategis nasional yang menyasar jutaan penerima manfaat di berbagai daerah.

Sebagai bagian dari langkah pembenahan organisasi, Presiden Prabowo juga menunjuk jajaran pimpinan baru di Badan Gizi Nasional. Posisi Kepala BGN kini dijabat Nanik S. Deyang, sementara jabatan Wakil Kepala BGN dipercayakan kepada Agustina Arum Sari dan Mayjen TNI Trenggono.

Artikel Prabowo Murka Soal Korupsi MBG: Jangan Ada yang Curi Uang Rakyat! pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Ketiga tersangka tersebut adalah mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, mantan Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran Lodewyk Pusung, serta Wakil Kepala BGN Sonny Sondjaya. Penetapan status tersangka dilakukan setelah penyidik mengumpulkan alat bukti yang dinilai cukup dalam proses penyidikan.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Syarief Sulaeman Nahdi, mengatakan perkara tersebut berkaitan dengan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang mulai berjalan sejak 6 Januari 2025 sebagai salah satu program prioritas nasional yang dikelola BGN.

“Kasus ini berkaitan dengan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang mulai dijalankan pemerintah sejak 6 Januari 2025 sebagai program prioritas nasional melalui BGN,” ujar Syarief dalam konferensi pers di Kejaksaan Agung, Rabu (3/6).

Program MBG sendiri memiliki alokasi anggaran yang besar, yakni Rp85,27 triliun pada 2025 dan Rp88 triliun pada 2026 yang seluruhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dalam penyidikan yang dilakukan, Kejagung menduga terdapat sejumlah yayasan yang ditunjuk sebagai mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) meskipun tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Penyidik menduga proses verifikasi mitra pada portal BGN telah diintervensi sehingga yayasan-yayasan tersebut tetap dapat lolos dan ditunjuk sebagai pelaksana program.

Menurut Syarief, yayasan yang terlibat diduga memiliki keterkaitan dengan para tersangka dan memperoleh keuntungan dalam jumlah besar dari program tersebut.

“Yayasan-yayasan tersebut terafiliasi di antaranya dimiliki oleh saudara DH, saudara SS, dan saudara LP,” ujar Syarief.

Selain dugaan pengaturan mitra, penyidik juga mendalami adanya dugaan intervensi dalam proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan BGN. Intervensi tersebut diduga memengaruhi penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) sehingga tidak sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan dan berpotensi menyebabkan pembengkakan harga atau mark up.

Beberapa pengadaan yang sedang didalami penyidik antara lain pengadaan 21.801 unit motor listrik dengan nilai sekitar Rp1 triliun, 32.000 pasang sepatu, 31.000 unit tablet, serta 5.400 unit televisi berukuran 75 inci. Penyidik menduga pengadaan tersebut tidak sesuai ketentuan dan mengandung unsur mark up harga.

Kejaksaan Agung menyatakan dugaan perbuatan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara. Namun hingga saat ini, nilai pasti kerugian negara masih dalam proses penghitungan oleh pihak berwenang.

Saat ini ketiga tersangka telah ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung dan Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan guna kepentingan penyidikan. Kejagung juga menyatakan tidak menutup kemungkinan untuk mengembangkan perkara apabila ditemukan alat bukti baru dalam proses penyidikan selanjutnya.

Artikel Anggaran Puluhan Triliun Disorot, Ini Dugaan Korupsi yang Menjerat Eks Kepala BGN pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Perubahan kepemimpinan tersebut dilakukan setelah Presiden Prabowo Subianto melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sejumlah program yang dijalankan BGN, dalam program MBG yang telah berlangsung sekitar satu setengah tahun.

Dalam struktur kepemimpinan yang baru, Nanik S Deyang dipercaya menjabat sebagai Kepala BGN menggantikan Dadan Hindayana. Sementara posisi wakil kepala yang sebelumnya diisi Lodewijk Paulus dan Sony Sanjaya kini dipercayakan kepada Agustina Arum Sari dan Mayjen TNI Trenggono.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan pergantian tersebut merupakan bagian dari langkah penguatan organisasi agar pelaksanaan program-program strategis pemerintah, khususnya di bidang gizi, dapat berjalan lebih efektif.

“Kepada tiga pimpinan BGN yang baru, kami berharap untuk dapat segera melakukan konsolidasi internal, memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, serta memperkuat koordinasi bersama pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota, serta memastikan seluruh program BGN dapat tetap berjalan dengan sebaik-baiknya,” kata Prasetyo di Jakarta, Selasa (2/6).

Prasetyo menegaskan, meski terjadi transisi kepemimpinan, seluruh program dan layanan BGN tetap berjalan normal. Pemerintah memastikan tidak ada gangguan terhadap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Menurutnya, seluruh unit kerja di lingkungan BGN tetap menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal agar target program yang telah ditetapkan dapat tercapai.

“Pemerintah akan terus memastikan bahwa selama proses evaluasi yang terus kita laksanakan, seluruh program BGN tetap berjalan sebagaimana mestinya. Pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terganggu sama sekali,” ujarnya.

Lebih lanjut, Prasetyo menegaskan bahwa pergantian pejabat di tubuh BGN tidak mengubah komitmen pemerintah dalam menjalankan Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi salah satu program prioritas nasional.

“Pemerintah sekali lagi menegaskan bahwa pergantian kepemimpinan ini tidak akan mengganggu komitmen kita di dalam menjalankan program MBG yang dilaksanakan oleh BGN,” tegasnya.

Artikel Ada Nahkoda Baru di BGN, Pemerintah Pastikan MBG Tak Terganggu pertama kali tampil pada Katafoto.id.

WHO menargetkan 90 persen penderita hepatitis dapat teridentifikasi melalui skrining, sementara 80 persen di antaranya memperoleh penanganan medis yang memadai. Namun, capaian Indonesia hingga saat ini masih jauh dari sasaran tersebut.

Dalam dialog kesehatan bertajuk Solid Habit Strong Liver di Jakarta, Selasa (2/6), Budi mengungkapkan bahwa cakupan skrining hepatitis di Indonesia baru berada di kisaran 10 persen. Sementara itu, jumlah pasien yang mendapatkan pengobatan masih berkisar antara 1 hingga 5 persen.

“Gap-nya masih sangat besar,” ujar Budi Gunadi Sadikin.

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi tantangan besar mengingat jumlah penduduk yang diperkirakan terpapar hepatitis di Indonesia mencapai sekitar 70 juta orang. Rendahnya angka klaim layanan kesehatan juga mengindikasikan masih banyak kasus yang belum terdeteksi oleh sistem kesehatan nasional.

Sejumlah program telah dijalankan, termasuk pemberian vaksin Hepatitis B bagi tenaga kesehatan sejak 2023. Selain itu, sejak 2024 pemerintah memberikan terapi profilaksis kepada ibu hamil melalui antivirus Tenofovir (TDF) guna mencegah penularan hepatitis dari ibu ke bayi.

Pemerintah juga memperluas Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) pada 2025 untuk meningkatkan cakupan skrining nasional. Budi mengatakan, target skrining pada 2026 mencapai 136 juta penduduk.

“Pada 2026, pemerintah menargetkan skrining menjangkau hingga 136 juta penduduk, mencakup pemeriksaan HBsAg serta deteksi dini fibrosis hati menggunakan metode APRI berbasis tes darah,” ungkapnya.

Langkah pencegahan lainnya dilakukan melalui kebijakan pelabelan gizi pada produk pangan. Kebijakan ini bertujuan mengendalikan konsumsi gula, garam, dan lemak (GGL) yang menjadi salah satu faktor risiko penyakit hati akibat gangguan metabolik.

Secara global, penyakit hati kronis masih menjadi masalah kesehatan serius. Lebih dari 300 juta orang di dunia hidup dengan penyakit ini, sementara angka kematiannya mencapai sekitar 2 juta jiwa setiap tahun atau hampir empat kematian setiap menit.

Budi menegaskan pentingnya deteksi dini karena penyakit hati berkembang secara bertahap, mulai dari peradangan, fibrosis, sirosis, hingga kanker hati. Karena itu, peningkatan skrining menjadi langkah krusial untuk menghentikan perkembangan penyakit sejak fase awal.

“Dengan mempercepat deteksi dan pencegahan, kita bisa meningkatkan kualitas hidup dan angka harapan hidup masyarakat yang saat ini rata-rata sekitar 74 tahun,” ujarnya.

Artikel Hanya 10 Persen Terdeteksi, Menkes Soroti Rendahnya Skrining Hepatitis pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk dukungan terhadap akses pendidikan bagi anak yatim piatu agar mereka dapat melanjutkan pendidikan dengan lebih baik. Penyaluran bantuan dilakukan di lingkungan Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin (Unhas), Makassar, pada Selasa (2/6).

Dana yang disalurkan berasal dari akumulasi gaji yang diterima Amran selama sekitar tiga tahun mengajar sebagai dosen. Ia juga mengungkapkan bahwa sejak mulai menjadi dosen pada 2013, gaji yang diterimanya secara rutin disalurkan untuk membantu anak-anak yatim piatu.

Tidak hanya itu, belum lama ini Amran juga memberikan beasiswa senilai Rp2 miliar yang diperuntukkan bagi 200 mahasiswa yatim piatu sebagai bagian dari komitmennya dalam mendukung pendidikan generasi muda.

“Semoga apa yang dilakukan ini memberi dampak dan manfaat yang cukup besar bagi anak-anak kota yang sedang berjuang di bangku pendidikan,” kata Mentan Amran dikutip dari laman berita satu. 

Menurut Amran, jabatan yang diemban merupakan amanah yang harus dijalankan secara bertanggung jawab dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.

Ia menegaskan bahwa kepercayaan yang diberikan negara dan masyarakat harus dijaga melalui integritas, kerja keras, serta komitmen untuk menjauhi praktik korupsi. Karena itu, dirinya menyatakan tidak akan memberikan ruang terhadap segala bentuk penyalahgunaan wewenang maupun tindakan koruptif.

Selain menyalurkan bantuan pendidikan, Amran juga meminta dukungan dan doa dari masyarakat agar berbagai program sosial yang telah direncanakan dapat segera diwujudkan.

Salah satu program yang ingin direalisasikannya adalah pembangunan masjid terbesar di Sulawesi Selatan. Menurutnya, keberadaan masjid tersebut diharapkan mampu memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat.

Amran menilai berbagai kegiatan sosial yang dijalankannya merupakan bentuk tanggung jawab moral atas amanah yang diberikan kepadanya selama ini. Ia menekankan bahwa jabatan tidak seharusnya dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, melainkan menjadi sarana untuk memberikan manfaat kepada masyarakat yang membutuhkan.

“Keberhasilan bukan hanya diukur dari capaian jabatan, tetapi juga dari sejauh mana amanah yang diemban dapat memberikan dampak nyata bagi mereka yang membutuhkan,” ungkapnya.

Artikel Mentan Amran Sumbangkan Seluruh Gajinya untuk Anak Yatim Piatu pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Penegasan tersebut disampaikan Presiden saat memimpin Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Senin (01/6).

Dalam amanatnya, Presiden Prabowo mengingatkan bahwa Pancasila tidak boleh hanya dipahami sebagai warisan sejarah atau sekadar semboyan yang diucapkan dalam acara seremonial. Menurutnya, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus diwujudkan secara nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Salah satu tantangan besar bangsa Indonesia hari ini adalah memastikan bahwa pembangunan ekonomi kita benar-benar berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Marilah kita selalu jujur kepada diri kita sendiri. Kita harus mengakui kelemahan-kelemahan dan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi,” ujar Presiden Prabowo.

Kepala Negara mengakui bahwa perekonomian Indonesia menunjukkan tren pertumbuhan positif dalam beberapa dekade terakhir. Namun, ia menilai pertumbuhan tersebut masih perlu diupayakan agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

“Selama beberapa dasarwarsa terakhir, Indonesia ekonominya memang tumbuh. Tapi, apakah pertumbuhan itu sudah merata, sudah dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia secara adil? Marilah kita jujur melihat kenyataan yang kita hadapi sekarang,” imbuh Kepala Negara.

Pada kesempatan itu, Presiden juga menyoroti besarnya potensi sumber daya alam yang dimiliki Indonesia. Menurutnya, Indonesia merupakan salah satu produsen utama berbagai komoditas strategis yang memiliki peran penting dalam perekonomian global.

“Kita salah satu produsen terbesar mineral-mineral penting, tembaga, timah, emas, logam tanah jarang. Kita produsen kelapa sawit, batu bara, nikel. Komoditas-komoditas pertanian lainnya yang sangat penting, dan sekarang kita sudah swasembada pangan di mana banyak negara menghadapi kesulitan, kita sudah lebih siap,” ungkap Presiden Prabowo.

Meski memiliki kekayaan alam yang melimpah, Presiden mengakui bahwa selama bertahun-tahun manfaat ekonomi dari sumber daya tersebut belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat. Ia menilai sebagian besar nilai tambah dari kekayaan alam Indonesia masih mengalir ke luar negeri, sementara rakyat belum menjadi pelaku utama dalam pengelolaannya.

Karena itu, Presiden menegaskan komitmennya untuk mendorong transformasi ekonomi nasional yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Transformasi tersebut, menurutnya, menjadi bagian dari amanat yang diberikan rakyat kepada dirinya sebagai Presiden Republik Indonesia.

“Tugas sejarah saya sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8, sebagai mandataris rakyat yang disumpah di hadapan rakyat adalah untuk melakukan transformasi bangsa, terutama transformasi ekonomi nasional kita. Transformasi dari ekonomi yang belum sepenuhnya berlandasan Pancasila menuju ekonomi yang sungguh-sungguh berdasarkan Pancasila,” pungkas Kepala Negara.

Melalui peringatan Hari Lahir Pancasila, Presiden Prabowo mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjadikan ideologi negara tersebut sebagai pedoman dalam mewujudkan Indonesia yang lebih berkeadilan, sejahtera, dan berdaulat.

Menurut Presiden, ekonomi Pancasila bukan sekadar gagasan atau konsep teoritis, melainkan strategi nyata agar kekayaan bangsa dapat dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.

Artikel Prabowo Tegaskan Ekonomi Pancasila Jadi Fondasi Pembangunan Nasional pertama kali tampil pada Katafoto.id.