Kebijakan tersebut tercantum dalam Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 13/SE/2026 yang diterbitkan pada 13 Maret 2026 dan ditujukan kepada seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Uus Kuswanto, menegaskan bahwa ASN yang melanggar aturan tersebut akan dikenai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

“Pegawai ASN yang melanggar larangan ini akan dikenakan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Uus dalam surat edaran tersebut, Jumat (13/3).

Dalam edaran itu dijelaskan bahwa kendaraan dinas, baik kendaraan dinas jabatan maupun kendaraan operasional, tidak boleh digunakan untuk keperluan pribadi seperti mudik, liburan, ataupun kegiatan lain di luar tugas kedinasan selama periode libur nasional dan cuti bersama.

Aturan tersebut mengacu pada ketentuan Pasal 13 Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kendaraan Dinas, yang kemudian diperbarui melalui Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2022.

Selain itu, penerbitan surat edaran tersebut juga merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2026 mengenai upaya pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi terkait perayaan hari raya.

Artikel Surat Edaran Baru: ASN DKI Dilarang Pakai Kendaraan Dinas untuk Mudik Lebaran pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Pernyataan tersebut disampaikannya saat penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pemprov DKI dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), yang berlangsung di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (23/7).

“Saya ingin Pemprov DKI menjadi contoh pemerintahan yang terbuka dan bersih. Karena itu, isu judi online yang tadi disampaikan Kepala PPATK harus menjadi perhatian serius, khususnya bagi ASN,” ujar Pramono dikutip dari laman berita jakarta.

Ia menyampaikan bahwa Pemprov DKI akan mengambil langkah pembinaan terhadap ASN yang terbukti terlibat dalam aktivitas judi daring, karena sebagian dari mereka dinilai sebagai korban.

“Siapa pun ASN yang terlibat, tentu akan dibina terlebih dahulu,” lanjutnya.

Untuk mendukung upaya tersebut, Pramono menyatakan pihaknya akan meminta data dari PPATK terkait ASN yang terindikasi terlibat judi online. Bila ada yang terbukti melanggar dan tidak menunjukkan perbaikan, maka sanksi tegas akan diberlakukan, termasuk pencoretan dari daftar promosi jabatan.

“Kalau memang tidak bisa dibina, kami akan mengambil langkah tegas, salah satunya tidak akan diberikan kesempatan naik jabatan,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengungkapkan bahwa terdapat lebih dari 600 ribu pelaku judi online di wilayah Jakarta dengan total nilai setoran mencapai lebih dari Rp3 triliun dalam setahun terakhir.

“Tercatat ada 17,5 juta transaksi. Ini menunjukkan skala permasalahan yang sangat serius dan membutuhkan perhatian serta sumber daya yang besar untuk penanganannya,” ujar Ivan.

Ia menegaskan kesiapan PPATK untuk mendukung upaya Pemprov DKI dalam memerangi judi online, khususnya di lingkungan ASN.

“PPATK akan mendukung penuh, termasuk dalam hal penyediaan data transaksi yang diperlukan,” tutup Ivan.

Artikel Gubernur Pramono Tegas: ASN DKI yang Main Judi Online Akan Dicoret dari Promosi pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Pramono menyatakan bahwa kebijakan ini merupakan bentuk komitmen Pemprov DKI dalam mendorong penggunaan angkutan umum di kalangan aparatur pemerintah. Ia pun menyampaikan apresiasinya kepada para pejabat yang telah mematuhi aturan tersebut.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir menggunakan transportasi umum. Ini adalah wujud dari komitmen bersama,” ujar Pramono dalam sambutannya seperti dikutip dalam laman berita jakarta.

Pemilihan hari Rabu untuk pelantikan juga bukan tanpa alasan. Menurut Pramono, hal ini sengaja dilakukan untuk menguji kedisiplinan para pejabat dalam mendukung kebijakan pemakaian angkutan umum.

Bahkan, Pramono menegaskan dirinya juga menggunakan transportasi umum pada hari tersebut. Ia menyampaikan pesan kepada Sekda bahwa dirinya tidak akan melantik pejabat yang masih menggunakan kendaraan pribadi.

“Kalau wali kota datang pakai mobil pribadi, saya tidak akan lantik. Ini komitmen kita menjaga integritas bersama,” ucapnya.

Saat ini, tingkat kepatuhan aparatur sipil negara (ASN) DKI Jakarta terhadap kebijakan tersebut mencapai 96 persen. Capaian ini turut didukung oleh kebijakan Pemprov yang tidak lagi menyediakan kendaraan dinas dan fasilitas parkir setiap hari Rabu.

Selain itu, fasilitas transportasi umum gratis yang diberikan kepada ASN turut meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan tersebut.

“Itulah sebabnya tingkat kepatuhannya sangat tinggi,” jelas Pramono.

Namun demikian, masih ada empat persen ASN yang belum mengikuti aturan ini. Pemprov DKI berencana memberikan pembinaan khusus kepada mereka.

“Mereka akan mendapat pembinaan agar ke depan lebih taat aturan,” pungkasnya.

Artikel Gubernur Jakarta Wajibkan Pejabat Hadir Pakai Transportasi Umum pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta, Chaidir, menjelaskan bahwa aturan ini bukan hal baru, melainkan penyempurnaan dan perincian dari regulasi yang telah berlaku.

“Ini bukan hal yang baru, karena Pergub ini merupakan turunan dari peraturan perundangan yang telah berlaku. Pergub ini juga memperingatkan para Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mematuhi aturan perkawinan dan perceraian. Sehingga, tidak ada lagi ASN yang bercerai tanpa izin atau surat keterangan dari pimpinan, serta tidak ada lagi ASN yang beristri lebih dari satu yang tidak sesuai dengan perundang-undangan,” ungkap Chaidir, dikutip dalam keterangan tertulis Pemprov DKI Jakarta, Jumat (17/1).

Pergub Nomor 2 Tahun 2025 hadir untuk memastikan adanya kejelasan dalam pengajuan izin terkait perkawinan dan perceraian. Berdasarkan Pasal 41 PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS, ASN yang melanggar ketentuan dalam PP Nomor 10 Tahun 1983 atau PP Nomor 45 Tahun 1990 dapat dikenakan sanksi disiplin berat.

Chaidir menegaskan bahwa aturan ini juga memberikan batasan bagi ASN pria yang ingin menikah lagi, termasuk kondisi yang diperbolehkan maupun yang dilarang. Hal ini untuk mencegah praktik nikah siri tanpa izin sah dari istri atau pejabat berwenang.

“Pergub ini mengatur batasan-batasan bagi ASN pria yang akan menikah lagi, serta kondisi apa yang dapat diberikan persetujuan dan kondisi apa yang dilarang. Sehingga, dapat mencegah terjadi nikah siri tanpa persetujuan, baik dari istri yang sah maupun pejabat yang berwenang. Begitu pula dengan perceraian, agar tidak terjadi kerugian keuangan daerah dalam pemberian tunjangan keluarga. Dengan demikian, Pergub ini sebagai peringatan bagi ASN yang melakukan pelanggaran tersebut dapat dijatuhi hukuman disiplin berat,” imbuhnya.

Selain itu, Pergub ini mengatur waktu pelaporan perkawinan, perceraian, dan pengajuan izin untuk beristri lebih dari satu. Pendelegasian kewenangan kepada pejabat yang berwenang untuk menyetujui atau menolak izin juga diatur secara rinci.

Persyaratan Izin Beristri Lebih dari Satu
Pergub Nomor 2 Tahun 2025 memberikan rincian lebih jelas dibandingkan regulasi sebelumnya terkait izin beristri lebih dari satu. Dalam Pasal 4 ayat (1), syarat-syarat yang harus dipenuhi mencakup:

• Alasan yang mendasari, seperti istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, memiliki cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau tidak dapat melahirkan keturunan setelah 10 tahun perkawinan.
• Persetujuan tertulis dari istri atau para istri.
• Penghasilan yang cukup untuk membiayai keluarga.
• Kemampuan bersikap adil terhadap istri dan anak.
• Tidak mengganggu tugas kedinasan.
• Putusan pengadilan yang mengizinkan beristri lebih dari satu.

Alasan Izin Perceraian
Untuk perceraian, Pasal 11 Pergub ini mengatur alasan-alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan izin, yaitu:

• Salah satu pihak berbuat zina.
• Salah satu pihak menjadi pecandu alkohol, narkoba, atau penjudi.
• Salah satu pihak meninggalkan pasangan tanpa izin selama dua tahun berturut-turut.
• Salah satu pihak dihukum penjara lima tahun atau lebih.
• Kekerasan atau penganiayaan berat dalam rumah tangga.
• Perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat diselesaikan.

Sosialisasi dan Implementasi
Pemprov DKI Jakarta berencana mengadakan sosialisasi terkait Pergub ini kepada seluruh ASN di lingkungannya. Harapannya, aturan ini dapat meningkatkan kesadaran ASN untuk mematuhi peraturan, menghindari pelanggaran, dan menjaga integritas profesionalisme mereka.

Dengan aturan yang lebih detail dan tegas, Pergub Nomor 2 Tahun 2025 diharapkan mampu memberikan kepastian hukum, mencegah penyalahgunaan, dan melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat.

Artikel DKI Jakarta Atur Ketat Perkawinan dan Perceraian ASN melalui Pergub 2025 pertama kali tampil pada Katafoto.id.