Menurut Jalal, volume sampah yang terus meningkat di berbagai daerah membutuhkan strategi yang menyeluruh dengan melibatkan berbagai pendekatan yang saling melengkapi.

“Waste-to-Energy dapat menjadi bagian yang sah dari solusi pengelolaan sampah Indonesia, tetapi tidak boleh diposisikan sebagai solusi tunggal. Keberhasilannya sangat bergantung pada pemilahan sampah sejak dari sumbernya, keterlibatan masyarakat terdampak, integrasi pemulung, serta transparansi pengelolaan lingkungan yang dapat diverifikasi publik,” kata Jalal saat diwawancarai melalui telepon, Jumat (26/6).

Ia menjelaskan, penolakan terhadap pembangunan fasilitas WtE tidak akan menghilangkan persoalan sampah yang terus bertambah setiap hari. Karena itu, pengelolaan sampah harus dilakukan melalui berbagai metode yang terintegrasi.

“Mulai dari pengurangan timbulan sampah, daur ulang, pengomposan, dan pemanfaatan residu,” ujarnya.

Jalal menilai tantangan utama pengelolaan sampah di Indonesia bukan hanya berkaitan dengan teknologi, tetapi juga karakteristik sampah yang didominasi limbah organik dengan kadar air tinggi. Oleh sebab itu, pembangunan fasilitas WtE perlu dibarengi dengan penguatan budaya memilah sampah sejak dari rumah tangga, kawasan komersial, hingga sektor industri.

Ia juga menekankan pentingnya pelibatan masyarakat yang terdampak secara bermakna (meaningful engagement) dalam setiap tahapan proyek WtE. Menurutnya, masyarakat harus memperoleh manfaat ekologis, ekonomi, maupun sosial dari pembangunan fasilitas tersebut.

“Partisipasi masyarakat bukan sekadar formalitas dalam proses perizinan. Warga sekitar harus dilibatkan sejak tahap perencanaan, mendapatkan akses terhadap informasi emisi secara terbuka, serta memperoleh manfaat nyata dari proyek yang dibangun. Tanpa itu, WtE berpotensi kehilangan legitimasi sosial yang justru menjadi fondasi keberlanjutannya,” katanya.

Lebih lanjut, Jalal menyebut pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa teknologi WtE dapat beroperasi secara aman apabila didukung regulasi yang kuat, sistem pengawasan yang transparan, serta tata kelola pengelolaan sampah yang efektif.

Ia meyakini, apabila pendekatan serupa diterapkan di Indonesia, WtE dapat menjadi instrumen penting untuk mengurangi beban tempat pemrosesan akhir (TPA), tanpa hanya mengandalkan kecanggihan teknologi.

“WtE juga mampu menekan risiko emisi metana, dan mendukung target pengelolaan sampah nasional yang lebih adil dan berkelanjutan, namun hanya apabila berbagai safeguards lingkungan dan sosial yang kokoh bisa benar-benar ditegakkan,” kata Jalal.

Pada kesempatan terpisah, Chief Executive Officer Denera sekaligus Director Investment Danantara Investment Management (DIM), Fadli Rahman, menyampaikan bahwa keberhasilan implementasi Waste-to-Energy membutuhkan lebih dari sekadar teknologi modern. Menurutnya, tata kelola yang kuat menjadi faktor penentu keberhasilan proyek.

Fadli mengatakan penerapan prinsip governance yang ketat menjadi prioritas dalam setiap pengembangan proyek WtE.

“Pertama, kami menjaga tata kelola dengan sangat ketat. Kedua, kami belajar dari negara-negara lain dan menarik investor global untuk berinvestasi di Indonesia. Ketiga, kami memastikan kolaborasi dengan pemerintah daerah dan pihak lokal berjalan dengan baik, termasuk memaksimalkan penggunaan tenaga kerja lokal,” ujarnya.

Ia juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk mendukung berbagai upaya penanganan sampah yang sedang dikembangkan di Indonesia. Menurutnya, persoalan sampah kini telah menjadi tantangan lintas generasi yang membutuhkan partisipasi semua pihak.

“Kami dengan kerendahan hati mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung setiap upaya penanganan sampah, baik di skala kecil maupun skala besar, dari hulu hingga hilir, mulai dari pemilahan sampah hingga penerapan berbagai teknologi, baik teknologi yang sudah lama digunakan maupun teknologi yang lebih baru. Karena isu sampah bukan lagi sekadar persoalan hari ini. Persoalan ini sudah menjadi isu generasional dan telah berkembang menjadi isu sosial yang akan menentukan kualitas hidup kita di masa depan. Mari kita bersama-sama mendukung setiap upaya yang dapat menjadi solusi bagi persoalan sampah di Indonesia,” kata Fadli.

Artikel Tak Cukup Andalkan Teknologi, Ini Kunci Sukses Waste-to-Energy di Indonesia pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Dalam arahannya, pemerintah menegaskan bahwa peran Himbara tidak lagi sebatas lembaga keuangan yang berorientasi pada keuntungan. Bank-bank pelat merah tersebut diharapkan menjadi instrumen pembangunan yang mampu memperluas akses ekonomi dan keuangan bagi masyarakat di berbagai lapisan.

CEO Danantara Indonesia yang juga menjabat Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani, mengatakan besarnya peran Himbara tercermin dari nilai kapitalisasi pasar gabungan yang mencapai sekitar Rp1.100 triliun. Angka tersebut setara dengan sekitar 10 persen dari total kapitalisasi pasar perusahaan yang tercatat di Indonesia.

“Dengan kapitalisasi pasar gabungan sekitar Rp1.100 triliun, Himbara memiliki kapasitas yang sangat besar untuk menjadi motor penggerak ekonomi nasional sekaligus mendukung berbagai program pembangunan yang menjadi prioritas pemerintah,” kata Rosan dikutip dalam keterangan tertulis Senin (22/06)

Menurut Rosan, nilai kapitalisasi tersebut menunjukkan posisi strategis Himbara dalam sistem keuangan nasional. Presiden Prabowo, lanjutnya, berharap Himbara dapat menjangkau lebih banyak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang selama ini menjadi penopang utama perekonomian nasional.

Melalui penguatan peran tersebut, pemerintah ingin manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat sekaligus mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi.

“Peran Himbara tidak hanya diukur dari pencapaian laba, tetapi juga dari sejauh mana kehadirannya mampu membuka akses dan kesempatan yang setara bagi masyarakat, mulai dari pelaku UMKM hingga sektor usaha yang lebih besar,” kata Rosan.

Sinergi Kian Kuat Bersama Danantara

Pada kesempatan terpisah, pengamat perbankan Moch. Amin Nurdin menilai transformasi peran Himbara semakin menguat setelah hadirnya Danantara sebagai pengelola BUMN. Menurutnya, koordinasi yang lebih terintegrasi akan membuat pelaksanaan program-program pemerintah menjadi lebih efektif.

“Di bawah koordinasi Danantara dan arahan Presiden, terdapat penguatan sinergi antarlembaga perbankan negara sehingga fungsi intermediasi Himbara semakin selaras dengan agenda pembangunan nasional yang ditetapkan pemerintah,” ujarnya.

Meski demikian, Amin mengingatkan bahwa penguatan peran Himbara harus tetap diimbangi dengan penerapan tata kelola dan manajemen risiko yang baik. Ia menilai perluasan mandat dapat menciptakan peluang pertumbuhan bisnis sekaligus memperbesar basis nasabah, namun harus tetap diarahkan pada pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan.

“Tantangan terbesar Himbara ke depan bukan semata mengejar pertumbuhan kredit, melainkan memastikan pertumbuhan tersebut tetap berkualitas, didukung manajemen risiko yang kuat, serta mampu menjaga profitabilitas secara berkelanjutan,” kata Amin.

Artikel Danantara Perkuat Sinergi Himbara untuk Percepat Pertumbuhan Ekonomi pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Kesepakatan tersebut disaksikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.

Sebelumnya, Gubernur Pramono Anung menyampaikan bahwa proyek PSEL akan dibangun di dua lokasi, yakni Bantargebang, Jawa Barat, dan Tanjungan di kawasan Kamal Muara, Jakarta Utara. Pembangunan ini ditujukan untuk mengurangi volume sampah yang selama ini menumpuk di TPST Bantargebang.

Ia menegaskan, pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir menjadi prioritas Pemprov DKI Jakarta guna mewujudkan kota yang lebih bersih dan sehat.

“Hari ini Pemerintah DKI Jakarta akan melakukan penandatanganan kerja sama dengan Danantara untuk dua lokasi Pembangkit Listrik Tenaga Sampah. Satu di Bantargebang dan satunya di Tanjungan, di Kamal Muara,” ujar Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (4/5).

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menilai kerja sama ini sebagai bentuk komitmen bersama antara pemerintah pusat dan daerah dalam menangani persoalan sampah nasional. Ia menyebut, langkah tersebut menjadi penting mengingat timbunan sampah di Jakarta telah mencapai sekitar 9.120 ton per hari.

“Penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemprov DKI Jakarta dengan Danantara untuk percepatan pembangunan PSEL DKI Jakarta menunjukkan keseriusan Pemprov DKI dan pemerintah Indonesia dalam pengelolaan sampah nasional,” katanya.

Zulkifli juga mengungkapkan bahwa persoalan darurat sampah di Jakarta mendapat perhatian khusus dari Presiden Prabowo. Menurutnya, penanganan sampah harus dilakukan secara cepat, terkoordinasi, dan terintegrasi dari hulu hingga hilir.

Ia turut mengapresiasi komitmen Gubernur Pramono Anung dalam mendorong solusi berbasis teknologi melalui pengolahan sampah menjadi energi listrik yang bermanfaat bagi masyarakat.

“Jakarta hari ini membuktikan bahwa arahan itu bukan sekadar angka, tapi aksi nyata. Saya mengapresiasi komitmen nyata Pak Gubernur Jakarta, Pak Mendagri juga yang terus mendukung pengelolaan sampah menjadi waste to energy ini,” tandasnya.

Artikel Sampah Jadi Listrik, Pemprov DKI Gandeng Danantara Bangun PSEL pertama kali tampil pada Katafoto.id.

“Tidak ada kata terlambat dalam membangun industri semikonduktor nasional. Saat ini dunia memasuki babak baru, khususnya pada pengembangan AI chip, dan ini menjadi peluang bagi Indonesia untuk masuk pada momentum yang tepat dengan landasan kolaborasi, penguatan talenta, dan pengembangan produk yang relevan dengan kebutuhan industri,” kata Sigit dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (17/03).

Pernyataan tersebut disampaikan Sigit dalam kegiatan Workshop Percepatan Pengembangan Ekosistem Industri dan Riset Semikonduktor Nasional yang digelar di Wisma Danantara pada 12–13 Maret 2026. Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi antara Danantara dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) melalui Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan.

Industri semikonduktor sendiri saat ini menjadi fondasi utama dalam berbagai sektor strategis, mulai dari kecerdasan buatan, otomotif, energi, pertahanan, telekomunikasi, hingga perangkat kesehatan. Oleh karena itu, penguatan ekosistem industri ini dinilai krusial untuk mendukung transformasi digital nasional.

Workshop tersebut menjadi langkah strategis untuk memperkuat rantai industri semikonduktor dari hulu hingga hilir. Berbagai pemangku kepentingan—mulai dari pemerintah, perguruan tinggi, lembaga riset, hingga pelaku industri—dilibatkan guna menyusun arah pengembangan yang lebih terintegrasi.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto, menegaskan kesiapan pemerintah dalam mendukung percepatan industri ini, khususnya dari sisi regulasi dan standardisasi.

“Pemerintah akan mendukung dari sisi regulasi dan standardisasi, sementara industri perlu berada di garda depan karena yang sedang kita bangun ini bukan lagi semata proyek riset, melainkan proyek investasi yang harus menghasilkan produk yang layak secara ekonomi dan memungkinkan secara komersial,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam membangun industri semikonduktor nasional. Menurutnya, perguruan tinggi dan lembaga penelitian tetap berperan sebagai pusat inovasi dan penguatan teknologi.

“Sementara industri memegang peran penting dalam mengarahkan kebutuhan pasar, mempercepat adopsi, dan memastikan bahwa inovasi yang dikembangkan benar-benar memiliki kelayakan ekonomi,” ujarnya.

Sigit menambahkan, pengembangan ekosistem semikonduktor membutuhkan orkestrasi yang matang, mulai dari penentuan produk prioritas, desain, kesiapan fabrikasi, pengembangan sumber daya manusia, hingga model bisnis dan valuasi ekonomi.

Upaya ini juga selaras dengan langkah Indonesia dalam membangun fondasi industri semikonduktor melalui kemitraan strategis dengan pelaku industri global. Menurutnya, kolaborasi tersebut penting untuk memperkuat posisi Indonesia dalam rantai nilai semikonduktor, khususnya pada aspek desain chip dan pengembangan produk.

“Kolaborasi ini bertujuan memperkuat kapabilitas nasional dalam rantai nilai semikonduktor, khususnya pada penguasaan desain chip dan pengembangan produk, sekaligus membuka ruang penguatan kapasitas dan kompetensi talenta semikonduktor di lingkungan industri maupun perguruan tinggi Indonesia,” ujarnya.

Workshop tersebut menargetkan tiga hasil utama, yakni penetapan produk semikonduktor prioritas, penyusunan strategi pengembangan talenta, serta perumusan peta jalan kolaborasi lima tahun untuk mempercepat hilirisasi dan penguatan ekosistem industri.

Artikel Danantara Ungkap Peluang Besar Industri Semikonduktor di Indonesia pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Kegiatan ini menjadi tahap awal untuk mendukung percepatan pelaksanaan Program 3 Juta Rumah yang merupakan bagian dari program prioritas Presiden. Lahan tersebut direncanakan akan dikembangkan menjadi kawasan hunian yang ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Peninjauan lokasi dihadiri sejumlah tokoh, di antaranya Ketua Satuan Tugas Perumahan Hashim Djojohadikusumo, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani, jajaran pemerintah daerah, Pendiri dan Ketua Lippo Group Mochtar Riady, serta Pendiri dan Ketua Pembina Yayasan Pelita Harapan James Riady.

Setelah proses peninjauan lokasi, Kementerian PKP bersama Danantara Indonesia akan melanjutkan tahapan pematangan konsep pembangunan. Proses tersebut meliputi penyusunan skema pengembangan kawasan hunian, mekanisme penentuan harga, hingga perumusan konsep serta kriteria pembelian rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

CEO Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, menyampaikan bahwa peninjauan lokasi ini menjadi bagian dari upaya bersama untuk memastikan pembangunan hunian bagi MBR dilakukan secara terencana dan berkelanjutan.

“Sesuai arahan Presiden, penyediaan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah merupakan salah satu prioritas utama dalam pembangunan nasional. Melalui kolaborasi antara pemerintah, Danantara Indonesia, BUMN, dan sektor usaha, kami ingin memastikan bahwa pengembangan kawasan hunian ini dapat dirancang secara matang, baik dari sisi konsep pembangunan, mekanisme harga, maupun skema kepemilikan oleh masyarakat, sehingga benar-benar dapat memberikan akses hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” ujar Rosan.

Dalam kesempatan tersebut juga disampaikan pernyataan niat dari Yayasan Pelita Harapan untuk menyerahkan tiga bidang lahan di kawasan tersebut kepada Pemerintah Republik Indonesia sebagai dukungan terhadap pengembangan kawasan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

“Melalui kolaborasi antara pemerintah, Danantara Indonesia, BUMN, dan sektor usaha, inisiatif ini diharapkan dapat menjadi salah satu langkah konkret dalam memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak, aman, dan terjangkau,” tutup Rosan.

Artikel Pemerintah Siapkan Hunian MBR di Cikarang, Program 3 Juta Rumah Mulai Bergerak pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Andalas, Prof. Syafruddin Karimi, menilai langkah tersebut merupakan upaya positif untuk memperbaiki struktur pengelolaan BUMN. Menurutnya, perbaikan tata kelola diharapkan mampu meningkatkan efisiensi sekaligus produktivitas perusahaan pelat merah dalam jangka panjang.

“Governance reset BUMN harus dibaca sebagai dua hal. Pertama, koreksi atas persoalan lama, dan kedua reposisi strategis untuk masa depan. Pemerintah ingin mengubah BUMN dari sekadar pelaksana kebijakan menjadi pencipta nilai ekonomi yang mampu mendorong industrialisasi, hilirisasi, dan investasi jangka panjang,” kata Syafruddin lewat saluran telepon dari Jakarta, Kamis (3/5).

Ia menjelaskan, selama beberapa dekade terakhir sejumlah BUMN menghadapi berbagai persoalan klasik. Di antaranya adalah intervensi kebijakan, lemahnya disiplin dalam investasi, hingga belum jelasnya pemisahan peran negara sebagai pemilik perusahaan sekaligus pembuat kebijakan.

Menurut Syafruddin, kondisi tersebut berpotensi menurunkan tingkat efisiensi perusahaan serta memunculkan risiko fiskal yang tidak terlihat secara langsung. Karena itu, upaya governance reset dinilai penting untuk memperbaiki struktur pengelolaan melalui penguatan tata kelola perusahaan, peningkatan profesionalisme manajemen, serta pemisahan yang lebih tegas antara mandat bisnis dan mandat kebijakan.

Lebih jauh, ia menilai langkah ini juga mencerminkan upaya reposisi strategis BUMN. Pemerintah dinilai ingin mendorong BUMN agar tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai pencipta nilai ekonomi yang mampu mendorong industrialisasi, hilirisasi, serta investasi jangka panjang.

“Dalam konteks global yang semakin kompetitif, reposisi ini penting agar BUMN dapat menjadi instrumen pembangunan yang lebih produktif sekaligus meningkatkan kepercayaan investor,” ujar Syafruddin.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa upaya konsolidasi tata kelola BUMN di bawah satu entitas bukanlah hal yang mudah. Pasalnya, BUMN di Indonesia bergerak di berbagai sektor yang sangat beragam, mulai dari energi, perbankan, infrastruktur, telekomunikasi hingga transportasi. Masing-masing sektor memiliki struktur pasar, model bisnis, serta tingkat risiko yang berbeda.

“Konsolidasi tata kelola berarti menciptakan kerangka pengawasan yang mampu menjangkau seluruh perbedaan tersebut tanpa menghambat fleksibilitas operasional masing-masing perusahaan,” ujar Syafruddin.

Ia juga menilai tantangan lain akan muncul dalam proses integrasi standar manajemen risiko, sistem pelaporan keuangan, hingga mekanisme evaluasi kinerja perusahaan. Tanpa desain kelembagaan yang kuat, konsolidasi justru berpotensi memunculkan konflik kepentingan atau ketidaksinkronan strategi antarperusahaan.

Karena itu, Syafruddin menyarankan agar Danantara Indonesia membangun sistem pengelolaan portofolio yang jelas dengan memisahkan fungsi investasi dari fungsi operasional, sekaligus menetapkan indikator kinerja yang transparan.

“Keberhasilan konsolidasi ini sangat bergantung pada kapasitas institusional dan disiplin tata kelola yang konsisten,” katanya.

Artikel Governance Reset BUMN Jadi Sorotan, Langkah Baru Dorong Hilirisasi dan Investasi pertama kali tampil pada Katafoto.id.

“Tahun 2025 merupakan periode penguatan fundamental Garuda Indonesia, dan 2026 ini sebagai landasan optimalisasi. Pada tahun 2025 itu kami memiliki fokus utama bagaimana memastikan kesiapan operasional dan struktur keuangan yang lebih sehat sebagai prasyarat pertumbuhan berkelanjutan,” ujar Rohan, Kamis (26/2).

Sebagai pemegang saham mayoritas, ia menegaskan 2025 menjadi momen krusial untuk menjaga kesinambungan agenda transformasi. Sejumlah prioritas diarahkan pada peningkatan kesiapan armada secara bertahap, penguatan struktur modal, hingga penataan jaringan dan kapasitas penerbangan dengan pendekatan kehati-hatian.

“Langkah-langkah tersebut dilakukan secara disiplin dan terukur, dengan memastikan seluruh proses berjalan sesuai tata kelola perusahaan yang baik serta prinsip komersial yang sehat,” ujarnya.

Rohan menambahkan, sepanjang 2025 Garuda Indonesia Group telah memasuki fase peningkatan kesiapan teknis armada. Program perawatan serta reaktivasi pesawat dilaksanakan bertahap mengikuti rencana operasional yang telah disusun.

Perkembangan tersebut menunjukkan adanya peningkatan kesiapan armada yang konsisten dan terukur. Tahapan ini menjadi bagian dari strategi menjaga mutu layanan serta keandalan operasional sebelum memasuki fase optimalisasi kapasitas.

“Pendekatan ini menempatkan kualitas dan keberlanjutan sebagai prioritas, bukan ekspansi agresif dalam jangka pendek,” kata Rohan.

Penguatan Struktur Keuangan

Danantara Indonesia juga melakukan penguatan struktur permodalan melalui skema korporasi yang sebelumnya telah diumumkan. Upaya ini diarahkan untuk memperkokoh neraca perusahaan, meningkatkan fleksibilitas keuangan, sekaligus membuka ruang stabilisasi operasional.

“Seluruh langkah ditempuh dalam kerangka tata kelola yang prudent dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Rohan.

Pada tahun ini pengelolaan Garuda Indonesia difokuskan pada tahap optimalisasi kapasitas serta peningkatan kinerja yang terukur. Menurut Rohan, orientasinya bukan sekadar mengejar pertumbuhan volume, melainkan memastikan pertumbuhan yang sehat, menguntungkan, dan berkelanjutan.

“Sebagai pemegang saham, Danantara Indonesia berkomitmen memastikan transformasi Garuda Indonesia dilaksanakan secara disiplin, akuntabel, dan berorientasi pada penciptaan nilai jangka panjang bagi industri penerbangan nasional dan perekonomian Indonesia,” ujarnya.

Artikel Jurus Danantara Benahi Garuda Indonesia Siap Terbang Lebih Tinggi pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Tahap awal proyek WtE yang dikelola Danantara Indonesia difokuskan di empat wilayah, yakni Bali, Bogor, Bekasi, dan Yogyakarta. Keempat daerah tersebut dinilai paling siap dari sisi administrasi sekaligus menghadapi persoalan volume sampah yang mendesak. Proses ini memasuki fase krusial dengan rencana pengumuman pemenang tender pada akhir Februari 2026.

Dalam proses seleksi, Danantara Indonesia melakukan evaluasi menyeluruh terhadap ratusan kandidat penyedia teknologi. Dari lebih dari 200 perusahaan yang masuk Daftar Penyedia Teknologi (DPT), sebanyak 24 perusahaan asal Tiongkok, Prancis, Jepang, Singapura, dan Hong Kong dinyatakan memenuhi syarat dan berhak mengikuti tender sebagai Badan Usaha Pengembang dan Pengelola PSEL.

“Perusahaan-perusahaan yang menjadi peserta tender WtE kami wajibkan untuk membentuk konsorsium dengan mitra lokal. Adanya konsorsium ini kami harapkan bisa memberikan transfer teknologi dengan perusahaan lokal atau pemda,” ujar Lead of Waste-to-Energy Danantara Indonesia, Fadli Rahman, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (12/02).

Ia menambahkan bahwa proyek ini bukan sekadar pengadaan teknologi, tetapi juga bagian dari kebijakan publik yang melibatkan banyak sektor. “Kami juga ingin memastikan bahwa terjadinya tata kelola yang kuat sejak hulu, termasuk proses pemilihan Badan Usaha Pelaksana Proyek (BUPP) PSEL yang transparan dan berbasis mitigasi risiko,” ujarnya.

Dari 24 peserta tender tersebut, berikut profil lima di antaranya:

Chongqing Sanfeng Environment Group Co., Ltd.
Perusahaan ini dikenal sebagai spesialis WtE yang berperan sebagai investor, pengembang, sekaligus operator pembangkit listrik tenaga sampah. Berdiri pada 2009 dan berkantor pusat di Chongqing, Tiongkok, perusahaan ini tercatat di Bursa Saham Shanghai dengan kode 601827.SH.

Sanfeng memegang lisensi teknologi grate incinerator dari Martin GmbH, Jerman, yang kemudian dikembangkan secara mandiri hingga mampu memproduksi komponen inti WtE seperti tungku pembakaran, sistem pemurnian gas buang, dan pengolahan residu. Hingga akhir 2023, teknologinya telah diterapkan di lebih dari 250 proyek dengan lebih dari 400 lini insinerasi dan kapasitas total melampaui 220.000 ton sampah per hari.

Perusahaan ini juga mengembangkan proyek melalui skema BOT dan PPP, dengan lebih dari 50 proyek beroperasi maupun dalam tahap pembangunan.

Wangneng Environment Co., Ltd.
Berbasis di Huzhou, Zhejiang, Tiongkok, perusahaan ini mulai beroperasi pada 2012. Aktivitas usahanya meliputi pengolahan limbah dapur, air limbah, lumpur, hingga daur ulang karet. Wangneng memiliki 98 entitas usaha, termasuk lima anak perusahaan di luar negeri yang beroperasi di Thailand, Kamboja, Australia, dan Singapura.

Dalam sektor WtE, perusahaan ini mengolah limbah padat menjadi energi listrik atau panas melalui pembakaran, gasifikasi, maupun teknologi bioteknologi. Mereka mengklaim mampu memproduksi 3,04 miliar kWh listrik bersih per tahun—cukup untuk memenuhi kebutuhan sekitar 2,53 juta rumah tangga kecil-menengah di Indonesia.

Zhejiang Weiming Environment Protection Co., Ltd.
Perusahaan ini bukan nama baru dalam proyek lingkungan di Indonesia. Melalui anak usahanya, Weiming Equipment, perusahaan ini pernah menandatangani kontrak penyediaan peralatan insinerator WtE dengan mitra di Indonesia.

Weiming dikenal sebagai salah satu pemain utama WtE di Tiongkok, dengan lini bisnis mencakup desain, investasi, pembangunan, dan pengoperasian fasilitas WtE, termasuk manufaktur peralatan insinerator. Pada 2023, total produksi listrik dari operasionalnya mencapai sekitar 3,85 miliar kWh.

Perusahaan ini juga pernah menawarkan investasi sekitar USD 225 juta kepada Pemerintah Provinsi Bali untuk pengelolaan sampah berbasis BOO serta menjajaki proyek TPPAS Cirebon Raya bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kemenko Marves.

SUS Indonesia Holding Limited
Meski menggunakan nama Indonesia, perusahaan ini terdaftar di Tiongkok dan mulai beroperasi pada 19 Juli 2022 dengan fokus pada investasi jangka panjang di sektor WtE. Mereka menilai Indonesia sebagai pasar potensial karena tingginya volume sampah perkotaan, keterbatasan TPA, serta meningkatnya kebutuhan energi bersih.

Induk perusahaannya, Shanghai SUS Environment Co., Ltd., berdiri pada 2008 di Shanghai. Hingga kini, grup ini telah menjalankan sekitar 84–89 proyek WtE di berbagai negara.

Di Makassar, perusahaan ini membangun fasilitas WtE dengan kapasitas pengolahan 1.300 ton sampah per hari melalui dua jalur insinerasi dan turbin generator berdaya 35 MW.

PT Jinjiang Environment Indonesia
Perusahaan ini merupakan bagian dari Zheneng Jinjiang Environment Holding Co., Ltd., pemain besar WtE di Tiongkok sejak 1998. Berdiri pada 8 Agustus 2017, perusahaan ini menyelesaikan restrukturisasi internal pada 16 Februari 2025.

Di Indonesia, PT Jinjiang Environment Indonesia mengembangkan fasilitas PLTSa di Kota Palembang dengan kapasitas 1.000 ton sampah per hari dan produksi listrik 20 MW. Proyek tersebut dijalankan melalui skema BOO dengan kontrak konsesi selama 30 tahun, dengan nilai investasi awal sekitar US$120 juta atau setara Rp1,8 triliun.

Induk usahanya di Tiongkok mengoperasikan 27 fasilitas WtE serta sejumlah fasilitas pengolahan limbah organik dan daur ulang dengan total kapasitas 44.000 ton per hari.

Artikel Sampah Kota Bakal Jadi Listrik, Lima Perusahaan Tiongkok Lolos Jadi Peserta Tender WtE pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Peresmian Indonesia Pavilion turut dihadiri Chief Investment Officer (CIO) Danantara Indonesia, Pandu Patria Sjahrir, bersama jajaran pimpinan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, serta sejumlah Duta Besar Republik Indonesia.

Mengusung tema “Indonesia Endless Horizons”, pavilion ini menampilkan berbagai potensi kolaborasi yang dapat dikembangkan bersama Indonesia, mulai dari skema kemitraan publik-swasta hingga inisiatif diplomasi dan pembangunan yang inklusif serta berkelanjutan.

Rangkaian kegiatan dilanjutkan pada malam hari dengan penyelenggaraan Indonesia Night, yang menghadirkan pertunjukan budaya, ragam kuliner khas Nusantara, serta sesi jejaring bagi mitra dan pemangku kepentingan dari berbagai negara. Kehadiran Indonesia Pavilion di WEF Davos 2026 sekaligus menjadi debut Danantara Indonesia dalam forum ekonomi global tersebut.

World Economic Forum sendiri merupakan forum ekonomi internasional yang berdiri sejak 1971 atas prakarsa Profesor Klaus Schwab. Forum ini dikenal sebagai platform kolaborasi publik dan swasta yang mempertemukan pemimpin pemerintahan, pelaku bisnis, serta organisasi internasional untuk membahas berbagai isu strategis global, dengan pertemuan tahunan yang rutin diselenggarakan di Davos, Swiss.

CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani beserta istri Ayu Heni Rosan, CIO Danantara Indonesia Pandu Patria Sjahrir bersama jajaran pimpinan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia saat potong pita pada pembukaan Indonesia Pavilion di World Economic Forum (WEF), di Davos, Swiss (21/01/2026) (katafoto/HO/Leon Gutierrez/Danantara Indonesia)

CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani memberikan sambutan pada pembukaan Indonesia Pavilion di World Economic Forum (WEF), di Davos, Swiss (21/01/2026) (katafoto/HO/Leon Gutierrez/Danantara Indonesia)

CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani memberikan sambutan pada acara Indonesia Night di WEF Davos di Davos, Swiss (21/01/2026) (katafoto/HO/Leon Gutierrez/Danantara Indonesia)

CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani, Vice Chairman of Roche Holding AG and Interim Co-Chair, World Economic Forum Andre Hoffmann, Ketua Umum KADIN Anindya Bakrie, para pimpinan dan pendukung RGE Group, Pertamina, Indofood, Grab, Gajah Tunggal, Barito Pacific, BRI, Mandiri, EMTEK, Astra International, Lippo Group foto bersama pada acara Indonesia Night di WEF Davos di Davos, Swiss (21/01/2026) (katafoto/HO/Leon Gutierrez/Danantara Indonesia)

Penampilan kesenian tradisional Indonesia pada acara Indonesia Night di WEF Davos di Davos, Swiss (21/01/2026) (katafoto/HO/Leon Gutierrez/Danantara Indonesia)

Penampilan Fashion Carnival pada acara Indonesia Night di WEF Davos di Davos, Swiss (21/01/2026) (katafoto/HO/Leon Gutierrez/Danantara Indonesia)

Artikel Indonesia Pavilion Resmi Dibuka di WEF Davos 2026 pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Pandangan tersebut menjadi benang merah dalam kajian yang disusun oleh Tenggara Strategics bertajuk “Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik” pada 2025. Tim peneliti menyusun kajian ini melalui analisis kebijakan dan pemanfaatan data sekunder dengan menelaah kerangka regulasi pemerintah, termasuk Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025.

Melalui kajian ini, Tenggara Strategics menilai sejauh mana kebijakan yang berlaku mampu mendorong pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan. Selain itu, kajian ini membandingkan penerapan waste-to-energy di sejumlah negara seperti Tiongkok, Singapura, dan Swedia, serta mengevaluasi pengalaman proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) yang telah berjalan di Indonesia.

Tenggara Strategics memaparkan hasil kajian tersebut dalam diskusi di CSIS, Jakarta, Rabu (21/01). Senior Researcher Tenggara Strategics, Intan Salsabila Firman, menegaskan bahwa pemerintah perlu menempatkan program WtE secara proporsional dalam bauran kebijakan publik. Ia menjelaskan bahwa WtE merupakan instrumen kebijakan lintas sektor yang dapat menangani sampah residu yang tidak lagi dapat dikurangi melalui prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle), sekaligus berkontribusi pada agenda transisi energi nasional.

“Tantangan WtE tidak hanya terletak pada aspek teknologi, tetapi juga pada integrasi kebijakan, tata kelola, dan tingkat penerimaan publik,” ujar Intan.

Intan memaparkan hasil kajian yang menunjukkan bahwa Indonesia saat ini menghasilkan sekitar 56,98 juta ton sampah setiap tahun. Namun, sistem pengelolaan yang ada baru mampu menangani sekitar 33,74 persen dari total tersebut. Sementara itu, sekitar 66,26 persen sampah masih berakhir di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan metode open dumping. Kondisi ini menimbulkan dampak serius terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat, antara lain peningkatan kasus diare hingga 72 persen dan asma sebesar 40 persen di wilayah sekitar TPA, serta menyumbang sekitar 2–3 persen emisi gas rumah kaca nasional yang berasal dari metana.

Kajian ini juga hadir sebagai respons atas terbitnya Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 yang memperbarui kerangka kebijakan, skema pembiayaan, serta standar teknologi proyek PLTSa. Melalui regulasi tersebut, pemerintah menargetkan pembangunan 33 unit PLTSa hingga 2029, dengan tujuh unit yang dijadwalkan mulai dibangun pada 2026. Setiap fasilitas PLTSa dirancang untuk mengolah sekitar 1.000 ton sampah per hari dan menghasilkan listrik sebesar 20 MW.

Melalui Perpres 109/2025, pemerintah turut menetapkan kebutuhan investasi sekitar Rp2–3 triliun untuk setiap unit PLTSa serta menaikkan harga beli listrik oleh PLN menjadi 20 sen dolar AS per kWh. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan kelayakan finansial proyek dan menarik partisipasi investasi swasta.

Agenda Strategis Danantara Indonesia

Program Waste-to-Energy menjadi salah satu agenda strategis yang mendapat perhatian khusus dari Danantara Indonesia. Fadli Rahman, Lead of Waste-to-Energy Danantara Investment Management, menekankan bahwa peran Danantara sudah dimulai sejak tahap awal perencanaan proyek, terutama dalam memastikan kualitas tata kelola dan pemilihan teknologi yang tepat.

“Bagi Danantara Indonesia, WtE tidak sekadar proyek teknologi, melainkan bagian dari kebijakan publik lintas sektor. Karena itu, kami berfokus memastikan tata kelola yang kuat sejak tahap hulu, termasuk proses pemilihan Badan Usaha Pelaksana Proyek (BUPP) PSEL yang transparan dan berbasis mitigasi risiko,” jelas Fadli.

Di sisi lain, Prof. Dr. Arief Sabdo Yuwono menyoroti aspek lingkungan dan kesehatan masyarakat dalam penerapan WtE. Ia menyampaikan bahwa teknologi WtE modern dapat diterapkan secara aman di Indonesia dengan memenuhi persyaratan yang ketat.

“Insinerator modern mampu mengurangi volume sampah lebih dari 90 persen dengan standar pengendalian emisi yang ketat. Keberhasilan penerapannya sangat bergantung pada pemilihan teknologi yang sesuai dengan karakteristik sampah nasional serta pengawasan lingkungan yang transparan dan berkelanjutan,” ungkapnya.

Kajian ini turut membandingkan praktik WtE di berbagai negara. Swedia hanya mengirimkan kurang dari 1 persen sampah ke TPA, Singapura mengandalkan empat fasilitas WtE untuk menekan volume sampah hingga 90 persen, sementara Tiongkok telah mengoperasikan 696 unit PLTSa dan mencapai tingkat pengolahan sampah hingga 100 persen melalui skema WtE. Pengalaman internasional ini menunjukkan bahwa WtE dapat berjalan efektif apabila didukung oleh kebijakan yang konsisten dan tata kelola yang kuat.

Temuan kajian tersebut menegaskan bahwa waste-to-energy dapat berfungsi sebagai solusi awal yang rasional dalam pengelolaan sampah perkotaan. Dengan dukungan kerangka kebijakan yang tepat serta implementasi yang konsisten, WtE berpotensi menjadi instrumen penting dalam pengelolaan sampah nasional sekaligus mendorong transisi energi di Indonesia.

Artikel Indonesia Hasilkan Sampah 56 Juta Ton per Tahun, Mampukah WtE Menjadi Jawaban? pertama kali tampil pada Katafoto.id.