Wakil Kepala BGN, Trenggono, menjelaskan bahwa keramaian yang sempat terjadi di lobi kantor BGN berasal dari sejumlah perwakilan daerah yang ingin memperoleh kejelasan mengenai kelanjutan operasional program di wilayah masing-masing.

“Hanya beberapa orang. Sudah kami akomodir dengan mengundang pimpinannya untuk bertemu dan kami ajak ke atas. Mereka dari Sumba Barat, Nias, dan Sorong yang mempertanyakan kenapa operasional belum berlanjut, dan semuanya sudah dijelaskan serta mereka menerimanya,” ujar Trenggono dalam podcast Total Politik, Sabtu (13/6).

Menurut Trenggono, BGN memilih membuka ruang dialog secara langsung agar aspirasi dari daerah dapat tersampaikan sekaligus memberikan penjelasan terkait perkembangan program yang sedang berjalan.

“Kami hadapi semuanya, kami ajak ke atas dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk menyampaikan aspirasinya,” katanya.

Sementara itu, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menegaskan bahwa operasional SPPG tetap berlangsung meskipun lembaganya tengah melakukan penataan ulang sistem administrasi dan sinkronisasi data.

Agustina mengungkapkan, berdasarkan data terbaru terdapat 27.877 dapur SPPG yang telah memiliki virtual account sebagai sarana penyaluran dana operasional.

“Saat saya masuk, tata kelola tentu harus melihat data yang ada. Ada berbagai versi data, sehingga kami mengambil acuan yang paling akhir, yaitu jumlah virtual account karena itu menjadi dasar penyaluran dana operasional,” ujarnya.

Menurut dia, proses transisi kepemimpinan di BGN membuat sinkronisasi data menjadi langkah penting agar kebijakan yang diambil sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

“Karena masa peralihan, kami mengharapkan operasional tetap berjalan. Virtual account tetap diisi dan operasional tetap berlangsung,” katanya.

Agustina juga membantah kabar mengenai penghentian sementara seluruh operasional SPPG yang ramai diperbincangkan di media sosial. Ia menegaskan bahwa proses penyaluran dana operasional masih terus dilakukan.

“Kalau ada yang menyuarakan seperti itu, kami yakin itu hoaks. Kami memantau proses top up dana operasional terus berjalan sehingga menjawab isu penghentian sementara SPPG,” tegasnya.

Meski demikian, BGN mengakui masih menemukan sejumlah kendala administratif yang perlu dibenahi. Salah satunya adalah adanya perbedaan data internal serta sejumlah dapur SPPG yang belum memiliki virtual account.

“Kami akan menata ulang setelah mengetahui beberapa permasalahan. Data internal berbeda versi sehingga membuat kami harus melakukan pembenahan agar titik awal kebijakan menjadi jelas,” ungkapnya.

Untuk sementara, BGN melakukan penyesuaian terhadap unit-unit yang belum memiliki virtual account sambil menunggu proses verifikasi selesai dilakukan.

“Yang belum memiliki virtual account kami hentikan dahulu sambil melihat detail permasalahannya. Kami tidak bisa membuat kebijakan sebelum mengetahui kondisi sebenarnya di lapangan,” tutupnya.

Artikel Ramai Kabar SPPG Dihentikan Sementara, BGN Buka Suara pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Penegasan tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan arahan dalam Konsolidasi Nasional Program Makan Bergizi Gratis di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Rabu (3/6).

“Semua penegak hukum harus kita perkuat,” tegas Prabowo.

Menurut Presiden, keberhasilan Program MBG tidak hanya bergantung pada pelaksanaan di lapangan, tetapi juga pada sistem pengawasan yang kuat, akuntabel, dan transparan. Karena itu, pemerintah berkomitmen meningkatkan kapasitas lembaga pengawas agar mampu mengawal program prioritas nasional tersebut secara optimal.

Prabowo mengatakan pemerintah siap memberikan dukungan yang diperlukan, baik berupa tambahan personel maupun fasilitas operasional bagi institusi yang terlibat dalam pengawasan program.

Sejumlah lembaga yang memiliki peran penting dalam pengawasan MBG antara lain Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Kejaksaan Agung.

Menurutnya, penguatan terhadap lembaga-lembaga tersebut diperlukan agar pengawasan penggunaan anggaran negara dapat dilakukan secara lebih efektif dan menyeluruh.

“Jaksa Agung berapa yang kau perlu? Saya penuhi, kalau perlu (uang sitaan) yang sekian triliun kau pakai untuk memperkuat (Kejaksaan Agung),” ujar Prabowo.

Prabowo menegaskan tidak akan mentoleransi siapa pun yang berupaya menyalahgunakan atau mencuri uang negara. Ia menilai setiap rupiah yang berasal dari anggaran negara harus dipertanggungjawabkan, terutama ketika digunakan untuk program yang berkaitan langsung dengan pemenuhan gizi dan masa depan generasi muda Indonesia.

“Saya tidak mau NKRI dilecehkan! Saya tidak mau Pemerintah Republik Indonesia tidak dihormati. Saya tidak mau uang rakyat dicuri. Tidak ada pengecualian,” tegasnya.

Pernyataan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah akan memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di seluruh Indonesia. Langkah ini diharapkan dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program strategis yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia nasional.

Komitmen penguatan pengawasan itu disampaikan di tengah mencuatnya kasus dugaan korupsi yang melibatkan sejumlah mantan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN), lembaga yang bertanggung jawab menjalankan Program MBG.

Pada Selasa (2/6), Presiden Prabowo mencopot Dadan Hindayana dari jabatannya sebagai Kepala BGN. Dalam waktu yang sama, dua Wakil Kepala BGN, Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya, juga diberhentikan dari jabatannya.

Sehari setelah pencopotan tersebut, Kejaksaan Agung menetapkan ketiganya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi yang berkaitan dengan penyimpangan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis. Saat ini, mereka telah ditahan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Kasus tersebut menjadi sorotan publik mengingat Program MBG merupakan salah satu program strategis nasional yang menyasar jutaan penerima manfaat di berbagai daerah.

Sebagai bagian dari langkah pembenahan organisasi, Presiden Prabowo juga menunjuk jajaran pimpinan baru di Badan Gizi Nasional. Posisi Kepala BGN kini dijabat Nanik S. Deyang, sementara jabatan Wakil Kepala BGN dipercayakan kepada Agustina Arum Sari dan Mayjen TNI Trenggono.

Artikel Prabowo Murka Soal Korupsi MBG: Jangan Ada yang Curi Uang Rakyat! pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Ketiga tersangka tersebut adalah mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, mantan Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran Lodewyk Pusung, serta Wakil Kepala BGN Sonny Sondjaya. Penetapan status tersangka dilakukan setelah penyidik mengumpulkan alat bukti yang dinilai cukup dalam proses penyidikan.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Syarief Sulaeman Nahdi, mengatakan perkara tersebut berkaitan dengan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang mulai berjalan sejak 6 Januari 2025 sebagai salah satu program prioritas nasional yang dikelola BGN.

“Kasus ini berkaitan dengan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang mulai dijalankan pemerintah sejak 6 Januari 2025 sebagai program prioritas nasional melalui BGN,” ujar Syarief dalam konferensi pers di Kejaksaan Agung, Rabu (3/6).

Program MBG sendiri memiliki alokasi anggaran yang besar, yakni Rp85,27 triliun pada 2025 dan Rp88 triliun pada 2026 yang seluruhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dalam penyidikan yang dilakukan, Kejagung menduga terdapat sejumlah yayasan yang ditunjuk sebagai mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) meskipun tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Penyidik menduga proses verifikasi mitra pada portal BGN telah diintervensi sehingga yayasan-yayasan tersebut tetap dapat lolos dan ditunjuk sebagai pelaksana program.

Menurut Syarief, yayasan yang terlibat diduga memiliki keterkaitan dengan para tersangka dan memperoleh keuntungan dalam jumlah besar dari program tersebut.

“Yayasan-yayasan tersebut terafiliasi di antaranya dimiliki oleh saudara DH, saudara SS, dan saudara LP,” ujar Syarief.

Selain dugaan pengaturan mitra, penyidik juga mendalami adanya dugaan intervensi dalam proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan BGN. Intervensi tersebut diduga memengaruhi penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) sehingga tidak sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan dan berpotensi menyebabkan pembengkakan harga atau mark up.

Beberapa pengadaan yang sedang didalami penyidik antara lain pengadaan 21.801 unit motor listrik dengan nilai sekitar Rp1 triliun, 32.000 pasang sepatu, 31.000 unit tablet, serta 5.400 unit televisi berukuran 75 inci. Penyidik menduga pengadaan tersebut tidak sesuai ketentuan dan mengandung unsur mark up harga.

Kejaksaan Agung menyatakan dugaan perbuatan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara. Namun hingga saat ini, nilai pasti kerugian negara masih dalam proses penghitungan oleh pihak berwenang.

Saat ini ketiga tersangka telah ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung dan Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan guna kepentingan penyidikan. Kejagung juga menyatakan tidak menutup kemungkinan untuk mengembangkan perkara apabila ditemukan alat bukti baru dalam proses penyidikan selanjutnya.

Artikel Anggaran Puluhan Triliun Disorot, Ini Dugaan Korupsi yang Menjerat Eks Kepala BGN pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Perubahan kepemimpinan tersebut dilakukan setelah Presiden Prabowo Subianto melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sejumlah program yang dijalankan BGN, dalam program MBG yang telah berlangsung sekitar satu setengah tahun.

Dalam struktur kepemimpinan yang baru, Nanik S Deyang dipercaya menjabat sebagai Kepala BGN menggantikan Dadan Hindayana. Sementara posisi wakil kepala yang sebelumnya diisi Lodewijk Paulus dan Sony Sanjaya kini dipercayakan kepada Agustina Arum Sari dan Mayjen TNI Trenggono.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan pergantian tersebut merupakan bagian dari langkah penguatan organisasi agar pelaksanaan program-program strategis pemerintah, khususnya di bidang gizi, dapat berjalan lebih efektif.

“Kepada tiga pimpinan BGN yang baru, kami berharap untuk dapat segera melakukan konsolidasi internal, memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, serta memperkuat koordinasi bersama pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota, serta memastikan seluruh program BGN dapat tetap berjalan dengan sebaik-baiknya,” kata Prasetyo di Jakarta, Selasa (2/6).

Prasetyo menegaskan, meski terjadi transisi kepemimpinan, seluruh program dan layanan BGN tetap berjalan normal. Pemerintah memastikan tidak ada gangguan terhadap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Menurutnya, seluruh unit kerja di lingkungan BGN tetap menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal agar target program yang telah ditetapkan dapat tercapai.

“Pemerintah akan terus memastikan bahwa selama proses evaluasi yang terus kita laksanakan, seluruh program BGN tetap berjalan sebagaimana mestinya. Pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terganggu sama sekali,” ujarnya.

Lebih lanjut, Prasetyo menegaskan bahwa pergantian pejabat di tubuh BGN tidak mengubah komitmen pemerintah dalam menjalankan Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi salah satu program prioritas nasional.

“Pemerintah sekali lagi menegaskan bahwa pergantian kepemimpinan ini tidak akan mengganggu komitmen kita di dalam menjalankan program MBG yang dilaksanakan oleh BGN,” tegasnya.

Artikel Ada Nahkoda Baru di BGN, Pemerintah Pastikan MBG Tak Terganggu pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Kebijakan tersebut menjadi bagian dari percepatan program pemerintah untuk memperbaiki kualitas gizi masyarakat sekaligus menekan angka stunting melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, mengatakan capaian penerima manfaat kelompok 3B saat ini masih jauh dari target nasional.

“Sekarang sampai dua minggu ke depan, seluruh SPPG harus punya penerima manfaat 3B. Saat ini capaian kita baru sekitar 9 juta, sedangkan data dari Kementerian Kesehatan mencapai 22 juta sampai 26 juta,” ujarnya, Senin (11/5).

Menurut Nanik, kondisi tersebut membuat BGN perlu melakukan refocusing program agar layanan pemenuhan gizi lebih difokuskan kepada kelompok prioritas yang membutuhkan penanganan cepat.

Karena itu, seluruh SPPG diminta aktif melakukan pendataan serta mengoptimalkan layanan di wilayah masing-masing agar jumlah penerima manfaat kategori 3B dapat meningkat dalam waktu singkat.

BGN menilai langkah tersebut penting untuk mempercepat pemerataan layanan gizi, terutama bagi kelompok rentan yang memiliki risiko tinggi mengalami masalah gizi dan stunting.

Nanik menegaskan, SPPG yang belum mampu memenuhi target penerima manfaat kelompok 3B akan dikenakan penghentian operasional sementara atau suspend.

Kebijakan itu diterapkan agar seluruh pelaksana program tetap fokus pada tujuan utama program Makan Bergizi Gratis, yakni meningkatkan kualitas gizi masyarakat dan menurunkan prevalensi stunting di Indonesia.

“Kalau penerima manfaat 3B di SPPG masih sedikit, maka SPPG akan di-suspend,” tegasnya.

Artikel SPPG Terancam Disuspend Jika Penerima Manfaat 3B Masih Sedikit pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Pada tahun 2025, program MBG mendapat alokasi sebesar Rp71 triliun serta dana cadangan Rp100 triliun. “Dari total tersebut, Rp99 triliun telah dimanfaatkan, sementara sekitar Rp70 triliun dikembalikan kepada Presiden karena tidak terserap tahun ini,” jelas Dadan di Jakarta, Selasa (14/10).

Menurut Dadan, pemerintah menyiapkan dana jumbo untuk memastikan MBG menjangkau seluruh penerima manfaat di Indonesia. Fokus utama BGN adalah penguatan SDM dan infrastruktur gizi, agar program prioritas Presiden Prabowo Subianto berjalan merata dan berkelanjutan.

Untuk tahun 2026, BGN akan memperoleh Rp268 triliun tambahan dengan cadangan Rp67 triliun, sehingga total dukungan APBN mencapai Rp335 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk melayani 82,9 juta penerima manfaat, dengan penyaluran sekitar Rp1,2 triliun per hari.

Lebih lanjut, pembangunan 30.000 Sentra Pangan dan Penyedia Gizi (SPPG) membutuhkan dana sekitar Rp60 triliun. Namun, proses tender pemerintah sering mengalami hambatan, sementara hingga kini baru 11.504 SPPG yang sudah berdiri melalui kemitraan dengan pihak swasta.

“Dari 30.000 mitra yang terdaftar di portal BGN, sebanyak 11.504 sudah lolos verifikasi. Kami targetkan akhir tahun ini mencapai 25.400 SPPG di wilayah aglomerasi dan 6.000 di daerah terpencil,” ujar Dadan.

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa anggaran yang dikembalikan BGN karena belum terserap optimal mencapai Rp100 triliun. “Dana itu belum benar-benar dianggarkan secara penuh. Kami akan memantau penyerapannya hingga akhir Oktober ini,” katanya, Rabu (15/10).

Artikel Belum Terserap Optimal, BGN Akan Kembalikan Anggaran Rp70 Triliun ke Negara pertama kali tampil pada Katafoto.id.

“Terjadi akselerasi penyerapan anggaran. Jika hingga akhir Februari baru mencapai Rp 0,3 triliun, maka selama Maret hingga April anggaran yang diserap meningkat Rp 2 triliun — setara sekitar Rp 1 triliun per bulan,” jelas Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTa edisi April 2025, yang digelar di kantor Kementerian Keuangan, Rabu (30/4/2025).

Hingga akhir April, dana Rp 2,3 triliun ini telah digunakan untuk memberikan manfaat kepada 3,26 juta penerima. Kelompok penerima tersebut mencakup:

178.679 anak pra-SD, 1.415.746 siswa SD, 935.014 siswa SMP, 691.857 siswa SMA, 16.393 santri, 6.276 siswa SLB, 12.004 balita, 3.771 ibu hamil, 4.645 ibu menyusui, 1.125 peserta PKBM, dan 352 peserta seminari

Program ini didukung oleh 1.102 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai wilayah.

Untuk tahun 2025, alokasi anggaran awal program MBG dipatok sebesar Rp 71 triliun, dengan target mencakup 17,9 juta penerima, terdiri dari 15,5 juta siswa sekolah serta 2,4 juta balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.

“Kami berharap tren percepatan belanja ini dapat terus terjaga agar cakupan manfaat program bisa diperluas. Saat ini, jumlah penerima manfaat baru mencapai sekitar 3,26 juta orang,” ujar Suahasil.

Sebagai bagian dari target jangka panjang, pemerintah menargetkan 82,9 juta penerima manfaat MBG hingga akhir 2025. Untuk mendukung target ambisius ini, pemerintah menaikkan total anggaran program menjadi Rp 171 triliun dan merencanakan pembentukan hingga 32 ribu unit SPPG.

“Awalnya, alokasi dana ditetapkan Rp 71 triliun, namun kini telah ditingkatkan menjadi Rp 171 triliun untuk memastikan program berjalan optimal hingga kuartal keempat 2025. Pemerintah memastikan kesiapan anggaran untuk program ini,” tutup Suahasil.

Artikel Pemerintah Kebut Realisasi Anggaran MBG, Tembus Rp 2,3 Triliun per April 2025 pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Menurut Dadan, pendanaan untuk program MBG akan disalurkan secara bertahap. Pada tahap pertama, yang berlangsung dari Januari hingga April 2025, dana sebesar Rp 71 triliun akan digunakan untuk menjangkau 3 juta penerima manfaat. Selanjutnya, jumlah penerima manfaat diproyeksikan meningkat menjadi 6 juta pada periode April hingga Agustus. Kemudian, pada Agustus hingga September, penerima manfaat diperkirakan bertambah menjadi 15 hingga 17 juta orang.

“Target besar ini akan terus diperjuangkan hingga akhir tahun, dengan anggaran mencapai Rp 100 triliun,”ujar Dadan seperti dikutip dalam laman berita satu di Istana Negara pada Rabu (22/1)

Dadan juga menekankan pentingnya efisiensi dalam penggunaan anggaran agar program berjalan lancar. Namun, ia tidak memerinci strategi efisiensi yang akan diterapkan karena hal tersebut menjadi ranah kebijakan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

“Presiden dan menteri keuangan sudah memastikan dana tersebut tersedia dan kami semua merasa lega. Ini adalah informasi yang sangat penting bagi kelangsungan program MBG,” jelas Dadan.

Ia menegaskan bahwa seluruh dana program MBG berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Tidak ada keterlibatan dana cadangan, program corporate social responsibility (CSR) dari badan usaha milik negara (BUMN), ataupun bantuan keuangan dari luar negeri.

“CSR BUMN tidak digunakan untuk program makanan bergizi, melainkan untuk pembangunan infrastruktur yang mendukung program ini. Semua dana untuk MBG berasal murni dari pemerintah Indonesia untuk kesejahteraan rakyat,” tegasnya.

Dadan juga membantah kabar bahwa program MBG menerima dukungan dana dari negara asing. Menurutnya, bantuan dari luar negeri hanya bersifat teknis, seperti penyediaan peralatan, yang hingga kini belum terealisasi.

“Program makan bergizi gratis adalah wujud komitmen pemerintah Indonesia dalam menyediakan makanan bergizi untuk rakyatnya tanpa bergantung pada dana asing,” tutup Dadan.

Artikel Pemerintah Siapkan Rp 100 Triliun untuk Program Gizi Nasional, Begini Rinciannya pertama kali tampil pada Katafoto.id.

“Pada 2025, kontribusi daerah dari APBD kabupaten/kota mencapai Rp 2,3 triliun. Jika ditambah kontribusi dari APBD provinsi yang memiliki PAD kuat, totalnya mencapai Rp 5 triliun. Dengan dana ini, kita dapat membangun 4.000 satuan pelayanan di sekolah-sekolah,” ujar Mendagri Tito saat membahas program MBG seperti dikutip dalam laman berita satu.

Meski demikian, Tito menegaskan bahwa partisipasi pemda dalam program ini tidak bersifat wajib. Salah satu prioritas program adalah pembangunan infrastruktur, seperti dapur atau satuan pelayanan berukuran 150 meter persegi di sekolah-sekolah.

“Nantinya, sekolah akan mengelola anggaran ini dengan pengawasan dari puskesmas dan inspektorat kabupaten/kota untuk memastikan higienis dan keberlanjutan program,”  tambahnya.

Fokus Wilayah dengan Stunting dan Kemiskinan Tinggi

Tito menjelaskan bahwa prioritas utama program MBG adalah daerah-daerah dengan tingkat stunting dan kemiskinan tinggi, khususnya di wilayah Indonesia Timur.

“Contohnya, daerah seperti Kabupaten Badung, dengan PAD besar dan kemampuan anggaran tinggi, mampu mennutup semua kebutuhan SD. Namun, untuk daerah dengan PAD rendah, seperti di Indonesia Timur, fokusnya mungkin hanya mencakup 500 anak, sementara sisanya akan dibiayai oleh Badan Gizi Nasional,” jelas Tito.

Untuk memastikan alokasi program tepat sasaran, Tito mengatakan pihaknya telah melakukan pemetaan wilayah bersama pemerintah daerah.

“Kami sudah melakukan koordinasi dengan seluruh Sekda, dan Presiden juga memerintahkan untuk berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional. Titik-titik yang belum tercakup akan diatasi secara bertahap oleh daerah atau badan gizi,” pungkas Tito.

Program MBG ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas gizi anak-anak sekolah, terutama di daerah-daerah yang paling membutuhkan, dan menjadi langkah strategis dalam menurunkan angka stunting dan kemiskinan di Indonesia.

Artikel Anggaran Daerah untuk Makan Bergizi Gratis Tidak Wajib, Ini Penjelasan Mendagri Tito pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Sejumlah siswa bersiap menimati makan bergizi gratis (MBG) di SDN Lengkong Wetan 01, Tangerang Selatan, Banten, Senin (06/01/2025) (katafoto/Ali)

Sejumlah siswa menimati makan bergizi gratis (MBG) di SDN Lengkong Wetan 01, Tangerang Selatan, Banten, Senin (06/01/2025) (katafoto/Ali)

Sejumlah siswa menimati makan bergizi gratis (MBG) di SDN Lengkong Wetan 01, Tangerang Selatan, Banten, Senin (06/01/2025) (katafoto/Ali)

Sejumlah siswa menimati makan bergizi gratis (MBG) di SDN Lengkong Wetan 01, Tangerang Selatan, Banten, Senin (06/01/2025) (katafoto/Ali)

Sejumlah siswa menimati makan bergizi gratis (MBG) di SDN Lengkong Wetan 01, Tangerang Selatan, Banten, Senin (06/01/2025) (katafoto/Ali)

Program Makan Bergizi Gratis resmi diluncurkan pada Senin, 6 Januari 2025. Pada tahap awal implementasi, pemerintah menetapkan 190 lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di 26 dari 38 provinsi. Peluncuran ini merupakan kelanjutan dari serangkaian uji coba yang sebelumnya telah dilakukan di berbagai wilayah.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa penentuan lokasi eksekusi program didasarkan pada tingkat kesiapan daerah, termasuk infrastruktur pendukung yang memadai untuk mendistribusikan makanan bergizi secara efektif.

BGN sebelumnya merilis dokumen resmi yang memuat daftar 190 lokasi dapur SPPG sebagai pusat distribusi makanan bergizi gratis di berbagai daerah.

Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah lokasi SPPG terbanyak, mencakup 57 titik yang tersebar di 53 kecamatan. Program ini menggandeng koperasi, yayasan, hingga perusahaan perseroan terbatas untuk mendukung distribusi makanan. Jawa Tengah menempati posisi kedua dengan 37 kecamatan dan 40 lokasi SPPG, diikuti oleh Jawa Timur dengan 30 lokasi.

Sementara itu, provinsi lain seperti Aceh memiliki 6 titik lokasi, Bali dengan 1 titik, serta masing-masing 3 titik di Banten dan DI Yogyakarta. Titik-titik SPPG juga tersebar di wilayah lain seperti Sumatera Barat, Sulawesi Utara, dan Papua Selatan, memastikan distribusi merata hingga ke pelosok daerah.

Program ini menjadi langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat, khususnya di wilayah yang masih memiliki tingkat kerentanan gizi tinggi.

Artikel Makan Bergizi Gratis Dimulai: Langkah Nyata Pemerintah Tingkatkan Gizi Masyarakat pertama kali tampil pada Katafoto.id.