Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, mengatakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum sepenuhnya memberikan dampak terhadap pasar tenaga kerja. Menurutnya, aktivitas ekonomi memang terus meningkat, tetapi kemampuan ekonomi dalam menyerap tenaga kerja justru semakin terbatas.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan ekonomi Indonesia tumbuh 5,11 persen sepanjang 2025 dan meningkat menjadi 5,61 persen pada kuartal I-2026. Di sisi lain, data Kementerian Ketenagakerjaan mencatat lebih dari 88.000 pekerja mengalami PHK sepanjang 2025. Sementara pada periode Januari hingga Mei 2026, jumlah pekerja yang kehilangan pekerjaan kembali bertambah sekitar 23.470 orang.

Gelombang efisiensi juga masih membayangi dunia usaha. Salah satu contohnya, platform media sosial TikTok dilaporkan memangkas sekitar 90 persen tenaga kerjanya secara global, termasuk di Indonesia.

Yusuf menilai pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen memang menjadi sinyal bahwa aktivitas ekonomi masih bergerak positif. Namun, kondisi tersebut belum tercermin dalam peningkatan kesempatan kerja.

“Angka pertumbuhan di atas 5% memang terlihat baik, tetapi manfaatnya belum banyak tercermin di pasar tenaga kerja. Fenomena ini dikenal sebagai jobless growth, ketika ekonomi tetap tumbuh tetapi kemampuan menciptakan lapangan kerja terus menurun,” ujar Yusuf seperti dikutip dari laman investor daily pada Minggu (5/7).

Ia menjelaskan, realisasi investasi pada 2025 meningkat sekitar 12,7 persen, sedangkan penyerapan tenaga kerja hanya bertambah sekitar 10,4 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa setiap tambahan investasi kini menghasilkan lapangan kerja yang lebih sedikit dibandingkan sebelumnya.

“Artinya, setiap tambahan investasi menghasilkan lapangan kerja yang semakin sedikit sehingga pertumbuhan belum benar-benar inklusif,” imbuhnya.

Tantangan Domestik Dinilai Lebih Dominan

Menurut Yusuf, perlambatan ekonomi global memang memberi tekanan terhadap dunia usaha melalui melemahnya permintaan ekspor dan meningkatnya ketidakpastian geopolitik. Meski begitu, ia menilai faktor domestik justru menjadi penyebab utama lemahnya penciptaan lapangan kerja.

Ia membandingkan Indonesia dengan Vietnam dan Bangladesh yang menghadapi tantangan global serupa, tetapi masih mampu menarik relokasi industri serta memperbesar pangsa ekspor. Sementara Indonesia masih dibayangi berbagai persoalan, seperti tingginya biaya energi, melemahnya daya saing industri, ketidakpastian regulasi, hingga derasnya arus produk impor berharga murah.

Berbagai persoalan tersebut membuat industri padat karya semakin tertekan. Padahal, sektor tekstil, garmen, dan alas kaki selama ini menjadi penyerap tenaga kerja terbesar. Melemahnya daya saing membuat sektor-sektor tersebut tidak lagi mampu menjadi penggerak utama penciptaan lapangan kerja.

Investasi Meningkat, Serapan Tenaga Kerja Masih Terbatas

Yusuf menjelaskan, peningkatan nilai investasi belum otomatis meningkatkan jumlah tenaga kerja karena sebagian besar investasi kini mengalir ke sektor padat modal, seperti industri hilirisasi mineral dan logam dasar.

Sektor tersebut lebih mengandalkan teknologi dan otomatisasi sehingga kebutuhan tenaga kerjanya relatif kecil dibandingkan industri padat karya.

“Sektor padat modal memang meningkatkan nilai tambah dan ekspor, tetapi proses produksinya didominasi teknologi dan otomatisasi sehingga kebutuhan tenaga kerjanya relatif terbatas,” jelasnya.

Selain itu, efektivitas investasi juga masih menjadi tantangan. Meski nilai Incremental Capital Output Ratio (ICOR)Indonesia menunjukkan perbaikan, angkanya masih tergolong tinggi dibandingkan beberapa negara di kawasan. Hal ini menunjukkan investasi masih menghadapi berbagai hambatan, mulai dari tingginya biaya logistik, birokrasi yang belum efisien, hingga biaya ekonomi lainnya.

Menurut Yusuf, dunia usaha juga masih dibebani mahalnya harga energi, khususnya gas industri, serta persaingan dengan produk impor murah. Tekanan tersebut membuat banyak perusahaan memilih melakukan efisiensi melalui otomatisasi dibandingkan merekrut pekerja baru.

Karena itu, ia mendorong pemerintah agar tidak hanya mengejar besarnya nilai investasi, tetapi juga memastikan investasi mampu menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Menurutnya, insentif fiskal perlu dikaitkan dengan penyerapan tenaga kerja formal, disertai kebijakan untuk memperkuat industri padat karya melalui penurunan biaya energi dan logistik, serta pengawasan terhadap praktik dumping.

“Ukuran keberhasilan ekonomi seharusnya tidak hanya dilihat dari tingginya pertumbuhan PDB, tetapi juga dari kemampuan pertumbuhan tersebut menciptakan pekerjaan yang produktif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas,” tutup Yusuf.

Artikel Mengapa Ekonomi Tumbuh tetapi Pengangguran Masih Mengintai? Ini Analisis Ekonom pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Menurut Faisal, kenaikan harga Pertamax yang cukup signifikan dapat mendorong sebagian konsumen untuk mencari alternatif bahan bakar yang lebih murah guna menekan pengeluaran.

“Sangat mungkin dengan kenaikan yang begitu besar, banyak pelaku atau konsumen yang beralih ke Pertalite,” ungkap Faisal kepada Beritasatu.com.

Meski demikian, ia menilai perpindahan konsumsi dari BBM nonsubsidi ke BBM bersubsidi tidak dapat dilakukan secara bebas. Pasalnya, pemerintah telah menerapkan berbagai mekanisme pengendalian terhadap distribusi dan penggunaan BBM subsidi maupun BBM penugasan.

Faisal menjelaskan bahwa adanya pembatasan kuota dan pengawasan distribusi membuat peluang masyarakat untuk beralih ke jenis BBM yang lebih murah menjadi terbatas.

“Peralihan konsumen ke kelas BBM yang lebih rendah saat ini tidak mudah dilakukan karena ada kontrol penggunaan, kuota, dan pembatasan suplai,” ujarnya dikutip dari laman berita satu.

Kenaikan harga Pertamax yang melonjak dari kisaran Rp12.000 menjadi sekitar Rp16.000 per liter mendapat perhatian dari berbagai kalangan, termasuk para ekonom. Lonjakan harga dalam satu kali penyesuaian dinilai berpotensi menimbulkan tekanan bagi konsumen.

Menurut Faisal, besarnya kenaikan harga tersebut tidak terlepas dari tertundanya penyesuaian harga selama beberapa waktu terakhir. Akibat penundaan tersebut, koreksi harga yang dilakukan menjadi jauh lebih besar ketika akhirnya diterapkan.

“Mungkin karena juga ditunda, sehingga kenaikan harganya, lonjakannya cukup besar. Nah, itu yang mungkin saya sayangkan,” ungkap Faisal.

Ia berpendapat dampak terhadap masyarakat sebenarnya dapat diminimalkan apabila penyesuaian harga dilakukan secara bertahap sejak awal. Dengan kenaikan yang lebih terukur, masyarakat memiliki waktu untuk menyesuaikan pola konsumsi dan pengeluarannya.

Faisal menambahkan, semakin lama penyesuaian harga ditunda, semakin besar pula selisih harga yang harus dikoreksi pada saat kebijakan diterapkan. Kondisi inilah yang kemudian memicu lonjakan harga Pertamax dalam jumlah signifikan.

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa kenaikan harga BBM tidak hanya berdampak pada biaya transportasi masyarakat, tetapi juga dapat memengaruhi berbagai sektor ekonomi lainnya. Meningkatnya biaya energi berpotensi mendorong kenaikan ongkos distribusi barang dan jasa yang pada akhirnya berkontribusi terhadap inflasi.

“Itu dampaknya terhadap inflasi dan terhadap konsumen menjadi sangat besar karena menciptakan satu guncangan,” pungkasnya.

Artikel Pertamax Naik Tajam, Ekonom Sebut Konsumen Sangat Mungkin Pindah ke Pertalite pertama kali tampil pada Katafoto.id.