Kebijakan ini sejalan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/3764/SJ tentang pemberian insentif fiskal bagi kendaraan listrik. Dengan demikian, arah kebijakan Pemprov DKI tetap konsisten dalam mendukung pengembangan kendaraan ramah lingkungan sekaligus mempercepat transisi menuju energi bersih.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta, Lusiana Herawati, mengatakan bahwa insentif fiskal tersebut mengacu pada kebijakan pemerintah pusat.

“Pemprov DKI Jakarta tetap memberikan pembebasan PKB dan BBNKB bagi kendaraan listrik berbasis baterai, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan,” ujarnya, Selasa (5/5).

Ia menambahkan, kebijakan ini merupakan bentuk dukungan terhadap pengembangan ekosistem kendaraan listrik, serta upaya mendorong masyarakat beralih ke moda transportasi yang lebih ramah lingkungan.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo, menambahkan bahwa kebijakan bebas ganjil genap bagi kendaraan listrik juga tetap diberlakukan.

“Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya mendorong penggunaan kendaraan rendah emisi, sejalan dengan komitmen pengurangan emisi dan pembangunan sistem transportasi yang berkelanjutan,” kata Syafrin.

Melalui kebijakan ini, Pemprov DKI menegaskan mendukung transisi energi bersih, sekaligus mewujudkan sistem transportasi perkotaan yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.

“Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk terus mendukung transisi energi bersih melalui insentif yang sejalan dengan kebijakan nasional,” tandasnya.

Artikel Beneran Ini? Mobil Listrik di Jakarta Bebas Ganjil Genap dan Gak Bayar Pajak pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Angka ini mencerminkan peningkatan dibandingkan tahun 2023, di mana realisasi pajak daerah mencapai Rp43,52 triliun. Dengan kenaikan sebesar Rp936 miliar atau 2,15 persen, pencapaian ini mengindikasikan adanya perbaikan dalam pengelolaan pendapatan pajak daerah.

Kepala Bapenda DKI Jakarta, Lusiana Herawati, menyampaikan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terus menjadi penyumbang utama pendapatan pajak.

“Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bumi dan Bangunan tetap menjadi kontributor terbesar di kedua tahun tersebut, dengan tren peningkatan yang mencerminkan efektivitas pengelolaan dan pengawasan,” ujarnya dikutip dalam laman berita jakarta pada Selasa (7/1).

Lusiana juga menjelaskan bahwa capaian tersebut tidak terlepas dari serangkaian strategi yang dijalankan Bapenda, antara lain:

• Pemutakhiran Data Pajak: Memastikan validitas data objek dan subjek pajak.
• Penagihan Pajak Intensif: Mengoptimalkan pendekatan penagihan yang lebih agresif.
• Digitalisasi Sistem: Mempermudah masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak melalui penguatan layanan berbasis digital.

Melalui langkah-langkah tersebut, Pemprov DKI Jakarta optimis tren positif ini dapat berlanjut pada tahun 2025, dengan target pendapatan pajak yang lebih tinggi, yaitu Rp48 triliun.

Berikut adalah rincian lima jenis pajak dengan kontribusi terbesar pada 2024:

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB): Rp9,65 triliun (104,68 persen dari target).
2. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB): Rp9,96 triliun (99,62 persen dari target).
3. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB): Rp6,64 triliun (106,21 persen dari target).
4. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB): Rp6,1 triliun (76,25 persen dari target).
5. Pajak Rokok: Rp883,98 miliar (98,22 persen dari target).

Artikel DKI Jakarta Cetak Rekor Pajak Tahun 2024 Capai Rp44,46 Triliun pertama kali tampil pada Katafoto.id.