“Kerusuhan pada periode tersebut berdampak langsung pada situasi kamtibmas dan perekonomian nasional,” ujar Kapolri dalam sambutannya saat diskusi publik di PTIK, Jakarta, Senin (29/9).

Menurutnya, aksi anarkis itu menyebabkan kerugian besar, termasuk perusakan gedung DPR, markas Polri di beberapa daerah, serta sejumlah fasilitas umum lainnya. Selain korban jiwa, kerugian imateriil berupa rasa takut, kekhawatiran, hingga trauma juga dirasakan masyarakat.

Listyo menambahkan, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kekhawatiran bagi investor yang ingin menanamkan modal di Indonesia.

Meski begitu, Kapolri menegaskan bahwa demokrasi tetap harus berjalan sesuai aturan. Ia mengingatkan bahwa kebebasan berpendapat dijamin undang-undang, namun penyampaiannya perlu dilakukan secara tertib dan bertanggung jawab.

“Demokrasi jangan sampai dijadikan celah untuk tindakan yang justru menghambat kemajuan bangsa,” tegasnya.

Kapolri memastikan Polri tidak bermaksud membatasi hak warga dalam menyampaikan aspirasi. Sebaliknya, pihaknya berkomitmen menjamin keamanan dan ketertiban umum dengan mengedepankan pendekatan humanis.

“Kewajiban dalam menyampaikan pendapat tetap harus dipahami agar tidak melanggar hukum maupun merugikan kepentingan masyarakat luas,” pungkasnya.

Artikel Kapolri Ingatkan Bahaya Kerusuhan: Ekonomi Terguncang, Rakyat Jadi Korban pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Pertemuan yang berlangsung dalam suasana hangat ini dinilai mahasiswa sebagai ruang strategis untuk menyampaikan aspirasi sekaligus memperkuat iklim demokrasi di Indonesia.

Koordinator Media BEM SI Kerakyatan, Pasha Fazillah Afap, menilai undangan tersebut sebagai bentuk keterbukaan pemerintah. Ia menyebut respons yang diberikan juga cukup baik.

“Pak Mensesneg sudah memberikan respon positif dan akan segera menyampaikan hal itu kepada Presiden. Sebenarnya, Pak Presiden ingin menemui kami langsung, namun beliau harus menghadiri acara Maulid di Istiqlal,” jelas Pasha.

Senada dengan itu, Ketua BEM UPN Veteran Jakarta, Kaleb Otniel Aritonang, menuturkan bahwa pemerintah berkomitmen mengakomodasi aspirasi mahasiswa. Sementara Phalosa dari Universitas Yarsi menekankan pentingnya peran mahasiswa untuk terus mengawal komitmen tersebut.

“Apa pun tuntutan yang kami sampaikan hari ini sudah langsung diterima lembaga eksekutif. Namun tetap perlu pengawalan dari mahasiswa dan masyarakat agar benar-benar dijalankan,” ujarnya.

Dari kelompok Cipayung, Ketua Umum DPP GMNI Risyad Fahlefi menyoroti pentingnya perlindungan terhadap aktivis. Sedangkan Ketua Umum PB PMII, M. Shofiyullah Cokro, menekankan perlunya transparansi pemerintah dalam menghadapi tantangan ke depan.

“Kalau ada kendala, sampaikan terbuka ke masyarakat. Dengan begitu, mahasiswa sebagai agen intelektual dan kaum cendekia bisa ikut membantu mencari solusi, bukan hanya menuntut. Tujuan kita sama, menjadikan bangsa ini lebih maju dan berpendidikan,” ucap Shofiyullah.

Risyad juga menegaskan bahwa aspirasi yang disampaikan mahasiswa telah diterima pemerintah dan akan segera ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan kementerian maupun lembaga terkait.

“Aspirasi kami sudah diterima dengan baik. Tinggal kita tunggu tindak lanjut dari pemerintah dan DPR. Harapannya semua persoalan bisa segera diselesaikan,” katanya.

Para mahasiswa sepakat bahwa pertemuan tersebut menjadi langkah awal untuk memperkuat komunikasi dengan pemerintah.

“Pertemuan ini memberi semangat bagi kami untuk terus mengkritik dan mengoreksi jalannya bangsa. Karena kritik sejatinya adalah wujud kecintaan masyarakat terhadap negara,” tutur salah satu perwakilan mahasiswa.

Artikel Mahasiswa Sampaikan Aspirasi di Istana Negara, Pemerintah Janji Segera Tindaklanjuti pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Komisioner KPU RI Betty Epsilon Idroos menegaskan bahwa putusan tersebut tidak akan berdampak signifikan terhadap aspek teknis penyelenggaraan pemilu.

“Dari sisi penyelenggaraan, saya rasa tidak ada pengaruhnya,” ujar Betty dalam keterangan tertulis, Rabu (23/7).

Ia menjelaskan, KPU telah memiliki pengalaman panjang dalam menggelar pemilu, baik secara serentak maupun terpisah. “Kami sudah pernah menyelenggarakan pilpres dan pileg secara terpisah, juga pernah melaksanakan pilkada secara sendiri, dan pernah juga melangsungkan pileg serta pilpres secara bersamaan lalu dipisahkan dari pilkada. Jadi, pengalaman itu sudah kami miliki,” jelasnya.

Meski demikian, Betty menyebut pihaknya masih menunggu aturan turunan berupa undang-undang terbaru sebagai landasan pelaksanaan teknis pemilu ke depan. Undang-undang itu akan menjadi pedoman resmi KPU dalam menjalankan amanat MK.

“Semua tergantung pada keputusan pembentuk undang-undang yang akan menindaklanjuti bunyi putusan Mahkamah Konstitusi,” katanya.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu daerah harus dilakukan secara terpisah, dengan jarak waktu paling singkat dua tahun dan paling lama dua tahun enam bulan.

Pemilu nasional mencakup pemilihan anggota DPR, DPD, serta presiden dan wakil presiden. Sementara pemilu daerah meliputi pemilihan anggota DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, serta kepala dan wakil kepala daerah.

Putusan itu dibacakan oleh Ketua MK Suhartoyo dalam sidang pleno di Gedung MK, Jakarta, Kamis (26/6/2025). MK mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) melalui Ketua Yayasan Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati dan Bendahara Irmalidarti.

Dalam amar putusannya, MK menyatakan bahwa Pasal 167 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat,  secara bersyarat sepanjang ke depan tidak dimaknai menjadi:

“Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, presiden/wakil presiden, dan setelahnya dalam waktu paling singkat dua tahun atau paling lama dua tahun enam bulan sejak pelantikan anggota DPR dan anggota DPD atau sejak pelantikan presiden/wakil presiden dilaksanakan pemungutan suara secara serentak untuk memilih anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, dan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan wali kota/wakil wali kota pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional.”

Artikel Putusan MK Soal Pemilu Terpisah, KPU Nyatakan Siap Jalankan pertama kali tampil pada Katafoto.id.

“TNI tidak pernah, dan tidak akan melakukan tindakan intimidatif terhadap warga negara yang menjalankan hak konstitusionalnya dalam menyampaikan pendapat,” tegas Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen Kristomei Sianturi, dalam pernyataan resmi pada Senin (26/5).

Pernyataan ini menanggapi kehebohan pencabutan artikel opini berjudul “Jenderal di Jabatan Sipil: Di Mana Merit ASN” yang dipublikasikan pada 22 Mei 2025 dan dihapus sehari kemudian. Pencabutan tersebut menimbulkan spekulasi adanya tekanan dari pihak tertentu, termasuk TNI. Sejumlah pihak seperti netizen, Dewan Pers, hingga Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mengecam dugaan intimidasi terhadap penulis opini tersebut.

Kristomei menegaskan, TNI sepenuhnya mendukung kebebasan berpendapat sebagai bagian dari prinsip demokrasi yang dijunjung tinggi di Indonesia. Ia menambahkan, dalam sistem demokrasi, perbedaan pandangan adalah hal yang lumrah dan bisa memperkuat pembangunan bangsa.

“TNI memegang teguh prinsip netralitas dan tidak pernah mencampuri urusan politik praktis, apalagi menekan atau membungkam pendapat publik,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa tugas utama TNI adalah menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, serta melindungi segenap bangsa dan negara, bukan menciptakan ketakutan di tengah masyarakat.

Kristomei juga mengimbau masyarakat untuk segera melapor kepada pihak Kepolisian apabila mengalami tekanan, intimidasi, atau ancaman terkait kebebasan berpendapat. Menurutnya, aparat penegak hukum memiliki kewenangan untuk menyelidiki dan mengungkap siapa pelaku sebenarnya agar tidak terjadi saling tuduh tanpa dasar.

“Mari kita cari bersama siapa pelakunya, agar tidak ada lagi framing sepihak yang menyudutkan institusi tertentu,” kata Kristomei.

Ia juga menolak keras segala tuduhan tanpa bukti terhadap TNI dan mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap upaya provokasi maupun penggiringan opini yang menyesatkan.

“Framing yang dibuat tanpa dasar dan cenderung tendensius hanya memperkuat dugaan bahwa ada upaya untuk membangun persepsi negatif seolah-olah TNI dan pemerintah bersikap militeristik serta antidemokrasi,” tegasnya.

Di akhir pernyataannya, Kristomei mengajak semua elemen bangsa untuk menjaga situasi nasional tetap kondusif, menyelesaikan perbedaan secara dewasa, dan mengedepankan dialog serta klarifikasi.

“Demokrasi akan tumbuh sehat jika kita semua menjunjung tinggi hukum, saling menghormati, dan tidak mudah melempar tuduhan yang tak berdasar. TNI akan terus berada di garis terdepan dalam pengabdian kepada bangsa dan rakyat Indonesia,” tutupnya.

Artikel TNI Tegaskan Netral, Tuduhan Intimidasi terhadap Media Tak Berdasar pertama kali tampil pada Katafoto.id.