Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, mengatakan penandatanganan naskah tersebut merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan KDKMP.

Menurut Ferry, kesiapan sumber daya manusia menjadi faktor penting agar operasional KDKMP dapat berjalan optimal sesuai target pemerintah. Karena itu, para manajer dan bendahara koperasi perlu mendapatkan pendampingan, pembinaan, serta sertifikasi kompetensi.

“Kami berharap KDKMP yang dalam waktu dekat akan beroperasi, Kemenkop bersama BNSP merasa perlu untuk memastikan para manajer dan bendahara betul-betul didampingi dan dilakukan pembinaan yang didukung dengan penerbitan sertifikat atas jabatan tersebut,” ujar Ferry usai menyaksikan penandatanganan naskah di Jakarta, Jumat (8/5).

Penandatanganan Naskah Skema Sertifikasi Okupasi Manajer dan Bendahara KDKMP dilakukan oleh Deputi Bidang Pengembangan Talenta dan Daya Saing Koperasi Kemenkop, Destry Anna Sari, bersama Kepala BNSP, Syamsu Bahri.

Pemerintah menargetkan pendidikan sertifikasi profesi akan diberikan kepada 30 ribu manajer KDKMP. Setelah itu, program serupa juga akan diterapkan kepada para bendahara koperasi melalui pembekalan pendidikan terintegrasi.

“Diharapkan manajer (dan nanti dilanjutkan bendahara) ini mampu memahami karakteristik dari usaha yang akan dijalankan koperasi, dan harus punya tanggung jawab untuk memastikan berjalannya usaha di koperasi,” ujarnya.

Skema sertifikasi tersebut akan menjadi standar nasional yang mencakup kompetensi manajerial, operasional usaha, pengelolaan keuangan, pemasaran, hingga tata kelola koperasi. Sertifikasi itu disebut bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk jaminan bahwa pengelola koperasi memiliki kemampuan yang terukur, teruji, dan berkelanjutan.

Sementara itu, Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah menegaskan manajer KDKMP tidak hanya dituntut siap bekerja, tetapi juga harus memiliki kompetensi yang memadai.

Karena itu, pemerintah akan menggelar pelatihan terstruktur selama 15 hari atau setara 90 jam pelajaran di Kementerian Pertahanan melalui fasilitas Komando Latihan (Kolat).

“Saat ini tahapannya adalah rekrutmen kemudian nanti akan ada pendidikan selama sekitar 1,5 bulan termasuk pendidikan kebangsaan dan nanti ada sertifikasi untuk penyiapan kompetensi manajer yang profesional karena kita punya tujuan agar KDKMP ini bisa menjadi pusat ekonomi masyarakat,” ujar Farida.

Sementara Kepala BNSP Syamsu Bahri menilai kolaborasi antara Kemenkop dan BNSP menjadi langkah awal untuk menyiapkan sumber daya manusia koperasi yang profesional dan memiliki tanggung jawab tinggi dalam pengelolaan KDKMP.

Menurutnya, seluruh tahapan pendidikan dan pengujian kompetensi akan dilaksanakan secara bertahap dengan mengacu pada standar baku yang telah ditetapkan.

“Melalui kerja sama ini skema untuk melahirkan manager yang kompeten dan standar yang berlaku, sehingga dapat menjalankan tugasnya dengan baik,” katanya.

Artikel Kemenkop dan BNSP Siapkan 30 Ribu Manajer Koperasi Bersertifikat pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta, Andhika Permata, menegaskan peningkatan kompetensi pramuwisata pada level Madya menjadi langkah penting untuk mendukung perkembangan industri pariwisata ibu kota.

Menurutnya, pramuwisata dituntut mampu menangani perjalanan wisata yang semakin kompleks, sekaligus menghadirkan layanan yang inklusif dan berorientasi pada keberlanjutan lingkungan.

“ Kami ingin memastikan wisatawan mendapatkan pengalaman terbaik melalui pemandu yang profesional dan tersertifikasi secara nasional,” ujarnya, Jumat (8/5).

Program yang diikuti 40 peserta terpilih merupakan bagian dari strategi peningkatan standar pelayanan pemanduan wisata di Jakarta agar sesuai dengan standar kompetensi nasional. Setelah pelatihan selesai, peserta akan mengikuti Uji Kompetensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) pada 13 Mei 2026.

Selama pelatihan, peserta mendapatkan pembekalan berbagai unit kompetensi utama, mulai dari pengelolaan kegiatan interpretatif, penguasaan bahasa Inggris tingkat lanjut, hingga simulasi penanganan perjalanan wisata yang aman dan nyaman bagi wisatawan.

Tak hanya materi di dalam kelas, peserta juga mengikuti praktik lapangan melalui kegiatan City Tour ke sejumlah destinasi sejarah dan wisata alam guna mengasah kemampuan interpretasi serta pengelolaan perjalanan wisata secara langsung.

Kepala Pusat Pelatihan Profesi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Endrati Fariani, mengatakan kurikulum pelatihan dirancang secara menyeluruh dengan melibatkan instruktur berpengalaman dari Himpunan Pramuwisata Indonesia serta sejumlah instansi terkait.

Ia menjelaskan, materi yang diberikan telah disesuaikan dengan kebutuhan industri pariwisata saat ini, termasuk pengelolaan keberagaman di lingkungan kerja dan pemanfaatan teknologi pendukung pelaporan.

“ Target kami adalah melahirkan pramuwisata yang tidak hanya cakap berkomunikasi, tetapi juga memiliki tanggung jawab tinggi terhadap budaya lokal dan keamanan wisatawan,” tandasnya.

Artikel DKI Jakarta Gembleng 40 Pramuwisata Bersertifikat Nasional pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Langkah ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto agar Pusat Rehabilitasi (Pusrehab) Kemhan tidak hanya memberikan layanan Rehabilitasi Vokasi kepada prajurit TNI, tetapi juga membuka akses bagi masyarakat sipil penyandang disabilitas.

Menurut Donny, Pusrehab Kemhan memiliki pengalaman panjang selama 57 tahun dalam pelatihan vokasi dengan 15 jenis program pelatihan yang telah berjalan. Kolaborasi dengan Kemnaker diharapkan dapat memperluas kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh pelatihan, sertifikasi, dan peluang kerja yang lebih baik.

Wamenaker Afriansyah Noor menegaskan kesiapan Kemnaker untuk memberikan dukungan penuh terhadap inisiatif ini. Ia menyebut, Kemnaker bersama BPJS Ketenagakerjaan akan memperkuat kolaborasi dalam memperluas program pelatihan vokasi dan program Return to Work, termasuk bagi purnawirawan TNI, korban kecelakaan kerja, dan keluarga besar TNI.

Dalam kesempatan yang sama, perwakilan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) menjelaskan bahwa Pusrehab Kemhan dapat mendirikan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) sendiri atau bekerja sama dengan LSP milik Kemnaker agar sertifikasi lulusan vokasi diakui secara nasional.

Donny menargetkan pendirian LSP di lingkungan Kemhan dapat segera rampung, dengan harapan sertifikasi lulusan vokasi Pusrehab bisa diresmikan bertepatan dengan Hari Disabilitas Internasional, yang diperingati setiap 3 Desember.

Turut mendampingi Wamenhan dalam pertemuan tersebut, Dirjen Kuathan Kemhan, Kapusrehab Kemhan, serta Kepala RSPPN Jenderal Sudirman.

Artikel Lulusan Vokasi Disabilitas Kini Bisa Dapat Sertifikasi Resmi pertama kali tampil pada Katafoto.id.