Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa kebutuhan LPG nasional saat ini masih didominasi impor, sehingga diperlukan terobosan untuk memperkuat kemandirian energi.

“Konsumsi LPG kita 8,6 juta ton per tahun. dari 8,6 juta itu hanya kurang lebih sekitar 1,6 sampai 1,7 juta yang produksinya dalam negeri. Selebihnya kita impor kurang lebih sekitar 7 juta,” ujar Bahlil usai rapat terbatas bersama Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (27/4).

Ia menjelaskan bahwa tingginya ketergantungan terhadap LPG tidak terlepas dari kebijakan konversi minyak tanah ke LPG di masa lalu. Karena itu, pemerintah kini tengah mengkaji berbagai opsi energi alternatif guna menekan impor.

Selain memperkuat industri LPG domestik, pemerintah juga menghadapi keterbatasan bahan baku, khususnya komponen C3 dan C4 yang produksinya masih terbatas di dalam negeri.

Sebagai solusi, pemerintah mendorong hilirisasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME) sebagai pengganti LPG. Di sisi lain, opsi pemanfaatan CNG juga tengah dipertimbangkan secara serius.

Menurut Bahlil, CNG berasal dari gas alam, khususnya komponen C1 dan C2, yang dipadatkan dengan tekanan tinggi sehingga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif.

“Kalau CNG itu adalah dari gas, tetapi dia dari gas cair C1, C2 dan itu industri di dalam negeri kita banyak, tetapi dia memakai satu alat yang kemudian bisa ditekan sampai dengan 250 sampai 400 bar, tekanannya. Sehingga pemakaiannya itu bisa baik. Sekali lagi ini masih dalam tahap konsolidasi agar kita bisa mencapai hasil yang lebih baik,” jelasnya.

Ia menambahkan, penggunaan CNG sebenarnya sudah mulai diterapkan secara terbatas, terutama di sektor hotel dan restoran, serta didukung oleh keberadaan stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG).

Saat ini, proyek DME masih berada pada tahap awal pembangunan. Sementara itu, CNG dinilai memiliki potensi besar karena seluruh bahan bakunya tersedia di dalam negeri.

“Itu bahan bakunya tidak kita impor, semuanya dalam negeri. Nah ini yang coba, kita cari alternatif, karena di era geopolitik yang tidak menentu, kita harus mencari formulasi untuk mencapai survival mode. Semua produksi yang ada di dalam negeri, itu yang kita prioritaskan,” tegas Bahlil.

Pemerintah juga membuka peluang kerja sama dengan perguruan tinggi dalam pengembangan teknologi energi alternatif, termasuk CNG, sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional.

Artikel CNG Jadi Solusi Baru, Pemerintah Ingin Lepas dari Ketergantungan LPG pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Langkah ini merupakan tindak lanjut arahan Menteri BUMN Erick Thohir kepada delapan BUMN, termasuk PGN, untuk mendukung kolaborasi antara Kementerian BUMN dan BGN dalam menjalankan Program MBG yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto.

“PGN menyiapkan infrastruktur jaringan gas di perkotaan untuk menjadi sumber energi bagi satuan pelayanan gizi, guna memfasilitasi proses memasak makanan bergizi,” ujar Erick Thohir dikutip dari keterangan tertulis Kementerian BUMN.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengatakan bahwa kerja sama ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan swasembada energi sekaligus mendukung Program Makan Bergizi Gratis. Menurutnya, BGN memperkirakan akan ada 30.000 Satuan Pelayanan Gizi di seluruh Indonesia, dan gas bumi menjadi elemen penting dalam proses memasak makanan di dapur satuan tersebut.

“Kerja sama ini sangat potensial untuk mendukung pelaksanaan Program MBG. Kita akan menjadikan Satuan Pelayanan Gizi sebagai pintu masuk pemanfaatan gas bumi. Selain itu, kami berharap pemanfaatan gas bumi ini juga dapat mengurangi subsidi untuk impor LPG,” ujar Dadan.

Direktur Utama PGN, Arief Setiawan Handoko, menambahkan bahwa PGN berkomitmen mendukung penuh program ini sesuai dengan kapabilitas perusahaan dalam menyediakan energi gas bumi. PGN akan memasok gas bumi melalui jaringan pipa dan Compressed Natural Gas (CNG), lengkap dengan infrastruktur pendukung di berbagai wilayah operasional.

“Kami sangat mengapresiasi kerja sama ini. PGN diberikan kesempatan untuk berkontribusi dalam program pemerintah, memastikan gas bumi menjadi sumber energi dalam penyediaan makanan bergizi oleh Satuan Pelayanan Gizi,” ujar Arief.

Dukungan ini diharapkan dapat meningkatkan pemanfaatan energi domestik dan sejalan dengan tujuan Asta Cita Pemerintah, khususnya dalam mewujudkan swasembada energi.

Saat ini, PGN mengoperasikan jaringan di 17 provinsi dan 73 kabupaten/kota di Indonesia. Infrastruktur beyond pipeline seperti CNG memungkinkan PGN menjangkau wilayah yang jauh dari jaringan pipa utama, mendukung kebutuhan energi Satuan Pelayanan Gizi.Program MBG tidak hanya mendukung pemenuhan nutrisi anak-anak Indonesia tetapi juga mengurangi ketergantungan pada impor energi.

“PGN berkomitmen menjadi mitra strategis pemerintah dalam pendirian satuan pelayanan gizi. Kami berharap kolaborasi ini memberikan manfaat berkelanjutan, terutama dalam menyiapkan generasi kompeten menuju Visi Emas Indonesia 2045,” ujar Arief.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso, menambahkan bahwa Pertamina mendukung penuh program ini.

“Gas bumi sebagai energi transisi akan membantu memenuhi kebutuhan energi nasional, termasuk untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis sebagai sumber energi bagi satuan pelayanan gizi,” imbuh Fadjar.

Artikel PGN dan BGN Wujudkan Swasembada Energi dalam Program Makan Bergizi pertama kali tampil pada Katafoto.id.