Berdasarkan hasil investigasi sementara, sebagian ikan yang akan digunakan untuk makanan MBG tidak disimpan di dalam freezer. Ikan tersebut disebut dibiarkan pada suhu ruangan selama 12 jam hingga lebih.

“Kami coba cek investigasi sementara. Jadi, itu kelalaian ada pada pengolahan. Jadi bahan baku ikan itu sebagian besar dimasukkan ke freezer, ada sekitar 300 atau 200 atau 300 ekor yang tidak masuk ke freezer itu kemudian ditaruh di suhu ruangan dalam kurun waktu 12 sampai lebih dari 12 jam,” kata Mas Dar saat mengunjungi korban di Rumah Sakit Haji Medan, Minggu (16/8).

Mas Dar menilai kondisi tersebut merupakan bentuk kelalaian serius dalam proses pengolahan makanan. Ia menegaskan tidak boleh ada kesalahan dalam penyediaan makanan MBG karena program tersebut berkaitan langsung dengan keselamatan penerima manfaat.

“Tidak boleh ada kelalaian, tidak boleh! Zero tolerance, enggak boleh lalai! Dan saya minta kepala dapur atau siapapun yang merasa enggak sanggup kerja, kau keluar saja daripada kemudian membahayakan nasib nyawa seseorang,” kecam Mas Dar.

Prosedur Keamanan Pangan Diperketat

Menindaklanjuti kejadian tersebut, BGN akan memperketat penerapan prosedur keamanan pangan di seluruh dapur MBG. Sekitar 27.000 kepala dapur di berbagai wilayah Indonesia diminta meningkatkan pengawasan terhadap setiap tahapan pengolahan makanan.

Pengetatan tersebut mencakup perhatian terhadap proses penanganan bahan baku hingga makanan siap disalurkan kepada penerima manfaat. BGN menekankan setiap tahapan harus dilakukan sesuai prosedur untuk mencegah terulangnya insiden serupa.

Kondisi Korban Mulai Membaik

Selain membahas hasil investigasi, Mas Dar juga menyampaikan perkembangan kondisi salah satu korban yang masih menjalani perawatan di Pediatric Intensive Care Unit (PICU) Rumah Sakit Haji Medan.

Pasien tersebut disebut mulai menunjukkan perkembangan positif setelah menjalani perawatan selama tiga hari. Meski demikian, kondisi korban masih memerlukan pengawasan dan penanganan intensif di ruang PICU.

Mas Dar berharap kondisi pasien terus membaik sehingga dalam waktu dekat dapat dipindahkan dari ruang intensif ke ruang perawatan biasa.

“Kondisi (korban) di sini sudah dua hari, ini hari yang ketiga. Menurut laporan, sudah membaik. Jadi, dibandingkan pertama kali masuk dan kemarin dan hari ini, sudah lebih baik. Tapi memang masih di ICU. Saya berharap sesegera mungkin bisa betul-betul membaik satu sampai dua hari ini. Enggak usah dua hari lah, kalau bisa satu hari, gitu,” pungkasnya.

Artikel BGN Beberkan Penyebab Dugaan Insiden MBG di Karo, Ikan Dibiarkan 12 Jam pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan kesiapan tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta pemerintah memprioritaskan daerah dengan angka stunting tinggi. Selain itu, program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga difokuskan bagi kelompok penerima manfaat ibu hamil, ibu menyusui, dan balita atau kelompok 3B.

“Dari pemadanan data tadi ada sekitar 1.700 dapur yang sudah siap, sudah jadi, tinggal operasional dan berada di daerah dengan stunting tinggi dan sangat tinggi. Ini akan kami selesaikan secara bertahap,” kata Sudaryono, dikutip dari YouTube, Kamis (6/8).

Sudaryono juga meluruskan informasi yang beredar mengenai pembukaan 13.000 dapur MBG. Menurutnya, angka tersebut bukan berarti seluruh dapur akan langsung beroperasi dalam waktu dekat.

Ia menjelaskan, jumlah 13.000 merupakan total lokasi dapur yang telah masuk dalam basis data BGN dengan berbagai tahapan kesiapan. Sebagian masih berupa titik rencana pembangunan, sementara sebagian lainnya telah berdiri sebagai SPPG.

“Jadi, sempat ramai ada pernyataan seolah-olah kami segera membuka 13.000 dapur. Bukan. Dalam data kami sudah ada sekitar 13.000 lebih dapur. Statusnya beragam, ada titik baru dan ada juga yang sudah selesai berdiri sebagai SPPG,” ujarnya.

Untuk menentukan daerah prioritas, BGN melakukan pemadanan data bersama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan sejumlah kementerian serta lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan program MBG.

Menurut Sudaryono, Kemenkes memiliki data keluarga berdasarkan nama dan alamat. Informasi tersebut kemudian dipadukan dengan data kesiapan dapur MBG sehingga pemerintah dapat menentukan wilayah yang paling membutuhkan layanan gizi.

“Data tersebut kemudian kami petakan dan dipadankan dengan data dapur yang sudah siap. Insyaallah, pekan depan kami akan mulai merilis secara bertahap dapur yang sudah siap,” katanya.

Ia menambahkan, mulai pekan depan BGN akan menetapkan daerah-daerah yang menjadi prioritas pembangunan maupun pengoperasian SPPG. Langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat penurunan angka stunting sekaligus meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia.

Sejumlah wilayah yang masuk dalam daftar prioritas meliputi Papua, Nusa Tenggara Timur (NTT), Nias, Sumatera Utara, hingga kawasan terpencil di Kepulauan Maluku Utara dan Maluku.

“Daerah Papua, Nusa Tenggara Timur (NTT), Nias, Sumatera Utara, serta daerah-daerah yang jauh di Kepulauan Maluku Utara dan Maluku. Wilayah-wilayah tersebut jauh dan sangat membutuhkan,” tuturnya.

Artikel BGN Siapkan 1.700 Dapur MBG di Wilayah Stunting, Operasi Dimulai Bertahap pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Kepala BGN, Dadan Hindayana atau yang akrab disapa Mas Dar, mengatakan pencopotan dilakukan terhadap kepala SPPG di sejumlah wilayah, di antaranya Jawa Barat, Lampung, Jawa Timur, Sumatera Utara, Banten, Jawa Tengah, termasuk SPPG di Semarang yang sebelumnya dikaitkan dengan kasus keracunan di SMK Negeri 6 Semarang.

“Dan perhari ini, saya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional telah mencopot 137 Kepala Dapur di seluruh Indonesia yaitu di Jawa Barat, Lampung, Jawa Timur, Sumatera Utara, Banten dan Jawa Tengah termasuk yang kemarin dapurnya yang di Semarang yang menimbulkan keracunan di SMK Negeri 6 Semarang,” kata Mas Dar usai Rapat Pimpinan di Kantor BGN, Senin (3/8).

Menurut Mas Dar, keputusan tersebut diambil setelah ditemukan pelanggaran disiplin maupun rekam jejak yang tidak sejalan dengan standar operasional serta prinsip integritas dalam pelaksanaan Program MBG.

Ia menegaskan, BGN tidak akan memberikan toleransi terhadap berbagai bentuk pelanggaran yang dapat mengganggu kualitas program, mulai dari kasus keracunan makanan hingga penyimpangan dalam pengelolaan anggaran.

“Yang jelas kami zero toleran terhadap keracunan, zero toleran terhadap tindakan korupsi, hengki pengki, ngentik uang, dan lain-lain itu kita zero toleran, dan kami telah menyiapkan suatu sistem mekanisme di mana trust is good, tapi control is better,” tegas Mas Dar.

Untuk memperkuat tata kelola Program MBG, BGN saat ini juga mengembangkan sistem pengawasan berbasis digital. Sistem tersebut dirancang agar seluruh aktivitas operasional di setiap dapur SPPG dapat dipantau secara lebih efektif dan terintegrasi.

Selain meningkatkan pengawasan internal, BGN juga berupaya memperluas transparansi kepada publik. Informasi mengenai pelaksanaan program nantinya dapat diakses oleh orang tua, sekolah, dinas kesehatan, dinas pendidikan, hingga pemerintah daerah.

Mas Dar menjelaskan, sistem tersebut akan memuat informasi lengkap mengenai menu makanan yang diterima siswa setiap hari, kandungan gizi, lokasi SPPG yang menyiapkan makanan, identitas kepala SPPG, hingga laporan apabila terdapat keluhan dari masyarakat.

“Sebagaimana janji saya setelah saya dilantik adalah bagaimana menyediakan informasi yang terbuka kepada pihak-pihak terkait khususnya orang tua, kemudian dinas kesehatan, dinas pendidikan, termasuk guru, kepala sekolah itu mendapatkan informasi bahwa anaknya diberi menu makan apa oleh negara di hari ini, hari kemarin, hari esok, dan rencananya apa, kandungan gisinya apa, kemudian menu tadi itu dimasak di SPPG mana, kepala SPPG-nya siapa, dan ada keluhan apa, sehingga kita bisa lihat,” kata Mas Dar.

Menurut BGN, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat akuntabilitas sekaligus memastikan Program Makan Bergizi Gratis berjalan sesuai standar keamanan pangan, transparansi, dan tata kelola yang baik.

Artikel BGN Copot 137 Kepala SPPG, Zero Tolerance untuk Keracunan dan Korupsi pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Kepala BGN, Sudaryono, mengatakan pihaknya menyerahkan proses penyelidikan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum agar dugaan penyalahgunaan anggaran dapat diusut secara menyeluruh.

“Kami juga melaporkan hal ini kepada penegak hukum. Apakah adanya indikasi mens rea. Misalnya memang ada niat untuk nyuri, ada niat untuk korupsi, ada niat untuk nilep, ngentit apa tidak dan lain-lain, kami serahkan kepada penegak hukum di kejaksaan untuk diperiksa,” kata Sudaryono dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Jumat (31/7).

Sudaryono menjelaskan, ratusan SPPG tersebut sebelumnya telah menerima alokasi anggaran dari pemerintah pusat untuk menjalankan program MBG. Namun, hasil verifikasi menemukan sejumlah kejanggalan yang mengindikasikan adanya persoalan dalam penyaluran dana.

Temuan itu mencakup rekening ganda, dapur yang tidak ditemukan, hingga fasilitas yang belum beroperasi meski telah menerima pencairan anggaran.

“Setelah kami verifikasi satu persatu, kami telah menemukan adanya 414 SPPG atau dapur yang rekeningnya itu kemudian rekeningnya either double atau rekeningnya dapurnya enggak ada, atau dapurnya belum beroperasi,” ujar Sudaryono.

Dari hasil penelusuran tersebut, BGN menyatakan berhasil menyelamatkan dan mengembalikan dana sebesar Rp311,2 miliar ke kas negara melalui sejumlah bank. Dana tersebut berasal dari anggaran yang sebelumnya telah disalurkan kepada 414 SPPG yang dinyatakan bermasalah.

Sudaryono menegaskan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis akan terus dilakukan untuk memastikan penggunaan anggaran berjalan sesuai ketentuan. Ia juga memastikan tidak akan ada pihak yang mendapat perlakuan khusus apabila terbukti melakukan pelanggaran.

“Mau siapa pun itu, termasuk juga adalah oknum-oknum yang ada di badan gizi ini tidak ada yang kebal hukum, kami sampaikan semuanya kepada penegak hukum,” tegasnya.

BGN akan melanjutkan penyisiran terhadap SPPG yang diduga tidak beroperasi atau tidak memenuhi persyaratan program. Selain itu, pengawasan juga akan diperketat agar pelaksanaan MBG berjalan lebih akuntabel dan anggaran negara benar-benar dimanfaatkan sesuai peruntukannya.

Artikel BGN Temukan 414 Dapur MBG Bermasalah, Pastikan Tak Ada yang Kebal Hukum pertama kali tampil pada Katafoto.id.

“Barang siapa, kemudian Kepala SPPG, saya sampaikan di sini, kepala dapur mana pun, siapa pun itu, manakala dia mendapatkan atau meminta fee, atau meminta tambahan dari mitra atau yayasan, itu adalah tindak pidana gratifikasi. Karena kepala dapur adalah PPPK, adalah abdi negara. Jadi kalau minta fee, minta tambahan penghasilan dari mitra atau dari yayasan, itu tindak pidana gratifikasi,” tegas Sudaryono dalam konferensi pers di Kantor BGN, Senin (27/7).

Selain melarang pungutan kepada mitra maupun yayasan, BGN juga menekankan pentingnya proses pengadaan bahan pangan di setiap SPPG dilakukan secara transparan, adil, dan akuntabel. Langkah tersebut bertujuan mencegah munculnya konflik kepentingan maupun praktik yang menguntungkan pihak tertentu.

Sudaryono yang akrab disapa Pak Dar mengingatkan, pelanggaran juga mencakup pembelian bahan pangan dengan harga yang tidak wajar atau meminta imbalan dari pemasok. Menurutnya, tindakan tersebut termasuk bentuk gratifikasi yang tidak akan ditoleransi.

“Karena Kepala SPPG yang kemudian membeli harga bahan yang tidak wajar, atau minta feedback, itu juga adalah bagian dari pelanggaran gratifikasi. Barang siapa melakukan pelanggaran itu, kami dengan tegas, kalau terbukti, kami pecat. Dan dapurnya kami suspend atau kami tutup,” tegas Pak Dar.

Untuk memperkuat pengawasan, BGN membuka saluran pengaduan bagi mitra, yayasan, maupun masyarakat yang menemukan dugaan pungutan liar atau pelanggaran lainnya di lingkungan SPPG. Setiap laporan yang masuk akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurut Pak Dar, penindakan tegas terhadap oknum yang melanggar diperlukan agar tidak merusak reputasi ribuan Kepala SPPG, mitra, dan tenaga pelaksana yang selama ini bekerja secara jujur dan berkomitmen menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis.

“Kami tidak ingin pelanggaran yang dilakukan oleh oknum yang sedikit, oleh jumlah dapur yang sedikit, kemudian merusak citra orang-orang yang selama ini telah bekerja keras. Orang-orang yang selama ini telah bekerja dengan jujur dan baik kemudian ternodai hanya karena satu atau dua orang oknum yang bekerja tidak baik,” ujarnya.

Artikel BGN Tak Main-main, Kepala SPPG yang Terbukti Minta Fee Langsung Dipecat pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik S. Deyang, mengungkapkan bahwa sejak Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai berjalan pada 6 Januari 2025 hingga 29 Mei 2026, ribuan SPPG telah dikenai sanksi penghentian sementara atau suspend.

“Terhitung sejak program MBG dimulai pada tanggal 6 Januari 2025 sampai tanggal 29 Mei 2026, dari total 27.208 SPPG yang saat ini sudah beroperasi di seluruh Indonesia, sebanyak 8.182 SPPG sudah pernah di-suspend,” kata Nanik di Jakarta, Minggu, 31 Mei 2026.

Di Wilayah I yang mencakup Pulau Sumatera, terdapat 5.968 SPPG yang telah beroperasi. Dari jumlah tersebut, 148 SPPG masih menjalani masa suspend. Sebanyak 10 SPPG dikenai sanksi karena kejadian menonjol, sementara 138 lainnya terkait persoalan infrastruktur, manajemen organisasi, dan mutu gizi.

Di sisi lain, sebanyak 610 SPPG yang sebelumnya dihentikan sementara telah kembali beroperasi setelah memenuhi ketentuan. Dengan demikian, total SPPG yang pernah di-suspend di Wilayah I mencapai 758 unit.

Sementara itu di Wilayah II yang meliputi Pulau Jawa, dari 16.594 SPPG yang beroperasi, sebanyak 1.666 SPPG masih berstatus suspend. Rinciannya, 61 SPPG dikenai sanksi akibat kejadian menonjol dan 1.605 SPPG karena masalah infrastruktur, tata kelola organisasi, serta kualitas gizi.

Sebanyak 1.800 SPPG yang sebelumnya di-suspend kini telah kembali beroperasi.

“Jadi dari wilayah II, total sebanyak 3.466 SPPG telah di-suspend,” kata Nanik.

Adapun di Wilayah III yang mencakup Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua, terdapat 4.646 SPPG yang beroperasi. Saat ini, 399 SPPG masih menjalani masa suspend, terdiri atas 25 SPPG akibat kejadian menonjol dan 374 SPPG karena persoalan infrastruktur, manajemen organisasi, serta mutu gizi.

Sebanyak 3.559 SPPG yang sebelumnya terkena suspend telah kembali beroperasi. Dengan demikian, total SPPG yang pernah di-suspend di Wilayah III mencapai 3.959 unit.

Berdasarkan akumulasi data nasional, sebanyak 8.182 SPPG pernah dikenai sanksi suspend. Dari jumlah tersebut, 5.659 SPPG telah dicabut status suspend-nya dan kembali beroperasi karena dinilai telah memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan.

Sementara itu, masih ada 2.213 SPPG yang harus menjalani masa suspend lantaran belum memenuhi ketentuan dalam petunjuk teknis (juknis), baik dari aspek manajemen maupun kondisi bangunan.

Nanik menjelaskan, terdapat berbagai alasan yang dapat menyebabkan sebuah SPPG dikenai sanksi suspend. Di antaranya apabila makanan yang diproduksi menimbulkan kejadian menonjol seperti gangguan pencernaan, diare, atau muntah-muntah.

Selain itu, sanksi juga dapat diberikan jika menu yang disajikan tidak sesuai dengan alokasi anggaran bahan baku sebesar Rp8.000 hingga Rp10.000 per porsi, melakukan mark up harga bahan baku, atau memiliki tata letak bangunan yang tidak sesuai dengan petunjuk teknis.

SPPG yang belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), belum memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), serta tidak menyediakan mess bagi Kepala SPPG, Pengawas Gizi, dan Pengawas Keuangan juga berpotensi dikenai suspend.

Sanksi serupa dapat diberikan kepada SPPG yang tidak memiliki peralatan dapur sesuai standar, menjalankan tata kelola yang buruk, mengalami konflik antara mitra dan yayasan, atau memiliki jumlah pemasok bahan baku kurang dari 15.

Menurut Nanik, jumlah SPPG yang dikenai suspend masih berpotensi bertambah. Pasalnya, BGN kini mewajibkan setiap SPPG mendistribusikan Program MBG kepada sedikitnya 300 penerima manfaat dari kelompok 3B, yakni ibu hamil (Bumil), ibu menyusui (Busui), dan balita.

“Apabila sampai tanggal 2 Juni 2026 SPPG tidak bisa menunjukkan data pemberian MBG kepada kelompok 3B, maka SPPG itu akan di-suspend mayor (tanpa insentif) dan Kepala SPPG-nya akan mendapatkan peringatan keras,” kata Ketua Harian Tim Koordinasi Kementerian dan Lembaga untuk Pelaksanaan Program MBG itu.

Artikel Mengejutkan, Ribuan SPPG Kena Suspend dari Masalah Gizi hingga Dugaan Mark Up pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Program tersebut pertama kali dijalankan di Lapas Sukamiskin sebelum diperluas ke sejumlah daerah lainnya. Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Mashudi, mengatakan pemanfaatan lahan lapas dan rutan untuk dapur MBG merupakan bagian dari dukungan terhadap program pemenuhan gizi pemerintah.

“Awalnya ada di Sukamiskin, kemudian berkembang lagi di beberapa lokasi lain. Saat ini sudah ada sekitar 70 dapur SPPG atau MBG di lapas maupun rutan,” kata Mashudi di Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (7/5).

Menurut Mashudi, setelah pelaksanaan awal di Sukamiskin, pemerintah kembali menambah tujuh lokasi dapur MBG. Selain itu, sebanyak 28 lokasi tambahan kini tengah diproses dan direncanakan mulai beroperasi dalam waktu dekat.

Program dapur MBG di lingkungan pemasyarakatan juga melibatkan warga binaan sebagai tenaga kerja dapur. Namun, keterlibatan tersebut hanya diperuntukkan bagi warga binaan yang telah melalui proses asesmen dan memiliki catatan perilaku baik.

“Penempatan warga binaan di dapur tentu melalui asesmen. Mereka yang dilibatkan adalah warga binaan dengan catatan berkelakuan baik,” ujarnya.

Mashudi menjelaskan setiap dapur MBG di lapas dan rutan memanfaatkan lahan seluas sekitar 350 hingga 400 meter persegi. Penggunaan lahan tersebut tetap mengikuti ketentuan administrasi yang berlaku, termasuk kewajiban pembayaran sewa lahan.

Ia menambahkan, pengembangan dapur MBG di lingkungan pemasyarakatan diharapkan tidak hanya mendukung program makan bergizi gratis pemerintah, tetapi juga menjadi sarana pembinaan keterampilan kerja bagi warga binaan agar memiliki bekal setelah kembali ke masyarakat.

Artikel Lapas Sukamiskin Jadi Percontohan, 70 Dapur MBG Segera Beroperasi pertama kali tampil pada Katafoto.id.