Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi, saat kunjungan kerja ke kawasan Transmigrasi Momiwaren, Manokwari Selatan, Rabu (17/9), mengungkapkan bahwa sebagian besar anggaran—sekitar Rp7,4 miliar—difokuskan untuk pembangunan di wilayah Manokwari Selatan.

“Untuk tahun anggaran 2025, khusus di kawasan Momiwaren, tersedia anggaran sebesar Rp7,4 miliar yang akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur dasar,” ujarnya dikutip dari laman berita satu.

Menurut Viva Yoga, dana tersebut akan diarahkan pada pembangunan rumah ibadah, renovasi sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP), penyediaan sarana air bersih, serta pengembangan jalan non-status yang menghubungkan desa-desa.

“Kementerian Transmigrasi terus menjalankan program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur yang bermanfaat langsung bagi warga,” tambahnya.

Selain pembangunan fasilitas, pemerintah juga menyiapkan pengembangan kawasan transmigrasi tematik berbasis potensi lokal dan komoditas unggulan. Konsep ini mencakup transmigrasi maritim, peternakan, kopi, cokelat, energi terbarukan, dan sektor lain sesuai dengan karakteristik wilayah.

Langkah tersebut sejalan dengan Visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, di mana Kementerian Transmigrasi tengah mendorong transformasi program transmigrasi untuk mendukung agenda pembangunan nasional 2024–2029.

“Kami berfokus pada peningkatan kapasitas ekonomi, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan produk unggulan yang dapat menopang kemandirian kawasan transmigrasi,” tutup Viva Yoga.

Artikel Siap Ubah Wajah Papua Barat, Kementerian Transmigrasi Kucurkan Rp10,4 Miliar pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa tekanan eksternal terutama bersumber dari dinamika negosiasi tarif resiprokal antara Amerika Serikat dan Tiongkok, serta meningkatnya tensi geopolitik dan konflik militer di sejumlah kawasan. Kondisi tersebut terus diantisipasi secara serius oleh KSSK.

“KSSK terus memperkuat koordinasi lintas lembaga, baik dari sisi kebijakan fiskal di Kementerian Keuangan, kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran oleh Bank Indonesia, serta pengawasan sektor keuangan oleh OJK, dan perlindungan simpanan oleh LPS. Sinergi ini menjadi kunci untuk menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi,” tegasnya dikutip dalam keterangan tertulis.

Lebih lanjut, Sri Mulyani memaparkan sejumlah perkembangan global yang memengaruhi pasar dan ekonomi domestik. Pada April 2025, AS mengumumkan tarif dagang resiprokal yang disusul oleh langkah retaliasi dari Tiongkok. Ketegangan ini menambah ketidakpastian di pasar global. Sementara itu, meningkatnya konflik geopolitik di Timur Tengah pada Juni 2025 turut menekan proyeksi pertumbuhan ekonomi global, termasuk di Amerika Serikat, Eropa, dan Jepang yang mulai menunjukkan perlambatan.

Ekonomi Tiongkok sendiri tercatat tumbuh 5,2% pada Triwulan II-2025, lebih rendah dari capaian triwulan sebelumnya sebesar 5,4% (yoy), akibat penurunan ekspor ke AS. Sebaliknya, India menunjukkan kinerja ekonomi yang lebih baik berkat dukungan investasi domestik. Namun, sebagian besar negara berkembang lainnya ikut mengalami perlambatan akibat turunnya permintaan ekspor dan lesunya perdagangan global.

Di sektor keuangan global, Sri Mulyani mencatat adanya pergeseran aliran modal dari AS ke aset-aset yang dianggap lebih aman, seperti instrumen keuangan di Eropa dan Jepang serta komoditas emas. Pergeseran ini juga berdampak pada melemahnya nilai tukar dolar AS terhadap mata uang utama lainnya, sementara sebagian dana masuk ke pasar negara berkembang.

Bank Dunia dalam laporan Juni 2025 memperkirakan pertumbuhan ekonomi global tahun ini akan berada di angka 2,9% (berdasarkan PPP weights), turun dari proyeksi sebelumnya sebesar 3,2%. Sementara itu, Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) juga menurunkan proyeksi pertumbuhan global 2025 dari 3,1% menjadi 2,9%.

“Situasi ini menjadi latar belakang yang terus kami amati dengan cermat. Meski demikian, KSSK tetap optimis bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan II tetap solid, ditopang oleh konsumsi dan daya beli masyarakat yang positif serta aktivitas usaha yang tangguh. APBN juga memainkan peran penting sebagai instrumen countercyclical dan alat untuk meningkatkan efektivitas distribusi ekonomi,” pungkas Sri Mulyani.

Artikel Sri Mulyani: SSK Indonesia Tetap Terjaga di Tengah Ketidakpastian Global pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Sri Mulyani mengungkapkan bahwa agenda pertama yang dibahas adalah perkembangan pembahasan RUU tentang Pelaporan dan Pelaksanaan APBN 2024 yang saat ini tengah digodok bersama Badan Anggaran DPR RI. Ia optimistis laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2024 akan kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Selain itu, Menkeu juga menyampaikan proyeksi fiskal tahun 2025, termasuk estimasi defisit anggaran yang diperkirakan sebesar 2,78 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Angka tersebut dinilai mencerminkan keseimbangan antara potensi penerimaan negara dan kebutuhan belanja pemerintah.

“Saya melaporkan kepada Bapak Presiden mengenai perkembangan pembahasan APBN 2025 di DPR, khususnya setelah penyampaian laporan semester. Pemerintah menelaah capaian sejumlah program prioritas dengan cermat,” ujar Sri Mulyani.

Tak hanya itu, dalam rapat tersebut Menkeu juga menyampaikan persiapan penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan APBN 2026. Dokumen tersebut direncanakan akan disampaikan langsung oleh Presiden kepada DPR pada Agustus 2025.

RAPBN 2026 dirancang untuk mengakomodasi berbagai program unggulan Presiden, mulai dari makan bergizi gratis, Sekolah Rakyat, penguatan koperasi Merah Putih, hingga ketahanan pangan nasional. Selain itu, anggaran juga difokuskan pada sektor pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah, revitalisasi madrasah, transformasi digital sekolah, serta pengembangan riset dan teknologi melalui Kemendikbudristek.

Artikel RAPBN 2026 Disiapkan, Program Makan Gratis hingga Sekolah Digital Masuk Prioritas pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu, Febrio Kacaribu, menyampaikan bahwa total anggaran belanja negara dalam APBN 2025 mencapai Rp 3.621 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp 503 triliun dialokasikan khusus untuk mendukung program perlindungan sosial.

“APBN kita masih sangat kuat, nilainya Rp 3.621 triliun. Ini akan kita percepat penyalurannya agar program-program unggulan Presiden Prabowo bisa segera terlaksana dan langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Febrio dalam keterangannya di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (28/6).

Melansir dari laman berita satu, ia juga menegaskan bahwa kondisi keuangan negara saat ini tergolong stabil dan terkendali, sehingga berbagai program prioritas, termasuk stimulus fiskal, dapat terus dilanjutkan tanpa gangguan berarti.

“APBN kita dalam kondisi aman. Kalau kita lihat laporan hingga Mei, situasinya cukup terkendali,” jelas Febrio.

Program perlindungan sosial ini diproyeksikan menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga daya beli masyarakat, serta memperkuat pondasi ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.

Artikel APBN Aman, Kemenkeu Pastikan Program Perlinsos Lanjut hingga Akhir 2025 pertama kali tampil pada Katafoto.id.

“Sebagian besar mitra ojol bekerja secara paruh waktu. Mereka lebih banyak menjadikan profesi ini sebagai sumber penghasilan tambahan, bukan pekerjaan utama,” ujar Maman dalam acara media briefing bersama Grab di Gedung Smesco, Selasa (17/6).

Maman menambahkan, jika seluruh mitra ojol dikategorikan sebagai tenaga kerja formal, maka hanya sekitar 15–20 persen saja yang bisa memenuhi persyaratan dan terakomodasi sesuai data Kementerian UMKM.

“Jadi kalau ditarik sebagai pekerja tetap, hanya sebagian kecil saja yang bisa masuk kriteria. Karena itu, pendekatan berbasis UMKM jauh lebih inklusif dan relevan,” jelasnya.

Dengan status sebagai pelaku UMKM, para mitra ojol berpotensi menerima berbagai bentuk dukungan dari pemerintah, seperti subsidi bahan bakar atau akses terhadap LPG murah. Ini juga akan mempermudah mereka dalam menjalankan aktivitas sehari-hari tanpa harus terikat pada aturan ketenagakerjaan yang kaku.

Maman juga menyoroti kondisi latar belakang pendidikan para pengemudi ojol. Menurutnya, banyak dari mereka belum memenuhi standar pendidikan minimal yang biasa dipersyaratkan dalam dunia kerja formal.

“Masih banyak mitra ojol yang belum lulus SMP atau SMA. Kita harus realistis dan memberi ruang serta dukungan yang sesuai dengan kondisi mereka,” tambahnya.

Sementara itu, isu mengenai status kemitraan ojol kembali menjadi pembahasan publik. Sejumlah platform transportasi online seperti Gojek dan Grab menegaskan belum ada rencana mengubah status mitra ojol menjadi karyawan tetap.

Presiden Unit Bisnis On-Demand Services PT Gojek Tokopedia Tbk (GoTo), Catherine Hindra Sutjahyo, menyampaikan bahwa skema kemitraan justru memberikan keuntungan dari sisi fleksibilitas waktu dan kesempatan kerja.

“Model ini sangat menarik. Fleksibilitasnya memungkinkan banyak orang untuk mendapatkan penghasilan tambahan tanpa harus terikat penuh. Kami percaya pendekatan ini mampu membuka peluang bagi jutaan masyarakat,” kata Catherine, Senin (19/5).

Artikel Ojol Diusulkan Masuk Kategori UMKM demi Akses Subsidi pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Menurut Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTA, Selasa (17/6), belanja negara dimanfaatkan secara maksimal untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendukung agenda prioritas pemerintah. Di antaranya adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG), layanan kesehatan tanpa biaya, serta peningkatan sektor pendidikan melalui pembangunan Sekolah Unggul, Sekolah Rakyat, dan peremajaan infrastruktur pendidikan.

“Belanja modal kita telah mencapai Rp55,6 triliun. Untuk periode Januari–April, angkanya Rp36,7 triliun. Menariknya, hanya di bulan Mei saja realisasi belanja modal mencapai Rp18,9 triliun. Ini menandakan akselerasi belanja yang mulai terarah dan sesuai prioritas,” ujar Suahasil.

Tak hanya belanja modal, pengeluaran untuk barang juga mengalami lonjakan. Selama Januari hingga April 2025, total belanja barang tercatat Rp71,4 triliun, dan hanya dalam bulan Mei saja tambahan realisasi mencapai Rp26 triliun.

“Ini menunjukkan percepatan belanja barang yang cukup nyata,” tambahnya.

Sementara itu, anggaran untuk bantuan sosial (bansos) telah terealisasi sebesar Rp48,8 triliun hingga akhir Mei 2025. Pemerintah juga tengah menggandeng Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) agar penyaluran bansos dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran.

Dalam kesempatan yang sama, Suahasil juga memaparkan perkembangan pada sejumlah program prioritas nasional. Misalnya, Badan Gizi Nasional telah merealisasikan dana sebesar Rp4,4 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis hingga 12 Juni 2025. Adapun program Sekolah Rakyat saat ini memasuki tahap renovasi awal, yang dikerjakan oleh Kementerian PUPR dengan anggaran senilai Rp327,1 miliar.

Secara keseluruhan, belanja negara yang telah direalisasikan sampai Mei 2025 mencapai Rp1.016,3 triliun, atau setara dengan 28,1% dari total anggaran belanja dalam APBN 2025.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa APBN 2025 masih memainkan peran penting sebagai instrumen ekspansi fiskal, terutama dalam menghadapi tekanan global yang berdampak pada ekonomi domestik.

“APBN berfungsi sebagai penahan guncangan, dengan peran countercyclical yang nyata,” terang Sri Mulyani.

Artikel Belanja Negara Tembus Rp694,2 Triliun hingga Mei 2025, Pemerintah Fokus Program Prioritas pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Penyaluran gaji tambahan ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2025 yang telah ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto. Kebijakan ini merupakan agenda tahunan yang rutin dilakukan pemerintah sebagai bentuk penghargaan serta dukungan terhadap kesejahteraan para aparatur negara.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa pencairan gaji ke-13 ini diharapkan tidak hanya membantu para penerima, tetapi juga memberikan efek positif terhadap perekonomian nasional.

“Pencairan yang dimulai pada Juni 2025 ini diharapkan memberi dampak berganda (multiplier effect), khususnya dalam mendorong konsumsi rumah tangga, terutama di sektor pendidikan,” ungkap Sri Mulyani.

Tak hanya gaji ke-13, pemerintah juga tengah menjalankan program stimulus ekonomi senilai Rp24,44 triliun serta mempercepat pelaksanaan berbagai program prioritas nasional. Langkah ini merupakan bagian dari strategi untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus menjaga laju pertumbuhan ekonomi.

“Mudah-mudahan kebijakan ini, bersama dengan stimulus Rp24,44 triliun dan percepatan program-program pemerintah, dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga daya beli rakyat,” tutup Menkeu.

Artikel Gaji ke-13 Cair Juni 2025: Dorong Konsumsi dan Pertumbuhan Ekonomi pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Langkah ini diambil untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global, dengan target pertumbuhan kuartal II 2025 mendekati angka 5 persen.

“Kita ingin pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua tetap mendekati 5 persen, meskipun ada tekanan dari kondisi global yang berisiko melemahkan aktivitas ekonomi,” ujar Sri Mulyani usai menghadiri rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/6).

Lima Pilar Stimulus Ekonomi

1. Diskon Transportasi Libur Sekolah

Pemerintah memberikan potongan harga untuk berbagai moda transportasi guna mendongkrak pergerakan wisata domestik selama libur sekolah. Diskon tiket kereta api mencapai 30 persen, tiket kapal laut 50 persen, dan tiket pesawat memperoleh fasilitas PPN ditanggung pemerintah sebesar 6 persen. Alokasi anggaran untuk kebijakan ini sebesar Rp940 miliar.

“Harapannya, masyarakat memanfaatkan libur anak-anak untuk bepergian di dalam negeri dan menggerakkan perekonomian lokal,” jelas Menkeu.

2. Diskon Tarif Tol

Selama musim liburan Juni–Juli 2025, tarif tol akan didiskon sebesar 20 persen untuk 110 juta pengendara. Stimulus ini tidak dibebankan pada APBN, melainkan melalui kebijakan Kementerian PUPR yang telah mengeluarkan surat edaran kepada Badan Usaha Jalan Tol (BUJT). Total kebutuhan dana mencapai Rp650 miliar.

3. Penyaluran Bantuan Sosial Tambahan

Sebanyak 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) akan menerima bantuan sembako tambahan senilai Rp200.000 per bulan serta bantuan beras 10 kg per bulan. Seluruh bantuan disalurkan sekaligus pada bulan Juni 2025 untuk periode dua bulan. Anggaran yang disiapkan sebesar Rp11,93 triliun.

4. Subsidi Upah untuk Pekerja Bergaji Rendah

Pemerintah juga akan memberikan bantuan langsung sebesar Rp300.000 kepada 17,3 juta pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta per bulan. Selain itu, bantuan serupa diberikan kepada 288.000 guru honorer di bawah Kemendikdasmen dan 277.000 guru honorer di bawah Kementerian Agama. Subsidi ini akan disalurkan sekaligus pada bulan Juni, dengan total anggaran Rp10,72 triliun.

5. Diskon Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja

Untuk menjaga perlindungan pekerja di sektor padat karya, pemerintah memperpanjang diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar 50 persen selama enam bulan. Stimulus ini menyasar 2,7 juta pekerja di enam subsektor industri dan dibiayai melalui skema non-APBN dengan anggaran Rp200 miliar.

“Stimulus ini penting untuk menjaga keberlangsungan tenaga kerja di sektor industri padat karya yang saat ini menghadapi tantangan berat akibat tekanan global dan persaingan ekspor,” kata Sri Mulyani.

Seluruh program stimulus ini dirancang untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong konsumsi rumah tangga sebagai mesin utama pertumbuhan ekonomi. Selain itu, Sri Mulyani menekankan bahwa kebijakan ini juga diharapkan dapat mempercepat penurunan angka kemiskinan dan pengangguran terbuka.

“Dengan pertumbuhan yang kita tetap jaga, maka kemiskinan dan pengangguran terbuka juga diharapkan bisa turun lebih cepat,” tutupnya.

Artikel Libur Sekolah Diwarnai Diskon Tol dam Transportasi, Ini Lima Paket Stimulus Pemerintah
 pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Dalam Konferensi Pers APBN KiTa yang digelar Jumat (23/5) di Kompleks Kementerian Keuangan, Jakarta, Sri Mulyani memaparkan bahwa pendapatan negara hingga 30 April 2025 telah mencapai Rp810,5 triliun, atau 27% dari target APBN tahun ini. Sementara itu, belanja negara terealisasi sebesar Rp806,2 triliun, atau 22,3% dari total pagu anggaran.

“Kita melihat adanya percepatan pendapatan, terutama dari pajak dan bea cukai, yang mengikuti irama pertumbuhan cukup baik dan bahkan mendahului laju belanja negara,” jelas Sri Mulyani.

Rinciannya, pendapatan negara ditopang oleh:

• Penerimaan pajak sebesar Rp557,1 triliun
  
• Penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp100 triliun
  
• Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp153,3 triliun
  

Dari sisi pengeluaran, pemerintah telah membelanjakan Rp806,2 triliun, terdiri atas: belanja pemerintah pusat sebesar Rp546,8 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp259,4 triliun

Jika dilihat secara proporsional, realisasi Belanja Pemerintah Pusat masih berada di angka 20% dari total anggaran yang dialokasikan.

Menurut Sri Mulyani, capaian surplus ini menjadi titik balik dari tren defisit yang terjadi pada tiga bulan pertama tahun 2025. Ia menjelaskan bahwa pada kuartal pertama, APBN mengalami tekanan akibat turunnya penerimaan pajak, terutama karena restitusi dan penyesuaian tarif efektif dari tax earning rate (TER).

“Di bulan April ini kita melihat adanya pembalikan tren, dari defisit pada Januari–Maret menjadi surplus. Ini menandakan perbaikan kinerja fiskal secara bertahap,” ujar Sri Mulyani.

Surplus APBN sebesar Rp4,3 triliun ini setara dengan 0,02% dari Produk Domestik Bruto (PDB), mencerminkan pengelolaan anggaran yang lebih seimbang dan sehat.

Artikel APBN April 2025 Surplus Rp4,3 Triliun, Pendapatan Negara Tumbuh Pesat pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Konsumsi rumah tangga tetap menjadi penggerak utama pertumbuhan, dengan pertumbuhan sebesar 4,89%. Kinerja ini didorong oleh meningkatnya mobilitas masyarakat, momentum libur keagamaan, dan berbagai stimulus pemerintah, termasuk pemberian THR, potongan tarif listrik dan tol, insentif PPN ditanggung pemerintah (DTP) untuk sektor properti, serta PPh 21 DTP untuk industri padat karya. Di sisi lain, stabilitas harga pangan tetap terjaga berkat intervensi Bulog dan penyaluran pupuk bersubsidi.

Dari sisi sektoral, pertanian mencatatkan pertumbuhan tertinggi, mencapai 10,52%, yang sebagian besar disumbang oleh panen raya padi—menempatkan Indonesia sebagai produsen beras terbesar di ASEAN. Sektor industri pengolahan, perdagangan, transportasi, dan jasa digital juga menunjukkan tren pertumbuhan positif, mencerminkan ketangguhan ekonomi nasional.

Perbaikan juga terjadi di sektor ketenagakerjaan. Tingkat pengangguran terbuka turun dari 4,82% menjadi 4,76%, sementara penciptaan lapangan kerja baru mencapai 3,59 juta orang.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa pemerintah akan terus menjaga keseimbangan antara optimisme dan kewaspadaan.

“Perekonomian Indonesia tetap menunjukkan resiliensi. Pemerintah berkomitmen memastikan APBN bekerja secara optimal untuk melindungi masyarakat dan mendukung pertumbuhan jangka panjang,” ujar Sri Mulyani dalam keterangan tertulis pada Senin (6/5).

Sebagai bagian dari strategi menghadapi tekanan eksternal, pemerintah terus memperkuat fondasi ekonomi melalui reformasi regulasi, sinergi lintas kementerian dan lembaga, serta diplomasi ekonomi aktif di forum internasional seperti Spring Meeting, G20, dan ASEAN+3. Upaya membuka pasar ekspor baru dan mendorong sektor-sektor bernilai tambah seperti hilirisasi industri dan transformasi digital juga terus digencarkan.

Artikel Ekonomi Indonesia Tumbuh di Q1 2025, Ditopang Konsumsi dan Kebijakan Fiskal pertama kali tampil pada Katafoto.id.