Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Tri Winarno, menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil meskipun berdasarkan perhitungan formula terdapat potensi penyesuaian tarif. Namun, pemerintah memilih mempertahankan tarif guna menjaga daya beli masyarakat.

Menurut Tri, secara mekanisme penyesuaian tarif listrik untuk pelanggan non-subsidi dilakukan setiap tiga bulan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024. Penetapan tarif mengacu pada sejumlah indikator ekonomi makro yang telah ditetapkan.

Indikator tersebut mencakup nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, Indonesian Crude Price (ICP) atau harga minyak mentah Indonesia, tingkat inflasi, serta Harga Batubara Acuan (HBA). Meski parameter tersebut menunjukkan potensi perubahan tarif, pemerintah memutuskan untuk menahan kenaikan pada awal 2026.

Selain pelanggan non-subsidi, pemerintah juga memastikan tarif listrik bagi 24 golongan pelanggan bersubsidi tetap tidak berubah. Subsidi listrik bagi kelompok tersebut tetap disalurkan sebagai bagian dari kebijakan perlindungan sosial.

Kebijakan ini diharapkan mampu menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memberikan kepastian bagi rumah tangga dan pelaku usaha pada awal tahun 2026. Pemerintah juga meminta PT PLN (Persero) untuk terus memastikan keandalan pasokan listrik, meningkatkan kualitas layanan, serta menjalankan operasional secara efisien.

Artikel Jaga Daya Beli, Tarif Listrik Non-Subsidi Triwulan I Tak Berubah pertama kali tampil pada Berita dan Foto dari Berbagai Sumber Informasi yang Valid.

Kepala BPS menyebutkan, seluruh indikator penyusun IPM mengalami perbaikan, mulai dari Umur Harapan Hidup (UHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), hingga pengeluaran riil per kapita.

Kesehatan dan Pendidikan Terus Meningkat

Berdasarkan data yang dirilis Rabu (5/11/2025), UHH saat lahir mencapai 74,47 tahun, naik 0,32 tahun dibanding 2024. Sepanjang 2020–2025, angka ini tumbuh 1,10 tahun atau rata-rata 0,22 tahun setiap tahun—menunjukkan konsistensi peningkatan kualitas layanan kesehatan di Indonesia.

Di sektor pendidikan, HLS penduduk usia 7 tahun ke atas meningkat menjadi 13,30 tahun, sementara RLS penduduk usia 25 tahun ke atas mencapai 9,07 tahun, naik 0,22 tahun dibanding tahun sebelumnya. Kenaikan dua indikator ini menandakan semakin banyak masyarakat yang menempuh pendidikan lebih lama serta meningkatnya akses pendidikan di berbagai daerah.

Daya Beli Masyarakat Semakin Kuat

Dari sisi ekonomi, pengeluaran riil per kapita per tahun tercatat sebesar Rp12,80 juta, meningkat Rp461 ribu dibandingkan 2024. Berdasarkan harga konstan tahun 2012 (dengan wilayah rujukan Jakarta Selatan), angka ini mencerminkan daya beli masyarakat yang semakin baik.

Selama periode 2020–2025, rata-rata pengeluaran riil per kapita tumbuh Rp357.800 per tahun, memperlihatkan tren ekonomi nasional yang stabil dan inklusif.

DKI Jakarta Masih Tertinggi, Papua Pegunungan Terendah

Tingkat IPM provinsi di Indonesia menunjukkan kesenjangan yang masih lebar, dari 54,91 di Papua Pegunungan hingga 85,05 di DKI Jakarta.
Dua daerah mencatat peningkatan status pembangunan manusia:

• Kepulauan Riau, naik dari kategori tinggi ke sangat tinggi dengan IPM 80,53.
  
• Papua Barat Daya, naik dari sedang ke tinggi dengan IPM 70,55.
  

Secara keseluruhan, kini terdapat:

• 3 provinsi berstatus sangat tinggi (DKI Jakarta, D.I. Yogyakarta, Kepulauan Riau)
  
• 30 provinsi berstatus tinggi
  
• 4 provinsi sedang
  
• 1 provinsi rendah
  

Pemerintah menilai peningkatan IPM ini sebagai bukti nyata keberhasilan pembangunan manusia di Indonesia. Dengan skor yang kian mendekati kategori “sangat tinggi”, pemerintah berkomitmen memperkuat sinergi lintas sektor di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi agar masyarakat Indonesia semakin sehat, cerdas, dan sejahtera menuju Indonesia Emas 2045.

Artikel Kualitas Hidup Meningkat, IPM Indonesia Catat Rekor Baru pertama kali tampil pada Berita dan Foto dari Berbagai Sumber Informasi yang Valid.

Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu, Febrio Kacaribu, menyampaikan bahwa total anggaran belanja negara dalam APBN 2025 mencapai Rp 3.621 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp 503 triliun dialokasikan khusus untuk mendukung program perlindungan sosial.

“APBN kita masih sangat kuat, nilainya Rp 3.621 triliun. Ini akan kita percepat penyalurannya agar program-program unggulan Presiden Prabowo bisa segera terlaksana dan langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Febrio dalam keterangannya di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (28/6).

Melansir dari laman berita satu, ia juga menegaskan bahwa kondisi keuangan negara saat ini tergolong stabil dan terkendali, sehingga berbagai program prioritas, termasuk stimulus fiskal, dapat terus dilanjutkan tanpa gangguan berarti.

“APBN kita dalam kondisi aman. Kalau kita lihat laporan hingga Mei, situasinya cukup terkendali,” jelas Febrio.

Program perlindungan sosial ini diproyeksikan menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga daya beli masyarakat, serta memperkuat pondasi ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.

Artikel APBN Aman, Kemenkeu Pastikan Program Perlinsos Lanjut hingga Akhir 2025 pertama kali tampil pada Berita dan Foto dari Berbagai Sumber Informasi yang Valid.

Penyaluran gaji tambahan ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2025 yang telah ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto. Kebijakan ini merupakan agenda tahunan yang rutin dilakukan pemerintah sebagai bentuk penghargaan serta dukungan terhadap kesejahteraan para aparatur negara.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa pencairan gaji ke-13 ini diharapkan tidak hanya membantu para penerima, tetapi juga memberikan efek positif terhadap perekonomian nasional.

“Pencairan yang dimulai pada Juni 2025 ini diharapkan memberi dampak berganda (multiplier effect), khususnya dalam mendorong konsumsi rumah tangga, terutama di sektor pendidikan,” ungkap Sri Mulyani.

Tak hanya gaji ke-13, pemerintah juga tengah menjalankan program stimulus ekonomi senilai Rp24,44 triliun serta mempercepat pelaksanaan berbagai program prioritas nasional. Langkah ini merupakan bagian dari strategi untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus menjaga laju pertumbuhan ekonomi.

“Mudah-mudahan kebijakan ini, bersama dengan stimulus Rp24,44 triliun dan percepatan program-program pemerintah, dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga daya beli rakyat,” tutup Menkeu.

Artikel Gaji ke-13 Cair Juni 2025: Dorong Konsumsi dan Pertumbuhan Ekonomi pertama kali tampil pada Berita dan Foto dari Berbagai Sumber Informasi yang Valid.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa usulan ini masih dalam tahap pembahasan bersama kementerian teknis terkait, sebelum mulai diterapkan pada 5 Juni 2025.

“BSU ini akan dibicarakan lebih lanjut dengan Kemenaker. Nilainya sekitar Rp150 ribu per bulan,” ujar Airlangga dalam kunjungan kerjanya di Malaysia, Senin (26/5).

Subsidi ini akan diberikan selama dua bulan untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama menjelang libur sekolah, serta mengantisipasi dampak perlambatan ekonomi global.

Melansir dari laman berita satu, program BSU tersebut merupakan bagian dari enam paket insentif ekonomi yang telah disepakati dalam Rapat Koordinasi Nasional pada 23 Mei 2025. Stimulus lainnya mencakup diskon listrik, bantuan pangan, subsidi tiket pesawat, dan berbagai bantuan sosial tambahan.

Airlangga menjelaskan bahwa seluruh skema akan dituangkan dalam aturan resmi, baik melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) maupun regulasi dari Kementerian Sosial (Kemensos).

Di sisi lain, untuk program bantuan pangan, pembahasannya akan melibatkan Kemenko Pangan dan Badan Pangan Nasional (Bapanas). Sementara untuk subsidi listrik, diperlukan koordinasi dengan Kementerian ESDM.

Keseluruhan paket stimulus ini dirancang guna mempercepat pemulihan ekonomi nasional dan menjamin jangkauan perlindungan sosial bagi kelompok masyarakat paling rentan.

Artikel Pemerintah Siapkan BSU Rp150 Ribu untuk Pekerja Gaji di Bawah Rp3,5 Juta pertama kali tampil pada Berita dan Foto dari Berbagai Sumber Informasi yang Valid.