Kasus ini bermula dari laporan polisi pada 2 Juli 2025, yang kemudian ditindaklanjuti dengan penyelidikan intensif oleh Subdit 2 Perbankan.

Modus dan Cara Operasi Sindikat

Sindikat ini diketahui menyamar sebagai anggota Satgas Perampasan Aset. Mereka berhasil menyusup ke sistem perbankan melalui kerja sama dengan oknum internal bank. Rekening dormant dijadikan target, lalu dana nasabah dipindahkan secara ilegal ke sejumlah rekening penampungan.

Dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Kamis (25/9), Dirtipideksus Brigjen Pol Helfi Assegaf menjelaskan bahwa pengungkapan ini merupakan hasil koordinasi erat dengan PPATK dan lembaga terkait lainnya.

“Keberhasilan ini tidak lepas dari respon cepat, analisis cermat, dan kerja keras penyidik Subdit 2 Perbankan bersama PPATK,” ujar Helfi.

Menurutnya, eksekusi pembobolan dilakukan pada Jumat malam pukul 18.00 WIB, di luar jam operasional, agar lolos dari deteksi internal bank. Salah satu pelaku, eks teller bank, mendapat akses User ID Core Banking System dari Kepala Cabang Pembantu. Dari sana, dana Rp204 miliar dipindahkan tanpa sepengetahuan pemilik rekening.

Dana hasil pembobolan sempat dialirkan ke lima rekening penampungan sebelum akhirnya terdeteksi oleh pihak bank dan dilaporkan ke Bareskrim.

9 Tersangka Ditangkap

Polri menetapkan sembilan tersangka yang terbagi ke dalam tiga kelompok:

1. Oknum Internal Bank: AP (Kepala Cabang Pembantu), GRH (Consumer Relation Manager)
   

1. Pelaku Pembobolan: C alias K (dalang, menyamar sebagai Satgas), DR (konsultan hukum), NAT (eks pegawai bank, eksekutor transaksi), R (mediator) dan TT (fasilitator transaksi ilegal)
   

1. Pencucian Uang: DH (pembuka blokir rekening), IS (pemilik rekening penampungan)
   

Dua di antaranya, yakni C alias K dan DH, juga terkait kasus penculikan Kepala Cabang Bank BRI Cempaka Putih yang kini ditangani Polda Metro Jaya.

Selain memulihkan dana Rp204 miliar, penyidik juga menyita: 22 unit ponsel, 1 hard disk eksternal, 2 DVR CCTV, 1 mini PC dan 1 laptop Asus ROG

Para tersangka dijerat dengan pasal-pasal dari empat undang-undang, yaitu:

• UU Perbankan → ancaman 15 tahun penjara & denda Rp200 miliar
  
• UU ITE → ancaman 6 tahun penjara & denda Rp600 juta
  
• UU Transfer Dana → ancaman 20 tahun penjara & denda Rp20 miliar
  
• UU TPPU → ancaman 20 tahun penjara & denda Rp10 miliar
  

Brigjen Helfi mengingatkan masyarakat agar rutin memantau aktivitas rekening, memperbarui data diri, serta mengaktifkan notifikasi transaksi.

“Langkah-langkah sederhana ini sangat penting agar tidak menjadi target sindikat kejahatan perbankan,” tegasnya.

Polri masih mendalami kasus ini untuk melacak kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain dalam jaringan pembobolan rekening dormant tersebut.

Artikel Dana Rp204 M Raib dari Rekening Dormant, Polri Ungkap Dalang dan Oknum Bank pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Langkah ini merupakan tindak lanjut dari pengungkapan jaringan perdagangan barang elektronik ilegal yang melibatkan PT GIA, sebuah perusahaan yang beroperasi di Cikupa, Tangerang.

“Kami akan menyurati e-commerce agar segera menghapus produk yang diduga merupakan hasil penyelundupan,” ujar Brigjen Pol. Helfi Assegaf, Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (5/2)

Dalam pengungkapan kasus ini, Bareskrim Polri menyita sebanyak 2.406 unit barang elektronik ilegal, termasuk smart TV, mesin cuci, LED TV, dan speaker yang diperjualbelikan melalui platform e-commerce seperti Shopee dan TikTok Shop. Total nilai barang selundupan ini diperkirakan mencapai Rp18,08 miliar, dengan potensi kerugian negara mencapai Rp5,61 miliar akibat pelanggaran bea masuk dan pajak.

Brigjen Helfi menambahkan bahwa meskipun sebagian besar barang telah disita, masih terdapat produk ilegal yang beredar di e-commerce. Oleh karena itu, kepolisian menekan pihak platform digital agar segera menghapus produk-produk tersebut untuk mencegah dampak lebih lanjut.

“Kami akan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak guna memastikan barang-barang ilegal ini tidak lagi beredar dan merugikan masyarakat maupun negara,” tegasnya.

Dalam kasus ini, PT GIA telah ditetapkan sebagai tersangka dan dikenai sejumlah pasal terkait pelanggaran perdagangan barang tanpa sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) serta regulasi lainnya. Jika terbukti bersalah, perusahaan tersebut terancam hukuman pidana berat sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Perindustrian.

Kepolisian memastikan penyelidikan tidak berhenti di sini dan akan terus mengembangkan kasus guna mengungkap jaringan penyelundupan lain yang beroperasi di Indonesia.

Melalui langkah tegas ini, Polri berupaya melindungi konsumen dari produk ilegal yang berpotensi membahayakan serta memastikan seluruh barang yang beredar di pasar memenuhi standar keamanan yang telah ditetapkan.

Artikel Polri Minta Produk Elektronik Ilegal di E-Commerce Segera Ditakedown pertama kali tampil pada Katafoto.id.