Bantuan benih tersebut terdiri atas 38.000 ekor ikan bawal bintang, 6.000 ekor kerapu bebek, serta 26.700 ekor kakap putih.

Kepala PBKL Dinas KPKP DKI Jakarta, Andi Dala Jemma, mengatakan proses distribusi bantuan benih dilakukan melalui sejumlah tahapan guna memastikan kualitas ikan tetap terjaga hingga diterima masyarakat.

“Sebelum didistribusikan, benih ikan melalui tahapan persiapan mulai dari pemilahan, plotting berdasarkan jenis dan ukuran, hingga proses packing menggunakan media angkut beroksigen untuk menjaga kondisi ikan tetap optimal selama perjalanan,” ujarnya, Selasa (12/5).

Ia menjelaskan, masyarakat yang ingin memperoleh bantuan benih ikan terlebih dahulu mengajukan surat permohonan melalui Suku Dinas KPKP Kepulauan Seribu.

Selanjutnya, surat tersebut diteruskan ke bidang perikanan untuk proses penerbitan delivery order (DO) ikan sebelum ditindaklanjuti oleh PBKL untuk proses distribusi.

Andi berharap program bantuan benih ikan ini dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan sektor budidaya perikanan laut di Kepulauan Seribu.

“Melalui program bantuan benih ini, PBKL berharap dapat meningkatkan produktivitas budidaya laut, mendukung keberlanjutan sektor perikanan, serta memperkuat ekonomi masyarakat pesisir di wilayah Kepulauan Seribu,” tandasnya.

Sebagai informasi, proses distribusi bantuan benih ikan dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari persiapan benih, plotting berdasarkan jenis dan ukuran, pengemasan, penyesuaian media angkut, pengisian oksigen, penandatanganan berita acara serah terima (BAST), hingga pendistribusian kepada penerima manfaat.

Artikel Ribuan Benih Ikan Laut Dibagikan untuk Tingkatkan Produktivitas Nelayan pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Kristianua menuturkan bahwa ide tersebut berawal dari kepeduliannya terhadap kondisi ekonomi jemaat yang masih serba terbatas.

“Melihat keadaan jemaat yang banyak kesulitan, saya berpikir bagaimana gereja bisa mandiri dan jemaat juga bisa ikut berkembang,” ungkapnya.

Ia membudidayakan berbagai jenis ikan, mulai dari lele jumbo, mujair putih, nila merah, hingga kakap putih. Menurutnya, peluang usaha perikanan di Kabupaten Boven Digoel masih terbuka luas karena tingginya permintaan ikan segar di wilayah itu.

“Selama ini banyak ikan yang didatangkan dari luar daerah, padahal kualitasnya tidak selalu segar. Ini peluang yang harus kita manfaatkan,” jelasnya.

Usaha yang mulai dirintis sejak Desember 2024 ini kini memiliki 12 kolam semen, terdiri dari dua kolam nila, dua kolam kakap putih, dan lima kolam lele jumbo. Panen perdana bahkan telah dilakukan dengan hasil penjualan ke berbagai kalangan, mulai dari jemaat gereja, warung makan, hingga pembeli di Distrik Mindiptana dengan volume hingga 15 kilogram ikan.

Harga jual ikan berkisar antara Rp50.000–Rp60.000 per kilogram, dengan omzet mencapai Rp1 juta hingga Rp5 juta per masa panen. Seluruh kegiatan dilakukan secara swadaya menggunakan modal pribadi tanpa bantuan pemerintah.

Kristianua juga mengajak generasi muda Papua agar berani memanfaatkan potensi lokal untuk menciptakan kemandirian ekonomi.

“Pemuda Papua harus berani berinovasi di bidang pertanian, perikanan, dan peternakan. Potensi kita besar, tinggal kemauan untuk bergerak,” tegasnya.

Ia pun berharap pemerintah daerah memberikan dukungan nyata bagi warga asli Papua yang membangun usaha produktif di daerahnya.
“Walau usaha ini berjalan tanpa bantuan pemerintah, kami tetap berharap ada perhatian agar masyarakat semakin berdaya,” katanya.

Melalui inisiatif sederhana ini, Kristianua berharap gerakan ekonomi swadaya dapat tumbuh di berbagai tempat, sekaligus memperkuat ekonomi lokal dan mendukung pembangunan rumah ibadah.

Artikel Lahan Gereja Disulap Jadi Tambak Ikan, Warga Papua Sejahterakan Jemaat pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya, Tb Haeru Rahayu, menjelaskan bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4 Tahun 2023 pada Pasal 16 Ayat 1 menetapkan bahwa setiap pelaku usaha yang mengimpor bahan baku pakan ikan wajib menggunakannya untuk produksi pakan ikan. Untuk memastikan implementasi aturan ini, KKP mengadakan koordinasi dengan seluruh pelaku usaha importasi bahan baku pakan ikan.

“Rapat tersebut menghasilkan kesepakatan bersama yaitu seluruh pelaku usaha pakan ikan berkomitmen mematuhi dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait tata kelola pemasukan bahan baku pakan ikan,” ujar Dirjen Tb Haeru Rahayu dikutip dalam keterangn tertulis KKP di Jakarta, Kamis (6/2)

Rapat koordinasi tersebut juga dihadiri oleh Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Pung Nugroho. Dalam arahannya, ia menegaskan bahwa setiap perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan peraturan akan dikenakan sanksi administratif berupa penyegelan.

“Sudah ada aturannya, setiap pelaku usaha yang memasukan bahan baku pakan ikan dari luar negeri wajib menggunakannya untuk pembuatan pakan ikan, jika melanggar ya dikenakan sanksi administratif hingga pidana. Sanksi administrasi tidak menggugurkan sanksi pidana bagi pelanggar,” tegas Dirjen Pung.

Sementara itu, Direktur Ikan Air Tawar Ditjen Perikanan Budi Daya, Ujang Komarudin, menjelaskan bahwa untuk mempermudah tata kelola pemasukan bahan baku pakan ikan, KKP telah meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Pakan Ikan Nasional (SIPINA) pada pertengahan tahun 2024. Aplikasi ini memungkinkan layanan publik terkait pakan ikan dilakukan secara daring, sehingga pelaku usaha tidak perlu datang langsung ke kantor KKP untuk mengurus perizinan. Mereka juga dapat memantau status pengajuan mereka secara real-time.

“SIPINA dirancang untuk mengurangi interaksi langsung dengan pelaku usaha guna meminimalisir peluang terjadinya gratifikasi. Dengan adanya aplikasi ini, diharapkan transparansi dan efisiensi pelayanan dapat meningkat, serta kepuasan masyarakat terhadap layanan KKP semakin baik,” ujar Ujang.

Komitmen Pelaku Usaha

Ketua Gabungan Perusahaan Makan Ternak (GPMT), Deny Mulyono, menegaskan komitmen pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan dan standar bahan baku pakan ikan. Sebelum mengirimkan bahan baku, mereka wajib menyelesaikan rekomendasi pemasukan bahan baku pakan ikan. Selain itu, seluruh pelaku usaha berkomitmen untuk mengedarkan dan menggunakan bahan baku pakan ikan sesuai dengan rekomendasi yang telah diberikan. Mereka juga diwajibkan untuk membuat dan menyampaikan laporan realisasi penggunaan bahan baku pakan ikan secara akurat.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menekankan bahwa sektor budi daya merupakan masa depan industri perikanan nasional, terutama mengingat populasi ikan di laut yang semakin berkurang. Oleh karena itu, tata kelola budi daya berbasis ekonomi biru menjadi fokus utama KKP, termasuk dalam memastikan pasokan pakan ikan guna meningkatkan produktivitas pembudidaya di Indonesia.

Artikel Pelaku Usaha Pakan Ikan Wajib Patuhi Regulasi KKP, Jika Melanggar Sanksi Menanti pertama kali tampil pada Katafoto.id.