Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menilai kepastian tata ruang menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan lahan pertanian. Penataan tersebut diperlukan agar setiap bidang lahan memiliki peruntukan yang jelas dan dapat dikelola sesuai kebutuhan.

Menurut Zulkifli, pemerintah membutuhkan satu peta yang dapat dijadikan rujukan bersama. Hal itu penting mengingat luas lahan sawah nasional mencapai sekitar 7 juta hektare.

Perlindungan lahan pertanian juga telah masuk dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah menetapkan target penetapan LP2B minimal 87 persen dari total LBS pada 2029.

Upaya menjaga lahan sawah kemudian diperkuat melalui Perpres Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah. Regulasi ini mengatur sejumlah aspek, mulai dari pengendalian perubahan fungsi sawah, penetapan peta Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD), hingga integrasi LSD dengan LP2B dan rencana tata ruang.

Perlindungan Pangan Harus Sejalan dengan Perumahan

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan pentingnya mempertahankan lahan pangan. Namun, di sisi lain, pemerintah juga harus memastikan kebutuhan masyarakat terhadap hunian tetap terpenuhi.

“Kami tahu pangan itu nomor satu, paling penting. Kami juga tahu perumahan belum menjadi prioritas utama. Posisi kita bagaimana pangannya sukses, program perumahannya juga sukses,” ujar Menteri Maruarar, dalam Rapat Koordinasi Terbatas Finalisasi Penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD), Senin (7/9).

Karena itu, Maruarar mendorong adanya sinkronisasi dalam menentukan kawasan yang diperuntukkan bagi pertanian, perumahan, energi, maupun kebutuhan pembangunan lainnya.

“Saya lebih senang kalau boleh ditetapkan secara komprehensif. Misalnya satu kawasan, paling bagus ditetapkan saja mana yang untuk pangan, mana yang untuk perumahan dan lainnya,” katanya.

Ia menilai kepastian tata ruang sejak tahap awal akan memberikan manfaat bagi dunia usaha. Pengembang perumahan, misalnya, dapat mengetahui secara jelas wilayah yang diperbolehkan untuk dikembangkan menjadi kawasan hunian.

Capaian LP2B Meningkat Signifikan

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyebut penetapan LP2B mengalami kemajuan cukup signifikan sepanjang 2026.

Pada Januari 2026, baru sekitar 68 persen RTRW provinsi yang telah memasukkan LP2B. Sementara itu, berdasarkan RTRW kabupaten/kota, capaian penetapan LP2B ketika itu masih berada di angka 41,72 persen.

Perkembangan tersebut terus meningkat. Hingga September 2026, seluruh kepala daerah telah menandatangani Surat Keputusan (SK) sementara penetapan LP2B. Secara nasional, luas lahan yang tercantum dalam SK sementara tersebut telah mencapai 87,52 persen dari total LBS.

Meski secara nasional telah melewati angka 87 persen, masih terdapat tujuh provinsi yang capaian penetapan LP2B-nya belum mencapai sasaran. Pemerintah memberikan kesempatan kepada daerah tersebut untuk menuntaskan proses penetapan.

Nusron mengatakan Badan Pusat Statistik (BPS) juga memberikan perhatian khusus terhadap capaian LP2B di Banten dan Bali. Kedua provinsi tersebut memiliki potensi pertanian, tetapi menghadapi tekanan akibat pertumbuhan kawasan industri di Banten serta perkembangan sektor pariwisata di Bali.

Pemerintah berharap integrasi tata ruang dapat membuat perlindungan lahan pertanian berjalan lebih efektif tanpa menghambat kebutuhan pembangunan. Dengan demikian, kepentingan menjaga ketahanan pangan dapat berjalan beriringan dengan agenda penyediaan perumahan dan pembangunan sektor lainnya.

Artikel Pemerintah Kejar Target Lindungi Sawah, Banten dan Bali Jadi Sorotan pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Pemerintah akan memanfaatkan sistem basis data kependudukan yang terintegrasi serta teknologi face recognition atau pengenalan wajah untuk mempercepat penerbitan kembali dokumen penting milik para penyintas.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyampaikan hal tersebut setelah meninjau kondisi warga terdampak bencana di posko pengungsian Desa Waekokak, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, NTT, Selasa (18/8).

Tito meminta Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) segera melakukan pendataan terhadap warga yang kehilangan dokumen. Penerbitan ulang akan mencakup sejumlah dokumen, seperti Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el), Kartu Keluarga (KK), dan akta kelahiran.

“Saya akan segera perintahkan kepada Dirjen Dukcapil yang menangani urusan data kependudukan ini untuk koordinasi dengan Dukcapil kabupaten dan provinsi,” ujar Tito dikutip dalam keterangan tertulis.

Menurut Tito, proses penerbitan ulang dapat dilakukan dengan relatif cepat karena data kependudukan nasional telah tersimpan dalam sistem digital yang terpusat.

“(Pencetakan ulang) itu sangat mudah sekali dilakukan. Kenapa? Karena semua data yang ada, 290 juta (penduduk) Indonesia, hampir 98 persen datanya ada di server Kementerian Dalam Negeri, Dukcapil Kemendagri,” jelas Mendagri.

Dengan sistem tersebut, warga yang kehilangan dokumen akibat gempa tidak harus memulai proses pendataan dari awal. Data yang sudah tersimpan dapat menjadi dasar untuk menerbitkan kembali dokumen kependudukan yang diperlukan.

Dokumen Tanah hingga SIM Juga Dipulihkan

Upaya pemulihan tidak hanya menyasar dokumen yang diterbitkan Dukcapil. Kemendagri juga melakukan koordinasi dengan sejumlah instansi untuk membantu warga mendapatkan kembali dokumen penting lainnya.

Kemendagri berkoordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)terkait penerbitan kembali sertifikat tanah yang hilang atau rusak akibat bencana.

Sementara untuk dokumen kendaraan dan identitas pengemudi, koordinasi dilakukan bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Dokumen yang menjadi perhatian antara lain Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan Surat Izin Mengemudi (SIM).

Tito menilai percepatan pemulihan dokumen merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam membantu masyarakat yang tengah menghadapi situasi sulit akibat bencana.

Menurut dia, warga yang sudah kehilangan tempat tinggal dan harta benda akibat gempa tidak seharusnya kembali dibebani persoalan administrasi.

“Orang lagi susah jangan dibikin susah lagi, kita bantu. Dan juga dari saya akan sampaikan juga kepada Bapak Kapolri,” tegasnya.

Artikel Dokumen Hilang Akibat Gempa NTT? Kemendagri Pastikan Penggantian Gratis pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Nusron menjelaskan, status dan kepemilikan lahan menjadi salah satu faktor penting yang menentukan langkah pemerintah dalam menangani konflik agraria sekaligus mendukung pelaksanaan Reforma Agraria.

“Konflik agraria dan Reforma Agraria itu ada tiga kategori. Pertama, konflik yang berkaitan dengan kawasan hutan. Kedua, konflik yang berbenturan dengan aset BUMN maupun aset pemerintah atau BMN. Ketiga, konflik yang berkaitan dengan aset atau lahan milik swasta,” ujar Nusron dalam keterangan resminya pada Rabu (12/8).

Menurut Nusron, setiap kategori konflik memiliki tingkat kompleksitas dan mekanisme penyelesaian yang berbeda.

Untuk konflik yang berkaitan dengan lahan atau aset swasta, pemerintah dinilai memiliki ruang penyelesaian yang relatif lebih sederhana. Pemerintah dapat mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa dan memastikan seluruh kegiatan maupun perizinan berjalan sesuai ketentuan.

“Kalau yang benturan dengan swasta relatif gampang kita selesaikan. Kita panggil swastanya. Kalau tidak (ada pelanggaran/tidak sesuai aturan, red), izinnya kita cabut,” jelasnya.

Konflik dengan Aset Negara Lebih Kompleks

Berbeda dengan sengketa yang melibatkan pihak swasta, konflik yang bersinggungan dengan aset BUMN dan aset milik negara, termasuk aset TNI dan Polri, membutuhkan penanganan lebih hati-hati.

Nusron mengatakan, persoalan tersebut berkaitan dengan aspek hukum serta pengelolaan keuangan negara. Karena itu, pelepasan atau pengalihan aset negara tidak dapat dilakukan secara sembarangan karena berpotensi menimbulkan persoalan hukum baru.

“Menjadi masalah kalau itu adalah klaim dengan aset BUMN maupun aset milik negara, TNI, Polri. Karena itu ada komplikasi hukum. Ada hukum keuangan negara dan sebagainya. Kalau kita lepas, maka itu akan menjadi isu korupsi,” katanya.

Sementara itu, konflik agraria yang berada di kawasan hutan harus diselesaikan melalui mekanisme pelepasan kawasan hutan sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Kalau dengan hutan, ya nanti harus dilepaskan hutannya,” tutur Nusron.

Rakor mengenai konflik agraria dan Reforma Agraria tersebut dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal dan Saan Mustopa.

Pertemuan itu turut dihadiri Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), serta sejumlah menteri dan pimpinan lembaga terkait.

Dalam rapat tersebut, Nusron didampingi Direktur Jenderal Penataan Agraria Embun Sari, Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (PSKP) Iljas Tedjo Prijono, Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) Lampri, serta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Artikel Sengketa Lahan Jadi Sorotan, Nusron Ungkap 3 Kategori Konflik Agraria dan Solusinya pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Karena itu, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengimbau masyarakat untuk tidak hanya memeriksa kondisi fisik sertifikat, tetapi juga memastikan legalitasnya melalui layanan resmi sebelum melakukan transaksi.

Dengan memahami ciri-ciri sertifikat tanah asli serta prosedur pengecekan yang benar, masyarakat dapat meminimalkan risiko menjadi korban penipuan.

Ciri Sertifikat Tanah Asli

Sertifikat tanah resmi diterbitkan oleh Kementerian ATR/BPN menggunakan dokumen berstandar keamanan tinggi yang diproduksi oleh Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri). Dokumen tersebut memiliki sejumlah fitur keamanan yang membedakannya dari sertifikat palsu.

1. Sampul dan kualitas kertas

Sertifikat asli memiliki sampul berwarna hijau tua atau abu-abu kebiruan dengan bahan kertas yang tebal, berserat, dan terasa kokoh saat dipegang.

Sebaliknya, sertifikat palsu umumnya menggunakan kertas yang lebih tipis, memiliki tekstur yang tidak wajar, serta warna sampul yang tampak pudar atau tidak seragam.

2. Stempel dan tanda tangan resmi

Dokumen asli dilengkapi stempel basah resmi dari kantor pertanahan dengan tinta yang jelas dan rapi. Tanda tangan pejabat yang berwenang juga terlihat konsisten.

Sementara itu, pada sertifikat palsu, stempel sering kali tampak buram atau menyerupai hasil cetakan, sedangkan tanda tangannya terlihat tidak konsisten.

3. Watermark dan lambang Garuda

Salah satu fitur keamanan lainnya adalah watermark atau tanda air. Ketika diterawang ke arah cahaya, sertifikat asli akan menampilkan logo ATR/BPN atau lambang Garuda Pancasila yang menyatu di dalam serat kertas.

Pada sertifikat palsu, watermark biasanya tidak terlihat atau hanya berupa gambar yang dicetak di permukaan dokumen.

4. Hologram keamanan

Sertifikat asli juga dilengkapi hologram berlogo BPN yang memantulkan warna berbeda ketika terkena cahaya dari berbagai sudut.

Sebaliknya, hologram pada dokumen palsu umumnya hanya berupa stiker biasa, tidak memunculkan efek pantulan, bahkan terkadang tidak tersedia sama sekali.

Sertifikat Elektronik Lebih Mudah Diverifikasi

Seiring digitalisasi layanan pertanahan, ATR/BPN kini menerbitkan sertifikat elektronik atau sertipikat-el.

Berbeda dengan sertifikat konvensional, dokumen ini dicetak pada satu lembar secure paper yang dilengkapi kode batang (barcode) dan tanda tangan elektronik dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE).

Keaslian sertifikat elektronik dapat dicek dengan memindai barcode menggunakan aplikasi resmi ATR/BPN. Setelah dipindai, sistem akan menampilkan informasi bidang tanah beserta data pemegang hak yang tersimpan dalam basis data nasional.

Cara Memastikan Keaslian Sertifikat Tanah

Memeriksa tampilan fisik saja belum cukup untuk memastikan keaslian sertifikat. Masyarakat juga perlu mencocokkan data dokumen dengan sistem resmi milik ATR/BPN.

1. Cek melalui aplikasi Sentuh Tanahku

ATR/BPN menyediakan aplikasi Sentuh Tanahku yang dapat digunakan untuk melakukan pengecekan awal.

Langkah-langkahnya meliputi:

• Unduh aplikasi Sentuh Tanahku melalui toko aplikasi resmi.
• Registrasikan akun menggunakan data KTP.
• Masukkan nomor sertifikat, jenis hak atas tanah, dan kantor pertanahan yang menerbitkan.
• Sistem akan menampilkan informasi bidang tanah, lokasi pada peta digital, serta status kepemilikannya apabila data telah terdaftar.

Layanan ini membantu masyarakat memperoleh informasi awal sebelum melanjutkan proses transaksi.

2. Validasi di Kantor Pertanahan

Meski tersedia layanan digital, ATR/BPN tetap menyarankan masyarakat melakukan verifikasi langsung di kantor pertanahan sebelum membeli tanah.

Pemilik maupun calon pembeli dapat membawa sertifikat asli beserta fotokopi KTP dan Kartu Keluarga (KK) untuk dilakukan plotting dan pengecekan dokumen.

Petugas akan mencocokkan data sertifikat dengan buku tanah yang tersimpan di arsip ATR/BPN. Jika seluruh data dinyatakan sesuai, sertifikat akan memperoleh cap basah sebagai bukti telah diverifikasi.

Proses ini juga memastikan apakah tanah tersebut sedang dalam status sengketa, diblokir, disita, atau memiliki sertifikat ganda.

Tips Aman Sebelum Membeli Tanah

Untuk menghindari risiko penipuan, calon pembeli disarankan menerapkan beberapa langkah berikut:

• Pastikan transaksi dilakukan melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang resmi.
• Jangan melakukan pembayaran uang muka (DP) maupun pelunasan sebelum sertifikat selesai diverifikasi.
• Lakukan pengecekan resmi di kantor ATR/BPN untuk memastikan tidak ada sengketa, blokir, sita, atau sertifikat ganda.

Pengecekan sertifikat bukan hanya bertujuan memastikan dokumen tersebut asli, tetapi juga untuk mengetahui status hukum tanah yang akan dibeli. Dengan melakukan verifikasi melalui ATR/BPN, calon pembeli dapat memperoleh kepastian hukum sehingga transaksi berlangsung lebih aman dan terhindar dari potensi sengketa di kemudian hari.

Artikel Jangan Sampai Tertipu, Begini Cara Membedakan Sertifikat Tanah Asli dan Palsu pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Penandatanganan SEB tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Lintas Sektor bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah berlangsung di Kantor Bank Rakyat Indonesia (BRI), Jakarta, Selasa (21/7).

Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan kolaborasi ini bertujuan mempercepat proses pendaftaran tanah sekaligus memberikan kepastian hukum kepada masyarakat yang telah memiliki rumah.

“Melalui penandatanganan SEB ini, Kementerian ATR/BPN mendukung penuh percepatan pendaftaran tanah lintas sektor bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kami ingin memastikan masyarakat tidak hanya memiliki rumah yang layak, tetapi juga memperoleh kepastian hukum atas tanah yang dimilikinya sehingga manfaat program pemerintah dapat dirasakan secara optimal,” kata Nusron.

Menurutnya, SEB tersebut menjadi pedoman sinergi antara ATR/BPN, Kementerian PKP, dan BPS dalam penyediaan, validasi, serta verifikasi data penerima manfaat. Dengan mekanisme tersebut, proses sertifikasi tanah diharapkan berjalan lebih cepat, akurat, dan tepat sasaran.

Untuk mendukung pelaksanaannya, Kantor Wilayah BPN di tingkat provinsi bersama Kantor Pertanahan kabupaten/kota akan mempercepat proses pendaftaran tanah lintas sektor di seluruh Indonesia.

Nusron menjelaskan program sertifikasi tanah bagi MBR dibagi menjadi tiga klaster, yakni Program Bantuan Pemerintah, Program Pembiayaan Perbankan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), dan Klaster Mandiri.

Pada tahap awal, pemerintah akan memprioritaskan penyelesaian sertifikasi tanah berdasarkan data Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) periode 2015–2024 yang mencakup sekitar 1,1 juta rumah penerima manfaat.

Selain itu, ATR/BPN juga akan melanjutkan sertifikasi terhadap 45 ribu rumah penerima BSPS tahun 2025 dan sekitar 400 ribu rumah penerima BSPS tahun 2026.

“Dari sekitar 1,1 juta rumah penerima BSPS periode 2015–2024 itulah yang menjadi fokus pertama. Selanjutnya kami akan menyelesaikan sertifikasi untuk 45 ribu rumah penerima BSPS tahun 2025 dan sekitar 400 ribu rumah penerima BSPS tahun 2026,” ujar Nusron.

Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menegaskan pentingnya akurasi data agar seluruh program bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.

Ia menilai sinkronisasi data antarkementerian dan lembaga menjadi faktor utama dalam keberhasilan percepatan sertifikasi tanah.

“Ini merupakan kerja bersama antara Kementerian PKP, Kementerian ATR/BPN, BPS, dan BRI untuk melakukan kalibrasi data sehingga penerima manfaat benar-benar tepat sasaran,” kata Maruarar.

Melalui percepatan sertifikasi tanah ini, pemerintah berharap masyarakat berpenghasilan rendah memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan tanahnya. Kepastian tersebut juga diharapkan dapat memperluas akses terhadap pembiayaan serta meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui kepemilikan aset yang sah.

Artikel ATR/BPN Kebut Sertifikasi 1,1 Juta Rumah MBR, Ini Skema yang Disiapkan pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Ratusan sertifikat tersebut mencakup berbagai aset milik pemerintah daerah, seperti taman, jalan, sarana pendidikan, fasilitas kesehatan, kantor pemerintahan, rumah dinas, rumah ibadah, sarana olahraga, SKKT, dan sejumlah aset lainnya.

Total luas lahan yang tersertifikasi mencapai sekitar 85 hektare dengan nilai aset diperkirakan sebesar Rp22,2 triliun. Penyerahan sertifikat ini sekaligus menjadi hadiah spesial bagi Jakarta yang tengah merayakan hari jadinya yang ke-499.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyambut baik penyerahan sertifikat tersebut dan menyebutnya sebagai kado istimewa untuk ibu kota.

“Hari ini kita mendapatkan kado ulang tahun yang ke-499 dari ATR/BPN. Jumlah sertifikatnya 499, nilainya Rp22,2 triliun, kurang lebih 85 hektare,” ujar Pramono.

Menurutnya, sertifikasi aset bukan hanya berkaitan dengan kelengkapan administrasi, tetapi juga memberikan kepastian hukum terhadap aset milik daerah.

Dengan kepemilikan sertifikat yang jelas, Pemprov DKI Jakarta dapat lebih leluasa menjalankan berbagai program pembangunan dan kebijakan karena memiliki dasar hukum yang kuat atas aset yang dikelola.

“Maka kami di Pemerintah DKI Jakarta juga lebih tenang karena memang itulah yang menjadi pegangan kami untuk dalam banyak hal,” kata dia.

Pramono mengungkapkan, sebelum menerima 499 sertifikat tersebut, Pemprov DKI Jakarta telah lebih dahulu memperoleh 3.922 Sertifikat Hak Pakai dengan nilai aset mencapai sekitar Rp102 triliun. Dengan tambahan sertifikat terbaru ini, total nilai aset DKI yang berhasil disertifikasi dalam dua bulan terakhir mencapai sekitar Rp124,2 triliun.

“Sekali lagi atas nama Pemerintah DKI Jakarta kami menyampaikan terima kasih,” lanjutnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional, Ossy Dermawan, menegaskan bahwa penyerahan sertifikat merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mewujudkan tata kelola aset publik yang tertib, modern, dan akuntabel.

Menurut Ossy, sertifikasi aset pemerintah memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum, baik terhadap aset negara maupun aset milik pemerintah daerah. Langkah tersebut juga menjadi perlindungan terhadap potensi sengketa dan konflik pertanahan di kemudian hari.

“Yang sudah bersertifikat saja Pak Gubernur kadang-kadang masih dipermasalahkan, apalagi belum bersertifikasi sama sekali,” ucap Ossy.

Selain memberikan perlindungan hukum, sertifikasi aset juga dinilai mampu mencegah potensi kerugian keuangan negara karena tata kelola aset menjadi lebih transparan, akuntabel, dan memiliki legalitas yang jelas.

Ia berharap upaya sertifikasi aset pemerintah pusat maupun daerah dapat mendukung optimalisasi pemanfaatan aset untuk kesejahteraan masyarakat, khususnya warga Jakarta.

“Sehingga kami di Kementerian ATR BPN selalu menyambut baik ikhtiar niat baik dari pemerintah daerah untuk dapat mengamankan aset-aset pemerintah daerahnya,” katanya.

Ossy menambahkan, sebagai daerah dengan peran strategis di tingkat nasional, Jakarta diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam pengelolaan administrasi pertanahan dan pengamanan aset pemerintah.

Saat ini sekitar 98,6 persen bidang tanah di Jakarta telah terdaftar, sementara lebih dari 80 persen di antaranya telah memiliki sertifikat.

“Ini merupakan capaian yang cukup progresif dibandingkan daerah-daerah lain di seluruh Indonesia,” tandasnya.

Ia juga mendorong agar sinergi antara Kementerian ATR/BPN dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus diperkuat guna meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pertanahan.

Pada kesempatan tersebut, Pemprov DKI Jakarta turut memberikan piagam penghargaan kepada tujuh instansi yang dinilai berkontribusi dalam mendukung pengamanan aset daerah melalui program sertifikasi tanah.

Artikel Pemprov DKI Terima Ratusan Sertifikat Tanah Senilai Rp22,2 Triliun pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Perselisihan bermula dari perbedaan pandangan terkait status lahan Blok 15 GBK yang saat ini ditempati Hotel Sultan. Pemerintah melalui Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno (PPKGBK) menyatakan Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 26 dan Nomor 27 atas nama PT Indobuildco telah berakhir masa berlakunya dan tidak diperpanjang oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Di sisi lain, PT Indobuildco berpendapat masih memiliki hak untuk mengelola Hotel Sultan. Perusahaan tersebut mengklaim perpanjangan HGB yang dimilikinya berlaku hingga tahun 2053.

Perbedaan penafsiran mengenai legalitas penguasaan lahan tersebut kemudian berkembang menjadi sengketa hukum yang berlangsung dalam beberapa tahun terakhir.

Pada Februari 2026, Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) bersama PPKGBK mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Langkah itu ditempuh setelah PT Indobuildco dinilai tidak memenuhi teguran atau aanmaning yang sebelumnya telah disampaikan oleh pengadilan.

Permohonan tersebut kemudian dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menetapkan pelaksanaan eksekusi pengosongan lahan Blok 15 GBK pada 18 Juni 2026. Penetapan itu merupakan tindak lanjut dari putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht.

Sebelum pelaksanaan eksekusi, pengadilan juga telah mengirimkan surat pemberitahuan kepada PT Indobuildco pada 19 Mei 2026 sebagai bagian dari prosedur hukum yang berlaku.

Pemerintah menegaskan langkah eksekusi dilakukan dalam rangka mengambil kembali penguasaan atas aset negara yang berada di kawasan Gelora Bung Karno.

Sementara itu, PT Indobuildco memandang sengketa yang terjadi hanya berkaitan dengan status tanah dan tidak mencakup bangunan maupun aktivitas usaha Hotel Sultan. Perusahaan juga meminta agar penyelesaian persoalan dilakukan melalui mekanisme hukum yang tetap memperhatikan hak-hak pekerja, penyewa, serta pihak ketiga yang memiliki keterkaitan dengan operasional hotel.

Perwakilan massa aksi melakukan orasi saat proses eksekusi Hotel Sultan di kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Kamis (18/6/2026) (katafoto/Anto) 

Massa aksi ricuh dengan aparat kepolisian Dit Samapta Polda Metro Jaya dan TNI AD saat proses eksekusi Hotel Sultan di kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Kamis (18/6/2026) (katafoto/Anto) 

Massa aksi ricuh dengan aparat kepolisian Dit Samapta Polda Metro Jaya dan TNI AD saat proses eksekusi Hotel Sultan di kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Kamis (18/6/2026) (katafoto/Anto)

Massa aksi ricuh dengan aparat kepolisian Dit Samapta Polda Metro Jaya dan TNI AD saat proses eksekusi Hotel Sultan di kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Kamis (18/6/2026) (katafoto/Anto)

Massa aksi ricuh dengan aparat kepolisian Dit Samapta Polda Metro Jaya dan TNI AD saat proses eksekusi Hotel Sultan di kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Kamis (18/6/2026) (katafoto/Anto)

Mobil water cannon Jaya menyemprot air ke arah massa simpatisan saat proses eksekusi Hotel Sultan di kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Kamis (18/6/2026) (katafoto/Anto) 

Suasana Hotel Sultan usai proses eksekusi di kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Kamis (18/6/2026) (katafoto/Anto) 

Petugas membersihkan sisa demonstrasi usai aksi penolakan eksekusi Hotel Sultan di kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Kamis (18/6/2026) (katafoto/Anto) 

Petugas membersihkan sisa demonstrasi usai aksi penolakan eksekusi Hotel Sultan di kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Kamis (18/6/2026) (katafoto/Anto)

Artikel Hotel Sultan Dieksekusi, Konflik Panjang Pemerintah dan PT Indobuildco pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol ATR/BPN, Shamy Ardian, menegaskan hal pertama yang perlu dipastikan sebelum hibah dilakukan adalah kondisi tanah tidak dalam sengketa.

“Yang pertama adalah pastikan tidak ada sengketa batas tanah. Yang kedua, pastikan tidak ada sengketa kepemilikan. Kepastian status tanah sangat penting untuk menghindari persoalan hukum di masa mendatang sekaligus memberikan jaminan kepastian hak bagi penerima hibah,” ujar Shamy Ardian di Kantor Kementerian ATR/BPN, Selasa (19/5).

Sebelum hibah dan proses balik nama dilakukan, pemilik tanah diminta memperbarui data terlebih dahulu di Kantor Pertanahan (Kantah) setempat. Dalam tahapan ini, masyarakat perlu membawa sejumlah dokumen, seperti sertifikat tanah asli, kartu identitas, dan cetak foto geotagging.

Usai pemutakhiran data, masyarakat dapat berkoordinasi dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk melakukan pengecekan sertifikat tanah. Pemeriksaan ini dilakukan guna memastikan tanah tidak berstatus sita, tidak diblokir, dan tidak sedang dijaminkan ke lembaga keuangan.

“Setelah hasil pengecekan sertipikat keluar, silakan lanjutkan dengan proses penyelesaian penerimaan negara, seperti Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun berjalan,” jelas Shamy Ardian.

Pembayaran kewajiban administrasi dan perpajakan tersebut menjadi salah satu syarat sebelum akta hibah diterbitkan.

Setelah seluruh persyaratan administrasi dipenuhi, proses berikutnya adalah pembuatan akta hibah di hadapan PPAT. Akta tersebut kemudian ditandatangani oleh pemberi dan penerima hibah sebagai dasar hukum pengalihan hak atas tanah.

Di tengah transformasi digital layanan pertanahan, seluruh dokumen hibah selanjutnya diunggah melalui sistem elektronik BPN oleh PPAT untuk dilakukan verifikasi.

“Nanti PPAT akan upload berkasnya ke sistem elektroniknya BPN untuk diperiksa semua berkasnya, termasuk keabsahan, kemudian pengantar dan seterusnya di-upload semua,” kata Shamy.

Jika hasil pemeriksaan dinyatakan lengkap dan sah, dokumen fisik kemudian diserahkan ke Kantor Pertanahan untuk diproses balik nama sertifikat.

Kementerian ATR/BPN menyebut layanan balik nama sertifikat hibah memiliki standar waktu penyelesaian yang jelas. Sesuai standar operasional prosedur (SOP), proses tersebut dapat diselesaikan dalam waktu lima hari kerja.

“Setelah selesai proses balik nama, maka sertifikat yang tadinya nama orang tua menjadi anaknya,” pungkasnya.

Pemerintah menilai digitalisasi layanan pertanahan menjadi langkah penting untuk mempercepat pelayanan publik sekaligus memperkuat kepastian hukum kepemilikan tanah masyarakat. Sistem elektronik juga dinilai mampu membuat proses verifikasi dokumen lebih transparan, terukur, dan meminimalkan potensi kesalahan administrasi maupun praktik percaloan.

Artikel Wajib Tahu! Ini Tahapan Balik Nama Sertifikat Hibah dari Orang Tua ke Anak pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR), Virgo Eresta Jaya, menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari transformasi layanan untuk mengakhiri pola lama yang kerap memicu penumpukan berkas.

“Selama ini, tahapan pengukuran tanah kerap menjadi hambatan utama (bottleneck) dalam proses pendaftaran tanah pertama kali. Keterbatasan jumlah surveyor, kesiapan pemohon yang belum optimal, serta sistem antrean yang belum tertata membuat durasi layanan sulit dipastikan,” ujar Virgo Eresta Jaya dikutip dalam keterangan tertulis via InfoPublik, Jumat (17/4)

Melalui skema baru ini, pengukuran dilakukan berdasarkan jadwal yang dipilih langsung oleh pemohon. Mekanisme tersebut diharapkan mampu menghadirkan kepastian waktu layanan sekaligus meningkatkan akuntabilitas kinerja petugas di lapangan.

ATR/BPN juga menetapkan target kinerja, yakni minimal satu berkas pengukuran dapat diselesaikan dalam satu hari hingga tahap pemetaan bidang. Target ini menandai perubahan standar layanan dari yang sebelumnya kurang terukur menjadi berbasis output harian.

Meski demikian, keberhasilan sistem ini tidak hanya ditentukan oleh petugas. Pemohon juga dituntut untuk lebih siap, mulai dari memastikan kejelasan batas tanah hingga hadir sesuai jadwal yang telah ditentukan. Tanpa kesiapan tersebut, potensi keterlambatan tetap bisa terjadi.

Uji coba telah berlangsung di 38 Kantor Pertanahan yang tersebar di berbagai provinsi, termasuk wilayah dengan tingkat layanan tinggi seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Respons awal dinilai cukup positif, terutama karena masyarakat mulai merasakan kepastian waktu layanan.

Ke depan, implementasi sistem ini akan diperluas secara bertahap. ATR/BPN menargetkan seluruh Kantor Pertanahan di Pulau Jawa mulai menerapkannya pada Mei 2026, kemudian dilanjutkan secara nasional pada Juni 2026.

Langkah ini merupakan bagian dari agenda reformasi layanan pertanahan yang lebih luas, sejalan dengan program Asta Cita dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih transparan dan pasti.

Namun demikian, tantangan berikutnya terletak pada konsistensi pelaksanaan di lapangan, termasuk pengawasan terhadap kinerja petugas serta integrasi dengan sistem digital lainnya. Tanpa hal tersebut, sistem terjadwal berpotensi hanya menjadi prosedur administratif tanpa dampak signifikan.

Jika mampu dijalankan secara efektif, layanan pengukuran terjadwal tidak hanya memangkas antrean, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam percepatan sertipikasi tanah.

Artikel Tak Perlu Antre Lama, Urus Pengukuran Tanah Kini Bisa Pilih Jadwal pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Kebijakan ini dihadirkan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat yang memanfaatkan momen mudik Lebaran guna mengurus legalitas tanah di kampung halaman tanpa harus mengambil cuti pada hari kerja.

Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur, Yetty Nurbuati, menjelaskan bahwa terdapat tujuh jenis layanan prioritas yang tetap dibuka selama masa libur.

“Pelayanan pertanahan yang akan dibuka selama libur Lebaran meliputi pengecekan sertipikat, SKPT, Hak Tanggungan, Roya, peralihan hak, pendaftaran pertama kali, dan perubahan hak,” ujar Yetty dikutip dari laman infopublik, Selasa (17/3).

Ia menambahkan, seluruh Kantor Pertanahan di Jawa Timur yang berjumlah 40 kantor tetap memberikan layanan terbatas selama periode libur Lebaran. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya dapat memeriksa kondisi fisik tanah, tetapi juga memastikan aspek hukum dan administrasi atas aset yang dimiliki.

Dalam pelaksanaannya, loket pelayanan dibuka dengan sistem layanan prioritas yang hanya diperuntukkan bagi pemohon langsung tanpa perantara atau kuasa.

“Hal ini bertujuan memastikan administrasi pertanahan tidak berhenti total meskipun dalam masa libur panjang,” jelas Yetty.

Kebijakan ini juga sejalan dengan arahan pimpinan ATR/BPN untuk mempercepat penyelesaian berkas layanan pertanahan. Dengan tetap beroperasinya layanan selama libur, proses administrasi yang sedang berjalan dapat dilanjutkan sehingga dapat menghindari penumpukan permohonan setelah libur usai.

Adapun layanan pertanahan selama libur Lebaran dibuka pada 18, 19, 20, 23, dan 24 Maret 2026, mulai pukul 09.00 hingga 12.00 waktu setempat, dengan sistem piket petugas di loket pelayanan.

Selain layanan tatap muka, masyarakat juga dapat memanfaatkan layanan digital melalui aplikasi Sentuh Tanahku untuk memantau perkembangan permohonan layanan pertanahan.

ATR/BPN pun mengimbau masyarakat, khususnya di Jawa Timur, untuk memanfaatkan layanan ini dengan menyiapkan dokumen secara lengkap serta mengikuti prosedur yang telah ditentukan.

Artikel Mudik Sambil Urus Tanah? BPN Jatim Tetap Layani Saat Libur Lebaran pertama kali tampil pada Katafoto.id.