Ketua Kadin Indonesia Komite Tiongkok, Garibaldi Thohir, mengatakan bahwa setiap tahun akan ada 50 penerima beasiswa Dharma Bumiputera Indonesia yang diberangkatkan ke Tiongkok untuk menempuh pendidikan tinggi.

“Insya Allah, putra-putri terbaik dari Sekolah Rakyat yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto akan mendapat kesempatan belajar di Universitas Tianjin. Gus Ipul kini menjadi komandan di lapangan untuk memastikan program ini berjalan,” ujar Garibaldi dalam acara peluncuran Dharma Bhakti Bumiputera Indonesia di Jakarta, Kamis (30/10).

Garibaldi menuturkan, program ini menjadi upaya memperluas akses pendidikan dan membuka peluang bagi generasi muda Indonesia untuk berinovasi serta membawa kembali ilmu dan pengalaman dari luar negeri.

“Anak-anak dari keluarga kurang mampu kini bisa belajar di Sekolah Rakyat dan berkesempatan menempuh kuliah di luar negeri, bahkan hingga ke Tiongkok,” tambahnya.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyambut baik kerja sama ini. Ia berharap langkah tersebut menjadi inspirasi bagi kampus lain untuk turut memberi kesempatan bagi lulusan Sekolah Rakyat.

“Selain membantu anak-anak bersekolah, program ini juga dapat meningkatkan taraf hidup keluarganya,” kata Gus Ipul.

Ia mengapresiasi Yayasan Warga Bumiputera Indonesia atas komitmen memberikan peluang pendidikan bagi generasi muda. Menurutnya, program beasiswa ini merupakan bagian dari hilirisasi pendidikan Sekolah Rakyat, agar para lulusannya dapat melanjutkan kuliah atau bekerja sesuai kemampuan dan minatnya.

Lebih lanjut, Gus Ipul menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan strategi Presiden Prabowo dalam mengatasi kemiskinan, dengan sasaran anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang tercatat dalam Desil 1 dan Desil 2 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Saat ini, terdapat 166 titik Sekolah Rakyat yang sudah beroperasi dan menampung hampir 16 ribu siswa di seluruh Indonesia. Jumlah tersebut ditargetkan meningkat menjadi 40 ribu siswa pada 2026, dan mencapai 500 ribu siswa pada 2030 di jenjang SD, SMP, dan SMA.

Sementara itu, Ketua Yayasan Warga Bumiputera Indonesia, Hendropriyono, menilai kerja sama ini menjadi fondasi penting dalam memperkuat masa depan pendidikan nasional sekaligus mempererat hubungan Indonesia dan Tiongkok.

“Inisiatif ini menunjukkan bagaimana diplomasi pengetahuan dan kebudayaan dapat memperkuat persaudaraan antarbangsa. Pendidikan menjadi jembatan yang membuat hubungan kedua negara semakin kokoh dan berkelanjutan,” ujarnya.

Artikel Mimpi Jadi Nyata, Lulusan Sekolah Rakyat Bisa Kuliah ke Tiongkok pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Pernyataan ini disampaikan untuk meredam kekhawatiran masyarakat terkait kemungkinan pengurangan dana pendidikan akibat kebijakan efisiensi anggaran yang tengah dijalankan pemerintah.

Satryo menekankan bahwa pendidikan adalah hak dasar setiap warga negara, sehingga pemerintah berkomitmen penuh untuk menjaga akses pendidikan tinggi, terutama bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu.

“Pemerintah memastikan tidak ada pengurangan anggaran untuk beasiswa maupun KIP-K. Pendidikan adalah hak bagi seluruh masyarakat, dan kami tetap berkomitmen mendukung akses pendidikan tinggi,” ujarnya pada Selasa (18/02)

Ia juga menambahkan bahwa upaya efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah tidak akan berdampak pada alokasi dana pendidikan tinggi. Dengan demikian, mahasiswa yang menerima bantuan beasiswa atau KIP Kuliah tidak perlu khawatir akan adanya pengurangan jumlah bantuan atau kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT).

“Kami memastikan bahwa dalam proses efisiensi yang sedang dilakukan, tidak ada pemotongan anggaran pendidikan tinggi, terutama yang berkaitan dengan beasiswa dan KIP Kuliah. Dengan demikian, biaya uang kuliah tunggal (UKT) di perguruan tinggi tidak akan mengalami kenaikan,” jelasnya seperti dikutip dalam laman berita satu.

Pernyataan ini bertujuan untuk meluruskan berbagai spekulasi di masyarakat mengenai kemungkinan berkurangnya anggaran pendidikan, yang dikhawatirkan dapat meningkatkan beban finansial mahasiswa.

Pemerintah melalui Kemdiktisaintek juga terus memastikan transparansi dan efektivitas dalam pengelolaan dana pendidikan agar setiap anggaran yang dialokasikan dapat dimanfaatkan secara optimal guna meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia.

Dengan adanya kepastian ini, diharapkan mahasiswa dan calon mahasiswa dapat lebih tenang dalam merencanakan pendidikan mereka tanpa rasa khawatir terhadap potensi kenaikan biaya atau berkurangnya bantuan yang tersedia.

Artikel Tidak Ada Pemotongan! Pemerintah Pastikan Beasiswa dan KIP Kuliah Tetap Aman pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Ketua Umum Aspebindo, Anggawira, menilai langkah ini selaras dengan prinsip dasar perguruan tinggi yang seharusnya berfokus pada tiga pilar utama, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Menurutnya, membiarkan kampus terlibat langsung dalam bisnis tambang berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan yang dapat mengganggu fungsi akademik institusi tersebut.

“Keterlibatan langsung dalam bisnis tambang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, komersialisasi berlebihan, serta risiko lingkungan dan sosial yang sulit dikendalikan oleh institusi pendidikan,” ujar Anggawira dikutip dalam laman berita satu/https://shorturl.asia/Mrk5V

Ia menambahkan bahwa keterlibatan langsung perguruan tinggi dalam aktivitas pertambangan dapat menimbulkan konflik kepentingan, meningkatkan risiko komersialisasi berlebihan, serta menimbulkan dampak sosial dan lingkungan yang sulit dikendalikan oleh institusi akademik. Dengan pembatalan kebijakan ini, kampus dapat tetap menjalankan tugasnya tanpa terbebani urusan operasional pertambangan.

Selain itu, keputusan pemerintah ini dinilai lebih efektif dalam mendorong inovasi di sektor pertambangan. Dengan adanya bantuan dana riset dan beasiswa, perguruan tinggi dapat lebih fokus dalam mengembangkan teknologi pertambangan yang ramah lingkungan serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang siap bersaing di industri.

“Dukungan dana riset dan beasiswa akan mendorong peningkatan efisiensi industri dan melahirkan tenaga ahli yang lebih siap bersaing,”tambahnya.

Anggawira juga menekankan pentingnya kemitraan yang kuat antara dunia akademik dan industri pertambangan. Ia menilai bahwa perguruan tinggi tetap bisa berkontribusi melalui kolaborasi riset, program magang, serta pengembangan teknologi tanpa harus terlibat langsung dalam pengelolaan tambang.

“Melalui skema ini, perguruan tinggi tetap dapat memberikan manfaat bagi sektor pertambangan, sementara tata kelola industri tetap dilakukan oleh pihak yang lebih profesional dan berpengalaman,” jelasnya.

Menurut Aspebindo, kebijakan ini merupakan langkah strategis yang mendukung keberlanjutan sektor pertambangan sekaligus memastikan perguruan tinggi tetap berfokus pada peran akademiknya. Dengan demikian, kampus tetap mendapatkan manfaat ekonomi, sementara industri pertambangan dapat berjalan lebih efisien dan profesional.

Artikel Kampus Batal Kelola Tambang, Aspebindo: Keputusan yang Tepat! pertama kali tampil pada Katafoto.id.