Kepala DLH DKI Jakarta, Asep Kuswanto, menjelaskan bahwa proses pengangkutan sampah dilakukan secara bertahap dengan intensitas yang terus ditingkatkan setiap hari. Pada hari pertama, petugas berhasil mengangkut sekitar 35 ton sampah. Volume tersebut bertambah 25 ton pada hari kedua, lalu melonjak tajam pada hari ketiga, Minggu (18/1), dengan total 77 ton sampah berhasil dievakuasi.

Untuk mempercepat penanganan pada hari ketiga, DLH DKI Jakarta mengerahkan sekitar 100 petugas kebersihan yang didukung 12 unit ponton, tujuh truk sampah berkapasitas kecil, enam truk berkapasitas besar, dua ekskavator, serta dua perahu karet.

“Operasi ini juga dilengkapi dengan berbagai peralatan pendukung, seperti alat pelindung diri, serokan sampah, cangkrang, dan kontainer, agar proses pengumpulan dan pengangkutan berjalan lebih efektif,” ujar Asep dikutip dari laman berita jakarta, Senin (19/1).

Ia menambahkan, pihaknya menerapkan strategi teknis berupa pemasangan sekat dari bahan High-Density Polyethylene (HDPE) yang dikombinasikan dengan bambu. Sekat tersebut berfungsi menahan laju sebaran sampah agar tidak meluas ke perairan sekitar sekaligus memudahkan proses pengumpulan sebelum diangkut.

Ke depan, DLH DKI Jakarta berencana memperkuat sekat secara lebih permanen di seluruh zona penanganan serta menyiapkan armada tambahan, terutama untuk mengantisipasi kondisi cuaca hujan.

“Target kami, pembersihan kawasan Muara Baru dapat rampung dalam waktu lima hari, dengan estimasi total sampah yang terangkut sejak awal penanganan mencapai lebih dari 200 ton,” jelasnya.

Asep juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah ke saluran air maupun kawasan pesisir. Menurutnya, sampah yang mencemari perairan tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga menyulitkan proses penanganan dan berpotensi menimbulkan dampak lanjutan.

“Menjaga kebersihan perairan merupakan tanggung jawab bersama. Keterlibatan masyarakat menjadi kunci utama dalam menjaga keberlanjutan lingkungan pesisir Jakarta,” pungkasnya.

Artikel Pesisir Muara Baru Dikepung Sampah, DLH DKI Angkut 137 Ton dalam Tiga Hari pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta, Asep Kuswanto, mengapresiasi riset BRIN dan menilai hasil tersebut menjadi pengingat bahwa polusi di Ibu Kota kini semakin kompleks.

“Riset ini penting karena menunjukkan bahwa polusi di Jakarta sudah memasuki fase baru. Kami perlu menanganinya dengan langkah berbasis data ilmiah,” ujar Asep dikutip dari laman berita jakarta di Balai Kota Jakarta, Jumat (24/10).

Asep menjelaskan, pihaknya terus memperkuat berbagai upaya pengendalian lingkungan, seperti pengawasan industri, uji emisi kendaraan, kampanye pengurangan plastik sekali pakai, dan edukasi masyarakat tentang pemilahan sampah.

“Kami juga memperkuat penerapan Pergub Nomor 142 Tahun 2019 tentang kantong belanja ramah lingkungan,” tambahnya.

DLH juga akan melanjutkan kolaborasi dengan BRIN, perguruan tinggi, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk meneliti lebih lanjut kualitas air hujan serta dampak mikroplastik terhadap kesehatan masyarakat.

“Kebijakan pengurangan plastik sekali pakai akan terus kami dorong, sejalan dengan kampanye gaya hidup minim plastik di tingkat rumah tangga dan komunitas,” ujarnya.

Sementara itu, Profesor Riset BRIN, Muhammad Reza Cordova, menjelaskan, mikroplastik ditemukan dalam air hujan di Jakarta dengan konsentrasi antara 3 hingga 40 partikel per meter persegi per hari.

“Air hujan yang selama ini kita anggap bersih ternyata membawa partikel plastik mikroskopis dari udara. Prosesnya bahkan terjadi kurang dari satu detik,” ungkap Reza.

Menurutnya, mikroplastik di udara bersumber dari aktivitas manusia, seperti penggunaan pakaian berbahan polyester dan nylon, serta pembakaran sampah plastik. Rendahnya pengelolaan sampah di daerah penyangga Jakarta juga memperburuk kondisi udara.

“Pembakaran sampah terbuka bisa melepaskan mikroplastik dan dioksin ke udara yang kemudian terhirup manusia,” jelasnya.

Reza menambahkan, mikroplastik bersifat seperti spons yang dapat menyerap zat berbahaya lain, termasuk logam berat dan mikroorganisme.

“Penelitian kami di 18 kota di Indonesia menunjukkan seluruh sampel udara mengandung mikroplastik. Ini peringatan serius bagi semua pihak,” tegasnya.

Fungsional Madya Pengamat Meteorologi dan Geofisika BMKG, Dwi Atmoko juga menjelaskan bahwa dari sisi meteorologi, mikroplastik termasuk dalam kategori aerosol, yakni partikel padat atau cair yang tersuspensi di udara.

“Partikel seperti ini bisa berpindah mengikuti arah angin dan pola cuaca, lalu jatuh ke permukaan bumi melalui air hujan,” paparnya.

Ia menambahkan, mikroplastik yang terdeteksi di Jakarta bisa saja berasal dari wilayah lain, sehingga penanganannya harus dilakukan lintas wilayah dan lintas sektor.

Dari sisi kesehatan, Rahmat Aji Pramono, Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan P2P Dinas Kesehatan DKI, menjelaskan bahwa partikel mikroplastik dapat memicu peradangan di sistem pernapasan dan pencernaan.

“Jika ukurannya sangat kecil, partikel ini bisa menembus aliran darah dan memengaruhi organ vital,” ujarnya.

Rahmat pun mengimbau warga untuk menjaga kebersihan rumah, memperbaiki ventilasi udara, dan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai.

“Efek mikroplastik bersifat jangka panjang, maka pencegahan harus dimulai dari kebiasaan sehari-hari,” tegasnya.

Plt Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD DKI Jakarta, Rian Sarsono, menilai hasil riset BRIN harus dijadikan dasar untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat.

“Informasi ilmiah ini bukan untuk menakuti, tapi agar masyarakat lebih memahami pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat,” ujarnya.

Rian menambahkan, BPBD juga akan terus mengoptimalkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), bukan hanya untuk mencegah banjir, tetapi juga membantu mengurangi polusi udara.

“Hujan dapat menjadi mekanisme alami untuk menurunkan partikel berbahaya seperti mikroplastik dari atmosfer,” pungkasnya.

Artikel Hujan Tak Lagi Bersih, BRIN Temukan Partikel Mikroplastik di Langit Jakarta pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Dalam razia tersebut, sebanyak 17 kendaraan berat—mayoritas truk pengangkut barang—dinyatakan tidak memenuhi standar emisi. Kendaraan yang gagal uji terancam sanksi berupa kurungan maksimal enam bulan atau denda hingga Rp50 juta.

Kepala DLH DKI Jakarta, Asep Kuswanto, menegaskan bahwa operasi ini merupakan upaya penegakan Perda Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Menurutnya, kawasan industri menjadi titik strategis karena aktivitas kendaraan berat cukup tinggi.

“Truk dan kendaraan berat lainnya merupakan penyumbang signifikan polusi udara di Jakarta. Penindakan ini menunjukkan komitmen Pemprov DKI untuk menekan pencemaran sekaligus mendorong kepatuhan sektor industri dan logistik,” ujarnya dikutip dalam laman berita jakarta.

Dari total 50 kendaraan yang diperiksa, 33 di antaranya dinyatakan lulus uji emisi, sementara 17 lainnya gagal. Asep mengingatkan agar pemilik kendaraan rutin melakukan perawatan.

“Perawatan kendaraan sangat penting agar emisi tetap sesuai ambang batas. Ini bukan semata soal menghindari sanksi, tapi juga bentuk tanggung jawab menjaga kualitas udara bersama,” tambahnya.

Kepala Bidang PPNS Satpol PP DKI Jakarta, RM Tamo Sijabat, menuturkan bahwa sebagian besar kendaraan yang gagal uji merupakan armada barang, seperti truk kontainer, truk bak tertutup, hingga truk tangki, yang memang banyak beroperasi di kawasan industri.

Ia menegaskan, seluruh pelanggar akan diproses hukum. “Pengemudi maupun pemilik kendaraan yang melanggar akan menjalani sidang tindak pidana ringan (Tipiring) di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada 9 Oktober mendatang,” katanya.

Artikel Operasi Uji Emisi di Jakarta Timur, Belasan Truk Pengangkut Barang Gagal Tes pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Kepala DLH DKI Jakarta, Asep Kuswanto, menjelaskan bahwa ketentuan tersebut sudah diatur dalam Pasal 12 Perda Nomor 4 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, serta Pergub Nomor 102 Tahun 2021 mengenai kewajiban pengelolaan sampah oleh kawasan dan perusahaan.

“Kami ingin kebijakan ini berjalan maksimal agar alokasi APBD untuk pengelolaan sampah bisa lebih efisien dan dialihkan ke sektor yang lebih prioritas dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Asep dikutip dari laman berita jakarta, Senin (7/7).

Dorong Kemandirian Lewat Proyek “Pesapa Kawan”

Sebagai bentuk implementasi kebijakan, DLH menggagas proyek perubahan bernama “Pesapa Kawan” (Peningkatan Pengelolaan Sampah di Kawasan dan Perusahaan secara Mandiri melalui Skema Kerja Sama). Inisiatif ini diusung dalam rangkaian Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan VII Tahun 2025, dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno sebagai mentor proyek.

Melalui “Pesapa Kawan”, DLH mendorong kawasan dan perusahaan agar lebih mandiri dalam pengelolaan sampah dengan menggandeng BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) atau penyedia jasa pengelolaan sampah swasta yang telah memiliki izin resmi.

Proyek ini juga didukung oleh sistem digital real-time, standar operasional prosedur (SOP), pendekatan kolaboratif lintas sektor, serta pengawasan ketat guna mencegah praktik curang oleh operator jasa pengelola sampah.

Tiga Skema Pengelolaan Sampah Mandiri

DLH menawarkan tiga opsi skema pembiayaan mandiri bagi pelaku usaha dan kawasan:

1. Menggunakan jasa swasta resmi yang memiliki izin pengelolaan sampah.
   
2. Menggandeng BLUD UPST DLH DKI Jakarta secara langsung.
   
3. Menggunakan BLUD UPST sebagai agregator, yang akan menunjuk pihak swasta berizin untuk mengelola sampah di kawasan atau perusahaan tersebut.
   

“Dengan tiga skema ini, pengelola kawasan diberikan fleksibilitas dalam memilih mitra pengelolaan yang sesuai kebutuhan,” jelas Asep.

Baru 21,6% Kawasan Taat Aturan

Meski telah digulirkan sejak beberapa tahun terakhir, implementasi pengelolaan mandiri masih rendah. Asep menyebut, hingga saat ini baru 21,6% kawasan komersial dan perusahaan yang telah bekerja sama dengan jasa pengelola sampah resmi, baik BLUD maupun swasta.

Padahal, kata dia, kolaborasi ini sangat penting dalam mendorong sistem pengelolaan sampah terintegrasi dan berkelanjutan.

“Baik BLUD maupun penyedia jasa swasta memiliki model bisnis yang memungkinkan material dan energi dari sampah bisa didaur ulang atau dimanfaatkan kembali. Ini sejalan dengan visi Jakarta sebagai kota global yang bersih, hijau, kompetitif, dan berkelanjutan,” pungkas Asep.

Artikel Jakarta Dorong Perusahaan Mandiri Kelola Sampah Tanpa Bebani APBD pertama kali tampil pada Katafoto.id.