Salah satu tuntutan utama yang disampaikan adalah mendesak pencabutan Undang-Undang Cipta Kerja secara menyeluruh, sekaligus mendorong pembentukan Undang-Undang Ketenagakerjaan baru dengan melibatkan partisipasi aktif serikat buruh.

Ketua KASBI, Sunarno, menekankan pentingnya keterlibatan buruh dalam proses penyusunan regulasi tersebut, terutama setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi terkait UU Cipta Kerja.

“Terutama pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168 tentang UU Cipta Kerja, DPR diperintahkan untuk segera membentuk UU Ketenagakerjaan yang baru. Keterlibatan ini sangat penting karena waktunya dibatasi hingga Oktober 2026,” tutur Sunarno sebelum menghadiri audiensi dengan DPR.

Sunarno menegaskan bahwa penolakan terhadap UU Cipta Kerja telah disuarakan secara konsisten sejak 2020 karena dinilai merugikan pekerja.

Selain isu pencabutan UU Cipta Kerja, massa buruh juga menyampaikan tuntutan lain, seperti reformasi sistem pengupahan, penghapusan sistem kerja alih daya (outsourcing), serta ratifikasi konvensi International Labour Organization (ILO) Nomor 188 dan 190.

“Kami melihat disparitas (ketimpangan) upah sangat luar biasa,” jelas Sunarno.

Tak hanya isu ketenagakerjaan, para buruh juga menyoroti persoalan lain, termasuk penolakan terhadap praktik militerisme di ranah sipil serta penghentian tindakan represif terhadap aktivis buruh dan masyarakat.

“Dalam praktiknya di lapangan, militerisme sudah mulai masuk ke ranah sipil di berbagai bidang maupun kementerian,” tegasnya.

Sunarno berharap pemerintah dan DPR benar-benar melibatkan serikat buruh dalam penyusunan UU Ketenagakerjaan yang baru agar kebijakan yang dihasilkan lebih objektif dan berpihak pada kesejahteraan pekerja.

“Kalau serikat buruh tidak dilibatkan dan hasilnya merugikan, nanti kami akan demo lagi, lalu digugat lagi ke MK. Akan berputar begitu terus,” pungkasnya.

Aksi buruh dalam May Day 2026 menjadi momentum penting bagi pekerja untuk menyuarakan aspirasi, khususnya terkait perlindungan tenaga kerja dan keadilan sosial di Indonesia.

Artikel Ketimpangan Upah Disinggung, Buruh Serukan Perubahan pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Dalam audiensi tersebut, Puan mendengarkan langsung aspirasi buruh terkait isu-isu ketenagakerjaan, termasuk desakan penghapusan sistem outsourcing, penolakan upah murah, hingga percepatan pembentukan RUU Ketenagakerjaan.

Andi Gani menegaskan dukungan KSPSI agar DPR tetap menjadi “rumah rakyat” yang independen dari tekanan politik. Ia juga menyoroti pentingnya reformasi Polri agar lebih profesional tanpa kepentingan tersembunyi.

Selain itu, Sekjen KSPSI membacakan tuntutan utama buruh, antara lain:

1. Penghapusan outsourcing yang dianggap merugikan pekerja.
   
2. Kenaikan UMR menjadi Rp8,5 juta untuk memenuhi kebutuhan hidup layak.
   
3. Kenaikan PTKP menjadi Rp7,5 juta sebagai bentuk keadilan fiskal bagi buruh.
   

Puan mengapresiasi aspirasi yang disampaikan. Ia menegaskan, DPR akan menyalurkan masukan tersebut dalam pembahasan RUU Ketenagakerjaan, dengan menyeimbangkan perlindungan pekerja dan keberlanjutan usaha.

“RUU Ketenagakerjaan disusun untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan adil bagi pekerja, serta ruang pertumbuhan bagi dunia usaha. Semua pihak—pekerja, pengusaha, dan pemerintah—harus duduk bersama,” ujar Puan.

Puan juga menegaskan komitmen DPR memperkuat supremasi sipil, sesuai amanat konstitusi UUD 1945. Ia menambahkan bahwa pembahasan RUU Ketenagakerjaan akan melibatkan dialog sosial dan meaningful participation, sehingga regulasi yang dihasilkan benar-benar mewakili kepentingan rakyat.

Artikel Supremasi Sipil dan Nasib Buruh Jadi Sorotan di DPR, Begini Kata Puan Maharani pertama kali tampil pada Katafoto.id.