Program perumahan rakyat ini dilengkapi dengan sejumlah terobosan yang berpihak pada MBR. Di antaranya, pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), percepatan sekaligus penggratisan proses Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), serta penambahan kuota FLPP dari 220 ribu menjadi 350 ribu unit—jumlah tertinggi sepanjang sejarah. Pemerintah juga memastikan bunga FLPP tetap stabil di angka 5 persen tanpa kenaikan.

Prabowo turut berdialog dengan penerima manfaat dari berbagai daerah melalui sambungan daring. Ikhsan dari Aceh, misalnya, mengungkapkan rasa syukur bisa memiliki rumah sendiri. “Alhamdulillah sehat Pak,” ujarnya. Presiden pun menimpali dengan hangat, “Alhamdulillah, saya senang akhirnya saudara bisa punya rumah. Bagaimana, mampu dibayar cicilannya?” Ikhsan dengan mantap menjawab, “InsyaAllah Pak, alhamdulillah mampu.”

Dari Papua, Marwah yang berprofesi sebagai cleaning service menyampaikan kegembiraannya bisa menandatangani akad KPR. Sementara itu, penerima manfaat dari Ternate, Maluku Utara, menyatakan kepuasan setelah melihat kualitas rumah. “Alhamdulillah aman, bagus, kualitasnya baik. Nyaman, Pak,” tuturnya. Presiden pun memberi selamat, “Semoga betah di rumah baru, Bu.”

Cerita menarik juga datang dari Stefanus, guru honorer berusia 27 tahun asal Labuan Bajo, NTT. Ia memilih membeli rumah terlebih dahulu sebelum menikah. Presiden Prabowo pun mengapresiasi langkah tersebut. “Bagus, berarti Anda punya perencanaan matang. Daripada menikah dulu tapi tidak punya rumah, kan repot. Sebagai guru Anda sudah berpikir jauh ke depan,” ujarnya.

Menutup pertemuan, Prabowo kembali menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan rakyat kecil. “Kita ingin masyarakat memiliki rumah yang layak dan penghasilan yang cukup. Ini perjuangan bersama, dan kita akan terus ke arah itu. Semoga cita-cita kalian semua tercapai,” pungkasnya.

Artikel Presiden Prabowo Tambah Kuota Rumah Subsidi Jadi 350 Ribu Unit pertama kali tampil pada Katafoto.id.

SKB ini mencakup sejumlah ketentuan, termasuk:

1. Pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
2. Penghapusan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
3. Percepatan penerbitan PBG untuk mendukung pembangunan perumahan bagi MBR.

Menurut Mendagri Tito Karnavian, langkah ini bertujuan menurunkan biaya pembangunan rumah MBR agar lebih terjangkau. “Kita melihat ada komponen yang bisa diringankan untuk mempercepat pembangunan serta menekan biaya,” ujarnya.

Kebijakan ini berlandaskan:

• UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).
• PP Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
• UU Nomor 6 Tahun 2023, yang menegaskan pemerintah pusat dan daerah wajib mempermudah perizinan untuk pembangunan perumahan MBR.

Melalui SKB tersebut, Mendagri menginstruksikan seluruh kepala daerah untuk segera menetapkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) terkait:

1. Penghapusan BPHTB untuk mendukung program tiga juta rumah bagi MBR.
2. Penghapusan retribusi PBG guna mempercepat pembangunan perumahan bagi MBR.

“Kami telah berdialog dengan asosiasi gubernur, bupati, wali kota, dan DPRD di berbagai tingkat. Semua sepakat mendukung program ini,” tegas Mendagri.

Menteri PKP menekankan bahwa program ini merupakan salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada kepala daerah yang mendukung kebijakan ini meski berdampak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Ini adalah kebijakan pro-rakyat kecil, sesuai arahan Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Saya salut kepada kepala daerah yang mengikhlaskan PAD demi kepentingan rakyat,” ujarnya.

Menteri PU menyatakan komitmennya untuk memastikan infrastruktur dasar mendukung pembangunan rumah MBR. “Walaupun ini rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah, kualitas bangunan dan infrastruktur seperti jalan, drainase, dan air bersih tetap menjadi prioritas,” jelasnya.

Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi biaya pembangunan rumah untuk MBR, mempercepat proses perizinan pembangunan dan meningkatkan ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Program ini menjadi bukti nyata keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat kecil sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan implementasi kebijakan ini, pembangunan tiga juta rumah MBR diharapkan dapat selesai tepat waktu, dengan kualitas yang tetap terjaga.

Artikel Tiga Menteri Teken SKB Percepatan Pembangunan Rumah untuk MBR pertama kali tampil pada Katafoto.id.