Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mendorong pemanfaatan teknologi Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Teknologi tersebut diharapkan mampu menghadirkan layanan yang lebih cepat, akurat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) DKI Jakarta, Marulina Dewi dalam sesi Urban Talks bertajuk “AI in The System: Enhancing the Quality of Jakarta’s Public Services” mengatakan bahwa tantangan utama Jakarta saat ini bukan lagi terkait ketersediaan data. Menurutnya, yang lebih penting adalah bagaimana data tersebut dapat dikelola secara terintegrasi dan berkualitas sehingga mampu menghasilkan kebijakan yang cepat, tepat, dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Ia menyebut kesiapan Jakarta menghadapi era AI dibangun melalui lima pilar utama, yaitu kualitas data yang baik, integrasi sistem yang kuat, infrastruktur digital yang andal, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), serta tata kelola yang efektif.

“Dengan dukungan fondasi tersebut, teknologi AI dinilai mampu membantu pemerintah daerah dalam mempercepat proses analisis data, memprediksi kebutuhan layanan publik, hingga mendukung pengambilan keputusan yang lebih akurat,”ujar Marulina Dewi. 

Meski demikian, Marulina menegaskan bahwa kecerdasan buatan tidak akan menggantikan fungsi manusia dalam pemerintahan. AI hanya berperan sebagai alat pendukung untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas kerja, sementara keputusan akhir tetap ditentukan oleh manusia yang memahami kebutuhan serta kondisi masyarakat secara menyeluruh.

Penguatan kompetensi aparatur sipil negara (ASN) juga menjadi bagian penting dari transformasi digital Jakarta. ASN perlu dibekali kemampuan literasi data, pemahaman teknologi digital, serta keterampilan menggunakan AI secara etis dan bertanggung jawab.

“AI harus menjadi alat yang memperkuat kualitas analisis, mempercepat pelayanan, dan mendukung lahirnya kebijakan publik yang lebih tepat sasaran. Namun, penggerak utama pelayanan publik tetap ASN,” ujar Marulina, Minggu (7/6).

Sementara itu, Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Sosial, Chico Hakim menilai transformasi teknologi harus diimbangi dengan komunikasi publik yang baik. Menurutnya, kehadiran teknologi memang dapat meningkatkan efisiensi pelayanan pemerintah, namun kepercayaan masyarakat tetap dibangun melalui keterbukaan informasi dan komunikasi yang jelas.

Ia menambahkan, masyarakat perlu memahami berbagai program dan langkah yang sedang dijalankan pemerintah agar tercipta partisipasi serta kolaborasi yang lebih kuat.

“Ketika masyarakat memahami apa yang sedang dikerjakan pemerintah, partisipasi dan kolaborasi akan tumbuh. Di situlah teknologi dan komunikasi harus berjalan beriringan,” tandas Chico.

Artikel Jakarta Siap Andalkan Kecerdasan Buatan untuk Percepat Layanan Publik pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Indonesia diprediksi mampu menyumbang sekitar USD366 miliar atau setara Rp5.600 triliun dari total potensi tersebut. Namun, menurut Nezar, target tersebut hanya dapat terwujud apabila seluruh negara anggota ASEAN bersama-sama membangun ekosistem AI yang inklusif dan berkelanjutan.

“Indonesia berkomitmen untuk memperkuat penggunaan AI sehingga masyarakat siap menghadapi transformasi digital,” ujar Nezar Patria saat penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) dan ASEAN Foundation di Jakarta, Kamis (4/6).

Nezar menilai kerja sama tersebut menjadi langkah strategis untuk mengoptimalkan potensi ekonomi AI di kawasan ASEAN agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, pemerintah juga telah menyiapkan berbagai program riset dan pengembangan AI guna memastikan kesiapan sumber daya manusia dalam menghadapi era transformasi digital.

Sementara itu, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital (BPSDM) Kemkomdigi, Bonifasius Wahyu Pudjianto, menjelaskan bahwa pihaknya telah menjalankan sejumlah program pengembangan talenta digital di bidang AI. Program tersebut meliputi AI Talent Factory, Digital Talent Scholarship, serta Digital Leadership Academy.

Menurut Bonifasius, ketiga program itu dirancang untuk memperluas literasi digital masyarakat sekaligus meningkatkan pemahaman terhadap pemanfaatan teknologi AI.

“AI dapat memberikan solusi bagi masyarakat di kawasan ASEAN,” katanya.

Selain itu, Kemkomdigi juga menjalin kolaborasi dengan sejumlah perguruan tinggi, antara lain Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Brawijaya, dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya untuk mengembangkan pemanfaatan AI di berbagai sektor.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif ASEAN Foundation, Piti Srisangnam, menegaskan bahwa kecerdasan buatan kini menjadi elemen penting dalam mempercepat transformasi digital sekaligus mendorong pembangunan di negara-negara ASEAN.

“AI juga menjadi kunci pengembangan pembangunan di kawasan ASEAN,” ujar Piti.

Ia menambahkan, ASEAN Foundation selama ini aktif bekerja sama dengan berbagai komunitas lokal di kawasan guna meningkatkan literasi dan pemahaman masyarakat terhadap teknologi AI.

Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid juga menyoroti besarnya peluang AI bagi perekonomian nasional. Dalam forum The Power of AI di Bali pada 18 April 2026, Meutya menyebut perluasan adopsi AI berpotensi meningkatkan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia hingga 3,67 persen.

“Daya saing hari ini tidak lagi ditentukan oleh sumber daya, tetapi oleh kemampuan beradaptasi dengan teknologi, terutama AI,” ujar Meutya Hafid.

Artikel Potensi AI di ASEAN Bisa Tembus USD1 Triliun pada 2030 pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Kepala Diskomdigi Jawa Tengah, Lilik Henry Ristanto, menjelaskan bahwa Padhang merupakan bagian dari upaya mendukung ekosistem pemerintahan digital. Masyarakat dapat mengakses layanan tersebut melalui laman jatengprov.go.id/padhang maupun aplikasi JNN (Jateng Ngopeni Nglakoni).

Menurut Lilik, keberadaan Padhang tidak hanya berfungsi sebagai sarana klarifikasi informasi hoaks, tetapi juga menjadi wadah kolaborasi berbagai pemangku kepentingan dalam menangani penyebaran informasi menyesatkan di Jawa Tengah.

“Sesuai namanya, Padhang (terang), kami ingin menghadirkan kanal informasi yang mencerahkan masyarakat. Melalui Padhang ini, akan dapat menyajikan berbagai informasi yang jernih dan terang benderang kepada masyarakat, setelah melalui berbagai tahapan verifikasi,” ujarnya, Senin (1/6).

Dalam prosesnya, sistem Padhang mengintegrasikan berbagai tahapan mulai dari pengumpulan data, analisis, verifikasi informasi, hingga pelacakan pemberitaan di media massa. Pengembangannya dilakukan melalui kerja sama dengan 50 OPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah serta 35 Dinas Kominfo kabupaten dan kota di seluruh wilayah Jawa Tengah.

Data Padhang menunjukkan bahwa produksi informasi palsu masih cukup tinggi setiap tahunnya. Pada 2023 tercatat sebanyak 161 isu hoaks, kemudian menurun menjadi 51 isu pada 2024. Namun, jumlah tersebut kembali meningkat menjadi 82 isu sepanjang 2025. Sebagian besar kasus yang ditemukan berkaitan dengan penggunaan nomor telepon palsu yang mengatasnamakan pejabat pemerintahan.

Sementara itu, berdasarkan data trafik website, kanal Padhang telah diakses lebih dari 4.200 kali selama Mei 2026. Angka tersebut menunjukkan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap sumber informasi yang dapat dipercaya untuk memverifikasi berbagai konten yang beredar.

Lilik menilai kemampuan masyarakat dalam memverifikasi informasi menjadi faktor penting dalam mencegah dampak negatif penyebaran hoaks.

“Saat masyarakat dapat memverifikasi berita atau konten menjadi sebuah informasi yang objektif, masyarakat dapat menyimpulkan apakah konten yang diterima ini benar atau tidak, kontekstual atau tidak. Maka, sistem Padhang ini juga dapat menghindarkan masyarakat dari penipuan, hasutan, atau bahkan dalam kondisi tertentu verifikasi hoaks ini juga bisa menghindarkan suatu komunitas dari kerusuhan,” imbuh Lilik.

Ke depan, Diskomdigi Jawa Tengah berkomitmen terus mengembangkan Padhang melalui penguatan kolaborasi lintas sektor, peningkatan publikasi, serta pemanfaatan teknologi digital yang lebih optimal. Selain itu, pemerintah juga membuka peluang bagi instansi lain yang ingin mengadopsi maupun mengembangkan inovasi serupa.

“Sebagai inovasi pertama pemetaan hoaks di Jateng, kami ingin menghadirkan rujukan informasi bagi masyarakat. Selain itu, Padhang juga berpotensi diadopsi oleh pemerintah daerah di tingkat kabupaten/ kota maupun provinsi lain,” pungkas Lilik.

Artikel Padhang Jateng Ungkap Ratusan Hoaks, Mayoritas Catut Nama Pejabat pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Tidak sedikit pengguna yang meletakkan router di sudut ruangan, dekat televisi, atau bahkan menyimpannya di dalam lemari. Tanpa disadari, lokasi seperti ini dapat menghambat penyebaran sinyal Wi-Fi ke seluruh area rumah.

Berdasarkan panduan jaringan rumah dari Federal Communications Commission (FCC), posisi router memiliki peran penting dalam menentukan kualitas dan jangkauan sinyal Wi-Fi. Router bekerja dengan memancarkan gelombang radio ke berbagai arah. Ketika perangkat ditempatkan di lokasi yang kurang ideal, sinyal dapat terhalang oleh dinding, furnitur, maupun perangkat elektronik lainnya.

Dengan menempatkan router pada posisi yang tepat, kualitas jaringan internet di rumah dapat meningkat. Aktivitas seperti streaming video, bermain game online, bekerja dari rumah, hingga melakukan panggilan video pun bisa berjalan lebih stabil.

Mengapa Letak Router Sangat Penting?

Router mengirimkan data melalui gelombang radio yang umumnya bekerja pada frekuensi 2,4 GHz dan 5 GHz. Gelombang tersebut kemudian diterima oleh berbagai perangkat, mulai dari ponsel, laptop, smart TV hingga perangkat Internet of Things (IoT).

Penelitian dari National Institute of Standards and Technology (NIST) menunjukkan bahwa gelombang radio Wi-Fi dapat melemah ketika harus melewati penghalang fisik atau menempuh jarak yang terlalu jauh. Karena itu, lokasi router menjadi faktor utama yang memengaruhi kualitas koneksi internet di dalam rumah.

Cara Sinyal Wi-Fi Menyebar

Sinyal Wi-Fi pada dasarnya menyebar seperti gelombang yang bergerak ke segala arah dari titik sumbernya. Jika router ditempatkan di area terbuka dan strategis, jangkauan sinyal akan lebih luas dan merata.

Sebaliknya, ketika router berada di sudut ruangan atau tertutup benda berukuran besar, sebagian sinyal akan terhalang bahkan terbuang ke luar rumah. Kondisi ini dapat memunculkan area yang dikenal sebagai dead zone, yaitu titik-titik tertentu yang memiliki sinyal lemah atau tidak stabil.

Faktor Penyebab Sinyal Wi-Fi Menjadi Lemah

Ada sejumlah faktor yang dapat mengurangi kekuatan sinyal Wi-Fi di rumah, antara lain:

• Dinding beton atau tembok tebal yang menyerap gelombang radio.
• Benda berbahan logam seperti kulkas atau lemari besi yang memantulkan sinyal.
• Gangguan dari perangkat elektronik lain yang menggunakan frekuensi radio.
• Jarak perangkat yang terlalu jauh dari router.

Panduan jaringan dari Cisco Networking Academy menyebutkan bahwa material seperti beton, logam, dan kaca berlapis logam termasuk penghambat utama yang dapat menurunkan kualitas sinyal Wi-Fi secara signifikan.

Posisi Router yang Disarankan untuk Hasil Maksimal

Pemilihan lokasi router yang tepat dapat membantu memperluas jangkauan internet ke berbagai ruangan di rumah.

1. Tempatkan Router di Area Tengah Rumah

Menaruh router di bagian tengah rumah menjadi salah satu cara paling efektif untuk mendistribusikan sinyal secara merata.

FCC merekomendasikan agar router ditempatkan di pusat area penggunaan internet sehingga sinyal dapat menjangkau lebih banyak ruangan dengan kualitas yang relatif seimbang. Ruang keluarga atau area koridor yang berada di tengah rumah biasanya menjadi lokasi yang ideal.

2. Letakkan Router di Posisi yang Lebih Tinggi

Hindari menempatkan router langsung di lantai. Sebaliknya, letakkan perangkat di atas meja, rak, atau tempelkan pada dinding.

Menurut panduan jaringan dari NETGEAR, sinyal Wi-Fi cenderung menyebar lebih efektif dari lokasi yang lebih tinggi karena gelombang radio memiliki lebih sedikit hambatan saat menjangkau area di sekitarnya.

3. Jauhkan dari Logam dan Dinding Tebal

Objek berbahan logam seperti rak besi, kulkas, maupun lemari dapat mengganggu penyebaran sinyal. Selain itu, dinding beton yang tebal juga berpotensi mengurangi kekuatan jaringan secara signifikan.

Karena itu, pilih area yang relatif terbuka agar sinyal dapat menyebar lebih optimal.

4. Hindari Berdekatan dengan Perangkat Elektronik

Beberapa perangkat elektronik diketahui dapat menyebabkan gangguan atau interferensi terhadap jaringan Wi-Fi.

Penelitian dari IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) menyebutkan bahwa microwave, telepon nirkabel, dan speaker Bluetooth dapat mengganggu sinyal Wi-Fi, terutama yang beroperasi pada frekuensi 2,4 GHz.

Untuk mengurangi risiko gangguan, sebaiknya beri jarak beberapa meter antara router dan perangkat-perangkat tersebut.

5. Atur Posisi Antena dengan Benar

Bagi router yang masih menggunakan antena eksternal, arah antena juga memengaruhi kualitas jangkauan sinyal.

Panduan dari TP-Link Networking Guide menjelaskan bahwa antena yang diposisikan vertikal akan membantu penyebaran sinyal secara horizontal pada satu lantai. Sementara kombinasi antena vertikal dan horizontal dapat membantu menjangkau area yang berada di lantai berbeda.

Penempatan Router untuk Rumah Dua Lantai

Rumah bertingkat membutuhkan strategi khusus agar sinyal Wi-Fi dapat menjangkau seluruh area bangunan.

1. Tempatkan di Tengah Lantai Pertama

Posisi router yang berada di area tengah lantai pertama memungkinkan sinyal menyebar ke berbagai arah, termasuk ke lantai atas. Metode ini banyak direkomendasikan dalam perancangan jaringan rumah karena mampu memberikan cakupan yang lebih merata.

2. Dekatkan dengan Area Tangga

Tangga umumnya menjadi ruang terbuka yang menghubungkan lantai bawah dan atas. Menempatkan router di sekitar area ini dapat membantu sinyal bergerak lebih leluasa menuju lantai dua.

3. Gunakan Lokasi yang Lebih Tinggi

Seperti pada rumah satu lantai, posisi yang lebih tinggi tetap menjadi pilihan terbaik. Rak dinding atau meja yang berada di area terbuka dapat membantu sinyal menjangkau lebih banyak ruangan.

Cara Tambahan untuk Memperkuat Sinyal Wi-Fi

Selain memperhatikan posisi router, ada beberapa langkah lain yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas jaringan internet di rumah.

1. Manfaatkan Wi-Fi Extender atau Mesh Wi-Fi

Untuk rumah berukuran besar atau memiliki banyak sekat dan dinding tebal, penggunaan Wi-Fi extender maupun sistem mesh Wi-Fi dapat menjadi solusi.

Laporan teknologi dari PCMag menyebutkan bahwa mesh Wi-Fi mampu memperluas cakupan jaringan dengan mendistribusikan sinyal melalui beberapa perangkat yang saling terhubung.

Beberapa layanan internet rumah, termasuk IndiHome dari Telkom Indonesia, juga menyediakan dukungan perangkat tambahan seperti Wi-Fi extender dan mesh Wi-Fi guna membantu memperluas jangkauan sinyal, terutama pada rumah bertingkat atau berukuran besar.

2. Perbarui Firmware Router Secara Berkala

Firmware merupakan perangkat lunak yang mengatur kinerja router. Produsen biasanya merilis pembaruan untuk meningkatkan keamanan sekaligus mengoptimalkan performa perangkat.

Karena itu, memastikan firmware selalu dalam versi terbaru dapat membantu menjaga koneksi internet tetap stabil.

3. Pilih Channel Wi-Fi yang Tidak Padat

Di kawasan perumahan atau apartemen, banyak router sering menggunakan channel yang sama sehingga menimbulkan gangguan sinyal.

Menurut Wi-Fi Alliance, mengganti channel ke frekuensi yang lebih sepi dapat membantu mengurangi interferensi dan meningkatkan kualitas koneksi internet secara keseluruhan.

Dengan penempatan router yang tepat dan dukungan pengaturan jaringan yang optimal, pengguna tidak selalu harus meningkatkan paket internet untuk mendapatkan koneksi yang lebih baik. Dalam banyak kasus, perubahan sederhana pada posisi router sudah cukup untuk membuat sinyal Wi-Fi menjadi lebih kuat dan stabil di seluruh rumah.

Artikel Sinyal Wi-Fi Lemot? Ternyata Posisi Router Ini Biang Keroknya pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Edwin Hidayat Abdullah, mengatakan penerapan teknologi biometrik menjadi langkah strategis untuk memperkuat perlindungan identitas pengguna sekaligus mencegah berbagai bentuk kejahatan digital.

Pertumbuhan ekonomi digital yang terus meningkat juga diikuti dengan bertambahnya ancaman siber, mulai dari penipuan daring hingga penyalahgunaan identitas dalam berbagai transaksi elektronik.

Karena itu, sistem registrasi kartu SIM menggunakan teknologi pengenalan wajah (face recognition) dinilai mampu memberikan tingkat keamanan yang lebih baik dibandingkan metode registrasi sebelumnya.

“Mulai 1 Juli 2026 tidak ada lagi kelonggaran. Registrasi SIM baru wajib menggunakan biometrik secara nasional,” ujar Edwin di Jakarta, Jumat (29/5)

Pemerintah mencatat akses internet saat ini telah menjangkau sekitar 81 persen wilayah Indonesia. Sementara itu, penetrasi layanan seluler telah mencapai sekitar 97 persen. Tingginya tingkat konektivitas membuat masyarakat semakin bergantung pada perangkat seluler dan layanan digital untuk berkomunikasi maupun bertransaksi.

Sstem registrasi kartu SIM yang selama ini mengandalkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK) sudah tidak lagi memadai untuk menjamin keamanan identitas pengguna.

Kasus penyalahgunaan data pribadi untuk aktivasi kartu SIM ilegal masih ditemukan. Salah satu contohnya terjadi di Jawa Timur, di mana kartu SIM diaktifkan menggunakan data e-KTP dan KK yang diperoleh secara tidak sah.

Praktik tersebut dinilai dapat mengurangi kepercayaan terhadap nomor telepon dan meningkatkan risiko penyalahgunaan untuk berbagai tindak penipuan.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah bersama operator seluler telah menjalankan uji coba registrasi biometrik sejak awal 2026. Tiga operator besar, yakni Telkomsel, Indosat Ooredoo Hutchison, dan XL Smart, telah menerapkan sistem pengenalan wajah di gerai layanan mereka selama lima bulan terakhir.

Sistem Dinilai Siap Diterapkan Nasional

Berdasarkan hasil evaluasi, pemerintah menyatakan sistem registrasi biometrik telah siap digunakan secara luas di seluruh Indonesia.

Selain memberikan tingkat keamanan yang lebih tinggi, proses registrasi juga dinilai lebih cepat dan praktis. Bahkan di beberapa gerai operator, pelanggan dapat menyelesaikan registrasi dalam waktu kurang dari satu menit melalui perangkat layanan mandiri berbasis digital.

Melalui sistem baru ini, masyarakat juga dapat memeriksa apakah NIK atau nomor KK yang dimiliki digunakan untuk registrasi nomor lain tanpa sepengetahuan mereka. Jika ditemukan penyalahgunaan data, pelanggan dapat segera meminta operator untuk menonaktifkan nomor tersebut.

Selain penerapan biometrik, pemerintah juga meminta seluruh operator telekomunikasi memperkuat sistem perlindungan terhadap berbagai modus penipuan digital atau scam.

Langkah tersebut dinilai mendesak mengingat data Indonesia Anti Scam Centre (IASC) mencatat kerugian akibat penipuan digital hingga April 2026 mencapai Rp9,5 triliun, dengan jumlah laporan yang telah menembus lebih dari 548 ribu kasus.

Saat ini masing-masing operator telah mengembangkan sistem perlindungan anti-scam untuk meningkatkan keamanan pelanggan. Pemerintah berharap upaya tersebut mampu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital nasional.

Pemerintah juga berencana membuka program voluntary registration atau registrasi biometrik secara sukarela bagi pelanggan lama yang nomor teleponnya telah aktif sebelumnya.

Menurut Edwin, kebijakan tersebut bertujuan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memverifikasi ulang identitas mereka sekaligus memastikan tidak ada nomor lain yang menggunakan data pribadi secara ilegal. Registrasi biometrik tidak dimaksudkan untuk menyulitkan pelanggan, melainkan untuk menciptakan rasa aman dalam aktivitas komunikasi dan transaksi digital.

“Trust adalah bandwidth terpenting. Infrastruktur digital sebesar apa pun tidak akan berarti kalau masyarakat tidak percaya dengan siapa mereka bertransaksi dan berkomunikasi,” ujar Edwin Hidayat.

Artikel Mulai 1 Juli 2026 Registrasi Kartu SIM Wajib Pakai Face Recognition pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Pernyataan itu disampaikan Mafirion dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XIII DPR bersama Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, beberapa waktu lalu. Rapat tersebut membahas kebijakan menghadapi dampak AI terhadap hak cipta serta optimalisasi penegakan hukum kekayaan intelektual (KI) di ekosistem digital.

Mafirion menilai Indonesia harus mengambil posisi moderat dalam menyusun regulasi AI. Yakni, tidak menghambat perkembangan teknologi, tetapi tetap memberikan perlindungan kuat kepada para pencipta karya.

“Kita mengambil jalan tengah, tidak melarang teknologi, tapi melindungi manusia, itu prinsip,” ujar Mafirion dalam rapat.

Ia mengatakan Indonesia bisa belajar dari sejumlah negara yang lebih dulu memiliki kerangka hukum terkait AI dan hak cipta. Mafirion mencontohkan pendekatan Uni Eropa melalui regulasi tahun 2019 yang dinilai sangat ketat melindungi pencipta karya. Salah satunya dengan mewajibkan persetujuan penggunaan materi yang dijadikan data pelatihan AI. Sementara pendekatan Singapura melalui AI Governance Framework 2021 disebut lebih fleksibel, meski dinilai memiliki kelemahan dalam aspek perlindungan pencipta.

Mafirion menegaskan, regulasi hak cipta Indonesia saat ini, terutama UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, belum dirancang untuk menghadapi perkembangan AI generatif. Padahal teknologi itu kini mampu memproduksi teks, gambar, musik, hingga video secara otomatis.

Ia menyebut banyak pasal dalam undang-undang tersebut belum mengantisipasi kemungkinan hadirnya “pencipta non-manusia” atau penggunaan karya kreatif sebagai data pelatihan AI tanpa izin. 

“Kalau kita mau taruh dengan undang-undang itu, sama dengan taruh aturan abad 20 bertarung di abad 21,” katanya.

Teknologi seperti chatbot berbasis large language model dan generator gambar kini digunakan luas, termasuk di sektor pendidikan, industri kreatif, hingga media digital. Di berbagai negara, bermunculan gugatan hukum dari penulis, musisi, perusahaan media, hingga ilustrator terhadap perusahaan AI karena karya mereka dipakai sebagai data pelatihan tanpa persetujuan.

Di Amerika Serikat, sejumlah perusahaan teknologi menghadapi tuntutan terkait dugaan pelanggaran hak cipta dalam pengembangan model AI. Sementara Uni Eropa telah mengesahkan AI Act yang mewajibkan transparansi penggunaan materi berhak cipta dalam pelatihan AI. Pemerintah Jepang dan Inggris juga tengah memperdebatkan batasan penggunaan data kreatif untuk pengembangan teknologi AI.

Mafirion mengingatkan, Indonesia tidak boleh terlambat merespons perubahan ini karena bisa berdampak besar pada kesejahteraan kreator nasional. Menurutnya, karya-karya kreatif Indonesia berpotensi menjadi “tambang data” bagi pengembangan AI global tanpa perlindungan hukum yang memadai.

“Kalau enggak, kita ini betul-betul jadi bancakan dan pencipta kita akan jatuh miskin,” tegasnya.

Ia juga menyoroti dampak AI di dunia pendidikan yang mulai mengubah pola penelitian akademik mahasiswa. Menurut Mafirion, penggunaan AI untuk menyusun proposal skripsi hingga tesis kini semakin umum dan harus menjadi perhatian dalam penyusunan regulasi maupun etika digital nasional.

Selain itu, Mafirion menilai tantangan terbesar pemerintah saat ini adalah kemampuan mengidentifikasi pelanggaran hak cipta di era AI. Sebab, konten digital yang sudah dihapus atau diturunkan dari satu platform bisa dengan cepat tersebar kembali dan menjadi bagian dari sistem data AI secara permanen.

Karena itu, ia meminta pemerintah dan DPR segera menyelesaikan revisi regulasi hak cipta. Tujuannya agar Indonesia tidak tertinggal dari negara lain dalam membangun tata kelola AI yang adaptif dan berpihak kepada pencipta karya.

“Kalau bisa tahun ini undang-undang ini mestinya selesai. Kalau tidak nanti ini akan menjadi masalah,” pungkas politisi Fraksi PKB tersebut.

Artikel DPR Buka Suara: Karya Kreatif Berpotensi Dicuri AI Tanpa Izin pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi), Nezar Patria, mengatakan cakupan jaringan telekomunikasi nasional sebenarnya sudah menjangkau sebagian besar wilayah berpenduduk di Indonesia. Namun, kualitas layanan internet dinilai masih perlu ditingkatkan.

“Jaringan telekomunikasi kita sudah meng-cover 97 persen wilayah berpenduduk di Nusantara. Dari sisi lanskap sudah baik, tetapi kualitas internet kita masih harus ditingkatkan,” ujar Nezar dalam Grand Launching Ceremony Internet Rakyat di Jakarta Barat, Selasa (26/5/2026).

Menurutnya, tantangan utama yang kini dihadapi bukan lagi sekadar memperluas jangkauan jaringan, melainkan memastikan kualitas layanan internet tetap optimal dan terjangkau bagi masyarakat. Kebutuhan internet cepat dan stabil terus meningkat seiring percepatan transformasi digital di berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga ekonomi digital.

Ia menegaskan program Internet Rakyat menjadi salah satu langkah strategis untuk mengurangi kesenjangan digital yang masih terjadi di sejumlah wilayah Indonesia.

“Kalau kita bisa menyediakan internet 100 Mbps dengan harga Rp100 ribu, ini akan menjadi game changer. Ini bukan hanya soal koneksi, tetapi bagaimana masyarakat bisa mendapatkan akses digital yang lebih setara,” tegasnya.

Pemerintah mendorong kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, dan penyedia layanan telekomunikasi dalam menghadapi tantangan geografis Indonesia yang cukup kompleks.

Selain memperluas akses internet, Kementerian Komunikasi dan Digital juga terus memperkuat kualitas jaringan nasional agar siap mendukung perkembangan teknologi masa depan, seperti artificial intelligence (AI), layanan cloud, dan Internet of Things (IoT).

“Ke depan, kebutuhan bandwidth kita akan semakin besar. Karena itu, kualitas internet dan keterjangkauan harga harus berjalan bersama,” kata Nezar.

Melalui sinergi tersebut, pemerintah berharap layanan internet cepat dengan harga terjangkau dapat membuka akses lebih luas bagi masyarakat terhadap pendidikan digital, peluang usaha, hingga peningkatan daya saing Indonesia dalam ekonomi digital global.

Artikel Internet Cepat Harga Murah Jadi Solusi Baru, Ini Target Pemerintah pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Sejumlah negara lain, termasuk Indonesia telah memberlakukan aturan tersebut, sementara Inggris dan Spanyol masih mengkaji penerapan aturan serupa.

Dalam ketentuan baru ini, anak di bawah 16 tahun tidak diperbolehkan membuat akun di platform media sosial. Layanan seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan YouTube diwajibkan menerapkan sistem verifikasi usia untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan tersebut. Pengguna baru harus menjalani proses verifikasi saat pendaftaran, sementara pengguna lama juga akan diminta membuktikan usia mereka. 

Pemerintah Malaysia menegaskan, “Langkah ini bertujuan untuk mengurangi paparan pengguna anak terhadap konten berbahaya, interaksi yang tidak aman, dan fitur platform yang mungkin tidak sesuai dengan usia mereka.”

Regulasi ini bersifat berbasis hasil (outcome-based), sehingga perusahaan teknologi diberi kebebasan memilih metode verifikasi yang digunakan. Namun, mereka tetap wajib mengandalkan identitas resmi yang dikeluarkan pemerintah Malaysia atau otoritas berwenang di negara lain untuk proses validasi. Pengguna yang gagal verifikasi akan diblokir dari pembuatan akun, sementara akun lama juga dapat dibatasi aksesnya.

Selain itu, perusahaan media sosial diwajibkan menyediakan mekanisme pelaporan yang mudah diakses untuk konten berbahaya yang berdampak pada anak-anak. Platform juga harus menerapkan fitur keamanan dan perlindungan sesuai usia sejak tahap perancangan, serta menindaklanjuti laporan terkait akun yang diduga dimiliki pengguna di bawah 16 tahun.

Pemerintah Malaysia memberikan masa transisi bagi perusahaan media sosial untuk menyesuaikan sistem verifikasi usia. Meski demikian, durasi masa tenggang tidak ditetapkan secara rinci, hanya disebutkan akan diberikan dalam jangka waktu yang “wajar” dan akan disampaikan lebih lanjut kepada penyedia layanan digital.

Artikel Malaysia Mulai Wajibkan Verifikasi Usia, Anak di Bawah 16 Tahun Dilarang Medsos pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria mengatakan bahwa Indonesia diproyeksikan menjadi salah satu ekonomi digital terbesar di Asia, seiring pesatnya pertumbuhan AI, masuknya investasi infrastruktur digital global, serta penguatan kebijakan nasional di sektor tersebut.

“Ekonomi digital Indonesia diproyeksikan melampaui PDB USD100 miliar pada tahun 2026 dan berpotensi mencapai antara USD220 miliar dan USD360 miliar pada tahun 2030 sehingga memposisikan Indonesia sebagai ekonomi digital terbesar di Asia,” ujar Nezar dalam forum diskusi bertajuk Financial Markets at the Crossroads: The Impact of AI and Geopolitical Risk di Jakarta Selatan, Kamis (21/5).

Ia menegaskan bahwa Kemkomdigi tidak hanya berperan sebagai fasilitator, tetapi juga sebagai akselerator sekaligus pelindung dalam pengembangan ekosistem AI nasional.

Nezar menjelaskan terdapat tiga pilar utama kebijakan AI nasional yang tengah disiapkan pemerintah. Pilar pertama adalah penyusunan regulasi yang menyeimbangkan inovasi dan perlindungan, dengan menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, keamanan, serta keselarasan dengan nilai budaya Indonesia.

“Pemerintah saat ini sedang menyelesaikan dua instrumen kebijakan penting, yaitu peta jalan AI nasional dan peraturan presiden tentang etika AI. Prinsipnya sederhana namun tegas. Platform AI harus menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, dan keamanan sambil tetap selaras dengan nilai-nilai budaya Indonesia,” jelasnya.

Pilar kedua adalah penguatan infrastruktur digital nasional melalui investasi pusat data dan layanan komputasi awan (cloud infrastructure). Saat ini, Indonesia memiliki 185 pusat data dengan total kapasitas 274 megawatt (MW), dan ditargetkan meningkat menjadi lebih dari 2.000 MW pada 2029.

Ia juga mengungkapkan bahwa sejumlah perusahaan teknologi global telah berinvestasi di Indonesia, termasuk Microsoft yang berkomitmen membangun infrastruktur cloud senilai USD1,7 miliar. Selain itu, NVIDIA dan Amazon turut menegaskan komitmen investasi digital mereka di Indonesia.

Pilar ketiga adalah pengembangan talenta digital yang inklusif untuk mendukung pertumbuhan industri AI nasional. Nezar menegaskan bahwa tanpa sumber daya manusia yang memadai, infrastruktur teknologi tidak akan memberikan dampak maksimal.

“Infrastruktur kelas dunia tidak akan banyak nilainya tanpa sumber daya manusia yang mumpuni. Indonesia saat ini menghadapi kesenjangan talenta digital sekitar 3 juta orang, sebuah urgensi yang tidak dapat diabaikan,” pungkasnya.

Artikel Microsoft hingga Amazon Serbu Indonesia, Ekonomi AI Diprediksi Melejit pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Tak hanya memutus akses situs utama, Kemkomdigi juga tengah menelusuri akun-akun media sosial yang terafiliasi dengan Polymarket. Seluruh akun yang terkait akan dibatasi hingga diblokir secara menyeluruh di berbagai platform digital.

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Alexander Sabar, menegaskan bahwa platform yang menyediakan taruhan uang atas suatu peristiwa tetap dikategorikan sebagai judi online, meskipun dikemas dalam bentuk prediction market.

“Pemerintah tidak akan memberikan ruang bagi segala bentuk judi online di Indonesia. Aktivitas seperti Polymarket mengandung unsur taruhan uang dan spekulasi atas suatu peristiwa yang hasilnya belum pasti, sehingga bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku,” kata Alex di Jakarta Pusat, Jumat (22/5).

Menurutnya, tindakan pemblokiran tersebut juga sejalan dengan kebijakan sejumlah negara lain yang menilai platform prediction market memiliki unsur serupa praktik perjudian.

Beberapa negara seperti Singapura, Brasil, dan India diketahui telah lebih dulu memblokir Polymarket secara resmi. Sementara Taiwan, Thailand, China, dan Jepang menerapkan pembatasan akses sesuai regulasi hukum masing-masing negara.

Sebagai bentuk perlindungan kepada masyarakat, Kemkomdigi mengimbau publik agar tidak mengakses maupun terlibat dalam aktivitas spekulasi berbasis taruhan digital karena berisiko menimbulkan kerugian finansial yang besar.

Artikel Situs Taruhan Kripto Polymarket Resmi Diblokir, Begini Kata Kemkomdigi pertama kali tampil pada Katafoto.id.