Penerapan sistem ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, sekaligus hasil evaluasi pelaksanaan uji berkala yang masih menemukan berbagai kendala di lapangan.

Kebijakan tersebut juga menjadi bagian dari pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Zero Over Dimension Over Loading (ODOL) 2027, khususnya terkait penguatan integrasi data antar pemangku kepentingan di sektor transportasi darat.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Aan Suhanan, mengungkapkan bahwa sejumlah pelanggaran prosedur masih ditemukan, terutama terkait bukti uji berkala kendaraan bermotor. Ia meminta seluruh Dinas Perhubungan daerah segera melakukan instalasi, integrasi, serta uji coba penerapan SIM PKB Fullcycle secara menyeluruh.

“Dari hasil evaluasi, kami masih menemukan pelanggaran standar operasional prosedur uji berkala, pemalsuan bukti lulus uji, hingga persoalan keamanan akses data dan hasil pengujian yang belum tersaji secara real time,” ujar Aan di Jakarta, Jumat (2/1).

Menurutnya, percepatan penerapan SIM PKB Fullcycle menjadi langkah penting agar layanan pengujian kendaraan bermotor tetap berjalan optimal serta didukung sistem data yang terintegrasi secara nasional. Mulai 2026, Kemenhub akan memberlakukan pengintegrasian penuh sistem ini secara serentak di seluruh daerah.

“Kami mendorong pemerintah daerah untuk segera mengakselerasi penerapan SIM PKB Fullcycle. Integrasi data nasional ini diharapkan mendukung kebijakan berbasis data, meningkatkan keselamatan lalu lintas, serta memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat,” jelasnya.

Aan juga mengimbau pemerintah daerah, khususnya Dinas Perhubungan, untuk mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan dan menuntaskan seluruh tahapan implementasi sistem terintegrasi tersebut.

Sebagai informasi, SIM PKB Fullcycle merupakan penyempurnaan sistem pengujian berkala kendaraan bermotor yang mencakup seluruh proses, mulai dari pendaftaran, pelaksanaan uji, hingga penerbitan dokumen digital. Seluruh tahapan akan terhubung dalam satu sistem terpusat di Kementerian Perhubungan.

Artikel Uji Kendaraan Resmi Berlaku, Kemenhub Wajibkan SIM PKB Fullcycle pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Gugus Tugas Proyek Percontohan Penerapan Keterpaduan Layanan Digital pada Program Bantuan Sosial menggelar sosialisasi kepada perangkat desa dan warga di Kemiren serta Kelurahan Lateng. Kegiatan ini menjadi langkah awal transformasi digital layanan publik di Indonesia.

Principal Govtech Expert Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Rahmat Danu Andika, yang juga tergabung dalam gugus tugas, menegaskan bahwa program ini masih dalam tahap uji coba. Ia memastikan, sistem baru belum akan diberlakukan pada 2025.

“Uji coba ini hanya sebatas penargetan dan tidak mengubah daftar penerima bansos tahun ini. Data penerima tetap mengacu pada usulan desa agar tidak menimbulkan kepanikan,” ujarnya saat sosialisasi di Desa Kemiren, Rabu (10/9).

Berbeda dengan mekanisme konvensional yang mengandalkan musyawarah desa, sistem digital ini memungkinkan warga yang merasa berhak untuk mendaftar langsung melalui portal perlindungan sosial. Pendaftaran akan diverifikasi dengan IKD dan biometrik berbasis pengenalan wajah (face recognition).

PMO Gugus Tugas Digitalisasi Bansos DEN, Fathur Rahman Utomo, menjelaskan bahwa survei awal ini bertujuan menyempurnakan pelaksanaan di tingkat desa dan kelurahan. Selain itu, uji coba juga untuk memperjelas peran para pemangku kepentingan serta memperkuat komunikasi publik terkait pelaksanaan program.

Bagi warga yang tidak memiliki smartphone, pendaftaran dapat dilakukan melalui agen pendamping, seperti petugas Program Keluarga Harapan (PKH) atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).

Artikel Banyuwangi Jadi Pilot Project Digitalisasi Bansos Berbasis IKD dan Biometrik pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid, yang juga menjabat Wakil Ketua II Komite, menegaskan keberadaan komite yang dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2025 menjadi langkah penting untuk mempercepat transformasi digital nasional. Dukungan lintas sektor, mulai dari perencanaan, pembiayaan, pengadaan, hingga implementasi, dinilai akan semakin memperkuat langkah tersebut.

“Tim kami di Komite akan mengawal detail teknis, termasuk pemilihan teknologi yang paling tepat di tengah pesatnya perkembangan digital,” ujar Meutya seusai menghadiri Rapat Perdana Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah di Kantor Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Jakarta, Selasa (26/8).

Rapat perdana itu dipimpin langsung Ketua Komite sekaligus Ketua DEN, Luhut Binsar Pandjaitan, serta dihadiri sejumlah pejabat, antara lain Menteri Sosial, Kepala BPS, Kepala Bappenas, Bupati Banyuwangi, serta Menteri PANRB Rini Widyantini yang juga menjabat Wakil Ketua I Komite.

Dalam struktur Komite, Kemkomdigi mendapat mandat mengelola infrastruktur digital, aplikasi pemerintahan, integrasi data, serta koordinasi keamanan siber bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Langkah ini ditujukan untuk mewujudkan layanan publik yang lebih cepat, efisien, dan terintegrasi.

Pada kesempatan yang sama, Luhut menegaskan bahwa komite akan menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto guna mempercepat digitalisasi layanan publik dengan memanfaatkan kecerdasan buatan. Ia menyebut penunjukan Menkomdigi dan Menteri PANRB sebagai Wakil Ketua I dan II merupakan strategi untuk memastikan program berjalan optimal.

“Dalam Perpres ini saya ditunjuk sebagai Ketua Komite, didampingi dua wakil, Ibu Menteri PANRB dan Ibu Menteri Komdigi. Kedua srikandi ini akan mengawal agar program benar-benar terlaksana,” kata Luhut.

Lebih lanjut, ia memperkirakan penerapan GovTech berbasis AI mampu menekan biaya birokrasi dan meningkatkan efisiensi anggaran negara. “Potensi penghematan diproyeksikan mencapai Rp350–400 triliun, yang akan membantu pemerintah menurunkan defisit anggaran hingga 2026,” ujarnya.

Artikel GovTech AI Bikin Birokrasi Lebih Ringkas dan Hemat Triliunan pertama kali tampil pada Katafoto.id.