Menurut Direktur Pelayanan Kesehatan Keluarga Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Lovely Daisy, hingga kini sebanyak 7.300 siswa telah menjalani pemeriksaan. Dari hasil sementara di tiga sekolah dengan total 355 siswa—yang terdiri atas 175 siswa tingkat SMP dan 180 siswa SMA—sekitar 52,11 persen membutuhkan pemeriksaan lanjutan.

“Bila hasil screening mengarah pada kondisi yang memerlukan penanganan lebih lanjut, siswa harus didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan untuk bisa ditangani di Puskesmas atau fasilitas layanan kesehatan lainnya,” jelas Daisy dalam Diskusi Redaksi (DIKSI) di Jakarta, Rabu (16/07).

Temuan paling umum dalam pemeriksaan ini adalah karies gigi, yang dialami oleh 42,8 persen siswa. Disusul gangguan penglihatan (21,9 persen), gizi kurang (13,8 persen), prahipertensi (11,5 persen), anemia (10 persen), hipertensi (9,8 persen), serta pradiabetes (5,6 persen). Bahkan, teridentifikasi pula risiko gangguan kesehatan jiwa pada 1,9 persen siswa.

Daisy menegaskan, seluruh pemeriksaan dilakukan di lingkungan sekolah sebagai bagian dari upaya penyaringan awal atau screening kondisi kesehatan peserta didik. Beberapa temuan seperti anemia, gangguan gula darah, hingga indikasi penyakit jantung perlu ditindaklanjuti di fasilitas kesehatan, apalagi jika ada riwayat penyakit dalam keluarga.

“Pemeriksaan ini juga membantu mendeteksi potensi penyakit genetik seperti talasemia,” tambahnya.

Jenis pemeriksaan kesehatan yang dilakukan relatif seragam untuk jenjang SD, SMP, dan SMA, mencakup status gizi, kebiasaan merokok, kebugaran jasmani, tekanan darah, pemeriksaan TBC, telinga, mata, gigi, kesehatan jiwa, hepatitis B dan C, serta kesehatan reproduksi.

Ada pula pemeriksaan khusus seperti kesehatan reproduksi untuk siswi kelas 4–6 SD, riwayat imunisasi untuk kelas 1 SD, tes gula darah di kelas 7 SMP, imunisasi HPV bagi siswi kelas 9, pemeriksaan anemia pada remaja putri kelas 10, dan skrining talasemia untuk siswa SMP dan SMA.

Menanggapi keluhan masyarakat soal perbedaan jenis layanan di beberapa Puskesmas, Kemenkes telah mengedarkan petunjuk teknis (juknis) yang merinci prosedur pemeriksaan. “Kami juga sudah menyosialisasikan standar pemeriksaan, baik untuk sekolah maupun Puskesmas, dan terus melakukan pemantauan,” ujar Daisy.

Program CKG merupakan bagian dari inisiatif Quick Win Presiden Prabowo Subianto yang diluncurkan sejak 10 Februari 2025 melalui layanan Puskesmas dan klinik kesehatan.

Sampai pertengahan Juli 2025, lebih dari 12 juta masyarakat telah menerima manfaat program ini. Sementara untuk pelajar, Kemenkes menargetkan program CKG menyasar 53,8 juta siswa dari 282 ribu satuan pendidikan di seluruh Indonesia.

Artikel Cek Kesehatan Gratis Temukan 52,11 persen Masalah Serius Siswa Sekolah Rakyat pertama kali tampil pada Berita dan Foto dari Berbagai Sumber Informasi yang Valid.