Langkah tersebut dibahas dalam rapat koordinasi strategis yang berlangsung di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/6/2026). Pertemuan difokuskan pada upaya menjaga pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus memitigasi dampak perlambatan ekonomi dunia terhadap sektor industri dan ketenagakerjaan.

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan dihadiri Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Wakil Menteri Keuangan Juda Agung, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti, Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional Mari Elka Pangestu, serta Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri.

Usai rapat, Dasco menegaskan bahwa koordinasi lintas lembaga menjadi langkah penting untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah meningkatnya ketidakpastian global.

“Kami melakukan rapat koordinasi untuk mengawal pertumbuhan ekonomi sekaligus menyusun mitigasi atas berbagai tantangan yang muncul belakangan ini,” ujar Dasco.

Ia menjelaskan, pembahasan dalam rapat tidak hanya menyoroti kondisi makroekonomi, tetapi juga menghasilkan sejumlah langkah yang akan segera ditindaklanjuti guna mengatasi persoalan yang mulai dirasakan dunia usaha maupun masyarakat.

“Pada hari ini juga sudah disampaikan beberapa solusi tentang beberapa hal yang belakangan ini kemudian terjadi,” katanya.

Menurut Dasco, kehadiran berbagai kementerian, lembaga, serta jajaran direksi Pertamina bertujuan memastikan kebijakan yang disiapkan dapat langsung diterapkan dan memberikan solusi nyata di lapangan.

Salah satu isu utama yang menjadi perhatian adalah harga gas industri yang dinilai memengaruhi biaya produksi dan daya saing sektor manufaktur nasional.

Dasco mengungkapkan, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa pemerintah tengah mengupayakan penurunan kembali harga gas industri setelah sebelumnya mengalami kenaikan.

Kebijakan tersebut dinilai penting karena tingginya harga gas selama ini menjadi salah satu keluhan utama kalangan industri maupun serikat pekerja.

Menurut Dasco, penurunan harga gas diharapkan mampu meningkatkan daya saing industri sekaligus menekan risiko terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Turunnya harga gas menjadi kabar baik bagi industri maupun serikat pekerja karena sebelumnya para pekerja mengeluhkan mahalnya harga gas industri yang berpotensi menimbulkan banyak PHK,” ujarnya.

Selain membahas sektor energi, rapat koordinasi juga menjadi forum sinkronisasi kebijakan fiskal, moneter, dan strategi ekonomi nasional. Langkah tersebut dilakukan agar pemerintah memiliki kebijakan yang terintegrasi dalam menghadapi dinamika ekonomi global.

Melalui sinergi antara DPR, pemerintah, Bank Indonesia, Dewan Ekonomi Nasional, dan BUMN strategis, diharapkan ketahanan ekonomi nasional semakin kuat, iklim investasi tetap terjaga, pertumbuhan ekonomi dapat dipertahankan, serta lapangan kerja tetap terlindungi di tengah tantangan global yang terus berkembang.

Artikel DPR dan Pemerintah Siapkan Jurus Hadapi Gejolak Ekonomi Global pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Erick Thohir menjelaskan, pencabutan aturan tersebut merupakan bagian dari langkah deregulasi sekaligus upaya introspeksi dalam memperbaiki tata kelola olahraga nasional. “Kami memutuskan mencabut Permenpora 14 Tahun 2024. Kemenpora melakukan introspeksi, dan kami berharap para pemangku kepentingan serta cabang olahraga juga melakukan hal serupa,” tegasnya.

Tak hanya mencabut aturan lama, Erick juga mengungkapkan rencana penyederhanaan regulasi besar-besaran. Dari total 191 Permenpora yang berlaku sejak 2009, hanya akan disederhanakan menjadi 20 aturan inti. “Kita ingin birokrasi di Kemenpora efisien, efektif, serta sesuai arahan Presiden: mengayomi, melayani, dan memastikan tujuan bisa tercapai. Deregulasi ini dilakukan untuk mempermudah kolaborasi dengan berbagai pihak di bidang olahraga dan kepemudaan,” jelas Erick.

Ia menambahkan, kebijakan deregulasi tersebut telah melalui konsultasi dengan Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, dan disusun berdasarkan masukan dari banyak pihak. “Kami mendengar aspirasi stakeholder, melakukan diskusi lintas sektor, serta mempertimbangkan aspek hukum nasional maupun internasional. Langkah ini sejalan dengan semangat reformasi birokrasi yang ditekankan Presiden, demi menciptakan ekosistem olahraga yang lebih inklusif, dinamis, dan kompetitif,” ujarnya.

Erick menekankan bahwa kebijakan ini bukan sekadar penghapusan aturan administratif, tetapi juga komitmen menghadirkan tata kelola olahraga yang transparan dan terbuka. “Semoga ini menjadi jalan agar seluruh cabang olahraga, KONI, KOI, dan Kemenpora bisa bersatu meningkatkan prestasi tanpa saling berebut posisi terbaik,” tuturnya.

Artikel Menteri Erick Thohir Cabut Permenpora 14/2024, Siapkan Ekosistem Baru pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi, saat kunjungan kerja ke kawasan Transmigrasi Momiwaren, Manokwari Selatan, Rabu (17/9), mengungkapkan bahwa sebagian besar anggaran—sekitar Rp7,4 miliar—difokuskan untuk pembangunan di wilayah Manokwari Selatan.

“Untuk tahun anggaran 2025, khusus di kawasan Momiwaren, tersedia anggaran sebesar Rp7,4 miliar yang akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur dasar,” ujarnya dikutip dari laman berita satu.

Menurut Viva Yoga, dana tersebut akan diarahkan pada pembangunan rumah ibadah, renovasi sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP), penyediaan sarana air bersih, serta pengembangan jalan non-status yang menghubungkan desa-desa.

“Kementerian Transmigrasi terus menjalankan program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur yang bermanfaat langsung bagi warga,” tambahnya.

Selain pembangunan fasilitas, pemerintah juga menyiapkan pengembangan kawasan transmigrasi tematik berbasis potensi lokal dan komoditas unggulan. Konsep ini mencakup transmigrasi maritim, peternakan, kopi, cokelat, energi terbarukan, dan sektor lain sesuai dengan karakteristik wilayah.

Langkah tersebut sejalan dengan Visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, di mana Kementerian Transmigrasi tengah mendorong transformasi program transmigrasi untuk mendukung agenda pembangunan nasional 2024–2029.

“Kami berfokus pada peningkatan kapasitas ekonomi, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan produk unggulan yang dapat menopang kemandirian kawasan transmigrasi,” tutup Viva Yoga.

Artikel Siap Ubah Wajah Papua Barat, Kementerian Transmigrasi Kucurkan Rp10,4 Miliar pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Upacara pelantikan digelar di Rupattama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Sabtu (16/8) WIB, dihadiri seluruh pejabat utama Mabes Polri.

Pengangkatan Komjen Dedi sebagai Wakapolri tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/1764/VIII/KEP./2025 tertanggal 5 Agustus 2025, yang ditandatangani oleh Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia, Irjen Pol. Anwar. Pada kesempatan yang sama, Komjen Dedi juga resmi menyerahkan jabatan sebelumnya sebagai Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri kepada Kapolri.

Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol. Sandi Nugroho, menjelaskan bahwa selain menjalani pelantikan, Komjen Dedi menyatakan kesiapannya untuk mendukung penuh Kapolri dalam menjalankan tugas institusi kepolisian.

“Pada pagi hari ini telah dilaksanakan pelantikan Bapak Komjen Dedi Prasetyo sebagai Wakapolri, yang sebelumnya menjabat Irwasum Polri. Bersamaan dengan itu, jabatan Irwasum juga telah diserahkan kepada Bapak Kapolri,” ujar Sandi.

Ia menambahkan, Komjen Dedi berkomitmen mendukung setiap kebijakan Kapolri, terutama dalam menindaklanjuti arahan Presiden RI melalui program Asta Cita, agar manfaatnya bisa segera dirasakan masyarakat.

“Beliau menyatakan siap all out mendukung Kapolri dalam melaksanakan tugas, khususnya untuk merealisasikan arahan Presiden dalam program Asta Cita demi kepentingan masyarakat,” tegas Sandi.

Artikel Komjen Dedi Prasetyo Resmi Jadi Wakapolri Gantikan Ahmad Dofiri pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Future Fund Australia sendiri merupakan lembaga yang telah berdiri sejak 2006 dan saat ini mengelola dana lebih dari AUD 307 miliar per kuartal I 2025. Potensi kerja sama ini mencuat setelah pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, dalam forum Indonesia-Australia Annual Leaders’ Meeting yang digelar di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (15/05).

Dilansir dari laman berita satu, CEO Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, mengungkapkan bahwa Future Fund menunjukkan ketertarikan terhadap peran strategis Danantara dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Selain itu, lembaga tersebut juga menyatakan dukungannya terhadap keanggotaan Danantara di International Forum of Sovereign Wealth Funds (IFSWF).

“Keanggotaan Danantara dalam IFSWF membuka pintu kolaborasi dengan mitra global seperti Future Fund Australia. Ini menjadi langkah penting dalam memperkuat reputasi Danantara sebagai institusi investasi yang kredibel di tingkat internasional,” ujar Rosan dalam keterangan resminya, Senin (19/05).

Rosan berharap kemitraan dengan lembaga investasi global dapat menjadi sumber pendanaan bagi proyek-proyek prioritas nasional yang mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Sebagai lembaga independen di bawah koordinasi presiden, Danantara memiliki tugas utama mengelola investasi pemerintah dan aset BUMN secara optimal. Perannya mencakup mendukung agenda strategis nasional, termasuk pelaksanaan Asta Cita dan percepatan industrialisasi nasional.

“Danantara Indonesia berkomitmen menjadi penggerak ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kami terus membuka ruang kerja sama dengan mitra internasional demi mendorong pembangunan jangka panjang,” tutup Rosan.

Artikel Dorong Pertumbuhan Ekonomi, Danantara Gandeng Future Fund Australia pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menyatakan bahwa tim teknis yang dipimpin oleh Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, saat ini sedang merancang langkah konkret guna mengimplementasikan kebijakan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Saya berterima kasih kepada Gubernur BI karena sangat cepat mendukung Program Tiga Juta Rumah. Bahkan, Gubernur BI juga menjawab bukan hanya tantangan perumahan, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi delapan persen,” ujar Menteri PKP dalam pertemuan bersama Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (20/2)

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menegaskan bahwa pihaknya siap mendukung program Asta Cita pemerintah dengan meningkatkan insentif likuiditas bagi sektor perumahan.

“Dalam rapat ini, kami telah meningkatkan kebijakan insentif likuiditas dari sebelumnya empat persen menjadi lima persen dari dana pihak ketiga. Dengan demikian, total alokasi mencapai Rp80 triliun untuk mendukung program perumahan,”  jelasnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menambahkan bahwa pemerintah akan terus menyelaraskan kebijakan fiskal dan moneter guna memperkuat sektor perumahan.

“Dalam APBN 2025, telah dialokasikan Rp18 triliun dalam bentuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk mendukung pembiayaan 220 ribu unit rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan suku bunga hanya lima persen selama 20 tahun,”  ungkapnya 

Sri Mulyani memastikan bahwa pemerintah akan terus mengembangkan instrumen kebijakan lain untuk memperbesar cakupan program, termasuk perbaikan rumah dan bantuan uang muka.

“Kami optimis program ini dapat diperluas untuk mencapai target yang lebih ambisius,” tambahnya.

Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir menilai bahwa langkah ini merupakan bukti nyata sinergi antara pemerintah dan Bank Indonesia dalam mencari solusi bagi masyarakat.

“Presiden memiliki visi besar untuk perumahan rakyat dan ini merupakan momentum penting untuk bersinergi guna mengatasi backlog perumahan yang masih cukup tinggi,” pungkas Erick Thohir.

Artikel Pemerintah Perkuat Sinergi Dukung Program Tiga Juta Rumah pertama kali tampil pada Katafoto.id.

“Presiden Prabowo menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan penghematan serta efisiensi, agar tidak ada anggaran yang disia-siakan,” ungkap Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto kepada media di sela Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2024 di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11)

Bima Arya menambahkan bahwa dalam arahannya, semua pihak harus memprioritaskan kepentingan rakyat. Setiap anggaran negara harus difokuskan pada kesejahteraan masyarakat. Seluruh jajaran, termasuk TNI/Polri dan pihak terkait, diharapkan bersinergi dalam mengawal setiap program agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

Mengutip dari laman Kemendagri, Presiden Prabowo berkomitmen untuk merangkul seluruh pihak dalam upaya menyelamatkan anggaran negara, dan langkah ini akan dilaksanakan secara persuasif. Namun, tindakan tegas akan diambil jika ditemukan ketidakpatuhan terhadap aturan.

“Secara umum, Presiden menyoroti laporan yang menunjukkan peluang penghematan anggaran negara. Itu menjadi poin utama, dan beliau meminta kita semua untuk berhemat,” tambahnya.

Bima Arya juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo menginginkan agar acara-acara seremonial diminimalkan dan prioritas lebih diarahkan pada kegiatan substantif, seperti penanganan masalah stunting yang sangat mendesak untuk ditangani.

“Pesan Presiden sangat jelas: semua yang kita lakukan didanai oleh uang rakyat, sehingga penting untuk memastikan anggaran benar-benar sampai kepada sasaran yang tepat,” tegasnya.

Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2024 ini digelar oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan tema “Implementasi Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045.”

Asta Cita mencakup delapan misi yang diusung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Rakornas ini dibuka oleh Presiden Prabowo dan rencananya akan ditutup oleh Wakil Presiden Gibran.

Artikel Pemerintah Dorong Penghematan Anggaran Demi Pembangunan Tepat Sasaran pertama kali tampil pada Katafoto.id.