Kepastian tersebut disampaikan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi saat melakukan peninjauan ke Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) Wijaya Sarana Grasindo di Kabupaten Karanganyar, Rabu (8/4).

“Sudah kita lakukan pengecekan ketersediaan elpiji. Ketersediaan elpiji di Provinsi Jawa Tengah sangat cukup,” katanya.

Ia menegaskan, dengan stok yang melimpah tersebut tidak ada alasan terjadinya kelangkaan. Masyarakat pun diminta tetap tenang dan tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum seperti penimbunan.

“Tidak perlu panik. Saya ulangi, ketersediaan elpiji kita cukup enam kali lipat dari normal,” ujarnya.

Untuk memastikan distribusi berjalan lancar, pemerintah terus melakukan pemantauan, khususnya pada penyaluran elpiji 3 kg. Pengawasan dilakukan bersama dinas terkait dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Tengah, agar subsidi tepat sasaran bagi rumah tangga kurang mampu, nelayan kecil, petani penggarap, serta pelaku usaha mikro.

“Jangan sampai elpiji 3 kg itu digunakan untuk usaha laundry, perusahaan, dan sebagainya. Itu yang harus kita lakukan operasi dan penertiban, termasuk tindakan ilegal seperti disuntik atau penimbunan. Jadi ketersediaan, distribusi, dan keterjangkauan menjadi tiga hal penting,” jelasnya.

Di Jawa Tengah sendiri terdapat sekitar 54.235 pangkalan elpiji atau sekitar 21% dari total nasional. Rata-rata, setiap desa atau kelurahan memiliki enam pangkalan elpiji 3 kg. Oleh karena itu, pengawasan juga melibatkan pemerintah kabupaten/kota hingga tingkat daerah.

Luthfi menegaskan, tindakan tegas akan diberikan kepada pihak yang terbukti melakukan pelanggaran, seperti penimbunan maupun praktik ilegal lainnya. Pemerintah provinsi pun telah berkoordinasi dengan aparat kepolisian untuk menindak tegas pelanggaran tersebut.

Sementara itu, Executive General Manager PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah, Fanda Chrismianto, mengapresiasi dukungan pemerintah daerah dan aparat kepolisian dalam menjaga kelancaran distribusi elpiji dan BBM agar tepat sasaran.

“Kami mengimbau untuk bijak menggunakan energi, hemat menggunakan energi, dan kita memastikan penggunaan energi tidak sia-sia,” katanya.

Fanda juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif melaporkan jika menemukan praktik ilegal di lapangan, sehingga dapat segera ditindak secara hukum oleh pihak berwenang.

Artikel Stok LPG di Jateng Melimpah 6 Kali Lipat, Warga Diminta Tak Panik pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Tri Winarno, menjelaskan bahwa modus utama dari pelanggaran tersebut adalah pemindahan isi tabung LPG 3 kg—yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah—ke tabung nonsubsidi. Praktik ilegal ini terungkap berkat kerja sama antara Kementerian ESDM, PT Pertamina, dan aparat penegak hukum.

“Hingga akhir Juni 2025, hasil koordinasi kami dengan aparat penegak hukum berhasil mengungkap sebanyak 30 kasus pidana terkait penyalahgunaan isi tabung LPG 3 kg ke tabung non-subsidi,” ujar Tri Winarno dalam rapat bersama Komisi XII DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (30/6/2025).

Tri juga mengungkapkan bahwa hingga Mei 2025, realisasi distribusi LPG subsidi ukuran 3 kg telah mencapai 3,49 juta metrik ton (MT), atau sekitar 42,7% dari total kuota nasional tahun ini yang ditetapkan sebesar 8,17 juta MT.

Untuk memastikan kuota tersebut tidak melebihi batas yang telah ditetapkan, pemerintah menyiapkan beberapa langkah pengawasan dan pengendalian bersama para pemangku kepentingan.

Langkah pertama adalah transformasi sistem distribusi LPG 3 kg agar lebih tepat sasaran. Pada tahap awal, pendataan konsumen telah dilakukan melalui sistem digital milik Pangkalan Pertamina. Hingga 31 Mei 2025, tercatat sebanyak 54,1 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) telah melakukan transaksi, mencakup rumah tangga, pelaku usaha mikro, petani, dan nelayan.

Langkah kedua, pemerintah terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum guna memberikan keterangan ahli dalam penyelesaian perkara penyalahgunaan distribusi LPG subsidi tersebut.

Langkah ketiga, pengawasan dan verifikasi volume penyaluran isi ulang LPG 3 kg terus dilakukan secara berkala. Dari Januari hingga Mei 2025, tercatat telah dilakukan pemeriksaan administratif terhadap 1.865 agen atau penyalur, serta verifikasi lapangan terhadap 123 agen atau penyalur melalui metode uji petik.

“Seluruh upaya ini merupakan bentuk komitmen kami untuk memastikan LPG subsidi benar-benar sampai ke pihak yang berhak dan mencegah kebocoran distribusi di lapangan,” tutup Tri.

Artikel Distribusi LPG 3 Kg Diperketat, ESDM Ungkap 30 Kasus Sepanjang Semester Pertama pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Monitoring Ketersediaan LPG 3 Kg

Dalam periode pemantauan terbaru yang berlangsung pada 19–21 Februari 2025, tim melakukan pengecekan langsung ke sejumlah agen dan pangkalan LPG. Tujuannya adalah memastikan stok tetap aman serta harga jual di tingkat agen dan pangkalan sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil monitoring, pasokan LPG 3 kg di beberapa lokasi terpantau dalam kondisi stabil dan tersedia sesuai dengan ketentuan harga yang berlaku.

“PT Pertamina Patra Niaga siap menambah alokasi LPG 3 kg jika terjadi lonjakan permintaan,” ujar Kepala Dinas PPKUKM DKI Jakarta, Elisabeth Ratu Rante Allo, Senin (24/2).

Komitmen Pemprov DKI Menjaga Kestabilan Pasokan

Ratu menegaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta mengimbau seluruh agen dan pangkalan LPG 3 kg untuk tetap menjalankan distribusi sesuai aturan dan menjaga harga sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk terus mengawal pasokan dan harga gas LPG 3 kg agar tetap terkendali dan tidak mengalami kelangkaan, terutama menjelang hari-hari besar keagamaan yang biasanya mengalami peningkatan permintaan.

“Ke depan, Pemprov DKI Jakarta akan terus melakukan monitoring distribusi LPG 3 kg, khususnya selama Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) seperti Ramadan dan Idulfitri 2025,” pungkas Ratu.

Artikel Jelang Ramadan, Pemprov DKI Jakarta Perketat Pengawasan Distribusi LPG 3 Kg pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Nakertransgi) DKI Jakarta, Hari Nugroho, menyatakan bahwa penggunaan QRIS diharapkan dapat menyederhanakan sistem pembayaran sekaligus meningkatkan transparansi harga di tingkat pangkalan.

“QRIS itu kan sebetulnya hanya mempermudah pembayaran. Kedua, tentunya ini juga secara akuntabel, benar tidak di pangkalan itu bayarnya segitu? Secara transparan ternyata memang Rp16.000, bukan artinya lebih dari HET,” ujarnya dikutip dalam laman berita jakarta pada Senin (17/2)

Meski demikian, Hari mengakui bahwa penerapan sistem ini memerlukan sosialisasi serta koordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (PPKUKM) DKI Jakarta, guna memastikan efektivitasnya.

“Mekanisme itu perlu disosialisasikan dulu. Belum tentu semua orang itu punya m-banking atau apa. Namanya warung, biasanya dia juga pakai cash, nggak pakai cashless,” tambahnya.

Integrasi Data dan Penyesuaian Regulasi

Selain sistem pembayaran digital, Pemprov DKI Jakarta akan melakukan sinkronisasi basis data dengan Pertamina untuk memastikan bahwa penerima subsidi LPG 3 kg benar-benar memenuhi syarat yang telah ditetapkan.

“Kami harus memastikan bahwa data internal sejalan dengan data Pertamina, agar distribusi LPG tidak mengalami kendala akibat perbedaan informasi,” jelasnya.

Lebih lanjut, Pemprov juga tengah mengkaji revisi Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 4 Tahun 2015, yang mengatur Harga Eceran Tertinggi (HET), pengawasan distribusi, serta sistem pembayaran LPG 3 kg bersubsidi.

“Kebijakan kita mau olah segera. Pertama, merevisi Pergub Nomor 4 Tahun 2015 kaitan HET, terus kaitan dengan mekanisme pengawasan, kemudian kemudahan pembayaran,” ungkapnya.

Cegah Kelangkaan dan Panic Buying

Diharapkan, dengan sistem QRIS ini, distribusi LPG 3 kg dapat lebih terkendali dan tersalurkan secara adil, sehingga kuota LPG bagi warga Jakarta tetap aman dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak.

Hari menambahkan bahwa saat ini transaksi LPG 3 kg masih berjalan normal, meskipun muncul kekhawatiran di masyarakat terkait potensi kelangkaan, yang sering kali memicu panic buying.

“Transaksinya normal, sehingga kalau terjadi kelangkaan ribut atau panic buying. Tapi kalau sudah pakai barcode terus pake QRIS, itu clear. Seperti kalau kita pemakaian BBM pakai sistem RFID,”” pungkasnya.

Artikel Pembelian LPG 3 Kg Pakai QRIS? Pemprov DKI Pastikan Distribusi Lebih Akurat pertama kali tampil pada Katafoto.id.