Deputi II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS, M. Imdadun Rahmat, menjelaskan bahwa program BMM–MADADA menjadi langkah konkret menghadirkan keadilan ekonomi berbasis masjid. Setiap masjid memperoleh dana awal sebesar Rp150 juta, yang kemudian disalurkan kepada sekitar 50 penerima manfaat dengan pinjaman mikro syariah rata-rata Rp3 juta tanpa bunga.

“Program ini hadir untuk memutus rantai utang tidak sehat sekaligus membuka akses pembiayaan syariah yang adil dan memberdayakan,” ujar Imdadun. 

Ia menambahkan, masih banyak masyarakat kecil terjebak dalam utang berbunga tinggi dari rentenir maupun pinjaman daring. Program BMM hadir sebagai solusi berbasis masjid yang menggabungkan kepercayaan sosial dan prinsip keadilan Islam.

“Banyak pedagang kecil yang hanya butuh Rp3 juta, tapi karena bunga menumpuk, utangnya bisa menjadi Rp15 juta. Di sinilah BMM hadir memberi ruang ekonomi tanpa riba agar umat bisa tumbuh sehat,” jelasnya dikutip dari laman kemenag. 

Imdadun menegaskan bahwa masjid sejatinya bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga pusat pemberdayaan dan kemandirian umat. Sejak masa Rasulullah, masjid telah berfungsi sebagai pusat dakwah, pendidikan, dan pengelolaan baitul mal.

“Semangat itu yang kami hidupkan kembali melalui BMM–MADADA agar masjid menjadi poros kebangkitan ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Ia juga mengapresiasi peran Kemenag dalam memperkuat sistem kelembagaan masjid melalui program MADADA. Menurutnya, sinergi antara lembaga struktural seperti Kemenag dan non-struktural seperti BAZNAS sangat penting untuk menjaga profesionalitas dan akuntabilitas pengelolaan dana umat.

Sementara itu, Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah Kemenag, Arsad Hidayat, mengatakan pihaknya akan terus memperluas implementasi program MADADA di berbagai provinsi.

“Target kami, setiap wilayah memiliki setidaknya satu masjid inovatif yang tidak hanya menjadi pusat dakwah, tetapi juga pusat literasi keagamaan dan pemberdayaan ekonomi,” ujarnya.

Arsad menekankan, Kemenag tidak sekadar hadir sebagai mitra administratif, melainkan juga sebagai pendamping peningkatan kapasitas takmir. Setiap masjid penerima program akan dibina dalam hal tata kelola, transparansi keuangan, dan akuntabilitas publik.
“Kami ingin memastikan setiap rupiah dana umat dikelola secara amanah dan berdampak nyata bagi jamaah,” tegasnya.

Ke depan, Kemenag berencana menggandeng BNPT, pemerintah daerah, dan sektor swasta untuk memperkuat moderasi beragama dan ketahanan sosial berbasis masjid.
“Masjid harus menjadi episentrum harmoni sosial dan ketahanan ekonomi umat. Karena itu, kolaborasi lintas sektor menjadi sangat penting agar dampaknya semakin luas,” kata Arsad.

Menurutnya, BMM–MADADA telah terbukti mampu menyeimbangkan peran spiritual dan sosial ekonomi masjid. Di berbagai daerah, masjid penerima program sukses menumbuhkan usaha mikro jamaah dan meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar.

“Inilah bukti nyata Islam rahmatan lil ‘alamin yang diwujudkan dalam pembangunan umat. Kita tidak hanya membangun masjid yang megah, tetapi juga masjid yang berdaya — yang menciptakan peluang, memperkuat solidaritas, dan menumbuhkan ekonomi umat. Itulah arah dakwah pembangunan yang kita dorong bersama BAZNAS,” tutup Arsad

Artikel Berdayakan Ekonomi Umat, Hidupkan Masjid Jadi Lembaga Keuangan Syariah Tanpa Riba pertama kali tampil pada Katafoto.id.