“Harus (pakai KTP), karena kalau tidak pakai KTP gimana kita bisa tahu? Jangan sampai satu orang tanpa KTP bisa beli 20 tabung,” ujar Bahlil dalam keterangan tertulis pada Selasa (4/2)

Ia menambahkan bahwa kebijakan ini memungkinkan pemerintah untuk mendata konsumen serta mengawasi distribusi LPG 3 kg agar tetap sesuai sasaran. Setiap transaksi pembelian di sub-pangkalan akan tercatat dalam sistem aplikasi Pertamina bernama MerchantApps Pangkalan Pertamina.

Melalui aplikasi tersebut, pemerintah dapat memantau data pembeli, jumlah tabung yang dibeli, hingga harga jual LPG 3 kg. Namun, Bahlil belum mengeluarkan kebijakan terkait batas maksimal pembelian per orang. Ia hanya menekankan bahwa pembelian harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

“Kuotanya sampai dengan memenuhi kebutuhan masyarakat yang kebutuhan standar. Jangan satu KTP belinya 10,” ujar Bahlil, menekankan pentingnya pembelian yang proporsional.

Sebelumnya, Bahlil mengumumkan bahwa pengecer LPG 3 kg kini resmi beroperasi dengan status baru sebagai sub-pangkalan. Kebijakan ini diambil guna menata kembali jalur distribusi gas bersubsidi di Indonesia. Saat ini, sekitar 370 ribu pengecer telah terdaftar sebagai sub-pangkalan LPG 3 kg.

Bagi pengecer yang belum terdaftar, Kementerian ESDM akan bekerja sama dengan Pertamina untuk membantu mereka melakukan registrasi dan mengakses sistem aplikasi yang diperlukan.

Langkah penataan distribusi LPG 3 kg ini disampaikan Bahlil usai mengikuti rapat dengan DPR pada Senin (3/2/2025). Tujuannya adalah memastikan LPG 3 kg didistribusikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Ia juga memastikan bahwa stok LPG 3 kg dalam kondisi aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat.

Diharapkan, kebijakan ini mampu meredam gejolak di masyarakat yang sempat terjadi akibat larangan pengecer menjual LPG 3 kg, sekaligus memastikan subsidi gas tepat sasaran.

Artikel Distribusi LPG 3 Kg Diperketat, Wajib KTP Saat Membeli di Sub-Pangkalan pertama kali tampil pada Katafoto.id.