Hingga akhir Maret 2026, pendapatan negara tercatat mencapai Rp574,9 triliun atau meningkat 10,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kenaikan ini terutama didorong sektor perpajakan yang menunjukkan penguatan basis pajak, dengan pertumbuhan penerimaan pajak secara keseluruhan mencapai 20,7 persen (year on year).

Secara rinci, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) melonjak hingga 57,7 persen, yang mencerminkan meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat. Sementara itu, PPh Orang Pribadi (Pasal 21) juga tumbuh 15,8 persen, menandakan perbaikan kesejahteraan sekaligus meningkatnya kepatuhan wajib pajak setelah penerapan sistem Coretax.

Di sisi lain, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tercatat sebesar Rp112,1 triliun atau 24,4 persen dari target APBN. Meski mengalami kontraksi sebesar 3 persen akibat fluktuasi harga komoditas di awal tahun, capaian tersebut dinilai masih berada dalam jalur yang aman.

Untuk belanja negara, pemerintah mencatat pertumbuhan sebesar 31,4 persen (yoy). Defisit APBN hingga triwulan I tetap terjaga di angka 0,93 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Menkeu menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah mitigasi risiko, termasuk menjaga stabilitas harga energi.

“Kami siap menjaga harga BBM bersubsidi tetap tidak naik hingga akhir tahun 2026. Langkah ini tetap aman bahkan jika asumsi harga minyak mentah dunia mencapai rata-rata 100 dollar AS per barrel,” tegas Menteri Keuangan.

Kekuatan fiskal Indonesia juga ditopang oleh cadangan dana berupa Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp420 triliun yang dapat digunakan untuk menghadapi potensi gejolak ekonomi ekstrem.

Dari sisi makroekonomi, kondisi tetap terkendali. Inflasi pada Maret 2026 tercatat sebesar 3,48 persen (yoy). Namun, jika faktor anomali harga listrik tahun sebelumnya dikeluarkan, tingkat inflasi riil diperkirakan berada di kisaran 2,51 persen.

Indikator lain juga menunjukkan tren positif. Sektor manufaktur tercatat ekspansif selama delapan bulan berturut-turut. Pemerintah pun optimistis pertumbuhan PDB pada triwulan I 2026 dapat mencapai sekitar 5,5 persen atau lebih. Optimisme ini didukung oleh peningkatan penjualan kendaraan bermotor serta konsumsi semen, yang menjadi indikator terjaganya daya beli masyarakat.

“Keadaan APBN kita masih terjaga. Kita sudah hitung dengan teliti pertahanan berlapis-lapis untuk memastikan ekonomi kita aman dan rakyat terlindungi,” pungkas sang Bendahara Negara.

Artikel APBN 2026 Triwulan I Tetap Kuat, Menkeu Ungkap Rahasia Tahan Gejolak Global pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Secara umum, APBN 2026 masih berfungsi sebagai peredam gejolak (shock absorber) dan motor penggerak ekonomi. “Dengan dinamika yang terjadi defisit tercatat Rp54,6 triliun atau 0,21 persen dari PDB. Angka ini masih sangat terkendali dan berada dalam koridor desain APBN 2026,” ungkap Purbaya dalam konferensi pers APBN Kinerja dan Fakta (KiTa) Edisi Februari 2026 di Kantor Kementerian Keuangan, Senin (23/2/2026).

Hingga 31 Januari 2026, defisit APBN tercatat Rp54,6 triliun. Realisasi tersebut berasal dari pendapatan negara sebesar Rp172,7 triliun dan belanja negara Rp227,3 triliun. Jika dibandingkan dengan produk domestik bruto (PDB), rasio defisit berada di level 0,21 persen.

Pada periode yang sama, pemerintah telah merealisasikan pembiayaan sebesar Rp105,1 triliun. Sementara keseimbangan primer tercatat defisit Rp4,2 triliun. “Keseimbangan primer mengalami defisit Rp4,2 triliun ini menunjukan posisi fiskal yang tetap terkelola secara prudent. Lalu pembiayaan dilakukan secara terukur dan antisipatif untuk menjaga likuiditas serta stabilitas pasar keuangan,” kata Menkeu Purbaya.

Dari sisi penerimaan, total pendapatan negara Rp172,7 triliun terdiri atas penerimaan perpajakan Rp138,9 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp33,9 triliun. Komponen perpajakan meliputi pajak Rp116,2 triliun serta kepabeanan dan cukai Rp22,6 triliun.

Secara tahunan, pendapatan negara tumbuh 9,5 persen. Penerimaan pajak melonjak 30,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, meskipun kepabeanan dan cukai mengalami kontraksi 14 persen. “Pertumbuhan pajak di Januari tumbuh 30,7 persen, ini artinya ada perbaikan ekonomi dan perbaikan efisiensi pengumpulan pajak,” tutur Purbaya.

Di sisi belanja, hingga akhir Januari 2026 realisasi mencapai Rp227,3 triliun, terdiri atas belanja pemerintah pusat Rp131,9 triliun dan transfer ke daerah Rp95,3 triliun. Belanja pemerintah pusat mencakup belanja kementerian/lembaga (K/L) Rp55,8 triliun serta belanja non-K/L Rp76,1 triliun. “Belanja negara tumbuh tinggi 25,7 persen dari periode yang sama tahun 2025. Ini menunjukkan akselerasi belanja pemerintah sejak awal tahun. Khususnya untuk mendukung program prioritas menjaga daya beli dan mendorong pertumbuhan ekonomi di triwulan I 2026,” ujar Purbaya.

Selain realisasi netto, penerimaan pajak bruto pada Januari 2026 juga menunjukkan tren positif sebesar Rp170,3 triliun, naik 7 persen dibandingkan Januari 2025 yang sebesar Rp159,1 triliun. Peningkatan tersebut turut didukung pengelolaan restitusi pajak yang lebih terkendali. Nilai restitusi turun 23 persen dari Rp70,2 triliun pada Januari 2025 menjadi Rp54,1 triliun pada Januari 2026.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan bahwa lonjakan penerimaan terutama berasal dari pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) yang mencapai Rp45,3 triliun atau tumbuh 83,9 persen secara netto. “Kita ketahui kalau pajak pertambahan nilai yaitu dibayarkan selama ada transaksi. Jadi ini tandanya bahwa di perekonomian kita transaksi berjalan terus, sehingga ada pembayaran pajak pertambahan nilai serta PPnBM,” ucap Suahasil.

Selain itu, penerimaan PPh Badan tercatat Rp5,7 triliun atau tumbuh 37 persen. PPh orang pribadi dan PPh Pasal 21 mencapai Rp13,1 triliun, meski masih terkoreksi 20,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara PPh Final, PPh Pasal 22, dan PPh Pasal 26 terealisasi Rp26 triliun atau turun 11 persen. Di sisi lain, kelompok pajak lainnya melonjak signifikan menjadi Rp16,1 triliun atau tumbuh 685,8 persen secara tahunan.

Artikel Pajak Januari Melonjak 30,7 Persen, Sinyal Ekonomi Makin Menguat pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Pernyataan itu disampaikan Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafii saat menutup Rapat Kerja Nasional Kementerian Agama 2025 di Tangerang.

Ia menilai permasalahan guru keagamaan bersifat struktural dan telah berlangsung lama, mulai dari kesenjangan kesejahteraan, lambannya proses sertifikasi, ketidakpastian status kepegawaian, hingga terbatasnya jenjang karier profesional. Jika tidak segera dibenahi, kondisi ini berpotensi menghambat peningkatan mutu pendidikan keagamaan.

“Masalah ini sudah menahun dan bersifat sistemik. Kalau dibiarkan, kualitas pendidikan keagamaan akan sulit berkembang,” ujar Romo Syafii dikutip dari laman kemenag, Rabu (17/12).

Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah menyiapkan sejumlah kebutuhan prioritas dalam APBN 2026. Anggaran itu antara lain dialokasikan untuk Pendidikan Profesi Guru (PPG) sebesar Rp225,6 miliar, Tunjangan Profesi Guru Rp13,52 triliun, insentif guru non-ASN madrasah Rp649,5 miliar, serta impasing bagi guru non-ASN pasca-pengangkatan PPPK.

“Angka-angka ini bukan beban negara, tetapi investasi strategis bagi masa depan pendidikan Indonesia. Tanpa pemenuhan ini, guru akan terus berada dalam posisi rentan,” tegasnya.

Romo Syafii juga memaparkan data EMIS Kementerian Agama 2025 yang mencatat jumlah guru Pendidikan Agama Islam di sekolah umum mencapai 250.151 orang. Dari jumlah tersebut, sekitar 151.236 guru diangkat oleh pemerintah daerah, sementara yang direkrut langsung oleh Kementerian Agama baru sekitar 7.076 orang.

Menurutnya, komposisi tersebut menunjukkan pola rekrutmen guru agama yang terfragmentasi. Jika dibiarkan, kondisi ini berpotensi memicu perekrutan yang tidak terkendali dan belum tentu menjamin kualitas pendidikan.

“Situasi ini perlu ditata ulang agar sejalan dengan arah pembangunan nasional,” ujarnya.

Ke depan, Kementerian Agama mendorong penataan ulang kebijakan rekrutmen guru agama melalui resentralisasi dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Langkah ini diharapkan selaras dengan revisi Undang-Undang Pemerintahan Daerah serta Sistem Pendidikan Nasional.

“Resentralisasi ini bukan untuk menambah birokrasi, melainkan memastikan standar mutu pendidikan keagamaan yang setara secara nasional,” pungkas Romo Syafii.

Artikel Anggaran Belasan Triliun Disiapkan untuk Guru Keagamaan Pada 2026, Ini Rinciannya pertama kali tampil pada Katafoto.id.

“Dalam 11 bulan kita sudah membuktikan, dengan niat tulus dan cinta Tanah Air, kita mampu berbuat banyak. Kita telah menghemat setidaknya Rp300 triliun, yang seluruhnya digunakan untuk mendukung program makan bergizi gratis,” ujar Presiden.

Meski masih ditemui sejumlah kendala di lapangan seperti kasus kekurangan atau keracunan makanan, Presiden menegaskan jumlahnya sangat kecil, hanya sekitar 0,00017 persen dari total distribusi. “Tentu kita tidak boleh puas, tapi untuk skala program sebesar ini yang belum pernah ada dalam sejarah dunia, capaian ini luar biasa,” tegasnya.

Prabowo mencontohkan Brasil yang membutuhkan waktu lebih dari satu dekade untuk menjangkau 40 juta penerima manfaat. Sementara Indonesia, kurang dari satu tahun sudah mampu mencapai 30 juta. “Apakah ada kekurangan? Ya, ada. Tapi manfaatnya jauh lebih besar. Masih banyak rakyat kita yang hanya makan nasi dengan garam. Kini kita bisa memberikan apa yang mereka butuhkan,” katanya.

Selain menyasar kebutuhan gizi masyarakat, program ini juga memberi multiplier effect terhadap perekonomian desa. Pasalnya, bahan pangan yang dipakai berasal langsung dari petani, peternak, hingga nelayan di tingkat lokal.

“Program makan bergizi ini ternyata sangat strategis. Dari kebutuhan harian seperti telur, sayur, ikan, hingga ayam, semua berasal dari desa-desa dan kecamatan. Dengan begitu, kita bisa membuka 1,5 juta lapangan kerja baru pada awal tahun depan,” jelas Prabowo.

Tahun depan, pemerintah menyiapkan anggaran hampir Rp335 triliun atau sekitar USD20 miliar untuk memperluas cakupan program. Dana tersebut akan mengalir langsung ke desa, membalik arus pembangunan yang selama ini lebih terpusat di kota besar.

“Selama puluhan tahun uang dari daerah mengalir ke Jakarta, bahkan keluar negeri. Sekarang kita balik, uang negara harus menghidupi desa-desa,” tegasnya.

Presiden menargetkan program ini akan menjangkau 82 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. “Sebagai pemimpin sekaligus seorang ayah, saya bangga dengan capaian 30 juta. Namun saya sadar masih ada 52 juta anak dan ibu hamil yang menanti giliran. Mereka juga berhak mendapatkan asupan gizi yang layak,” pungkas Prabowo.

Artikel Program MBG Dorong Ekonomi Desa, Siap Ciptakan Lapangan Kerja Baru pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Sebelum pengesahan, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menyampaikan bahwa seluruh fraksi, mulai dari PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PKS, PAN, hingga Partai Demokrat, menyatakan persetujuan untuk membawa RUU APBN 2026 ke tahap pengambilan keputusan di rapat paripurna. Dengan begitu, APBN 2026 resmi menjadi pijakan fiskal perdana bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam pidatonya menyampaikan apresiasi atas dukungan DPR dalam proses pembahasan yang dinilainya berlangsung produktif. Ia menekankan bahwa APBN 2026 dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan.

“APBN 2026 didesain untuk mempercepat aktivitas ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan, dengan penekanan pada penguatan sektor riil serta daya beli masyarakat, agar kesejahteraan yang berkeadilan dapat segera terwujud,” ujar Menkeu.

Lebih lanjut, APBN 2026 menegaskan arah pembangunan pemerintah dalam memperkuat kedaulatan pangan, energi, serta membangun fondasi ekonomi nasional yang tangguh, mandiri, dan sejahtera. Pemerintah juga menegaskan komitmennya agar instrumen fiskal ini tidak hanya menjaga kesinambungan pembangunan, tetapi juga mampu menjawab tantangan global sekaligus memenuhi aspirasi masyarakat.

Artikel Ketok Palu, DPR Sahkan RUU APBN 2026 Jadi Undang-Undang pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Dengan komposisi ini, defisit anggaran 2026 diperkirakan mencapai Rp689,1 triliun atau 2,68 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyampaikan apresiasinya atas sinergi yang terjalin dalam penyusunan anggaran.

“Dengan rampungnya pembahasan APBN 2026 bersama Banggar DPR RI, atas nama Pemerintah saya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Banggar, pimpinan Kementerian/Lembaga, perwakilan pemerintah, serta Bank Indonesia. Kesepakatan ini mencerminkan komitmen kolektif menjaga APBN sebagai instrumen fiskal demi kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

Dari sisi penerimaan negara, target penerimaan perpajakan ditetapkan sebesar Rp2.693,7 triliun, terdiri atas: pajak Rp2.357,7 triliun dan kepabeanan dan cukai Rp336,0 triliun

Sementara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) diproyeksikan mencapai Rp459,2 triliun. Untuk belanja negara, alokasinya terdiri dari:

• Belanja pemerintah pusat: Rp3.149,7 triliun mencakup belanja kementerian/lembaga: Rp1.510,5 triliun dan belanja non-kementerian/lembaga: Rp1.639,2 triliun
  
• Transfer ke daerah: Rp693,0 triliun
  

Dengan struktur tersebut, keseimbangan primer diperkirakan defisit Rp89,7 triliun, yang akan ditutup melalui pembiayaan anggaran sebesar Rp689,1 triliun. Kesepakatan antara Banggar DPR RI dan Pemerintah terkait postur APBN 2026 ini akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI pada 23 September 2025 untuk mendapatkan pengesahan resmi.

Artikel Inilah Postur APBN 2026 yang Disepakati DPR dan Pemerintah pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Chief Executive Officer (CEO) BPI Danantara, Rosan Roeslani, menjelaskan program ini merupakan bagian dari Top Talent Program 2025, hasil kolaborasi antara Danantara Asset Management dan International Institute for Management Development (IMD), salah satu sekolah bisnis terbaik di dunia.

Perkuat Kapasitas Kepemimpinan Global

Rosan menuturkan, Top Gun Leadership Camp dirancang untuk mengasah kepemimpinan kelas dunia para eksekutif muda dalam mengelola aset strategis Indonesia di bawah Danantara.

Melansir dari laman berita satu, modul pelatihan yang disiapkan meliputi: wawasan strategis, kepemimpinan ambidextrous, manajemen pemangku kepentingan, pembangunan budaya organisasi, hingga dan pembelajaran berbasis proyek.

“Kami ingin memastikan talenta terbaik memiliki kapasitas kepemimpinan global untuk membawa Danantara menjadi pengelola aset kelas dunia,” ujar Rosan Rabu (26/8).

Dukung BUMN Menengah dan Kecil

Tak hanya untuk BUMN besar, BPI Danantara juga menanggung biaya pelatihan dan akomodasi bagi persero di bawah pengelolaan Danantara yang berskala menengah maupun kecil. Langkah ini diambil untuk memastikan pemerataan akses pengembangan kapasitas, terutama bagi perusahaan yang memiliki keterbatasan anggaran pelatihan.

Sebagai informasi, pemerintah meluncurkan BPI Danantara pada awal 2025. Lembaga ini diyakini akan tumbuh menjadi salah satu pengelola kekayaan negara terbesar di dunia, dengan misi menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menurut Rosan, kehadiran Danantara menjadi tonggak penting dalam perjalanan Indonesia menuju kemandirian ekonomi, ketahanan nasional, dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

“Inisiatif ini juga diharapkan dapat mendorong perusahaan-perusahaan dalam ekosistem Danantara naik kelas dan menjadi pemain papan atas,” pungkas Rosan.

Artikel Presiden Prabowo Perintahkan 5.700 Desa dan 4.400 Dusun Teraliri Listrik Sebelum 2030 pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Dalam konferensi pers APBN 2026, Jumat (15/8), Sri Mulyani menjelaskan bahwa anggaran kesehatan tahun depan mencapai Rp 244 triliun. Dari jumlah itu, porsi terbesar sebesar Rp 66,5 triliun dialokasikan untuk membayar iuran BPJS Kesehatan bagi 96,8 juta jiwa peserta PBI.

Selain itu, pemerintah juga menganggarkan Rp 2,5 triliun untuk memberikan subsidi iuran bagi 49,6 juta peserta mandiri.

“Totalnya besar sekali, ada 96,8 juta jiwa peserta PBI ditambah 49,6 juta jiwa peserta mandiri yang sebagian iurannya ditanggung APBN, sehingga mereka tetap bisa mengakses layanan BPJS,” kata Sri Mulyani.

Iuran Peserta Mandiri

Dari simulasi anggaran tersebut, peserta PBI akan dikenakan iuran Rp 57.250 per bulan. Adapun subsidi untuk peserta mandiri kelas III diturunkan dari Rp 7.000 menjadi Rp 4.200 per orang. Dengan perhitungan ini, iuran yang harus dibayar peserta mandiri kelas III adalah Rp 53.050 per bulan.

Sementara itu, iuran untuk segmen Pekerja Penerima Upah (PPU) belum diumumkan lebih lanjut. Saat ini, skema iuran yang berlaku adalah:

• Kelas I: Rp 150.000 per bulan
  
• Kelas II: Rp 100.000 per bulan
  
• Kelas III: Rp 42.000 per bulan (dengan subsidi Rp 7.000, sehingga peserta membayar Rp 35.000)
  

Kenaikan iuran ini turut dikomentari oleh Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar. Ia menyebut angka Rp 57.250 untuk PBI memang sesuai dengan temuan pihaknya, namun masih di bawah rekomendasi Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) yang mengusulkan iuran Rp 70.000 per orang per bulan.

Menurut Timboel, jika rekomendasi tersebut tidak dipenuhi, BPJS Kesehatan masih berpotensi mengalami defisit.
“Dengan potensi defisit ini, JKN bisa kembali menghadapi persoalan yang sama seperti periode 2014–2019, ketika terjadi defisit besar-besaran,” ujarnya dikutip dari laman berita satu.

Ia juga menyoroti turunnya nilai subsidi iuran bagi peserta mandiri dari Rp 7.000 menjadi Rp 4.200. Menurutnya, kebijakan ini justru bisa menjauhkan masyarakat miskin dari akses Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

“Dengan iuran PBI yang belum sesuai rekomendasi DJSN dan penurunan subsidi mandiri, target APBN 2026 untuk memperluas akses, meningkatkan layanan, dan meringankan beban masyarakat miskin maupun rentan akan sulit tercapai. Bahkan bisa menjadi kontraproduktif,” tegas Timboel.

Artikel Iuran BPJS Kesehatan 2026 Bakal Naik, Ini Perhitungannya pertama kali tampil pada Katafoto.id.

“Insya Allah, di Kemenag sudah kami rancang skemanya. Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) akan tuntas pada 2026. Dari total 629 ribu guru agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu, separuhnya ikut PPG tahun ini, sisanya menyusul pada 2026,” ujar Romo Syafii dikutip dari laman kemenag pada Senin (4/8).

PPG merupakan program pendidikan lanjutan bagi guru aktif maupun calon guru untuk memperoleh sertifikat pendidik. Sertifikasi ini tidak hanya meningkatkan kompetensi profesional, tetapi juga berdampak pada penghasilan guru melalui skema tunjangan yang berlaku.

Romo Syafii menambahkan, guru yang mengikuti PPG pada 2025 akan memperoleh sertifikasi pada 2026. Sementara peserta PPG tahun 2026 dijadwalkan tersertifikasi pada 2027.

“Yang ikut PPG di 2025, sertifikasinya akan keluar 2026 dan masuk dalam APBN. Begitu juga yang ikut di 2026, sertifikasinya keluar di 2027,” jelasnya.

Lebih lanjut, Romo Syafii menegaskan bahwa mulai 2027 tidak boleh ada lagi guru agama—baik di sekolah negeri maupun swasta—yang menerima gaji di bawah Rp2 juta per bulan, tanpa memandang agama yang diajarkan.

“Mulai 2027, tidak boleh ada guru agama yang gajinya di bawah dua juta. Kalau masih ada, berarti itu tanggung jawab kepala sekolah dan kepala kantor Kemenag. Kepala kantor yang lalai akan kami ganti,” tegasnya.

Untuk itu, ia meminta seluruh kepala kantor Kemenag di daerah segera mendata guru-guru yang belum masuk dalam skema PPG.

“Kepala kantor harus memastikan semua guru di wilayahnya terdata untuk mengikuti PPG. Tahun ini masih angkatan kedua,” katanya.

Program PPG akan dilaksanakan secara bertahap dalam beberapa angkatan hingga seluruh guru agama tersertifikasi sepenuhnya pada 2027.

“Masih akan ada beberapa angkatan ke depan. Tahun depan angkatan berikutnya, dan seluruh 629 ribu guru akan ikut PPG. Targetnya, semuanya sudah tersertifikasi di 2027,” pungkasnya.

Artikel Kemenag Targetkan 629 Ribu Guru Agama Tersertifikasi pada 2027 pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan pentingnya kerja sama lintas sektor untuk mewujudkan target tersebut. “Di tengah tantangan global yang terus berubah, kita harus memperkuat sinergi dan semangat gotong royong antar seluruh elemen bangsa,” ujarnya saat Rapat Paripurna di DPR RI, Selasa (20/5).

Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang sehat, pemerintah menetapkan target inflasi di kisaran 2,5 persen ±1 persen. Upaya pengendalian dilakukan dengan menyeimbangkan antara sisi penawaran dan permintaan, agar inflasi tetap terjaga namun pertumbuhan tidak terhambat.

Sementara itu, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diperkirakan berada di kisaran Rp16.500–Rp16.900, sebagai bentuk mitigasi terhadap gejolak eksternal sekaligus menjaga daya beli masyarakat serta memberi kepastian bagi para investor.

Prioritas Transformasi Ekonomi dan Hilirisasi SDA

Transformasi ekonomi menjadi agenda utama pemerintah. Langkah konkret diarahkan pada hilirisasi sumber daya alam (SDA), peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), serta pembenahan iklim investasi agar lebih menarik dan kompetitif.

“Target pertumbuhan ini diharapkan menjadi fondasi yang kokoh untuk membawa Indonesia menuju visi Indonesia Maju 2045,” tutur Sri Mulyani.

Stabilitas Keuangan dan Proyeksi Sektor Energi

Pemerintah memperkirakan suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun akan berada dalam rentang 6,6 persen hingga 7,2 persen. Kepercayaan investor terhadap pasar obligasi serta arus masuk investasi asing menjadi faktor penopang utama kestabilan keuangan.

“Minat pasar terhadap SBN masih tinggi, sementara kinerja ekspor tetap solid. Ini membantu menopang pertumbuhan dan menjaga ketahanan ekonomi kita,” ujarnya.

Di sektor energi, asumsi harga minyak mentah Indonesia dipatok antara US$ 60–80 per barel. Target produksi minyak atau lifting berada di angka 600.000–605.000 barel per hari, dan lifting gas ditargetkan 953.000 hingga 1.017 juta barel setara minyak per hari. Untuk mencapai ini, pemerintah menekankan pentingnya investasi dan teknologi modern.

Kebijakan Fiskal Dukung Akselerasi Pertumbuhan

Sri Mulyani menambahkan, kebijakan fiskal akan terus diarahkan untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dan menekan angka kemiskinan. “Fiskal yang solid dan terarah akan menjadi fondasi bagi kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Dengan strategi yang terencana dan pendekatan kolaboratif lintas kementerian serta dukungan dari dunia usaha dan masyarakat, pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi 2026 dapat tercapai sesuai harapan.

Artikel Strategi Pemerintah Capai Pertumbuhan Ekonomi 5,2–5,8 Persen di 2026 pertama kali tampil pada Katafoto.id.