Menurut Pramono, aset daerah tersebut merupakan salah satu lahan premium karena berada di kawasan segitiga emas Jakarta, pusat aktivitas bisnis dan ekonomi ibu kota. Namun hingga saat ini, pemanfaatannya dinilai belum optimal.

“Ini adalah aset yang betul-betul premium karena lokasinya di segitiga emas Jakarta. Sebagai tempat pusat perkantoran, perbelanjaan, kemudian hunian, rekreasi, gaya hidup di Jakarta,” ujar Pramono.

Ia menjelaskan, lokasi lahan yang berada di pusat kawasan bisnis Jakarta dan dikelilingi gedung perkantoran serta kantor kedutaan besar membuat nilai strategis aset tersebut semakin tinggi.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana mengembangkan kawasan itu menjadi Jakarta International Cultural Hub. Proyek tersebut akan mengintegrasikan berbagai fungsi, mulai dari pusat budaya, hiburan, fasilitas Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE), hotel, serviced apartment, hingga area perkantoran yang dapat mendukung penyelenggaraan kegiatan berskala nasional maupun internasional.

Selain pembangunan fasilitas komersial dan pendukung kegiatan internasional, Pramono juga menekankan pentingnya penyediaan ruang terbuka hijau dalam kawasan tersebut.

“Saya akan segera memutuskan tempat ini yang merupakan aset dari BPSDM digunakan untuk MICE, hotel, kantor, kemudian perumahan, apartemen, dan juga gaya hidup. Dan juga tentunya kantor untuk BPSDM,” kata dia.

Pengembangan kawasan ini direncanakan menggunakan skema pembiayaan kreatif melalui kerja sama pemanfaatan dengan pihak swasta tanpa mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dengan mekanisme tersebut, pembangunan tidak akan membebani keuangan daerah. Pramono meyakini kolaborasi dengan sektor swasta akan membuka peluang investasi yang besar sekaligus mempercepat optimalisasi aset milik pemerintah.

Nilai investasi proyek ini diperkirakan mencapai Rp1,53 triliun dengan jangka waktu kerja sama selama 30 tahun. Tahap konstruksi diproyeksikan berlangsung selama tiga tahun dan ditargetkan mulai dikerjakan pada awal 2027.

Pemprov DKI Jakarta juga membuka peluang perpanjangan masa kerja sama setelah periode awal berakhir.

“Dan kemudian kalau sama-sama ingin diperpanjang masih ada ruang kurang lebih 30 tahun sehingga total bisa kerja sama di tempat ini 80 tahun secara by law, by undang-undang,” lanjutnya.

Artikel Pemprov DKI Gandeng Swasta Garap Jakarta International Cultural Hub pertama kali tampil pada Katafoto.id.