Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Denny Prakoso, menjelaskan bahwa pergerakan cadangan devisa pada Mei dipengaruhi sejumlah faktor, antara lain penerbitan obligasi global (global bond) pemerintah serta penerimaan pajak dan jasa. Di sisi lain, terdapat kebutuhan pembayaran utang luar negeri pemerintah dan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah yang dijalankan BI.

Menurut Ramdan, langkah stabilisasi nilai tukar dilakukan sebagai respons terhadap tingginya ketidakpastian di pasar keuangan global serta meningkatnya permintaan valuta asing dari dalam negeri yang bersifat musiman.

“Secara keseluruhan, posisi cadangan devisa pada akhir Mei 2026 tetap kuat, setara dengan pembiayaan 5,6 bulan impor atau 5,5 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor,” ujar dia dikutip dari laman BI, Senin (8/6/2026).

Bank Indonesia menilai besarnya cadangan devisa saat ini masih memadai untuk menopang ketahanan sektor eksternal sekaligus menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan nasional.

“Ke depan, Bank Indonesia meyakini ketahanan sektor eksternal tetap baik didukung oleh posisi cadangan devisa yang memadai serta aliran masuk modal asing sejalan dengan persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian nasional dan imbal hasil investasi yang tetap menarik,” kata dia.

Ramdan menambahkan, BI akan terus memperkuat koordinasi dan sinergi dengan pemerintah guna menjaga ketahanan eksternal serta mendukung stabilitas ekonomi yang berkelanjutan.

Sebelumnya, posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir April 2026 juga tercatat mengalami penurunan menjadi US$146,2 miliar dari US$148,2 miliar pada akhir Maret 2026.

Penurunan pada periode tersebut dipengaruhi oleh penerimaan pajak dan jasa serta penerbitan global bond pemerintah yang berlangsung di tengah kewajiban pembayaran utang luar negeri dan upaya stabilisasi nilai tukar rupiah.

“Kebijakan stabilisasi tersebut sebagai respons Bank Indonesia terhadap ketidakpastian pasar keuangan global yang meningkat,” ujar Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso di Jakarta, Jumat (8/5/2026).

Pada akhir April 2026, posisi cadangan devisa Indonesia setara dengan pembiayaan 5,8 bulan impor atau 5,6 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Angka tersebut juga masih jauh di atas standar kecukupan internasional yang berada di kisaran tiga bulan impor.

“Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan,” tambah dia.

BI optimistis kondisi sektor eksternal Indonesia tetap terjaga seiring ketersediaan cadangan devisa yang memadai dan berlanjutnya arus masuk modal asing. Optimisme tersebut didukung oleh pandangan positif investor terhadap prospek ekonomi nasional serta tingkat imbal hasil investasi yang dinilai masih kompetitif.

Bank Indonesia juga menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Artikel Bank Indonesia: Cadangan Devisa Tetap Kuat di Tengah Gejolak Global pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Pemusnahan uang Rupiah palsu yang digelar di kantor BI, Jakarta, Selasa (13/5) dihadiri Deputi Gubernur BI, Ricky P. Gozali, bersama jajaran pimpinan Badan Reserse Kriminal Polri dan unsur Botasupal yang terdiri dari Badan Intelijen Negara, Kepolisian, Kejaksaan Agung, serta Kementerian Keuangan. 

“Uang Rupiah palsu yang dimusnahkan tersebut berjumlah 466.535 lembar, yang berasal dari laporan masyarakat, perbankan, Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah (PJPUR), dan hasil pengolahan setoran bank kepada Bank Indonesia secara nasional selama periode 2017 hingga November 2025,” ujar Ricky.

Ia menjelaskan, BI melakukan klarifikasi terhadap uang Rupiah yang diragukan keasliannya melalui pemeriksaan tenaga ahli maupun uji laboratorium. Berdasarkan hasil penelitian BI, kualitas uang palsu yang beredar selama ini relatif rendah sehingga masyarakat dinilai dapat mengenalinya dengan mudah melalui metode 3D, yakni dilihat, diraba, dan diterawang.

Pemusnahan uang palsu dilakukan menggunakan mesin racik menjadi potongan kertas berukuran sangat kecil sehingga tidak lagi menyerupai uang asli. Proses pemusnahan juga dilaksanakan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, Kepala Bareskrim Polri yang diwakili Wakabareskrim, Nunung Syaifuddin, menegaskan peredaran uang palsu berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi sekaligus menurunkan kepercayaan publik terhadap mata uang Rupiah.

“Oleh karena itu, sinergi antara Kepolisian, BI, Botasupal serta seluruh unsur terkait sangat penting dalam upaya pencegahan dan penanganannya,” kata Nunung.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk lebih teliti saat menerima uang tunai. Jika menemukan uang yang dicurigai palsu, masyarakat diminta segera melapor kepada pihak kepolisian atau meminta klarifikasi langsung kepada BI.

Pimpinan Botasupal yang diwakili Sekretaris Umum Botasupal, Mulyono, menyampaikan berbagai strategi terus dilakukan guna menekan peredaran uang palsu dan melindungi masyarakat dari tindak kejahatan tersebut.

“Berbagai strategi dan upaya dilakukan oleh Botasupal untuk menekan peredaran uang Rupiah dan menjaga masyarakat dari kejahatan uang palsu. Upaya pemberantasan Rupiah palsu dilakukan secara aktif melalui rangkaian strategi komprehensif yang terkoordinasi, terintegrasi dan disinkronisasikan serta dijalankan oleh setiap unsur Botasupal sesuai peran dan kewenangannya masing-masing,” ujar Mulyono.

Ia menambahkan, implementasi tugas dan kewenangan Botasupal diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2012 tentang Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu.

Berdasarkan data BI, tren temuan uang palsu terus mengalami penurunan. Pada 2023, jumlah uang palsu tercatat sebesar 5 ppm (piece per million) atau lima lembar dalam setiap satu juta uang beredar. Angka tersebut turun menjadi 4 ppm pada periode 2024 hingga 2025 dan diperkirakan terus menurun.

Penurunan itu dinilai sejalan dengan peningkatan kualitas uang Rupiah, baik dari sisi bahan baku, teknologi cetak, maupun unsur pengaman yang semakin modern sehingga lebih mudah dikenali masyarakat dan semakin sulit dipalsukan.

Artikel Ratusan Ribu Uang Rupiah Palsu Dimusnahkan, Nilainya Bikin Kaget pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, mengatakan pelemahan tersebut terutama dipicu penurunan penjualan rumah tipe kecil.

“Penurunan pertumbuhan penjualan rumah tersebut dipengaruhi oleh pertumbuhan penjualan rumah tipe kecil yang terkontraksi sebesar 45,59 persen (yoy), dari sebelumnya tumbuh tinggi sebesar 17,32 persen (yoy),” kata Ramdan Denny dikutip dari laman BI, Sabtu (9/5/2026).

Di tengah penurunan tersebut, penjualan rumah tipe menengah justru menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 8,28 persen secara tahunan, membaik dibandingkan triwulan sebelumnya yang masih terkontraksi 4,84 persen.

Sementara itu, penjualan rumah tipe besar masih mengalami kontraksi sebesar 8,03 persen (yoy), meski lebih baik dibandingkan penurunan pada triwulan IV 2025 yang mencapai 10,95 persen.

Secara triwulanan (quarter to quarter/qtq), penjualan rumah pada triwulan I 2026 juga mengalami kontraksi sebesar 7,69 persen setelah sebelumnya tumbuh 2,01 persen pada triwulan IV 2025.

“Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penjualan rumah tipe besar yang terkontraksi sebesar 20,38 persen (qtq), dari sebelumnya tumbuh tinggi sebesar 31,97 persen (qtq),” ujarnya.

Selain rumah tipe besar, penjualan rumah tipe menengah turut mengalami kontraksi sebesar 10,72 persen (qtq) setelah sebelumnya tumbuh 8,59 persen.

Adapun penjualan rumah tipe kecil tercatat mengalami kontraksi lebih dalam menjadi 14,68 persen (qtq), dibandingkan kontraksi 7,43 persen pada triwulan sebelumnya.

Tantangan Sektor Properti

Ramdan Denny menjelaskan sektor properti residensial primer masih menghadapi sejumlah tantangan yang memengaruhi pengembangan dan penjualan.

Berdasarkan hasil survei BI, kendala utama yang dihadapi pengembang meliputi kenaikan harga bahan bangunan sebesar 20,97 persen, persoalan perizinan dan birokrasi sebesar 18,15 persen, serta suku bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sebesar 16,47 persen.

Selain itu, tingginya proporsi uang muka dalam pengajuan KPR turut menjadi tantangan dengan persentase 12,16 persen, disusul faktor perpajakan sebesar 11,28 persen.

Meski demikian, suku bunga KPR pada triwulan I 2026 tercatat relatif stabil di level 7,42 persen dibandingkan triwulan sebelumnya.

Pembiayaan Properti Masih Didominasi Dana Internal

Pada sisi pembiayaan, mayoritas pengembang masih mengandalkan dana internal perusahaan untuk pembangunan properti residensial dengan porsi mencapai 80,66 persen dari total kebutuhan pembiayaan.

Sumber pembiayaan lainnya berasal dari pinjaman perbankan sebesar 13,74 persen dan pembayaran konsumen sebesar 5,60 persen.

Sementara dari sisi konsumen, mayoritas pembelian rumah primer masih dilakukan melalui fasilitas KPR dengan pangsa mencapai 69,87 persen dari total skema pembelian rumah.

“Sementara itu, pembelian rumah primer melalui pembayaran tunai bertahap dan tunai masing-masing memiliki pangsa sebesar 19,61 persen dan 10,53 persen,” kata Ramdan.

BI juga mencatat total nilai KPR pada triwulan I 2026 tumbuh sebesar 4,79 persen secara tahunan, melambat dibandingkan pertumbuhan 7,05 persen pada triwulan sebelumnya. Secara triwulanan, pertumbuhan nilai KPR juga melambat menjadi 0,37 persen dibandingkan 1,72 persen pada triwulan IV 2025.

Artikel Penjualan Properti Residensial Anjlok 25 Persen, BI Ungkap Penyebab Utamanya pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Iwan Setiawan, menyampaikan bahwa prospek pertumbuhan tersebut ditopang oleh tingkat inflasi yang tetap terkendali pada kisaran 2,5 persen dengan toleransi plus minus satu persen.

Ia menjelaskan, kinerja ekonomi Jakarta pada triwulan IV 2025 tercatat tumbuh sebesar 5,71 persen, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang berada di angka 4,9 persen. Peningkatan ini terjadi seiring membaiknya kondisi pascakerusuhan yang sempat terjadi pada akhir Agustus lalu.

“Pemulihan ekonomi Jakarta pada triwulan IV 2025 berlangsung relatif cepat berkat kepemimpinan Gubernur Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno yang dinilai kuat dan responsif dalam memulihkan kepercayaan publik. Kami mengapresiasi berbagai langkah dan pendekatan yang dilakukan jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta,” ujarnya.

Memasuki triwulan pertama 2026, lanjut Iwan, aktivitas ekonomi Jakarta diperkirakan kembali meningkat seiring momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), seperti Imlek, Nyepi, Ramadan, hingga Idulfitri.

“Pada triwulan pertama 2026, perekonomian Jakarta diprakirakan tetap solid, terutama didorong oleh peningkatan konsumsi rumah tangga sejalan dengan tingginya aktivitas masyarakat,” pungkasnya.

Artikel Inflasi Terkendali, BI Optimistis Ekonomi Jakarta Tumbuh Stabil 2026 pertama kali tampil pada Katafoto.id.

“Kami terus memperluas penggunaan QRIS, termasuk kerja sama antarnegara. Setelah Jepang, kami sedang menjajaki implementasi dengan Tiongkok, Korea Selatan, Arab Saudi, dan India,” ujar Perry dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI, Rabu (12/11).

Sebelum diterapkan di Jepang, layanan QRIS lintas negara sudah lebih dulu diimplementasikan di Malaysia, Thailand, dan Singapura. Melalui layanan ini, masyarakat Indonesia yang bepergian ke negara-negara tersebut dapat bertransaksi secara non-tunai hanya dengan memindai kode QR menggunakan ponsel.

Perry menjelaskan, ekspansi QRIS antarnegara juga menjadi bagian dari dukungan BI terhadap program Astacita, yang mendorong digitalisasi sistem pembayaran, termasuk transaksi keuangan di tingkat pemerintah daerah.

Kinerja sistem pembayaran berbasis QRIS juga menunjukkan hasil menggembirakan. Hingga September 2025, jumlah pengguna QRIS mencapai 58,02 juta, melampaui target 50 juta pengguna. Sementara itu, jumlah merchant tercatat 41,3 juta, lebih tinggi dari target 40 juta, dan volume transaksi telah mencapai 10,31 miliar, jauh di atas target 5,5 miliar transaksi.

“Seluruh instrumen kebijakan kami arahkan secara maksimal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, sambil tetap menjaga stabilitas makroekonomi. Upaya ini kami lakukan melalui kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran yang terintegrasi, serta koordinasi erat dengan pemerintah,” tutup Perry.

Artikel Setelah Jepang BI Siapkan QRIS Bisa Dipakai di 5 Negara pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Deputi Kepala Perwakilan BI DKI Jakarta, Iwan Setiawan, menegaskan bahwa perekonomian Jakarta merupakan barometer nasional. Apa pun kebijakan yang dilakukan di DKI, menurutnya, akan berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan.

“Posisi Jakarta sangat strategis. Program quick wins yang dijalankan sejauh ini sangat baik dan berdampak positif,” ujarnya usai menghadiri kegiatan Rilis APBD 2025 DKI Jakarta di Balai Kota, Rabu (27/8).

Pertumbuhan Ekonomi di Atas Nasional

Iwan menambahkan, beragam program pemerintah daerah terbukti memberikan dampak langsung pada perekonomian. Hal ini tercermin dari capaian pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta yang mencapai 5,18 persen pada kuartal II 2025, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di angka 5,12 persen.

Menurutnya, capaian tersebut merupakan keberhasilan yang perlu diapresiasi. Pasalnya, Jakarta menyumbang kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional.

“Pertumbuhan ekonomi DKI memberi kontribusi sebesar 16,61 persen terhadap nasional. Ini sebuah kesuksesan yang patut kita syukuri dan terus dukung,” tandasnya dikutip dari laman berita jakarta. 

Realisasi APBD dan Program Quick Wins

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memaparkan bahwa realisasi belanja APBD 2025 telah mencapai 37 persen atau sekitar Rp30,95 triliun dari total anggaran Rp91,34 triliun. Sementara itu, realisasi pendapatan daerah tercatat Rp43,65 triliun atau sekitar 56 persen, lebih tinggi 10–15 persen dibandingkan capaian rata-rata nasional pada semester pertama.

Selain itu, ia juga menjelaskan beberapa program quick wins yang sudah dijalankan, antara lain:

• Penambahan jumlah penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).
  
• Program penebusan ijazah bagi siswa yang tertahan karena biaya.
  
• Fasilitas gratis naik transportasi umum untuk 15 kategori masyarakat, termasuk Transjabodetabek.
  
• Kenaikan tunjangan bagi kader dasawisma serta pengurus RT/RW.
  

Pramono meyakini, program-program ini menjadi bantalan sosial perekonomian yang dapat mendorong peningkatan kesejahteraan warga sekaligus menjadi solusi atas masalah kesenjangan sosial yang masih menjadi tantangan utama di Jakarta.

Artikel BI: Program Quick Wins Sukses Dongkrak Ekonomi DKI Jakarta pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Langkah penegakan hukum ini sejalan dengan Asta Cita Presiden RI, yang menekankan komitmen pemberantasan korupsi, supremasi hukum, dan penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih.

Dikutip dalam keterangan tertulis KPK, Selasa (12/8), konstruksi perkara bermula saat HG dan ST bersama sejumlah anggota Komisi XI DPR membentuk Panitia Kerja (Panja) yang berwenang menyetujui rencana anggaran mitra kerja. Dalam rapat Panja dengan BI dan OJK, disepakati kuota bansos BI sekitar 10 kegiatan per tahun, sementara OJK 18–24 kegiatan per tahun.

Penerima bantuan diarahkan ke yayasan milik anggota Komisi XI, dengan pengaturan teknis mulai dari pengajuan proposal, pencairan dana, hingga laporan pertanggungjawaban. HG dan ST disebut menugaskan tenaga ahli serta staf untuk mengajukan proposal menggunakan yayasan binaan masing-masing.

Pada periode 2021–2023, HG menerima total Rp15,86 miliar dari BI, OJK, dan mitra lainnya. Dana tersebut dialihkan ke rekening pribadi atau staf, lalu digunakan untuk membeli aset dan memenuhi kebutuhan pribadi. Sementara ST menerima Rp12,52 miliar yang juga digunakan untuk pembelian aset, bahkan diduga merekayasa transaksi dengan bank daerah agar tidak terdeteksi pada rekening koran. ST juga mengakui adanya aliran dana ke pihak lain.

Kedua tersangka dijerat Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Mereka juga disangkakan melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Artikel KPK Tetapkan Dua Anggota DPR Tersangka Korupsi Dana Bansos BI dan OJK pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa tekanan eksternal terutama bersumber dari dinamika negosiasi tarif resiprokal antara Amerika Serikat dan Tiongkok, serta meningkatnya tensi geopolitik dan konflik militer di sejumlah kawasan. Kondisi tersebut terus diantisipasi secara serius oleh KSSK.

“KSSK terus memperkuat koordinasi lintas lembaga, baik dari sisi kebijakan fiskal di Kementerian Keuangan, kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran oleh Bank Indonesia, serta pengawasan sektor keuangan oleh OJK, dan perlindungan simpanan oleh LPS. Sinergi ini menjadi kunci untuk menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi,” tegasnya dikutip dalam keterangan tertulis.

Lebih lanjut, Sri Mulyani memaparkan sejumlah perkembangan global yang memengaruhi pasar dan ekonomi domestik. Pada April 2025, AS mengumumkan tarif dagang resiprokal yang disusul oleh langkah retaliasi dari Tiongkok. Ketegangan ini menambah ketidakpastian di pasar global. Sementara itu, meningkatnya konflik geopolitik di Timur Tengah pada Juni 2025 turut menekan proyeksi pertumbuhan ekonomi global, termasuk di Amerika Serikat, Eropa, dan Jepang yang mulai menunjukkan perlambatan.

Ekonomi Tiongkok sendiri tercatat tumbuh 5,2% pada Triwulan II-2025, lebih rendah dari capaian triwulan sebelumnya sebesar 5,4% (yoy), akibat penurunan ekspor ke AS. Sebaliknya, India menunjukkan kinerja ekonomi yang lebih baik berkat dukungan investasi domestik. Namun, sebagian besar negara berkembang lainnya ikut mengalami perlambatan akibat turunnya permintaan ekspor dan lesunya perdagangan global.

Di sektor keuangan global, Sri Mulyani mencatat adanya pergeseran aliran modal dari AS ke aset-aset yang dianggap lebih aman, seperti instrumen keuangan di Eropa dan Jepang serta komoditas emas. Pergeseran ini juga berdampak pada melemahnya nilai tukar dolar AS terhadap mata uang utama lainnya, sementara sebagian dana masuk ke pasar negara berkembang.

Bank Dunia dalam laporan Juni 2025 memperkirakan pertumbuhan ekonomi global tahun ini akan berada di angka 2,9% (berdasarkan PPP weights), turun dari proyeksi sebelumnya sebesar 3,2%. Sementara itu, Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) juga menurunkan proyeksi pertumbuhan global 2025 dari 3,1% menjadi 2,9%.

“Situasi ini menjadi latar belakang yang terus kami amati dengan cermat. Meski demikian, KSSK tetap optimis bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan II tetap solid, ditopang oleh konsumsi dan daya beli masyarakat yang positif serta aktivitas usaha yang tangguh. APBN juga memainkan peran penting sebagai instrumen countercyclical dan alat untuk meningkatkan efektivitas distribusi ekonomi,” pungkas Sri Mulyani.

Artikel Sri Mulyani: SSK Indonesia Tetap Terjaga di Tengah Ketidakpastian Global pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, mengungkapkan bahwa dana asing yang masuk ke pasar SBN mencapai Rp 2,02 triliun, sedangkan ke pasar saham sebesar Rp 110 miliar. Namun demikian, terdapat arus keluar melalui instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) sebesar Rp 630 miliar.

“Berdasarkan transaksi tanggal 26–27 Mei 2025, investor asing mencatatkan pembelian bersih (net buy) sebesar Rp 1,5 triliun. Ini terdiri dari Rp 2,02 triliun di SBN, Rp 110 miliar di saham, serta penjualan bersih (net sell) Rp 630 miliar di SRBI,” ujar Ramdan dalam siaran pers yang dirilis Kamis (29/5/2025).

Secara akumulatif sejak awal tahun hingga 27 Mei 2025, investor nonresiden membukukan pembelian bersih sebesar Rp 47,1 triliun di pasar SBN. Namun, terjadi penjualan bersih sebesar Rp 45,34 triliun di pasar saham dan Rp 7,22 triliun di SRBI.

Di tengah pergerakan pasar tersebut, imbal hasil (yield) SBN tenor 10 tahun tetap stabil di level 6,81%. Sementara itu, yield US Treasury Note untuk tenor yang sama tercatat turun menjadi 4,444% pada 27 Mei 2025.

BI juga mencatat penurunan pada credit default swap (CDS) Indonesia untuk tenor 5 tahun, yang turun ke level 79,33 basis poin pada 27 Mei 2025, dari sebelumnya 82,56 basis poin pada 23 Mei 2025.

Adapun nilai tukar rupiah, berdasarkan referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR), tercatat sebesar Rp 16.300 per dolar AS pada Rabu (28/5/2025).

“Bank Indonesia terus memperkuat sinergi dengan pemerintah dan otoritas lainnya serta mengoptimalkan bauran kebijakan guna menjaga ketahanan sektor eksternal perekonomian nasional,” tegas Ramdan.

Artikel Modal Asing Serbu Pasar Keuangan Indonesia, Ini Rinciannya pertama kali tampil pada Katafoto.id.

“Kami menyediakan sekitar Rp 180,9 triliun, mengalami sedikit penurunan sebesar 1,6 persen dibandingkan tahun sebelumnya (2024) yang mencapai Rp 183,8 triliun. Penyesuaian ini dilakukan dengan mempertimbangkan meningkatnya penggunaan transaksi non-tunai, sehingga jumlah uang tunai yang disediakan sedikit dikurangi,” ungkap Deputi Gubernur BI, Doni Primanto Joewono, dalam konferensi pers usai Rapat Dewan Gubernur di Gedung Thamrin, BI, pada Rabu (19/02)

Program penukaran uang tunai ini merupakan bagian dari inisiatif Semarak Rupiah Ramadan dan Berkah Idul Fitri (Serambi), yang menegaskan komitmen BI dalam menjaga ketersediaan uang tunai selama periode hari raya.

“Kebutuhan uang tunai saat Idulfitri mencapai hampir 25 persen dari total kebutuhan uang tunai sepanjang tahun. Oleh karena itu, ini menjadi momen krusial untuk mendistribusikan uang tunai kepada masyarakat,” jelas Doni dikutip dalam laman berita satu. 

BI akan mulai menyalurkan uang tunai dari 3 hingga 27 Maret 2025 melalui tiga mekanisme penukaran:

1. Layanan keliling reguler yang tersedia di tempat-tempat ibadah seperti masjid.
   
2. Layanan bersama perbankan yang akan beroperasi di 4.000 titik, termasuk 1.200 titik yang dikelola langsung oleh BI.
   
3. Layanan tematik yang akan dilakukan melalui bazar Ramadan di lokasi tertentu.
   

Untuk mengurangi antrean dan kepadatan, masyarakat dianjurkan menggunakan aplikasi Pintar BI guna melakukan pendaftaran sebelum menukarkan uang.

“Pendaftaran melalui aplikasi Pintar BI diwajibkan agar proses penukaran lebih terorganisir dan informasi dapat diakses dengan lebih jelas,” tutup Doni dalam keterangannya mengenai penukaran rupiah saat Idul Fitri.

Artikel BI Siapkan Rp 180,9 Triliun untuk Penukaran Uang Idul Fitri 2025 pertama kali tampil pada Katafoto.id.