Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Tengah, Bergas Catursasi Penanggungan, mengungkapkan pihaknya telah melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan secara menyeluruh.

“Tahun 2026 ini hasil koordinasi kami dengan BPBD kabupaten/ kota, sudah disiapkan 123 juta liter air. Ada 18 kabupaten/ kota yang diperkirakan akan terdampak. Sudah siap untuk didistribusikan,” ujarnya saat rapat koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) Triwulan I 2026 di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin (4/5).

Bergas menjelaskan, meskipun saat ini sejumlah wilayah di Jawa Tengah masih diguyur hujan, musim kemarau diperkirakan mulai berlangsung pada Juni, khususnya di Pulau Jawa.

“Peristiwa di tahun 2026 ini diperkirakan hampir sama seperti di tahun 2024. Di mana pada tahun 2024, BPBD provinsi maupun kabupaten/ kota sudah bisa mendistribusikan 54 juta liter air,” jelasnya.

Ia menambahkan, kesiapan distribusi air bersih juga telah didukung dengan pemetaan sarana dan prasarana, termasuk armada distribusi. Namun demikian, pihaknya masih melakukan kajian terkait kebutuhan anggaran distribusi, terutama akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyatakan kesiapan menghadapi musim kemarau telah dikoordinasikan dengan pemerintah kabupaten/kota, termasuk dalam pemetaan wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan.

Ia menegaskan, pemerintah provinsi juga akan menggandeng sejumlah badan usaha milik daerah (BUMD) untuk memperkuat upaya mitigasi dampak kekeringan.

“Nanti kita koordinasikan lagi, termasuk dengan beberapa BUMD juga kita kondisikan. Ini untuk membantu agar dampak kekeringan bisa dikurangi. Tidak hanya soal kebutuhan air bersih dan air baku, tetapi juga dampaknya pada swasembada pangan,” ujarnya.

Artikel Tak Mau Kecolongan, Jateng Siapkan 123 Juta Liter Air Hadapi Kemarau pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Pertumbuhan sektor manufaktur, kebutuhan akan pasokan air bersih dan sistem pengolahan limbah yang andal menjadi semakin penting. Keterbatasan fasilitas pengolahan limbah masih menjadi tantangan yang perlu diatasi melalui pemanfaatan teknologi yang lebih modern dan efisien.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan bahwa penguatan infrastruktur ini merupakan faktor kunci dalam transformasi industri menuju arah yang lebih berkelanjutan.

“Penguatan infrastruktur pendukung industri, khususnya dalam pengelolaan air dan limbah, menjadi salah satu kunci untuk mewujudkan industri yang berdaya saing sekaligus mendukung target net zero emission sektor industri pada tahun 2050,” ujar Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dikutip dalam keterangan tertulis, Rabu (29/4).

Sebagai langkah konkret, dilakukan kolaborasi antara PT CITIC Envirotech Indonesia, PT Indonesia Water Solutions, dan Yantai Jinzheng Eco-Technology Co., Ltd untuk menghadirkan solusi terpadu dalam pengolahan air, limbah, hingga teknologi desalinasi air laut di kawasan industri.

Kerja sama ini diharapkan mampu memperkuat ketersediaan air baku, meningkatkan efisiensi pengelolaan limbah, serta menjaga ketahanan sumber daya air. Selain itu, penerapan teknologi desalinasi juga membuka peluang peningkatan produksi garam industri dalam negeri guna mengurangi ketergantungan terhadap impor.

Kemenperin juga mendorong implementasi ekonomi sirkular melalui pemanfaatan kembali air limbah serta penggunaan teknologi ramah lingkungan, sehingga dapat meningkatkan efisiensi sekaligus produktivitas sektor industri.

Peran aktif Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (KPAII) dalam memfasilitasi investasi dan kerja sama global, ditargetkan segera direalisasikan melalui tahap percontohan di kawasan industri.

“Kami berharap kolaborasi ini tidak hanya menghadirkan investasi, tetapi juga dapat mempercepat transfer teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia nasional, serta memperkuat daya saing industri Indonesia di tingkat global,” tutup Agus.

Artikel Air Bersih dan Limbah Jadi Kunci, Industri Nasional Berbenah pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Rencana tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, saat meresmikan fasilitas WTP Portable di lokasi tersebut, Rabu (29/4).

Rano menjelaskan, keberadaan WTP Portable dengan kapasitas dua hingga empat liter per detik (LPS) merupakan solusi sementara untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Ke depan, fasilitas ini akan digantikan oleh instalasi dengan kapasitas yang lebih besar.

“Yang pasti kalau teknologinya portable, itu sementara.Kita sedang membangun yang reservoir itu. Nah, kalau itu jadi, pasti ini akan bisa kita pindah ke tempat yang lain,” ujar Rano.

Sementara itu, Direktur Umum Perseroda PAM Jaya, Arief Nasrudin, mengungkapkan bahwa pihaknya bersama Kementerian PU tengah menyiapkan pembangunan reservoir dengan kapasitas mencapai 24 juta liter. Pada tahap awal, akan dibangun satu unit penampungan dengan kapasitas delapan juta liter.

“Diperkirakan, pembangunan reservoir tahap awal itu akan rampung pada Mei ini,” tutur Arief.

Lebih lanjut, Arief menyebutkan bahwa pada Agustus mendatang direncanakan dimulainya groundbreakingpembangunan WTP berkapasitas besar di lokasi yang sama.

“Kapasitasnya 200 LPS akan di-groundbreaking sekitar Agustus. Mudah-mudahan tidak ada hambatan,” tandasnya.

Artikel Air Bersih untuk Warga, Jakarta Siapkan Instalasi Pengolahan Raksasa pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Langkah ini dilakukan sebagai upaya mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi kering yang berisiko menimbulkan dampak luas di wilayah ibu kota.

Berdasarkan hasil koordinasi dengan BMKG serta rapat lintas sektor yang melibatkan pemerintah pusat, TNI-Polri, dan instansi terkait, fenomena El Nino tahun ini diperkirakan berlangsung lebih lama dibandingkan tahun 2023.

“Dampaknya ada tiga isu utama, yakni kekeringan, potensi kebakaran termasuk di kawasan perkotaan Jakarta, serta meningkatnya polusi udara,” ujar Marulitua, Jumat (24/4).

Ia menjelaskan, BPBD DKI telah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi. Salah satunya dengan mengoptimalkan penggunaan alat water mist milik Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta perangkat serupa yang tersedia di sejumlah gedung untuk membantu mengurangi tingkat polusi udara.

Dilansir dari laman berita jakarta, BPBD DKI juga tengah menyusun rencana bersama BMKG terkait pelaksanaan teknologi modifikasi cuaca selama musim kemarau, khususnya saat puncak El Nino yang diperkirakan terjadi pada Agustus 2024.

Menurut Marulitua, pendekatan teknologi yang digunakan berbeda dengan penanganan saat musim hujan, karena lebih difokuskan pada upaya mengurangi dampak kekeringan.

“Ini sedang kami susun bersama BMKG untuk melihat kebutuhan implementasinya agar dampak El Nino bisa diminimalisir,” katanya.

Seluruh langkah tersebut nantinya akan dirumuskan dalam Instruksi Gubernur sebagai pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi kering. Kebijakan itu juga mencakup pengaktifan Satgas Air Bersih serta koordinasi dengan PAM Jaya untuk memastikan distribusi air bersih kepada masyarakat tetap terpenuhi.

Sebagai langkah tambahan, BPBD DKI juga menyiapkan mobil tangki air yang dapat dikerahkan kapan saja untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih di lapangan.

Artikel Jakarta Siaga El Nino, Ini 3 Ancaman Serius yang Diwaspadai pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Direktur Eksekutif Plan Indonesia, Dini Widiastuti, menekankan pentingnya fokus program pada daerah yang benar-benar membutuhkan, khususnya wilayah dengan angka stunting yang masih tinggi.

“Sekarang kita targeted ke anak-anak yang memang kekurangan gizi. Harapannya program ini benar-benar menyasar daerah yang membutuhkan,” ujar Dini di Jakarta Selatan, Rabu (22/4).

Ia menjelaskan, selama ini Plan Indonesia banyak menjalankan program di wilayah 3T yang masih menghadapi persoalan serius terkait stunting. Menurutnya, tingkat prevalensi stunting di daerah tersebut cenderung lebih tinggi dibandingkan wilayah di Pulau Jawa yang relatif lebih berkembang.

“Kami bekerja di daerah 3T, yaitu prevalensi stunting masih tinggi dibandingkan daerah lain, terutama di Jawa,” jelasnya dikutip dari laman berita satu. 

Dini menambahkan, tantangan di wilayah 3T tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan gizi, tetapi juga persoalan mendasar seperti sanitasi dan akses air bersih. Kedua aspek ini dinilai menjadi hambatan utama dalam upaya menurunkan angka stunting.

“Masalah sanitasi dan akses air bersih masih menjadi kendala besar. Padahal daerah-daerah ini sangat membutuhkan program seperti MBG,” ungkapnya.

Meski demikian, ia menilai masih terbuka peluang untuk menyempurnakan implementasi program MBG sebagai program nasional. Dini berharap, program tersebut tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi anak, tetapi juga mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat setempat.

“Belum terlambat untuk memperbaiki program ini. Harapannya, MBG tidak hanya memenuhi gizi anak, tetapi juga mendorong pengembangan ekonomi lokal, terutama sektor pertanian,” pungkasnya.

Artikel Stunting Masih Tinggi, Plan Indonesia Soroti Program Makan Bergizi Gratis pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Peninjauan dilakukan di Kecamatan Ngetos pada Sabtu (11/4) untuk memastikan percepatan penyediaan air baku bagi masyarakat dan sektor pertanian, khususnya dalam mengantisipasi musim kemarau.

Dody menegaskan bahwa ketersediaan air menjadi faktor krusial dalam menjaga produktivitas pertanian dan kesinambungan produksi pangan.

“Kemarin saya berkunjung ke sini, Pak Kepala Desa mengeluh karena wilayah ini tandus, kekurangan air, dan sawahnya masih tadah hujan,” ujar Dody dikutip dalam keterangan tertulis Senin (13/4).

Sebagai tindak lanjut, Kementerian PU melalui Balai Besar Wilayah Sungai Brantas mulai melakukan pengeboran sumur dalam di dua lokasi, salah satunya di Desa Oro-Oro Ombo.

“Kita sudah mulai melakukan pengeboran. Mudah-mudahan dalam waktu satu bulan air bersih sudah bisa keluar dan dimanfaatkan, tidak hanya untuk sawah, tetapi juga untuk masyarakat,” jelasnya.

Berdasarkan hasil survei geolistrik, potensi air tanah berada pada kedalaman sekitar 130 hingga 150 meter dengan perkiraan debit dua hingga lima liter per detik. Sumber air ini diproyeksikan mampu memenuhi kebutuhan sekitar 233 kepala keluarga atau 780 jiwa, sekaligus menunjang irigasi hingga 120 hektare lahan pertanian.

Untuk menunjang operasional, pembangunan dilengkapi dengan rumah pompa, tangki air berkapasitas 5.000 liter, serta jaringan perpipaan sesuai standar teknis.

Selain itu, Dody menekankan pentingnya distribusi air yang efisien melalui pembangunan jaringan irigasi hingga tingkat tersier.

“Air yang dialirkan ke sawah harus dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Akan kita bangun juga saluran tersier agar distribusinya lebih optimal,” ujarnya.

Ke depan, Kementerian PU juga merencanakan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di wilayah tersebut guna meningkatkan akses air bersih bagi masyarakat.

“Yang utama adalah airnya dulu tersedia dengan kualitas yang baik. Setelah itu baru kita tingkatkan layanan sanitasi,” tambahnya.

Melalui pembangunan sumur bor dan penguatan sistem air minum ini, pemerintah menargetkan peningkatan intensitas tanam hingga dua sampai tiga kali dalam setahun, sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Nganjuk.

Artikel Sumur Bor Dalam Dikebut, 120 Hektare Sawah Siap Dialiri Air pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Rencana investasi ini dibahas dalam pertemuan antara perwakilan PT Foshan Jinke dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, di Semarang pada Kamis (15/1).

Saat ini, rencana penanaman modal tersebut telah memasuki tahap persiapan lanjutan. Sebelumnya, PT Foshan Jinke bersama PT Tirta Utama Jawa Tengah (Perseroda) telah melakukan peninjauan terhadap sejumlah sumber mata air di wilayah Jawa Tengah. Dari enam titik yang disurvei, Boyolali dinilai paling memenuhi kriteria karena memiliki kualitas sumber air yang baik serta lokasinya relatif jauh dari kawasan permukiman.

Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen menyampaikan bahwa rencana investasi ini sejalan dengan agenda pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan tanpa mengesampingkan aspek lingkungan.

Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada dasarnya membuka ruang seluas-luasnya bagi investasi, sepanjang seluruh tahapan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Yang utama harus patuh regulasi. Selain itu, lokasi usaha juga harus benar-benar aman dan tidak bersinggungan dengan lahan pertanian produktif,” ujar Taj Yasin.

Menurutnya, pemilihan Boyolali sebagai lokasi investasi juga mempertimbangkan jarak aman antara sumber mata air dan area permukiman warga.

“Dalam radius satu hingga lima kilometer dari sumber mata air sebaiknya tidak ada permukiman. Lokasi di Boyolali sudah memenuhi syarat tersebut,” jelasnya.

Di sisi lain, perwakilan PT Foshan Jinke, William Yeoh, mengungkapkan bahwa ketertarikan perusahaan berinvestasi di Jawa Tengah didasarkan pada hasil kajian mendalam terhadap kualitas air di wilayah tersebut.

Ia menilai sumber mata air di Jawa Tengah memiliki tingkat kebersihan yang sangat baik dan sesuai dengan standar internasional yang ditetapkan perusahaan.

“Kami telah melakukan riset dan peninjauan langsung. Para investor menilai kualitas air di sini sangat memuaskan dan memenuhi kebutuhan produksi kami,” kata William.

Ia menambahkan, nilai investasi yang disiapkan berkisar antara 7 hingga 10 juta dolar AS atau setara Rp160 miliar. Investasi tersebut diharapkan mampu memperkuat industri air minum di Jawa Tengah sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian daerah, termasuk membuka peluang penyerapan tenaga kerja lokal.

Artikel Boyolali Dilirik Investor China, Proyek Air Minum Rp160 Miliar Serap Tenaga Kerja Lokal pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menyebut pembangunan huntara menjadi fokus utama dalam tahap pemulihan. Ia menargetkan seluruh unit hunian sementara dapat rampung sebelum pertengahan Februari 2026 agar masyarakat bisa segera menempati tempat tinggal yang lebih layak.

“Target kami, sebelum Ramadan warga sudah tidak lagi berada di tenda-tenda pengungsian. Hunian sementara diharapkan bisa segera ditempati,” ujar Abdul Muhari saat memaparkan perkembangan penanganan bencana di wilayah Sumatra, Selasa (23/12).

Proses pembangunan huntara telah berjalan di beberapa daerah terdampak, seperti Aceh Utara, Aceh Tengah, Kabupaten Bener Meriah, dan Aceh Tamiang. Pemerintah daerah setempat telah menetapkan lokasi pembangunan, mendata calon penerima manfaat, serta menyalurkan dana pemulihan lahan kepada warga.

Menurut Abdul Muhari, penataan lahan menjadi langkah krusial untuk memastikan tidak muncul persoalan hukum maupun sosial di kemudian hari. Pemerintah memastikan seluruh lokasi huntara berada pada lahan yang statusnya jelas dan disepakati bersama masyarakat.

Selain penyediaan hunian, pemerintah juga memperkuat layanan air bersih bagi warga terdampak. Di Aceh Tamiang, BNPB bersama TNI, Polri, dan relawan telah membangun puluhan sumur bor, serta mengerahkan armada truk tangki air untuk memenuhi kebutuhan harian masyarakat.

Penyediaan air bersih ini ditujukan tidak hanya untuk mendukung operasional huntara dan rencana hunian tetap, tetapi juga menjangkau wilayah yang sistem distribusi PDAM-nya belum dapat pulih dalam waktu dekat.

Dengan percepatan pembangunan hunian sementara, penyediaan air bersih, serta penguatan mitigasi menghadapi cuaca ekstrem, pemerintah optimistis proses pemulihan pascabencana di Aceh dapat berjalan lebih cepat, terukur, dan berkelanjutan. Langkah ini diharapkan memungkinkan masyarakat menjalani Ramadan dalam kondisi yang lebih aman dan layak.

Artikel Pemulihan Aceh Dikebut, BNPB Fokus Huntara dan Air Bersih pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Insiden ini terjadi pada Sabtu (9/8) saat pengeboran yang dilakukan pemerintah kampung untuk penyediaan air bersih. Tiba-tiba, dari lubang sumur, muncul semburan lumpur dan gas setinggi sekitar 25 meter, mengejutkan warga sekitar.

Video amatir yang beredar di media sosial memperlihatkan semburan tersebut keluar dengan tekanan tinggi hingga mengenai atap sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) di dekat lokasi.

Sekretaris Kampung Bumi Dipasena Makmur, Mustopa, mengatakan pengeboran sebenarnya telah selesai. Namun sekitar pukul 15.00 WIB, semburan mendadak terjadi.

“Kedalaman pengeboran sudah 100 meter, pekerjaan sudah dinyatakan rampung. Tiba-tiba lumpur menyembur, membuat pipa casing dan mesin penyedot air terpental,” jelasnya dikutip dari laman berita satu pada Selasa (12/8).

Material yang keluar berupa air bercampur lumpur, pasir, dan batu koral, bahkan terasa panas. Semburan ini merusak atap sekolah TK, memecahkan 19 lembar asbes. Total kerugian diperkirakan mencapai Rp10 juta.

Kapolsek Rawajitu Timur, AKP Bambang Heriyanto, mengatakan pihaknya langsung mengamankan lokasi untuk mencegah risiko lanjutan.

“Kami pasang garis polisi dan mengimbau warga menjauh, mengingat kemungkinan semburan susulan,” ujarnya.

Meski saat ini semburan telah berhenti dan tidak tercium bau gas, pengamanan tetap dilakukan sambil menunggu hasil uji kandungan dari sumur bor.

Pemerintah kampung sebelumnya menggali sumur ini untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi warga di kawasan tambak udang. Namun, rencana tersebut tertunda dan titik pengeboran akan dipindahkan ke lokasi yang lebih aman.

Dinas terkait bersama aparat kepolisian masih menyelidiki penyebab pasti peristiwa ini, termasuk potensi keberadaan gas berbahaya di bawah tanah yang dapat mengancam keselamatan warga.

Artikel Heboh, Semburan Lumpur dan Gas Bumi Hantam Atap Sekolah di Lampung pertama kali tampil pada Katafoto.id.