Pernyataan tersebut disampaikan saat Fajar Riza meninjau sejumlah sekolah penerima program digitalisasi pembelajaran di Kabupaten Blora, Jawa Tengah, Sabtu (3/1).

Fajar Riza menekankan bahwa distribusi bantuan dilakukan secara adil, mencakup sekolah negeri maupun swasta, sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam pemerataan kualitas pendidikan di seluruh daerah.

“Kami ingin memastikan perangkat ini benar-benar digunakan secara maksimal dalam proses pembelajaran. Ke depan, jumlah bantuan papan interaktif digital akan terus ditingkatkan agar sekolah tidak hanya menerima satu unit saja,” ujarnya dikutip dari laman infopublik. 

Sementara itu, Wakil Bupati Blora, Sri Setyorini, menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pendidikan dan Presiden Prabowo atas perhatian terhadap pengembangan pendidikan di daerahnya. Ia menilai, bantuan papan interaktif digital sangat membantu sekolah dan telah dimanfaatkan secara aktif oleh para guru.

“Syukur alhamdulillah, kebutuhan sekolah-sekolah di Blora, khususnya sarana pembelajaran berbasis digital, kini sudah terealisasi dan digunakan dengan baik,” ujar Wakil Bupati yang akrab disapa Budhe Rini.

Pada kesempatan tersebut, Sri Setyorini juga mengusulkan bantuan renovasi bangunan sekolah kepada Wamendikdasmen, terutama bagi sejumlah sekolah swasta yang kondisinya sudah memerlukan perbaikan, seperti SD Katolik dan SMP Kristen di Kabupaten Blora.

Kepala Sekolah SD Katolik Krida Dharma Blora, Sr. Imaculata Rahayu Widoningsih, mengungkapkan bahwa kehadiran papan interaktif digital memberikan dampak positif yang signifikan terhadap proses belajar siswa.

Menurutnya, siswa menjadi lebih fokus, bersemangat, dan aktif dalam mengikuti pembelajaran karena dapat berinteraksi langsung dengan materi melalui layar sentuh.

“Pembelajaran menjadi lebih variatif dan mudah diakses. Guru bisa menampilkan video, animasi, e-book, hingga berbagai sumber belajar lainnya. Hal ini membuat suasana kelas lebih menyenangkan, efektif, dan mampu mengakomodasi berbagai gaya belajar siswa,” jelasnya.

Artikel Papan Interaktif Digital Hadir di Sekolah Blora, Belajar Kini Lebih Menyenangkan pertama kali tampil pada Berita dan Foto dari Berbagai Sumber Informasi yang Valid.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menekankan pentingnya konektivitas yang andal dalam pelaksanaan CKG Sekolah, mengingat seluruh data pemeriksaan akan diproses secara daring melalui aplikasi khusus.

“Ketika dijalankan secara masif, data yang terkumpul sangat besar. Karena itu, koneksi internet yang stabil dan merata menjadi kunci,” ujarnya saat meninjau pelaksanaan CKG Sekolah di SMPK Penabur Gading Serpong, Kabupaten Tangerang, Banten, Senin (4/8).

Meutya menambahkan, pihaknya terus memantau kualitas jaringan internet di berbagai wilayah pelaksanaan, baik melalui sambungan fixed broadband maupun jaringan seluler, guna memastikan kelancaran input dan pemrosesan data.

Hal senada disampaikan Direktur Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan, Lucia Rizka Andalusia. Ia menyoroti masih adanya tantangan konektivitas di sejumlah daerah yang membutuhkan dukungan tambahan dari Kemkomdigi.

“Kami memanfaatkan aplikasi digital untuk menginput hasil pemeriksaan siswa. Maka dari itu, peran Kominfo dalam memastikan akses internet sangat vital,” tegas Rizka.

Program CKG Sekolah merupakan wujud nyata upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas kesehatan anak-anak Indonesia, khususnya pelajar usia sekolah yang kelak menjadi generasi emas bangsa.

CKG Sekolah juga menjadi salah satu Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang diusung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sebelumnya, pemerintah telah meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sementara PHTC lainnya mencakup inisiatif seperti Sekolah Rakyat, Koperasi Desa Merah Putih, dan pembangunan tiga juta unit Rumah Rakyat.

Artikel Cek Kesehatan Gratis Sekolah Masuki Era Digital, Konektivitas Jadi Fokus pertama kali tampil pada Berita dan Foto dari Berbagai Sumber Informasi yang Valid.

“Kemajuan pendidikan tidak bisa dibangun hanya dengan idealisme administratif. Harus ada pijakan nyata di lapangan,” ujar Unifah, Kamis (26/6).

Melansir dari laman berita satu, Unifah menuturkan dalam semangat memperkuat peran strategis guru dalam transformasi pendidikan nasional, berikut enam isu yang menjadi sorotan PGRI:

1. Penjurusan di SMA Perlu Dikembalikan

PGRI mendukung kembalinya sistem penjurusan di tingkat SMA. Menurut Unifah, kebijakan penghapusan penjurusan tidak diimbangi dengan kesiapan kurikulum, tenaga pendidik, dan sarana prasarana. PGRI mengusulkan asesmen minat dan bakat yang kredibel, didampingi guru bimbingan konseling (BK), sebagai dasar pemilihan jurusan oleh siswa.

“PGRI mendukung kembalinya penjurusan di SMA dan siswa dapat memilih jurusan melalui asesmen minat dan bakat yang kredibel, didampingi guru bimbingan konseling, dengan tetap menjaga struktur pembelajaran yang logis dan terarah,” ujar Unifah.

2. Sistem Penerimaan Siswa Baru (SPMB) Harus Adil dan Transparan

PGRI mendorong reformasi sistem penerimaan siswa baru agar lebih adil, transparan, dan berbasis pada pemerataan kualitas pendidikan, bukan sekadar redistribusi siswa. Ketimpangan akses pendidikan di berbagai daerah, termasuk antara sekolah negeri dan swasta, juga menjadi perhatian serius.

“Kami menekankan pentingnya meminimalkan disparitas akses antardaerah, serta memastikan bahwa sistem seleksi tidak hanya mengandalkan satu pendekatan kognitif, tetapi juga mempertimbangkan potensi, minat, dan kemampuan belajar siswa secara holistik,” ujarnya.

3. Pembelajaran Mendalam Masih Belum Tersentuh Secara Menyeluruh

PGRI mendukung pendekatan pembelajaran bermakna atau deep learning, namun menilai implementasinya masih belum merata. Banyak guru masih terjebak pada tugas administratif dan konten kurikulum yang terlalu padat.

“Filosofi deep learning belum diterjemahkan secara sistemik ke dalam rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), asesmen, dan pelatihan guru. Pembelajaran mendalam sering berhenti di jargon, sementara di ruang kelas guru tetap terjebak pada target administratif dan konten yang tumpang tindih,” ucap Unifah.

“Kita butuh pelatihan guru yang terstruktur, kurikulum yang lebih ramping, dan suasana belajar yang mendukung inovasi,” tambahnya.

4. Integrasi Koding dan AI Butuh Persiapan Matang

PGRI menyambut baik rencana integrasi coding dan kecerdasan buatan (AI) ke dalam kurikulum. Namun, mereka menegaskan bahwa keberhasilan integrasi ini sangat bergantung pada pelatihan guru, kesiapan infrastruktur TIK, serta pengembangan materi ajar yang sesuai dengan kebutuhan lokal.

5. Tes Kompetensi Akademik

PGRI mengingatkan bahwa tes kompetensi seharusnya mendorong semangat belajar, bukan menjadi momok seleksi. Tes perlu dirancang agar mendukung peningkatan kualitas pembelajaran secara menyeluruh.

“Evaluasi kompetensi perlu dirancang untuk mendorong peningkatan mutu pembelajaran, bukan sebagai alat seleksi semata,” kata Unifah.

6. Pendidikan Dasar Gratis Harus Merata

Menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi soal pendidikan dasar gratis, PGRI mendorong pemerintah untuk tidak hanya memperkuat sekolah negeri, tetapi juga meningkatkan kualitas sekolah swasta, terutama dalam aspek tenaga pendidik dan sarana prasarana. Pengawasan publik dari DPR, DPD, DPRD, dan masyarakat sipil pun dinilai penting agar implementasinya benar-benar merata dan adil.

Artikel PGRI Soroti 6 Isu Pendidikan Nasional dari Penjurusan SMA, SPMB hingga Kurikulum Digital pertama kali tampil pada Berita dan Foto dari Berbagai Sumber Informasi yang Valid.