Mengacu pada data Kementerian Ketenagakerjaan, Tauhid menyebut Jawa Barat mencatat hampir 5.000 pekerja terdampak PHK. Sementara itu, Banten sekitar 2.500 pekerja dan Jawa Timur sekitar 2.300 pekerja.

“Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, paling banyak itu Jawa Barat hampir 5.000 pekerja, Banten sekitar 2.500, Jawa Timur sekitar 2.300. Memang daerah-daerah tersebut merupakan pusat industri manufaktur terbesar, terutama di kawasan Jabodetabek,” kata Tauhid, Senin (6/7).

Menurut Tauhid, industri manufaktur menjadi sektor yang paling rentan ketika terjadi perlambatan ekonomi dunia. Penurunan permintaan global menyebabkan pasar ekspor menyusut, sementara pelaku industri juga menghadapi kenaikan biaya logistik, energi, dan bahan baku yang sebagian besar masih bergantung pada impor.

“Ketika ekonomi dunia melemah, permintaan global turun. Di sisi lain biaya logistik dan bahan baku naik. Karena banyak bahan baku industri masih impor, pelemahan nilai tukar juga membuat biaya produksi meningkat sehingga produk dalam negeri sulit bersaing,” ujarnya. 

Dilansir dari laman investor daily, selain tantangan di pasar ekspor, derasnya produk impor di pasar domestik turut memperberat kondisi industri nasional. Tauhid menilai barang impor, baik yang masuk secara legal maupun ilegal, memiliki harga yang lebih kompetitif sehingga mengurangi daya saing produk buatan dalam negeri.

Ia mencontohkan produk elektronik, alas kaki, hingga pakaian yang banyak dijual dengan harga murah, termasuk melalui platform perdagangan elektronik, membuat industri lokal semakin sulit mempertahankan pangsa pasar.

“Barang impor jauh lebih banyak daripada barang ekspor. Industri yang selama ini mengandalkan pasar domestik lama-kelamaan tidak mampu bersaing karena produk impor rata-rata lebih murah, terutama untuk elektronik, alas kaki, dan pakaian. Coba lihat di e-commerce, harganya sangat murah,” urainya.

Tauhid juga menyoroti penurunan daya beli masyarakat, khususnya kelompok menengah ke bawah, yang berdampak langsung terhadap permintaan produk manufaktur. Kondisi tersebut, menurutnya, tercermin dari Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia pada Juni 2026 yang berada di level 46,9, menandakan aktivitas manufaktur masih berada dalam fase kontraksi.

“Daya beli masyarakat memang melambat, terutama kelompok menengah dan bawah. Itu ikut menekan permintaan sehingga sektor manufaktur ikut terkontraksi,” ucapnya.

Ia menambahkan, gelombang PHK kini tidak lagi hanya terjadi pada sektor padat karya seperti tekstil, garmen, dan alas kaki, tetapi mulai meluas ke berbagai sektor industri lainnya.

Sejumlah Rekomendasi untuk Menekan PHK

Untuk mengurangi laju PHK, Tauhid mendorong pemerintah memperkuat perlindungan terhadap industri nasional melalui kebijakan antidumping, pengenaan bea masuk, serta instrumen pengamanan perdagangan agar produk impor tidak membanjiri pasar domestik.

Selain itu, ia menilai kebijakan harga gas industri perlu diperluas sehingga lebih banyak perusahaan memperoleh biaya energi yang lebih kompetitif.

“Langkah pemerintah meninjau harga gas industri sudah tepat, tetapi cakupannya perlu diperluas agar lebih banyak industri memperoleh manfaat dan biaya produksinya turun,” ujarnya.

Tauhid juga mengusulkan adanya restrukturisasi pinjaman serta kemudahan akses pembiayaan bagi pelaku usaha, terutama di sektor informal. Menurutnya, kebijakan penetapan upah minimum juga perlu mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan usaha.

“Penentuan upah minimum harus lebih adil bagi pengusaha. Kalau terlalu tinggi, mereka akan semakin sulit bersaing dan potensi PHK bisa semakin besar,” katanya.

Di tingkat daerah, Tauhid menyarankan pemerintah daerah memberikan berbagai insentif fiskal bagi industri yang berpotensi melakukan PHK. Insentif tersebut dapat berupa pengurangan pajak dan retribusi daerah, termasuk pajak kendaraan industri, pajak air tanah, hingga pungutan lainnya.

Ia juga meminta pemerintah daerah menyederhanakan proses perizinan agar dunia usaha, khususnya UMKM, memiliki ruang lebih besar untuk berkembang dan mempertahankan usahanya.

“Insentif pajak dan kemudahan perizinan bisa menjadi ruang bagi dunia usaha untuk bertahan sehingga risiko PHK dapat ditekan,” ujar Tauhid.

Artikel Jawa Barat, Banten, dan Jatim Penyumbang PHK Tertinggi, Indef Beberkan Penyebabnya pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Menurut Faisal, kenaikan harga Pertamax yang cukup signifikan dapat mendorong sebagian konsumen untuk mencari alternatif bahan bakar yang lebih murah guna menekan pengeluaran.

“Sangat mungkin dengan kenaikan yang begitu besar, banyak pelaku atau konsumen yang beralih ke Pertalite,” ungkap Faisal kepada Beritasatu.com.

Meski demikian, ia menilai perpindahan konsumsi dari BBM nonsubsidi ke BBM bersubsidi tidak dapat dilakukan secara bebas. Pasalnya, pemerintah telah menerapkan berbagai mekanisme pengendalian terhadap distribusi dan penggunaan BBM subsidi maupun BBM penugasan.

Faisal menjelaskan bahwa adanya pembatasan kuota dan pengawasan distribusi membuat peluang masyarakat untuk beralih ke jenis BBM yang lebih murah menjadi terbatas.

“Peralihan konsumen ke kelas BBM yang lebih rendah saat ini tidak mudah dilakukan karena ada kontrol penggunaan, kuota, dan pembatasan suplai,” ujarnya dikutip dari laman berita satu.

Kenaikan harga Pertamax yang melonjak dari kisaran Rp12.000 menjadi sekitar Rp16.000 per liter mendapat perhatian dari berbagai kalangan, termasuk para ekonom. Lonjakan harga dalam satu kali penyesuaian dinilai berpotensi menimbulkan tekanan bagi konsumen.

Menurut Faisal, besarnya kenaikan harga tersebut tidak terlepas dari tertundanya penyesuaian harga selama beberapa waktu terakhir. Akibat penundaan tersebut, koreksi harga yang dilakukan menjadi jauh lebih besar ketika akhirnya diterapkan.

“Mungkin karena juga ditunda, sehingga kenaikan harganya, lonjakannya cukup besar. Nah, itu yang mungkin saya sayangkan,” ungkap Faisal.

Ia berpendapat dampak terhadap masyarakat sebenarnya dapat diminimalkan apabila penyesuaian harga dilakukan secara bertahap sejak awal. Dengan kenaikan yang lebih terukur, masyarakat memiliki waktu untuk menyesuaikan pola konsumsi dan pengeluarannya.

Faisal menambahkan, semakin lama penyesuaian harga ditunda, semakin besar pula selisih harga yang harus dikoreksi pada saat kebijakan diterapkan. Kondisi inilah yang kemudian memicu lonjakan harga Pertamax dalam jumlah signifikan.

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa kenaikan harga BBM tidak hanya berdampak pada biaya transportasi masyarakat, tetapi juga dapat memengaruhi berbagai sektor ekonomi lainnya. Meningkatnya biaya energi berpotensi mendorong kenaikan ongkos distribusi barang dan jasa yang pada akhirnya berkontribusi terhadap inflasi.

“Itu dampaknya terhadap inflasi dan terhadap konsumen menjadi sangat besar karena menciptakan satu guncangan,” pungkasnya.

Artikel Pertamax Naik Tajam, Ekonom Sebut Konsumen Sangat Mungkin Pindah ke Pertalite pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Untuk mencapai target tersebut, pemerintah menyiapkan sejumlah strategi utama, mulai dari mendorong investasi hingga menjaga daya beli masyarakat agar aktivitas ekonomi nasional dapat tumbuh lebih kuat.

Hal itu disampaikan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa, saat menyampaikan jawaban pemerintah atas pandangan fraksi-fraksi DPR RI mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2027 dalam Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/6/2026).

Sebelumnya, seluruh fraksi DPR RI telah memberikan sejumlah masukan dan catatan terhadap KEM-PPKF 2027 dalam rapat paripurna yang berlangsung pada Kamis (4/6/2026). Pemerintah menyatakan berbagai pandangan dari Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai NasDem, Fraksi PKB, Fraksi PKS, Fraksi PAN, serta Fraksi Partai Demokrat menjadi bahan pertimbangan penting dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.

“Pemerintah menyampaikan apresiasi atas dukungan yang solid terhadap upaya pencapaian target pertumbuhan ekonomi pada tahun 2027 yang lebih tinggi sebagai transmisi menuju pertumbuhan 8 persen pada tahun 2029,” ujar Purbaya.

Menurutnya, percepatan pertumbuhan ekonomi akan ditempuh melalui penguatan investasi yang memiliki nilai tambah tinggi dan berorientasi ekspor. Langkah tersebut juga akan ditopang oleh sinergi yang lebih erat antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan guna meningkatkan produktivitas ekonomi nasional.

“Mengakselerasi investasi bernilai tambah tinggi yang berorientasi ekspor,” kata Purbaya.

Pemerintah juga menyoroti peran Danantara dalam mendorong investasi produktif pada berbagai sektor strategis. Melalui penguatan pemanfaatan aset negara, Danantara diharapkan mampu menarik minat investor global sekaligus mempercepat realisasi investasi yang memberikan dampak langsung terhadap perekonomian nasional.

Investasi tersebut diarahkan pada sektor-sektor yang mampu memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global, sekaligus menciptakan lapangan kerja dengan tingkat keterampilan dan upah yang lebih baik.

Selain investasi, pemerintah menilai daya beli masyarakat tetap menjadi faktor penting dalam menjaga laju pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, berbagai kebijakan akan difokuskan untuk memperkuat konsumsi rumah tangga melalui perlindungan sosial yang lebih efektif, stabilisasi harga kebutuhan pokok, pengendalian inflasi, dan perluasan kesempatan kerja.

“Mendorong peningkatan daya beli melalui efektivitas program perlindungan sosial, stabilisasi harga dan pengendalian inflasi, serta perluasan kesempatan kerja sehingga konsumsi rumah tangga dapat tumbuh kuat,” imbuhnya.

Pemerintah juga memastikan sejumlah program prioritas nasional akan terus diperkuat agar mampu memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat. Program-program tersebut antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan Sekolah Rakyat.

“Berbagai program prioritas, seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDMP), dan Sekolah Rakyat terus didorong lebih efektif dan berkualitas sehingga menciptakan multiplier effect yang luas,” ujar Purbaya.

Dalam kesempatan itu, pemerintah menegaskan bahwa stabilitas ekonomi tetap menjadi fondasi utama dalam menjaga keberlanjutan pertumbuhan. Untuk tahun 2027, tingkat inflasi ditargetkan berada pada rentang 1,5 persen hingga 3,5 persen, sedangkan nilai tukar rupiah diperkirakan bergerak di kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat.

Pemerintah optimistis kombinasi antara peningkatan investasi, kuatnya konsumsi rumah tangga, dan penguatan sektor riil akan mempercepat perputaran ekonomi nasional. Upaya tersebut diharapkan tidak hanya menjaga momentum pertumbuhan dalam jangka panjang, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata.

Artikel Menuju Target 8 Persen, Pemerintah Siapkan Jurus Investasi dan Daya Beli pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Berdasarkan data Bloomberg di pasar spot hingga pukul 14.42 WIB, Selasa (02/06), rupiah ditutup melemah 37,50 poin atau 0,21 persen ke posisi Rp17.842 per dolar AS. Sementara itu, indeks dolar AS tercatat turun tipis 0,03 persen ke level 99,17.

Pergerakan tersebut berbanding terbalik dengan perdagangan sehari sebelumnya. Pada Senin (1/6), rupiah sempat menguat 76 poin atau 0,43 persen dan berakhir di level Rp17.805 per dolar AS.

Pengamat komoditas dan mata uang, Ibrahim Assuaibi, menilai pelemahan rupiah dapat berdampak pada kenaikan harga sejumlah barang yang masih bergantung pada impor. Jika kondisi ini berlangsung dalam jangka panjang, tekanan terhadap inflasi diperkirakan akan semakin besar.

“Barang-barang impor seperti kacang kedelai, kemudian jagung, ya pupuk, ya ini pun juga pasti akan berdampak negatif. Kita harus tahu bahwa semua barang-barang di dalam negeri ini kebanyakan adalah impor,” ujar Ibrahim dikutip dari laman berita satu, Selasa (2/6).

Menurut Ibrahim, kenaikan harga komoditas dan bahan baku impor akan memengaruhi biaya produksi berbagai sektor. Dampaknya kemudian dapat dirasakan langsung oleh masyarakat melalui kenaikan harga kebutuhan sehari-hari.

Ia menegaskan bahwa situasi tersebut berpotensi mendorong laju inflasi. Apabila inflasi meningkat signifikan, Bank Indonesia diperkirakan akan mengambil langkah pengetatan kebijakan moneter melalui kenaikan suku bunga.

“Ini kemungkinan besar akan berdampak terhadap inflasi. Nah pada saat inflasi tinggi kemungkinan besar Bank Indonesia akan kembali menaikkan suku bunga,” ujarnya.

Ibrahim memperkirakan Bank Indonesia masih memiliki peluang untuk menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin pada rapat dewan gubernur yang dijadwalkan berlangsung bulan ini.

“Bisa saja dalam pertemuan di bulan Juni ini Bank Sentral Indonesia akan menaikkan suku bunga 25 basis point,” kata Ibrahim.

Sebelumnya, dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) yang berlangsung pada 19-20 Mei 2026, Bank Indonesia telah menaikkan BI-Rate sebesar 50 basis poin menjadi 5,25 persen. Pada saat yang sama, suku bunga deposit facility juga naik menjadi 4,25 persen, sedangkan lending facility meningkat menjadi 6,00 persen.

Pelaku pasar kini menaruh perhatian pada keputusan BI berikutnya. Arah kebijakan moneter diperkirakan akan mempertimbangkan sejumlah faktor, mulai dari pergerakan nilai tukar rupiah, perkembangan inflasi domestik, harga minyak dunia, hingga arus masuk dan keluar modal asing.

Menurut Ibrahim, tekanan terhadap rupiah saat ini tidak hanya berasal dari faktor domestik, tetapi juga dipengaruhi kondisi global. Ketidakpastian geopolitik di kawasan Timur Tengah serta tingginya minat investor terhadap aset safe haven masih menjadi faktor yang membebani mata uang negara berkembang.

Di sisi lain, kebutuhan dolar AS untuk pembiayaan impor minyak dan berbagai komoditas strategis di dalam negeri masih cukup tinggi. Jika tekanan tersebut terus berlanjut, pelemahan rupiah berisiko meningkatkan biaya produksi dan pada akhirnya mengurangi daya beli masyarakat.

Artikel Pelemahan Rupiah Bikin Khawatir, BI Berpotensi Naikkan Suku Bunga pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Tri Winarno, menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil meskipun berdasarkan perhitungan formula terdapat potensi penyesuaian tarif. Namun, pemerintah memilih mempertahankan tarif guna menjaga daya beli masyarakat.

Menurut Tri, secara mekanisme penyesuaian tarif listrik untuk pelanggan non-subsidi dilakukan setiap tiga bulan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024. Penetapan tarif mengacu pada sejumlah indikator ekonomi makro yang telah ditetapkan.

Indikator tersebut mencakup nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, Indonesian Crude Price (ICP) atau harga minyak mentah Indonesia, tingkat inflasi, serta Harga Batubara Acuan (HBA). Meski parameter tersebut menunjukkan potensi perubahan tarif, pemerintah memutuskan untuk menahan kenaikan pada awal 2026.

Selain pelanggan non-subsidi, pemerintah juga memastikan tarif listrik bagi 24 golongan pelanggan bersubsidi tetap tidak berubah. Subsidi listrik bagi kelompok tersebut tetap disalurkan sebagai bagian dari kebijakan perlindungan sosial.

Kebijakan ini diharapkan mampu menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memberikan kepastian bagi rumah tangga dan pelaku usaha pada awal tahun 2026. Pemerintah juga meminta PT PLN (Persero) untuk terus memastikan keandalan pasokan listrik, meningkatkan kualitas layanan, serta menjalankan operasional secara efisien.

Artikel Jaga Daya Beli, Tarif Listrik Non-Subsidi Triwulan I Tak Berubah pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Kepala BPS menyebutkan, seluruh indikator penyusun IPM mengalami perbaikan, mulai dari Umur Harapan Hidup (UHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), hingga pengeluaran riil per kapita.

Kesehatan dan Pendidikan Terus Meningkat

Berdasarkan data yang dirilis Rabu (5/11/2025), UHH saat lahir mencapai 74,47 tahun, naik 0,32 tahun dibanding 2024. Sepanjang 2020–2025, angka ini tumbuh 1,10 tahun atau rata-rata 0,22 tahun setiap tahun—menunjukkan konsistensi peningkatan kualitas layanan kesehatan di Indonesia.

Di sektor pendidikan, HLS penduduk usia 7 tahun ke atas meningkat menjadi 13,30 tahun, sementara RLS penduduk usia 25 tahun ke atas mencapai 9,07 tahun, naik 0,22 tahun dibanding tahun sebelumnya. Kenaikan dua indikator ini menandakan semakin banyak masyarakat yang menempuh pendidikan lebih lama serta meningkatnya akses pendidikan di berbagai daerah.

Daya Beli Masyarakat Semakin Kuat

Dari sisi ekonomi, pengeluaran riil per kapita per tahun tercatat sebesar Rp12,80 juta, meningkat Rp461 ribu dibandingkan 2024. Berdasarkan harga konstan tahun 2012 (dengan wilayah rujukan Jakarta Selatan), angka ini mencerminkan daya beli masyarakat yang semakin baik.

Selama periode 2020–2025, rata-rata pengeluaran riil per kapita tumbuh Rp357.800 per tahun, memperlihatkan tren ekonomi nasional yang stabil dan inklusif.

DKI Jakarta Masih Tertinggi, Papua Pegunungan Terendah

Tingkat IPM provinsi di Indonesia menunjukkan kesenjangan yang masih lebar, dari 54,91 di Papua Pegunungan hingga 85,05 di DKI Jakarta.
Dua daerah mencatat peningkatan status pembangunan manusia:

• Kepulauan Riau, naik dari kategori tinggi ke sangat tinggi dengan IPM 80,53.
  
• Papua Barat Daya, naik dari sedang ke tinggi dengan IPM 70,55.
  

Secara keseluruhan, kini terdapat:

• 3 provinsi berstatus sangat tinggi (DKI Jakarta, D.I. Yogyakarta, Kepulauan Riau)
  
• 30 provinsi berstatus tinggi
  
• 4 provinsi sedang
  
• 1 provinsi rendah
  

Pemerintah menilai peningkatan IPM ini sebagai bukti nyata keberhasilan pembangunan manusia di Indonesia. Dengan skor yang kian mendekati kategori “sangat tinggi”, pemerintah berkomitmen memperkuat sinergi lintas sektor di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi agar masyarakat Indonesia semakin sehat, cerdas, dan sejahtera menuju Indonesia Emas 2045.

Artikel Kualitas Hidup Meningkat, IPM Indonesia Catat Rekor Baru pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu, Febrio Kacaribu, menyampaikan bahwa total anggaran belanja negara dalam APBN 2025 mencapai Rp 3.621 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp 503 triliun dialokasikan khusus untuk mendukung program perlindungan sosial.

“APBN kita masih sangat kuat, nilainya Rp 3.621 triliun. Ini akan kita percepat penyalurannya agar program-program unggulan Presiden Prabowo bisa segera terlaksana dan langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Febrio dalam keterangannya di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (28/6).

Melansir dari laman berita satu, ia juga menegaskan bahwa kondisi keuangan negara saat ini tergolong stabil dan terkendali, sehingga berbagai program prioritas, termasuk stimulus fiskal, dapat terus dilanjutkan tanpa gangguan berarti.

“APBN kita dalam kondisi aman. Kalau kita lihat laporan hingga Mei, situasinya cukup terkendali,” jelas Febrio.

Program perlindungan sosial ini diproyeksikan menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga daya beli masyarakat, serta memperkuat pondasi ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.

Artikel APBN Aman, Kemenkeu Pastikan Program Perlinsos Lanjut hingga Akhir 2025 pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Penyaluran gaji tambahan ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2025 yang telah ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto. Kebijakan ini merupakan agenda tahunan yang rutin dilakukan pemerintah sebagai bentuk penghargaan serta dukungan terhadap kesejahteraan para aparatur negara.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa pencairan gaji ke-13 ini diharapkan tidak hanya membantu para penerima, tetapi juga memberikan efek positif terhadap perekonomian nasional.

“Pencairan yang dimulai pada Juni 2025 ini diharapkan memberi dampak berganda (multiplier effect), khususnya dalam mendorong konsumsi rumah tangga, terutama di sektor pendidikan,” ungkap Sri Mulyani.

Tak hanya gaji ke-13, pemerintah juga tengah menjalankan program stimulus ekonomi senilai Rp24,44 triliun serta mempercepat pelaksanaan berbagai program prioritas nasional. Langkah ini merupakan bagian dari strategi untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus menjaga laju pertumbuhan ekonomi.

“Mudah-mudahan kebijakan ini, bersama dengan stimulus Rp24,44 triliun dan percepatan program-program pemerintah, dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga daya beli rakyat,” tutup Menkeu.

Artikel Gaji ke-13 Cair Juni 2025: Dorong Konsumsi dan Pertumbuhan Ekonomi pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa usulan ini masih dalam tahap pembahasan bersama kementerian teknis terkait, sebelum mulai diterapkan pada 5 Juni 2025.

“BSU ini akan dibicarakan lebih lanjut dengan Kemenaker. Nilainya sekitar Rp150 ribu per bulan,” ujar Airlangga dalam kunjungan kerjanya di Malaysia, Senin (26/5).

Subsidi ini akan diberikan selama dua bulan untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama menjelang libur sekolah, serta mengantisipasi dampak perlambatan ekonomi global.

Melansir dari laman berita satu, program BSU tersebut merupakan bagian dari enam paket insentif ekonomi yang telah disepakati dalam Rapat Koordinasi Nasional pada 23 Mei 2025. Stimulus lainnya mencakup diskon listrik, bantuan pangan, subsidi tiket pesawat, dan berbagai bantuan sosial tambahan.

Airlangga menjelaskan bahwa seluruh skema akan dituangkan dalam aturan resmi, baik melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) maupun regulasi dari Kementerian Sosial (Kemensos).

Di sisi lain, untuk program bantuan pangan, pembahasannya akan melibatkan Kemenko Pangan dan Badan Pangan Nasional (Bapanas). Sementara untuk subsidi listrik, diperlukan koordinasi dengan Kementerian ESDM.

Keseluruhan paket stimulus ini dirancang guna mempercepat pemulihan ekonomi nasional dan menjamin jangkauan perlindungan sosial bagi kelompok masyarakat paling rentan.

Artikel Pemerintah Siapkan BSU Rp150 Ribu untuk Pekerja Gaji di Bawah Rp3,5 Juta pertama kali tampil pada Katafoto.id.