“Jika terbukti melanggar berdasarkan hasil pemeriksaan Bawaslu, kepala desa juga dapat dikenakan pasal tertentu,” ujar Bima Arya dikutip dalam keteranga tertulis pada Sabtu (23/11).

Bima menegaskan bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah mengeluarkan surat edaran yang meminta ASN untuk tetap netral selama proses Pilkada. Hukuman terberat bagi pelanggaran netralitas adalah pemberhentian dari jabatan.

“Kemendagri juga telah menginstruksikan penghentian sementara distribusi bantuan sosial hingga 27 November 2024 untuk menghindari potensi penyalahgunaan menjelang pemilihan,” jelasnya.

Selain itu, Bima mengungkapkan adanya larangan melakukan rotasi, mutasi, atau promosi pegawai yang tidak sesuai dengan aturan kepegawaian. “Setiap tindakan tersebut harus mendapatkan izin dari Kementerian Dalam Negeri,” tegasnya.

Distribusi bantuan sosial dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akan kembali berjalan setelah Pilkada selesai.

Tahapan Pilkada Serentak 2024

Pilkada serentak 2024 memiliki jadwal dan tahapan sebagai berikut:

1. 27 Februari–16 November 2024: Pendaftaran pemantau pemilihan
2. 24 April–31 Mei 2024: Penyerahan daftar penduduk potensial pemilih
3. 5 Mei–19 Agustus 2024: Pemenuhan persyaratan dukungan calon perseorangan
4. 31 Mei–23 September 2024: Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih
5. 24–26 Agustus 2024: Pengumuman pendaftaran pasangan calon
6. 27–29 Agustus 2024: Pendaftaran pasangan calon
7. 27 Agustus–21 September 2024: Penelitian persyaratan calon
8. 22 September 2024: Penetapan pasangan calon
9. 25 September–23 November 2024: Pelaksanaan kampanye
10. 27 November 2024: Pemungutan suara
11. 27 November–16 Desember 2024: Penghitungan dan rekapitulasi suara.

Pilkada serentak tahun 2024 akan dilaksanakan di 545 daerah, yang mencakup 37 provinsi, 415 kabupaten dan 93 kota

Bima berharap seluruh pihak yang terlibat, termasuk kepala desa, dapat menjaga netralitas dan integritas demi keberhasilan pelaksanaan Pilkada serentak.

Artikel Wamendagri Ingatkan Kepala Desa jika Langgar Netralitas Pilkada 2024 pertama kali tampil pada Katafoto.id.

“Panwascam dan PKD harus sigap dalam mengidentifikasi pelanggaran, mengumpulkan bukti, dan melaporkan kejadian secara cepat dan akurat,” ungkap Puadi di Serang, Sabtu (10/08)

Dalam acara Penguatan Kapasitas Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Keluarahan/Desa se-Kota Serang Pada Pemilihan Tahun 2024 Puadi menyoroti pentingnya peran Panwascam dan PKD sebagai garda terdepan dalam menjaga integritas dan kredibilitas pemilu.

“Tugas utama kita adalah memastikan setiap tahapan pemilu berjalan dengan jujur, adil, proporsional dan bebas dari pelanggaran, Pengawas di lapangan harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang regulasi, serta mampu bertindak tegas dalam mengawasi dan menindak setiap bentuk kecurangan,” ujar Puadi dikutip dari laman bawaslu.

Dia menambahkan bahwa pelanggaran sekecil apapun tidak boleh diabaikan, karena bisa berdampak pada hasil akhir pemilihan, namun jangan melakukan proses penanganan pelanggaran tanpa adanya argumentasi dan ada bukti-bukti yang kuat.

Setiap tindakan yang diambil harus didasarkan pada prinsip keadilan dan transparansi, tanpa memihak kepada salah satu kandidat atau partai politik tertentu.

“Netralitas adalah kunci, tugas kita adalah memastikan bahwa pemilihan berjalan dengan jujur dan adil dan proporsional, tanpa intervensi dari pihak manapun,” katanya.

Pentingnya kolaborasi antara Panwascam, PKD dan pemangku kepentingan, termasuk pihak kepolisian, kejaksaan, serta masyarakat luas. Pengawas harus mampu membangun komunikasi yang baik dengan semua pihak terkait. Ini untuk memastikan setiap laporan pelanggaran bisa ditindaklanjuti dengan cepat dan sesuai prosedur

Artikel Pengawas Harus Sigap Identifikasi Pelanggaran Pada Pemilihan 2024 pertama kali tampil pada Katafoto.id.

“Seluruh (Bawaslu) provinsi dan kabupaten/kota memiliki kewajiban membuat pemetaan kerawanan. Jadi, kalau ada media yang tanya atau parpol peserta pemilu yang bertanya di mana TPS yang paling rawan di Cianjur, ada datanya,” ungkap Lolly kepada pimpinan Bawaslu kabupaten/kota se-Jawa Barat, di Cianjur, Jumat (28/6/2024).

Peta kerawanan setiap daerah pasti akan berbeda, peta kerawanan di Bekasi pasti berbeda dengan peta kerawanan yang ada di Cirebon. 

“Mari kencangkan ikat pinggang untuk bisa gesit bekerja dalam pengawasan Pemilihan 2024,” ungkap perempuan yang karib disapa Teh Lolly dikutip dari laman bawaslu

Lolly Suhenty juga meminta para koordinator divisi pencegahan harus berpikir secara lateral dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Lolly mengatakan bagaimana cara berpikir ini bisa menyelesaikan masalah dengan cara-cara yang luar biasa, kreatif, serta cara di luar kebiasaan. 

“Di dalam kontestasi pemilihan ini berpikir out of the box itu penting. Cara berpikir lateral itu ada batasan, maka kita bisa melampaui batasan tanpa melampaui kewenangan. Jadi tugas divisi pencegahan kreatiflah. Ini divisi yang membuka ruang kreativitas sekuat-kuatnya,” imbuhnya.

Artikel Anggota Bawaslu Sebut TPS di Cianjur yang Paling Rawan pertama kali tampil pada Katafoto.id.