Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Ardhasena Sopaheluwakan, menjelaskan bahwa puncak musim kemarau akan terjadi secara bertahap di berbagai daerah mulai Juli hingga September 2026.

Menurut Ardhasena, sebanyak 83 zona musim atau sekitar 12,26 persen wilayah daratan Indonesia diprediksi mencapai puncak kemarau pada Juli 2026.

“Pada Agustus, mayoritas sebanyak 369 zona musim, atau 48,84 persen dari luas daratan Indonesia. Dan September, yaitu sebanyak 169 zona musim, yang mencakup 25,41 persen luas daratan wilayah Indonesia,” ujar Ardhasena dalam konferensi pers pemaparan perkembangan musim kemarau 2026 di Jakarta, Rabu (10/6/2026).

BMKG memperkirakan wilayah yang mengalami puncak kemarau pada Juli meliputi sebagian Sumatra, sebagian kecil Kalimantan, sebagian kecil Jawa, wilayah selatan Nusa Tenggara Timur, bagian utara Sulawesi Barat, wilayah barat Sulawesi Tengah, sebagian Maluku, Papua Barat Daya bagian selatan, Papua Barat bagian tengah, serta Papua bagian timur.

Sementara itu, pada Agustus, puncak musim kemarau diprediksi terjadi di Sumatra bagian tengah, sebagian besar Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, mayoritas wilayah Kalimantan, sebagian Sulawesi, Maluku, dan Maluku Utara.

Adapun pada September, puncak kemarau diperkirakan melanda sebagian Kepulauan Bangka Belitung, sebagian besar Sumatra Selatan, Lampung, sebagian kecil Jawa, sebagian besar Nusa Tenggara Timur, Kalimantan bagian selatan, sebagian besar Sulawesi, sejumlah wilayah Maluku, serta kawasan Pegunungan Tengah Papua.

Selain memprediksi waktu puncak kemarau, BMKG juga memperkirakan durasi musim kemarau tahun ini akan lebih panjang dibandingkan rata-rata klimatologis.

“Durasi musim kemarau 2026 ini kita prediksi lebih panjang, jadi masih konsisten dengan informasi yang kami sampaikan pada Maret yang lalu, yaitu sebanyak 437 zona musim yang mencakup 48,77 persen luas daratan wilayah Indonesia,” kata Ardhasena.

Data BMKG menunjukkan sebanyak 70 zona musim atau sekitar 8,32 persen wilayah Indonesia diprediksi mengalami durasi kemarau yang sama dengan kondisi normal. Sementara itu, hanya 79 zona musim atau sekitar 9,23 persen wilayah yang diperkirakan mengalami musim kemarau lebih singkat.

Secara umum, BMKG menilai musim kemarau 2026 datang lebih awal dibandingkan rata-rata klimatologis. Curah hujan selama periode kemarau juga diperkirakan berada di bawah normal, sehingga kondisi cuaca cenderung lebih kering dari biasanya.

“Puncak musim kemarau diprediksi sebagian besar terjadi pada Agustus. Durasi musim kemarau diprediksi lebih panjang dari normal. Sehingga secara total kita melihat konsistensi pesan yang telah kami sampaikan sama dengan prediksi yang kami sampaikan pada Maret yang lalu,” ungkapnya.

Menghadapi kondisi tersebut, BMKG meminta kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan melakukan langkah antisipatif sejak dini.

Di sektor pertanian, BMKG merekomendasikan penyesuaian jadwal tanam dengan memilih varietas tanaman yang lebih tahan kekeringan, membutuhkan lebih sedikit air, dan memiliki masa tanam yang lebih singkat.

Untuk sektor sumber daya air, pemerintah daerah didorong melakukan revitalisasi waduk, memperbaiki sistem distribusi air, serta memastikan ketersediaan pasokan air bagi masyarakat.

Sementara di sektor energi, BMKG mengingatkan pentingnya menjaga cadangan air di bendungan guna mendukung operasional pembangkit listrik tenaga air (PLTA). Pada sektor lingkungan dan kesehatan, diperlukan sistem respons cepat untuk mengantisipasi penurunan kualitas udara akibat meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan.

BMKG juga menekankan pentingnya kesiapan sektor kehutanan dan kebencanaan dalam menghadapi ancaman kekeringan berkepanjangan maupun potensi karhutla.

Meski demikian, musim kemarau tidak selalu berdampak negatif. BMKG menilai sektor perikanan dan produksi garam berpotensi memperoleh keuntungan dari kondisi tersebut. Fenomena upwelling yang terjadi selama musim kemarau dapat meningkatkan hasil tangkapan ikan sekaligus mendukung produktivitas tambak garam.

“BMKG juga mengimbau masyarakat untuk senantiasa merujuk pada saluran resmi BMKG dalam memperoleh informasi cuaca, iklim, gempa bumi sehingga dapat memanfaatkan informasi yang relevan dan tepat untuk bisa digunakan dalam aktivitas keseharian,” tutup Ardhasena.

Artikel BMKG Sebut Musim Kemarau 2026 Diprediksi Lebih Panjang dari Biasanya pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Langkah ini dilakukan sebagai upaya mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi kering yang berisiko menimbulkan dampak luas di wilayah ibu kota.

Berdasarkan hasil koordinasi dengan BMKG serta rapat lintas sektor yang melibatkan pemerintah pusat, TNI-Polri, dan instansi terkait, fenomena El Nino tahun ini diperkirakan berlangsung lebih lama dibandingkan tahun 2023.

“Dampaknya ada tiga isu utama, yakni kekeringan, potensi kebakaran termasuk di kawasan perkotaan Jakarta, serta meningkatnya polusi udara,” ujar Marulitua, Jumat (24/4).

Ia menjelaskan, BPBD DKI telah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi. Salah satunya dengan mengoptimalkan penggunaan alat water mist milik Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta perangkat serupa yang tersedia di sejumlah gedung untuk membantu mengurangi tingkat polusi udara.

Dilansir dari laman berita jakarta, BPBD DKI juga tengah menyusun rencana bersama BMKG terkait pelaksanaan teknologi modifikasi cuaca selama musim kemarau, khususnya saat puncak El Nino yang diperkirakan terjadi pada Agustus 2024.

Menurut Marulitua, pendekatan teknologi yang digunakan berbeda dengan penanganan saat musim hujan, karena lebih difokuskan pada upaya mengurangi dampak kekeringan.

“Ini sedang kami susun bersama BMKG untuk melihat kebutuhan implementasinya agar dampak El Nino bisa diminimalisir,” katanya.

Seluruh langkah tersebut nantinya akan dirumuskan dalam Instruksi Gubernur sebagai pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi kering. Kebijakan itu juga mencakup pengaktifan Satgas Air Bersih serta koordinasi dengan PAM Jaya untuk memastikan distribusi air bersih kepada masyarakat tetap terpenuhi.

Sebagai langkah tambahan, BPBD DKI juga menyiapkan mobil tangki air yang dapat dikerahkan kapan saja untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih di lapangan.

Artikel Jakarta Siaga El Nino, Ini 3 Ancaman Serius yang Diwaspadai pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Pelaksanaan OMC dijadwalkan berlangsung selama lima hari, terhitung mulai 16 hingga 20 Januari 2026. Kegiatan ini dilakukan secara terpadu dengan melibatkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta TNI Angkatan Udara (TNI AU).

Seluruh rangkaian operasi dipusatkan di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, dengan dukungan pesawat CASA 212 A-2105 milik TNI AU sebagai wahana utama penyemaian.

Pada hari pertama pelaksanaan, Jumat (16/1), dilakukan dua kali penerbangan atau sortie dengan total bahan semai sebanyak 1.600 kilogram Natrium Klorida (NaCl). Penyemaian difokuskan di kawasan perairan Selat Sunda dengan tujuan mengendalikan pembentukan awan hujan agar curah hujan terkonsentrasi di laut sebelum mencapai wilayah daratan.

Sortie pertama dilaksanakan pada pukul 13.28–14.48 WIB, menggunakan 800 kilogram NaCl pada ketinggian 8.000 hingga 12.000 kaki guna menekan perkembangan awan hujan. Selanjutnya, sortie kedua dilakukan pada pukul 15.40–17.30 WIB di ketinggian sekitar 9.000 kaki, dengan jumlah bahan semai yang sama.

Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta, Isnawa Adji, menjelaskan bahwa pada tahap awal, strategi OMC difokuskan pada wilayah perairan sebagai bentuk mitigasi dini untuk mencegah awan hujan bergerak menuju Jakarta.

“Operasi ini merupakan langkah preventif untuk menekan potensi hujan lebat yang berisiko menimbulkan genangan maupun banjir di DKI Jakarta. Seluruh tindakan didasarkan pada analisis meteorologi serta pemantauan kondisi cuaca terkini,” kata Isnawa dikutip dari laman berita jakarta, Sabtu (17/1).

Ia menambahkan, selama periode 16–20 Januari 2026, BPBD DKI Jakarta bersama BMKG dan TNI AU akan melakukan evaluasi dan koordinasi setiap hari guna menentukan waktu serta lokasi penyemaian yang paling efektif sesuai perkembangan atmosfer.

BPBD DKI Jakarta juga mengimbau masyarakat untuk tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan hujan deras yang disertai petir dan angin kencang, serta berperan aktif menjaga kebersihan saluran air di lingkungan masing-masing.

Artikel Operasi Modifikasi Cuaca Dimulai, Jakarta Siap Hadapi Cuaca Ekstrem pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Tengah menunjukkan, desa-desa tersebut berada di Kecamatan Bintang, Ketol, Silih Nara, Rusip Antara, dan Linge. Total warga terdampak mencapai 10.914 jiwa.

Juru Bicara Posko Penanganan Bencana Banjir dan Longsor Aceh, Murthalamuddin, mengatakan terputusnya akses darat menjadi kendala utama dalam proses pemulihan. Sejumlah ruas jalan tertimbun longsor, sementara beberapa jembatan mengalami kerusakan hingga tidak dapat dilalui.

“Penanganan dilakukan secara bertahap dengan fokus membuka kembali jalur transportasi agar mobilitas masyarakat dan distribusi logistik bisa segera berjalan normal,” ujarnya, Kamis (15/1).

Melansir dari laman infopublik, wilayah dengan desa terisolasi terbanyak berada di Kecamatan Ketol, yakni sembilan desa meliputi Bergang, Karang Ampar, Pantan Reduk, Serempah, Bah, Bintang Pepara, Buge Ara, Kekuyang, dan Burlah. Sebanyak 4.951 jiwa terdampak akibat putusnya jembatan serta longsor yang menutup akses jalan.

Menurut Murthalamuddin, sebagian desa seperti Serempah dan Bah sudah dapat dijangkau kendaraan roda dua, namun kendaraan roda empat masih belum bisa melintas.

Sementara itu, Kecamatan Bintang mencatat satu desa yang masih terisolasi, yakni Serule, dengan 582 jiwa terdampak. Akses menuju desa tersebut tertutup total oleh material longsor.

Di Kecamatan Silih Nara, dua desa—Terang Engon dan Bius Utama Dusun Gantung Langit—belum dapat diakses karena putusnya Jembatan Mulie dan Jembatan Gantung Langit. Kondisi ini berdampak pada 254 jiwa.

Kecamatan Rusip Antara juga masih menyisakan lima desa yang terisolasi dengan jumlah warga terdampak mencapai 2.765 jiwa. Beberapa titik sudah bisa dilewati sepeda motor, namun kendaraan roda empat masih terhambat akibat longsor dan kerusakan infrastruktur.

Adapun di Kecamatan Linge, terdapat tujuh desa yang belum terhubung penuh, yakni Linge, Kute Reje, Delung Sekinel, Jamat, Reje Payung, Penarun, dan Umang. Sebanyak 2.362 jiwa terdampak akibat putusnya Jembatan Kala Ili serta longsor di sejumlah ruas jalan. Saat ini, akses roda dua baru menjangkau Penarun dan Umang.

Pemerintah daerah bersama instansi terkait terus mengintensifkan langkah tanggap darurat, mulai dari pembukaan jalur sementara, pembersihan material longsor, hingga perbaikan jembatan guna memulihkan konektivitas antarwilayah.

“Fokus utama kami adalah memastikan akses kembali terbuka agar aktivitas masyarakat, layanan dasar, dan penyaluran bantuan dapat berjalan normal, terutama di desa-desa yang masih terisolasi,” tutup Murthalamuddin.

Artikel Pemerintah Kejar Pemulihan, 24 Desa Aceh Tengah Masih Terisolasi Pascabencana pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Dalam keterangan resmi yang dirilis Rabu (14/1), BMKG menyampaikan bahwa kondisi hujan pada periode ini bervariasi, mulai dari lebih kering hingga lebih basah dibandingkan rata-rata klimatologis, dengan pola sebaran yang tidak seragam antarwilayah.

Wilayah yang diprediksi mengalami sifat hujan di bawah normal mencakup sebagian besar Pulau Jawa, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Selain itu, kondisi serupa juga terjadi di sebagian kecil wilayah Sumatra, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua Barat, dan Papua. Situasi ini menandakan potensi curah hujan yang relatif lebih rendah dibandingkan kondisi normal.

Sebaliknya, sifat hujan di atas normal atau lebih basah dari biasanya diprakirakan melanda sebagian besar wilayah Sumatra, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, dan Papua. Kondisi tersebut meningkatkan risiko terjadinya banjir dan genangan, terutama di daerah rawan bencana.

BMKG menjelaskan bahwa pola hujan pada dasarian ini dipengaruhi oleh beberapa faktor dinamika atmosfer, di antaranya masih dominannya angin baratan yang membawa massa udara lembap dari Samudra Hindia. Selain itu, keberadaan belokan angin di wilayah Sumatra bagian utara serta pusat tekanan rendah di kawasan barat Sumatra dan utara Maluku turut mendukung pembentukan awan hujan dengan intensitas tinggi.

Berdasarkan prakiraan intensitas, curah hujan kategori menengah, yakni berkisar antara 50 hingga 150 milimeter per dasarian, berpotensi terjadi di sebagian wilayah Sumatra, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua Barat, dan Papua. Sementara itu, hujan dengan intensitas tinggi hingga sangat tinggi, di atas 150 milimeter per dasarian, diprakirakan melanda sebagian besar wilayah Banten, sejumlah daerah di Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, serta Sulawesi Selatan.

Seiring dengan kondisi tersebut, BMKG mengeluarkan peringatan dini hujan lebat. Status awas diberlakukan untuk beberapa kabupaten dan kota di wilayah Banten, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan. Adapun wilayah lain di Pulau Jawa, Sumatra, serta sebagian kawasan Indonesia timur berada dalam kategori siaga dan waspada.

BMKG mengimbau pemerintah daerah dan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi banjir dan tanah longsor, terutama di wilayah dengan curah hujan tinggi. Sektor pertanian juga diharapkan dapat mengantisipasi dampak kelebihan air di daerah basah serta potensi kekurangan hujan di wilayah yang mengalami kondisi lebih kering. Selain itu, masyarakat diminta mewaspadai kemungkinan terganggunya aktivitas transportasi darat, laut, maupun udara akibat hujan lebat dan angin kencang.

Artikel Waspada, BMKG Prediksi Hujan Lebat Landa Jawa hingga Sulawesi Selatan pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Berdasarkan hasil analisis citra satelit, teridentifikasi 110 titik pembukaan lahan di kawasan DAS Garoga. Aktivitas tersebut diduga menyebabkan luapan air sungai yang berujung pada bencana besar, dengan 47 orang meninggal dunia dan 22 orang dinyatakan hilang.

Menanggapi kerusakan lingkungan di kawasan hulu DAS, Pakar Konservasi Tanah dan Air Universitas Gadjah Mada (UGM), Ambar Kusumandari menjelaskan bahwa dampak pembukaan lahan di wilayah hulu tidak hanya dirasakan di lokasi tersebut, tetapi juga menjalar hingga kawasan tengah dan hilir sungai.

“Risiko paling nyata dari kerusakan daerah hulu adalah meningkatnya potensi bencana hidrometeorologi, seperti banjir bandang yang terjadi di sejumlah wilayah di Sumatra. Aliran sungai yang mampu menyeret balok-balok kayu berukuran besar menjadi indikasi rusaknya kawasan hulu yang seharusnya berfungsi sebagai wilayah konservasi dan perlindungan ekosistem,” ujar Ambar dikutip dari laman ugm, Selasa (6/1).

Ia menambahkan, bencana yang terjadi di wilayah hilir sejatinya merupakan cerminan dari kondisi pengelolaan kawasan hulu. Hilangnya tutupan hutan menyebabkan fungsi alamiah hutan sebagai penahan air hujan melalui tajuk pohon tidak lagi berjalan optimal.

“Ketika kemampuan resapan di hulu menurun, air hujan langsung mengalir ke permukaan dalam volume besar. Sungai di wilayah hilir akhirnya tidak mampu menampung debit air tersebut, sehingga banjir bandang tidak terhindarkan,” jelasnya.

Menurut Ambar, lahan negara di kawasan hulu yang telah mengalami deforestasi perlu segera direhabilitasi melalui penanaman kembali vegetasi hutan, yang dilengkapi dengan pendekatan mekanik sebagai fondasi pemulihan ekosistem. Sementara itu, pada lahan milik masyarakat dapat diterapkan sistem agroforestri, yakni mengombinasikan tanaman kehutanan dengan tanaman pangan atau tanaman obat.

“Lahan milik pemerintah seharusnya diarahkan sebagai kawasan hutan lindung. Adapun lahan milik masyarakat dapat dikelola menyerupai hutan, namun tetap memberikan nilai ekonomi,” tuturnya.

Lebih lanjut, Ambar menilai perlu adanya moratorium terhadap seluruh aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan, seperti pertambangan dan perkebunan skala besar. Selain itu, penataan ulang tata ruang wilayah harus dilakukan dengan berlandaskan konsep pengelolaan DAS, serta diperkuat dengan sistem peringatan dini yang mengacu pada prediksi BMKG dan peta potensi bencana.

“Kita perlu memahami kondisi alam secara utuh dan menyesuaikan aktivitas manusia agar lebih adaptif terhadap daya dukung lingkungan,” pungkasnya.

Artikel Pakar UGM Sebut: Pembukaan Lahan di Hulu DAS Picu Banjir Bandang Sumatra pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Ketua Tim Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi 2025 Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Aceh, Khairul Azhar, menyampaikan bahwa berdasarkan pendataan terbaru, sebanyak 437 dari total 500 madrasah terdampak dinyatakan siap melaksanakan proses belajar mengajar (PBM) secara langsung.

“Sebagian besar madrasah sudah siap kembali membuka pembelajaran tatap muka. Ini menunjukkan komitmen dan semangat para guru, tenaga kependidikan, serta dukungan masyarakat dalam memulihkan layanan pendidikan,” ujar Khairul, Sabtu (3/12).

Meski demikian, masih terdapat 63 madrasah yang belum dapat memulai PBM. Madrasah tersebut tersebar di sejumlah daerah, di antaranya Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Utara, Pidie Jaya, Bireuen, dan Bener Meriah.

Khairul menjelaskan, Aceh Utara dan Aceh Tamiang menjadi wilayah dengan jumlah madrasah belum siap terbanyak. Dari total 63 madrasah, 19 berada di Aceh Utara, 17 di Aceh Tamiang, 14 di Aceh Tengah, 7 di Pidie Jaya, 4 di Bireuen, dan 2 di Bener Meriah.

Kendala utama yang dihadapi antara lain proses pembersihan lumpur yang belum tuntas, ruang kelas yang masih tertimbun material banjir, akses jalan menuju madrasah yang terputus, serta beberapa madrasah yang masih difungsikan sebagai lokasi pengungsian. Di sejumlah wilayah, kondisi siaga bencana juga masih diberlakukan, seperti di Kabupaten Bener Meriah.

Selain itu, terdapat 10 satuan pendidikan yang mengalami kerusakan berat hingga roboh atau hanyut akibat banjir. Meski demikian, lembaga-lembaga tersebut tetap menyiapkan PBM dengan memanfaatkan lokasi sementara, seperti masjid, meunasah, lapangan desa, atau area madrasah yang masih memungkinkan digunakan.

Khairul menambahkan, Kemenag terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, pihak sekolah, serta relawan untuk mempercepat pemulihan sarana dan prasarana pendidikan. Langkah ini dilakukan agar seluruh peserta didik dapat kembali belajar dalam kondisi aman dan layak.

“Kami terus melakukan pendampingan agar madrasah yang belum siap dapat segera menyusul. Prinsipnya, pembelajaran tatap muka hanya akan dimulai jika situasi benar-benar aman bagi siswa dan tenaga pendidik,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenag Aceh, Azhari, menegaskan komitmen pihaknya untuk memastikan layanan pendidikan madrasah tetap berjalan meski dihadapkan pada dampak bencana.

“Pemulihan pendidikan merupakan kebutuhan mendesak, namun keselamatan tetap menjadi prioritas. Karena itu, percepatan perbaikan sarana prasarana harus dibarengi dengan kesiapsiagaan terhadap potensi bencana,” ujarnya.

Azhari juga menyampaikan apresiasi kepada berbagai pihak, mulai dari relawan, pemerintah daerah, hingga masyarakat, yang telah bergotong royong membantu pemulihan madrasah terdampak.

Artikel Ratusan Madrasah di Aceh Siap Tatap Muka, Sisanya Masih Terkendala pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Pelepasan relawan ASN dilakukan secara resmi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Aceh, M. Nasir, pada Minggu (28/12), melalui apel penugasan di lingkungan Pemerintah Aceh sebelum diberangkatkan ke lokasi masing-masing.

Dalam arahannya, M. Nasir menyampaikan bahwa Aceh masih berada pada tahap awal pemulihan darurat sejak bencana hidrometeorologi terjadi pada akhir November lalu. Ia menekankan bahwa dampak bencana tidak hanya merusak permukiman warga, tetapi juga menghambat layanan dasar serta aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.

“Dalam situasi seperti ini, peran ASN sangat dibutuhkan. ASN diharapkan hadir langsung di lapangan dan bekerja bersama pemerintah daerah, unsur penanggulangan bencana, serta masyarakat terdampak,” ujar M. Nasir dikutip dari laman infopublik.

Ia menjelaskan, relawan ASN akan diterjunkan ke lima daerah dengan tingkat kerusakan paling parah, yakni Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Bireuen, dan Pidie Jaya. Aceh Tamiang mendapat jumlah relawan terbanyak mengingat luas wilayah serta tingkat dampak banjir yang cukup berat.

Penugasan relawan dijadwalkan berlangsung selama dua hari, pada 29–30 Desember, dengan fokus utama pada pembersihan lingkungan permukiman, fasilitas umum, dan rumah ibadah yang terdampak banjir maupun longsor. Seluruh relawan direncanakan kembali setelah menyelesaikan tugas pada malam terakhir penugasan.

Menurut M. Nasir, keterlibatan ASN tidak hanya bertujuan membantu pekerjaan fisik, tetapi juga menjadi wujud empati dan kehadiran pemerintah di tengah masyarakat. ASN diharapkan dapat memastikan pelayanan pemerintahan tetap berjalan sekaligus membangun kepercayaan publik.

Ia menegaskan agar seluruh relawan menjaga etika dan disiplin selama bertugas, memperkuat koordinasi dengan posko komando, menghormati kearifan lokal, serta mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja.

Lebih lanjut, M. Nasir menyebutkan bahwa pelepasan relawan ini merupakan tahap awal. Penugasan serupa akan dilanjutkan ke daerah lain seperti Aceh Tengah, Bener Meriah, Gayo Lues, dan wilayah terdampak lainnya, menyesuaikan perkembangan kondisi di lapangan.

Program gotong royong ASN ini dirancang untuk menumbuhkan solidaritas dan empati sosial, dengan mendorong ASN tidak hanya melihat dampak bencana, tetapi juga terlibat langsung dalam proses pemulihan.

Artikel Pascabencana Aceh, 3.000 ASN Dikerahkan ke Lima Daerah Terdampak pertama kali tampil pada Katafoto.id.

“Surat edaran yang ditandatangani Sekda Aceh, M. Nasir, telah dikirimkan kepada seluruh Kepala SKPA,” ujar Juru Bicara Posko Komando Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh, Murthalamuddin, dalam keterangan pers di Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Kamis (4/12).

Ia menjelaskan, Surat Sekda Aceh Nomor 300.2/18717 menegaskan perlunya penyesuaian alokasi anggaran untuk mempercepat penanganan banjir hidrometeorologi yang terjadi di sejumlah daerah. Langkah ini dilakukan demi menjamin tersedianya dana yang memadai untuk kegiatan tanggap darurat, penanganan korban, perbaikan infrastruktur penting, serta kebutuhan logistik di lapangan.

Murthalamuddin menambahkan, surat tersebut mewajibkan seluruh SKPA melakukan rasionalisasi dan pemangkasan belanja terhadap kegiatan yang tidak menjadi prioritas, tidak mendesak, dan tidak berdampak langsung pada layanan publik.

Adapun pemotongan diarahkan berasal dari belanja operasional dan belanja nonprioritas masing-masing SKPA. Rincian hasil rasionalisasi wajib disampaikan ke Badan Pengelolaan Keuangan Aceh selambat-lambatnya 5 Desember 2025 untuk penyesuaian pada dokumen anggaran.

Lebih jauh, ia menyebutkan bahwa seluruh hasil pemangkasan anggaran akan dialokasikan untuk memperkuat Belanja Tidak Terduga (BTT) serta kegiatan penanganan darurat sesuai ketentuan yang berlaku.

Surat edaran itu juga menegaskan bahwa rasionalisasi harus dilakukan secara tepat dan tidak menghambat program strategis, sehingga kinerja SKPA tetap berjalan optimal.

“Kebijakan ini merupakan langkah mendesak dan bersifat sementara untuk memastikan penanganan bencana berlangsung cepat, tepat, dan terkoordinasi,” kata Murthalamuddin.

Artikel Pemprov Aceh Potong Anggaran untuk Atasi Bencana Hidrometeorologi pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Wali Kota Padang, Fadly Amran, mengatakan bahwa bencana tersebut tidak hanya merusak berbagai fasilitas umum, tetapi juga mengancam keselamatan warga.
“Kerusakannya cukup besar, mulai dari infrastruktur fisik hingga korban jiwa dan dampak lain yang ditimbulkan,” ujarnya.

Kerusakan terbesar terjadi pada Jembatan Gunung Nago, yang menghubungkan Kecamatan Pauh dan Lubuk Kilangan, dengan estimasi kerugian mencapai Rp45 miliar. Sementara Jembatan Kalawi Limau Manis juga terputus, menimbulkan kerugian sekitar Rp35 miliar.

Kepala Pelaksana BPBD Padang, Hendri Zulviton, mengungkapkan bahwa total enam jembatan terdampak bencana: empat di antaranya putus total dan dua lainnya mengalami kerusakan berat. “Nilai kerugian akibat seluruh kerusakan jembatan ini dipatok sekitar Rp127 miliar,” jelasnya.

Selain jembatan, bencana juga merusak bendungan, intake air, tebing, serta berbagai ruas jalan. Di kawasan Batu Busuk, jalan utama dilaporkan putus total hingga membuat warga terisolasi.

Sektor air bersih pun ikut lumpuh. Fasilitas PDAM mengalami kerusakan serius: 10 intake rusak berat, pipa distribusi terputus, dan pompa air baku terendam banjir.

Dampaknya, warga di sejumlah wilayah seperti Koto Tangah, Lubuk Begalung, Kuranji, dan beberapa kawasan lain belum mendapatkan suplai air bersih. Kondisi paling parah terjadi di Air Dingin, Koto Tangah, termasuk bagi para pengungsi yang kini menempati lokasi penampungan.

BPBD masih terus melakukan pendataan lanjutan terkait kerusakan dan kebutuhan warga. Saat ini, bantuan mendesak yang diperlukan mencakup makanan siap saji, air bersih, serta kebutuhan dasar lainnya.

Selain itu, warga sangat membutuhkan susu formula, makanan bayi, tenda, obat-obatan, vitamin, minuman kemasan, selimut, dan dukungan tenaga kesehatan.

Pemerintah daerah bersama tim gabungan kini fokus pada penanganan darurat, memastikan bantuan cepat disalurkan dan akses infrastruktur utama segera dipulihkan.

Artikel Padang Lumpuh, Kerugian Infrastruktur Tembus Rp202 Miliar pertama kali tampil pada Katafoto.id.