Kepala Bidang Sarana, Prasarana, dan Perlindungan Tanaman DKPP Bojonegoro, Yuni Arba’atun, menyampaikan bahwa pembangunan JUT difokuskan pada jalur yang telah digunakan petani selama ini atau berada di atas lahan eksisting. Jalan yang dibangun dirancang memiliki lebar minimal 2,5 meter sehingga dapat dilalui kendaraan pengangkut hasil panen.

“Pembangunan jalan pertanian tidak hanya bertujuan mempercantik infrastruktur, tetapi harus benar-benar fungsional dan mendukung aktivitas petani di lapangan,”ujar Yuni Arba’atun dikutip dalam keterangan tertulis, pada Selasa (27/1).

Pembangunan Jalan Usaha Tani ini merupakan bagian dari program unggulan Pemkab Bojonegoro bertajuk Petruk Tani (Pembangunan Infrastruktur Pertanian). Melalui program tersebut, DKPP menargetkan penurunan biaya distribusi hasil panen sehingga pendapatan petani dapat meningkat seiring naiknya produktivitas pertanian.

Yuni menambahkan, kelompok tani yang belum pernah menerima bantuan hibah perbaikan jalan pada tahun-tahun sebelumnya menjadi prioritas penerima program ini. Kebijakan tersebut diterapkan untuk memastikan pemerataan manfaat pembangunan infrastruktur pertanian.

Dengan total anggaran mencapai Rp31,143 miliar, pembangunan 163 titik JUT ini diharapkan tidak hanya memperkuat akses pertanian, tetapi juga menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi pedesaan serta memperkokoh sektor pertanian di Kabupaten Bojonegoro.

Artikel Bojonegoro Gelontorkan Rp31 Miliar Bangun 163 Jalan Usaha Tani pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Untuk Tahun Anggaran 2026, total APBD DKI Jakarta yang disahkan mencapai Rp81,32 triliun. Angka tersebut mengalami penurunan sebesar Rp10,54 triliun dibandingkan APBD 2025 yang tercatat sebesar Rp91,86 triliun.

Melansir dari laman berita jakarta, turunnya nilai APBD DKI Jakarta pada 2026 terutama dipengaruhi oleh berkurangnya alokasi Pendapatan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Jika pada 2025 TKD mencapai Rp26,14 triliun, maka pada 2026 jumlahnya turun signifikan menjadi Rp11,16 triliun. Penurunan paling besar terjadi pada Dana Bagi Hasil (DBH) pajak yang berkurang hingga Rp14,79 triliun.

Menanggapi kondisi tersebut, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa penggunaan APBD 2026 akan difokuskan pada penanganan sejumlah isu strategis. Prioritas tersebut meliputi pengelolaan sampah, pengendalian banjir, pencegahan stunting, penanggulangan kemiskinan, serta penguraian kemacetan.

“Kami berkomitmen memanfaatkan anggaran secara optimal agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh seluruh warga Jakarta,” ujar Pramono, Jumat (26/12).

Pramono berharap penetapan APBD 2026 beserta Pergub Nomor 44 Tahun 2025 dapat mempercepat pelaksanaan program dan kebijakan Pemprov DKI Jakarta sejak awal tahun anggaran.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Michael Roland menjelaskan bahwa alokasi mandatory spending untuk infrastruktur pelayanan publik mencapai 43,06 persen dari total belanja daerah di luar bantuan keuangan. Angka tersebut melampaui ketentuan minimal sebesar 40 persen.

“Dengan komposisi tersebut, kami akan terus memperkuat infrastruktur kota agar lebih layak dan memadai,” ujarnya.

Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan anggaran sebesar Rp3,77 triliun untuk peningkatan infrastruktur kota. Selain itu, dana sebesar Rp582 miliar disiapkan untuk mendorong produktivitas dan daya saing ekonomi berkelanjutan, serta Rp17,58 triliun dialokasikan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Program penciptaan penghidupan masyarakat yang layak dan mandiri mendapatkan anggaran Rp2,70 triliun. Sementara itu, transformasi tata kelola pemerintahan yang dinamis dan responsif dialokasikan Rp2,36 triliun, pengembangan mobilitas dan kawasan berorientasi transit sebesar Rp7,82 triliun, serta pembangunan rendah karbon dan ketahanan iklim sebesar Rp6,27 triliun.

Dalam sektor pekerjaan umum dan tata ruang, anggaran dibagi ke sejumlah pos utama, antara lain pengendalian banjir sebesar Rp3,64 triliun, pengelolaan sampah Rp1,38 triliun, serta pembangunan jembatan dan flyover senilai Rp289,72 miliar.

Untuk sektor perhubungan, Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan subsidi transportasi publik, yakni subsidi Transjakarta sebesar Rp3,75 triliun, Bus Sekolah Rp105,38 miliar, MRT Jakarta Rp536,70 miliar, LRT Jakarta Rp325,28 miliar, serta layanan angkutan kapal perairan sebesar Rp100,19 miliar.

Di bidang ketenagakerjaan, anggaran disiapkan untuk berbagai program peningkatan keterampilan, seperti pelatihan kerja kejuruan dan Mobile Training Unit (MTU) sebesar Rp63,44 miliar, pelatihan SIM A Rp1,2 miliar, pembentukan tenaga kerja mandiri Rp4,33 miliar, serta pelatihan peningkatan produktivitas sebesar Rp1,25 miliar.

Sektor pendidikan memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp19,75 triliun atau sekitar 26,5 persen dari total belanja daerah, melampaui ketentuan mandatory spending minimal 20 persen. Anggaran tersebut mencakup Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus sebesar Rp3,25 triliun, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) Rp399 miliar, program sekolah swasta gratis Rp282,46 miliar, serta rehabilitasi sekolah dan fasilitas pendidikan sebesar Rp126,12 miliar.

Pada sektor kesehatan, Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan anggaran untuk BPJS Kesehatan sebesar Rp1,40 triliun, pembangunan fasilitas kesehatan Rp360,49 miliar, pengadaan alat kesehatan Rp165,16 miliar, serta program Pasukan Putih senilai Rp43,49 miliar.

Sementara itu, untuk bantuan sosial, sejumlah program mendapatkan alokasi anggaran, di antaranya Kartu Lansia Jakarta (KLJ) sebesar Rp625,89 miliar, Kartu Anak Jakarta (KAJ) Rp100,10 miliar, serta Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) sebesar Rp76,45 miliar.

Di sektor industri dan perdagangan, Pemprov DKI Jakarta menganggarkan program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri sebesar Rp13,34 miliar, pemberdayaan UMKM Rp17,59 miliar, serta pembangunan dan perencanaan industri sebesar Rp23,55 miliar.

Adapun di bidang komunikasi dan informatika, anggaran sebesar Rp185,29 miliar dialokasikan untuk layanan managed service CCTV, serta Rp18,25 miliar untuk sistem pengendalian banjir berbasis teknologi.

“Seluruh program akan dijalankan secara transparan dan akuntabel. Kami berharap APBD 2026 ini mampu memberikan manfaat yang luas dan nyata bagi masyarakat Jakarta,” pungkas Michael Roland.

Artikel APBD DKI 2026 Turun Rp10,54 Triliun, Pramono Fokus Pada Isu Strategis pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Menurut Pramono, dirinya telah menginstruksikan seluruh jajaran Pemprov DKI untuk mempercepat proses lelang APBD 2026 agar dapat dimulai lebih awal, bahkan sebelum tahun anggaran berjalan.

“Saya sudah sampaikan sejak awal di Balai Kota bahwa untuk APBD tahun 2026, proses lelangnya harus bisa dimulai sejak dini, bahkan sebelum tahun anggaran dimulai,” ujarnya di RSUD Cengkareng, Jakarta Barat, Kamis (16/10).

Ia menambahkan, pola percepatan ini pernah diterapkan oleh pemerintah pusat, di mana proses tender dilakukan lebih awal untuk mendorong efektivitas belanja negara. Dengan langkah tersebut, diharapkan proyek pembangunan dapat berjalan lebih cepat dan tidak mengganggu aktivitas warga di akhir tahun.

“Seperti dulu saat saya di pemerintahan pusat bersama Pak Basuki Hadimuljono di Kementerian PUPR, sistem percepatan lelang sudah terbukti efektif. Jadi saya ingin menerapkan hal serupa di DKI agar tidak ada lagi proyek yang menumpuk di akhir tahun,” jelasnya.

Pramono juga mengakui bahwa selama ini penyerapan APBD DKI sering menumpuk menjelang akhir tahun, sehingga banyak proyek fisik dan pekerjaan infrastruktur dikebut di penghujung waktu.

“Saya harus akui secara jujur, pola pemanfaatan APBD kita masih seperti kejar setoran di akhir tahun,” ucapnya.

Ia mencontohkan sejumlah proyek yang saat ini tengah berjalan, seperti pekerjaan penataan kawasan Fatmawati dan proyek infrastruktur lain di beberapa titik Jakarta. Menurutnya, proyek-proyek tersebut telah melalui proses perencanaan panjang dan bukan keputusan mendadak.

“Termasuk proyek cable trap di Fatmawati yang sekarang banyak dibicarakan publik, itu sudah direncanakan sejak lama, bukan proyek baru,” tegasnya.

Artikel Proyek Tak Lagi Numpuk, Pramono Ubah Strategi Pengelolaan APBD 2026 pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Menurut Astera, hal ini dipicu oleh siklus perencanaan dan pelaksanaan belanja daerah yang tidak berlangsung serentak. Penyusunan APBD biasanya dimulai pada September–Oktober tahun sebelumnya, sementara kontrak program baru berjalan sekitar April pada tahun anggaran berjalan.

“Kontraknya biasanya baru dimulai April. Itu pun masih kontrak, sedangkan realisasi belanja umumnya dipercepat pada tiga bulan terakhir tahun anggaran. Dengan pola seperti ini, dana dari tahun sebelumnya yang belum terpakai bercampur dengan tambahan anggaran baru dan akhirnya menumpuk di bank daerah,” jelas Astera dalam media briefing, Jumat (3/10).

Astera menambahkan, meski saldo kas daerah terlihat tinggi pada pertengahan tahun, jumlah tersebut biasanya akan menurun signifikan menjelang akhir tahun seiring dengan percepatan realisasi program. Ia memperkirakan saldo akan turun ke kisaran Rp95 triliun hingga Rp100 triliun.

“Sebagian besar dana itu berbentuk giro. Jadi sifatnya dinamis, begitu ada penagihan langsung dibayar,” tambahnya.

Namun, Astera juga menyoroti adanya sejumlah daerah yang tidak mampu memanfaatkan anggarannya secara optimal. Kondisi ini membuat dana semakin lama mengendap di bank dan memperparah tingginya saldo kas.

“Tidak bisa dipungkiri, ada daerah yang belum bisa membelanjakan anggaran secara efektif. Inilah tantangan ke depan, bagaimana mempercepat realisasi agar saldo kas tidak terlihat begitu besar,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan mencatat dana Pemda yang tersimpan di perbankan per Agustus 2025 sebesar Rp233,11 triliun, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai Rp192,57 triliun.

Artikel Dana Pemda Mengendap Ratusan Triliun di Bank, Kemenkeu Ungkap Penyebabnya pertama kali tampil pada Katafoto.id.