“Dalam bahasa Jawa, ada istilah ‘pokil’ yang merujuk pada tindakan curang demi keuntungan pribadi. Inilah yang kini kita kenal sebagai korupsi. Oleh karena itu, semua pihak perlu waspada dan berhati-hati,” ujar Wawan diktutip dalam keterangan tertulis di Prambanan, pada Jumat (03/01).

Wawan mengungkapkan dalam Seminar “Integrity in Action” bertema “The Power of Integrity”, bahwa sebanyak 466 pelaku tindak pidana korupsi berasal dari sektor swasta, menjadikannya kategori tertinggi dibandingkan dengan pelaku dari Eselon I, II, III, dan IV sebanyak 423, serta anggota DPR dan DPRD sebanyak 358 orang. Untuk itu, ia mendorong seluruh jajaran PT TWC untuk turut aktif dalam upaya pemberantasan korupsi.

“Mari kita bersama-sama berkomitmen untuk menjauhi korupsi dan aktif mendukung gerakan pemberantasan korupsi. Jadilah teladan bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, Direktur Utama TWC, Febrina Intan, menekankan bahwa pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan regulasi dan hukum, tetapi juga memerlukan perubahan perilaku dari individu.

“Integritas harus tercermin dalam perilaku sehari-hari. Marilah kita bersatu membangun sistem yang bebas dari korupsi, menciptakan budaya yang sehat, serta mendukung kolaborasi untuk mewujudkan integritas,” tegas Febrina.

Artikel KPK Sebut 466 Pelaku Korupsi Tertinggi dari Sektor Swasta Disusul Pejabat Eselon pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Menurut Kepala Satuan Tugas Jejaring Pendidikan KPK, Ramah Handoko, keempat sekolah tersebut dipilih sebagai perwakilan terbaik dari jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).

“KPK memilih perwakilan dari setiap jenjang sekolah sebagai contoh baik yang akan didokumentasikan dalam bentuk video, sehingga bisa menjadi referensi bagi satuan pendidikan lainnya dalam menerapkan PAK,” ujar Ramah dikutip dari keterangan tertulis pada Kamis (7/11)

Empat sekolah dan madrasah yang terpilih adalah:

1. RA Raudhatul Amin (Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan) untuk jenjang PAUD;
2. MI Al Huda Ploso (Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur) untuk jenjang Sekolah Dasar;
3. SMPN 4 Singaraja (Kabupaten Buleleng, Bali) untuk jenjang SMP; dan
4. SMAN 1 Kuta Selatan (Kabupaten Badung, Bali) untuk jenjang SMA.

Pendokumentasian penerapan PAK di sekolah-sekolah ini telah dilakukan secara bertahap. “Nantinya, dokumentasi ini akan menjadi referensi nasional untuk mengimplementasikan PAK, sejalan dengan Strategi Nasional (Stranas) dan panduan PAK yang disusun KPK,” imbuh Ramah

Empat sekolah ini diseleksi dari sembilan peserta yang berpartisipasi dalam Anti-Corruption Academy (ACA) 2024, program apresiasi KPK yang diadakan untuk sekolah dan madrasah yang melaporkan data implementasi PAK melalui platform jaga.id dan EMIS Kemenag. ACA 2024 telah berlangsung pada 24-28 Juni 2024 di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK.

Selain empat sekolah tersebut, lima satuan pendidikan lain yang juga masuk dalam kurasi ACA 2024 adalah:

• PAUD: TK IT Al Ahkam (Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan);
• SD: SD IT Az-Zahra (Kota Gorontalo, Gorontalo);
• SMP: MTs Al Muhajirin (Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat);
• SMA: MAN 2 Kudus (Kabupaten Kudus, Jawa Tengah); dan
• SMKN 1 Wonoasri (Kabupaten Madiun, Jawa Timur).

“Peserta dipilih berdasarkan kriteria yang mencerminkan prinsip pendidikan antikorupsi, yaitu substansi, keberlanjutan, komprehensivitas, kreativitas, dan kolaborasi. Untuk menjamin keadilan, pemilihan dilakukan langsung oleh KPK tanpa campur tangan dinas pendidikan atau kantor kementerian agama,” tutup Ramah.

Melalui referensi ini, KPK berharap semakin banyak sekolah dan madrasah di seluruh Indonesia yang terdorong untuk mengintegrasikan nilai-nilai antikorupsi dalam pembelajaran. Hal ini diharapkan mampu mewujudkan generasi muda yang berintegritas dan memperkuat budaya antikorupsi di lingkungan pendidikan dan masyarakat.

Artikel KPK Tetapkan 4 Sekolah Percontohan untuk Pendidikan Antikorupsi pertama kali tampil pada Katafoto.id.