Pertemuan tersebut membahas perkembangan Program Pendidikan Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi (Obgyn) yang diselenggarakan di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN). Program ini menempatkan Fakultas Kedokteran UIN Jakarta sebagai institusi PTKIN pertama di Indonesia yang membuka pendidikan dokter spesialis di bidang tersebut.

Menteri Agama Nasaruddin Umar dalam kesempatan itu menyatakan mendukung pengembangan program tersebut, termasuk rencana kunjungan langsung ke lokasi penyelenggaraan.

“Ini merupakan bagian dari upaya penguatan peran PTKIN dalam bidang ilmu terapan strategis, khususnya pendidikan kedokteran spesialis, saya siap membantu dan berkoordinasi dengan Menteri Kesehatan,” ungkap Menag dikutip dalam keterangan tertulis.

Surat Keputusan (SK) pendirian Program Spesialis Obgyn Fakultas Kedokteran UIN Jakarta diterbitkan pada November 2025. Sebelumnya, program spesialis paru telah lebih dulu memperoleh penetapan. Inisiasi program ini telah dimulai sejak 2022 dan mendapatkan pengakuan dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI).

Dekan FK UIN Jakarta, Achmad Zaki, mengungkapkan bahwa minat terhadap program ini mulai terlihat sejak tahap awal.

“Untuk batch pertama Program Spesialis dokter Kandungan, sebanyak 8 calon peserta telah mendaftarkan diri. Program ini menggunakan Rumah Sakit Fatmawati sebagai rumah sakit rujukan utama, yang merupakan rumah sakit vertikal di bawah Kementerian Kesehatan,” jelasnya.

Sejak berdiri pada 2005, Fakultas Kedokteran UIN Jakarta telah meluluskan sekitar 1.200 dokter. Kehadiran program spesialis ini diharapkan menjadi jalur lanjutan bagi para alumni yang ingin menempuh pendidikan spesialis dalam ekosistem PTKIN.

Artikel UIN Jakarta Jadi Pelopor Dokter Spesialis Kandungan di Kampus Islam Negeri pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Langkah tersebut menjadi strategi Fakultas Kedokteran (FK) UPH untuk menjawab kebutuhan mendesak tenaga medis spesialis di Tanah Air.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Indonesia mencapai 284 juta jiwa pada pertengahan 2025. Sementara itu, Perhimpunan Spesialis Bedah Saraf Indonesia (PERSPEBSI) menetapkan rasio ideal dokter bedah saraf sebesar 1:100.000 penduduk, yang berarti Indonesia membutuhkan lebih dari 2.000 dokter. Namun, hingga kini jumlah dokter yang terdaftar baru sekitar 500 orang.

Ketua Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis Bedah Saraf UPH, Prof. Dr. dr. Julius July, Sp.BS (K), M.Kes, IFAANS, menjelaskan bahwa pembukaan PPDS ini tidak hanya memperluas akses pendidikan dokter spesialis, tetapi juga meningkatkan mutu layanan kesehatan nasional.

“Kami berkomitmen melahirkan dokter spesialis bedah saraf yang unggul dalam bidang neuro-onkologi, inovatif, berkarakter, dan aktif dalam penelitian serta pelayanan masyarakat. Dengan PPDS ini, kami berharap rasio ideal dokter spesialis di Indonesia dapat segera tercapai,” ujarnya.

Fokus pada Neuro-Onkologi dan Kolaborasi Global

Proses pendirian PPDS Bedah Saraf FK UPH telah dimulai sejak 2021 melalui kajian kurikulum mendalam yang membandingkan standar pendidikan dari universitas di dalam dan luar negeri, termasuk Malaysia, Filipina, Vietnam, Jepang, dan Taiwan.
Di Indonesia, studi banding dilakukan dengan UNUD, UNHAS, USU, UGM, dan UNDIP.

Setelah melalui proses visitasi dari DIKTI, LAM-PTKes, dan Kolegium Bedah Saraf Indonesia, izin resmi akhirnya diterbitkan pada 8 September 2025.

“Program ini dirancang dengan keunggulan di bidang neuro-onkologi terintegrasi, yang berfokus pada penanganan tumor otak, sumsum tulang belakang, serta gangguan neurologis terkait kanker,” tambah Prof. Julius.

Didukung Fasilitas Medis Modern dan Rumah Sakit Jaringan Nasional

PPDS Bedah Saraf FK UPH mendapat dukungan penuh dari Medical Sciences Group (MSG) yang mencakup Siloam Hospitals Group, Fakultas Kedokteran Gigi, Psikologi, Farmasi, Bioteknologi, serta Mochtar Riady Institute for Nanotechnology (MRIN).
Selain itu, RS Siloam Lippo Village menjadi rumah sakit pendidikan utama, didukung oleh jejaring rumah sakit nasional seperti MRCCC, SHKJ, RS Dharmais, RS PON, dan RSUD Tangerang.

Mahasiswa PPDS dibekali akses ke teknologi diagnostik canggih seperti MRI 3 Tesla, PET-scan, Cath-lab DSA, dan Radioterapi.
Fasilitas operatif meliputi mikroskop PENTERO & KINEVO, CUSA, Neuro-navigasi, hingga Awake Neurosurgery dan Gamma-knife Radiosurgery.

“Kami menyediakan fasilitas terbaik dengan dukungan tim spesialis berpengalaman untuk memastikan proses pendidikan berlangsung optimal,” tegas Prof. Julius.

Lahirkan Dokter Spesialis Berkompeten dan Humanis

Program PPDS Bedah Saraf FK UPH ditempuh selama lima tahun. Peserta wajib berusia maksimal 35 tahun, telah menyelesaikan internship, memiliki STR, SIP, dan sertifikat ACLS yang masih berlaku.

Kurikulum disusun berbasis kompetensi dengan pendekatan pelayanan, pendidikan, dan penelitian, agar lulusan memiliki keahlian klinis, kemampuan analitis, serta semangat lifelong learning.

“Kami berharap lulusan PPDS UPH mampu berkontribusi nyata bagi dunia medis, menjaga etika profesi, serta turut mewujudkan pemerataan dokter spesialis di seluruh Indonesia,” tutup Prof. Julius.

Artikel Krisis Dokter Spesialis, UPH Resmi Buka Program Pendidikan Bedah Saraf pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, saat melakukan kunjungan kerja ke RSUD Undata, menegaskan pentingnya pemerataan akses layanan kesehatan, khususnya untuk tiga penyebab kematian tertinggi di Indonesia: stroke, jantung, dan kanker.

“Jantung menjadi penyebab kematian tertinggi kedua setelah stroke, dengan angka kematian mencapai 275 ribu jiwa setiap tahun. Artinya, kita harus memberikan perhatian lebih di bidang ini,” ujar Menkes.

Sejak akhir 2022, Kementerian Kesehatan telah merancang strategi nasional untuk pemerataan layanan, termasuk memperkuat kemampuan rumah sakit provinsi dalam menjalankan bedah jantung terbuka, terapi radiasi untuk kanker, serta intervensi stroke berbasis kateter.

“Ketika saya mulai menjabat akhir 2020, hanya sembilan provinsi yang bisa melakukan bedah jantung terbuka. Sekarang, dalam waktu kurang dari tiga tahun, jumlahnya sudah mencapai 27 provinsi. Targetnya, seluruh provinsi dapat melakukan operasi katup jantung, bypass, dan bedah jantung bawaan pada anak,” jelasnya.

Selain itu, Kemenkes menargetkan pembangunan fasilitas radio-onkologi di seluruh provinsi dengan teknologi terkini, mengingat angka kematian akibat kanker, terutama kanker payudara, masih sangat tinggi.

Menkes juga mengingatkan bahwa layanan pengobatan harus seimbang dengan langkah promotif dan preventif melalui deteksi dini.

“Saya tidak bangga jika antrean operasi jantung mencapai 1.500 orang. Itu justru menunjukkan kita gagal menjaga masyarakat tetap sehat. Program skrining gratis harus dimanfaatkan, mulai dari cek gula darah, kolesterol, hingga tekanan darah,” tegasnya.

Dalam pertemuan dengan manajemen RSUD Undata, Menkes juga menyoroti krisis tenaga dokter spesialis yang diperkirakan mencapai kekurangan 70 ribu orang hingga 2032. Untuk mengatasinya, Kemenkes mendorong model pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit tanpa membebani biaya.

“Kita butuh 300–500 pusat pendidikan dokter spesialis dalam lima tahun ke depan. Tidak harus di universitas besar seperti UI atau Unair. Anak-anak daerah juga harus punya akses yang sama,” ujarnya.

Ia pun berharap RSUD Undata bisa menjadi salah satu pusat pendidikan dokter spesialis, dimulai dari bidang penyakit dalam dan jantung.

Direktur RSUD Undata, drg. Herry Mulyadi, mengungkapkan rasa terima kasih atas dukungan dari pemerintah pusat dan daerah yang memungkinkan rumah sakitnya menjadi pusat layanan bedah jantung di Sulawesi Tengah.

“Selama saya bertugas, Pak Menteri sudah tiga kali hadir di sini. Ini menjadi kebanggaan dan kehormatan bagi kami,” ucapnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah yang mendukung penuh pelaksanaan program prioritas dari Kementerian Kesehatan.

“Kami diberi dorongan untuk segera melaksanakan operasi jantung terbuka. Meski menghadapi berbagai keterbatasan, kami terus berkoordinasi dengan RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita untuk memastikan kesiapan,” jelasnya.

Pada pelaksanaan perdananya, RSUD Undata berhasil melakukan operasi jantung terbuka kepada dua pasien.

“Alhamdulillah, atas izin Allah SWT, dua pasien telah sukses menjalani operasi. Ini menjadi kebanggaan dan bentuk syukur kami. Semoga ke depan bisa terus berlanjut,” tuturnya.

drg. Herry menambahkan, RSUD Undata kini juga telah membuka layanan radioterapi untuk pasien kanker dan tengah memfinalisasi kerja sama resmi dengan BPJS Kesehatan.

“Hari ini kami akan menandatangani kerja sama layanan radioterapi dengan BPJS. Kami sangat berterima kasih atas dukungan Kemenkes dan BPJS yang membantu memperluas akses layanan ini,” pungkasnya.

Artikel RSUD Undata Jadi Pelopor Bedah Jantung di Kawasan Timur Indonesia pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Kebijakan ini menjadi bentuk nyata keberpihakan negara kepada tenaga medis yang mengabdi di wilayah dengan keterbatasan akses layanan kesehatan. Pemerintah menyadari bahwa pemerataan tenaga medis masih menjadi tantangan utama yang harus diatasi melalui insentif yang adil, layak, dan berkesinambungan.

“Tunjangan ini adalah wujud apresiasi negara bagi para dokter yang berada di garis depan. Kami ingin mereka merasa dihargai dan tetap semangat dalam memberikan pelayanan terbaik di mana pun berada,” ujar Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dikutip dari keterangan tertulis

Berdasarkan Perpres tersebut, pemerintah menetapkan besaran tunjangan sebesar Rp30.012.000 per bulan, di luar gaji pokok dan tunjangan lainnya yang berlaku sesuai aturan kepegawaian.

Pada tahap awal, insentif ini akan diberikan kepada lebih dari 1.100 dokter spesialis yang saat ini bertugas di fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah.

Menurut Menkes Budi, tantangan dalam mendistribusikan tenaga medis ke wilayah-wilayah sulit bukan hanya menyangkut infrastruktur, tetapi juga mencakup aspek kesejahteraan dan motivasi mereka.

“Kalau kita ingin membangun sistem kesehatan yang kokoh, maka kesejahteraan dokter di daerah terpencil harus menjadi perhatian utama,” tegasnya.

Penentuan wilayah penerima tunjangan dilakukan oleh Kementerian Kesehatan berdasarkan pemetaan kebutuhan nasional, dengan prioritas pada daerah yang memiliki keterbatasan akses, kekurangan tenaga medis, serta lokasi yang membutuhkan intervensi afirmatif dari pemerintah pusat.

Pemerintah juga mendorong peran aktif pemerintah daerah dalam mendukung implementasi kebijakan ini, termasuk dalam hal penyediaan anggaran, sarana logistik, tempat tinggal, transportasi, hingga pengamanan bagi tenaga medis yang bertugas.

Selain tunjangan finansial, dokter dan tenaga kesehatan yang ditugaskan di wilayah DPTK juga akan mendapatkan akses pelatihan berjenjang dan pembinaan karier untuk memastikan peningkatan kompetensi serta profesionalisme mereka tetap terjaga.

“Jangan sampai tenaga kesehatan di pelosok justru tertinggal dalam hal pengembangan diri. Mereka juga berhak mendapat akses pelatihan dan pendidikan,” tambah Menkes.

Menkes berharap kebijakan ini menjadi daya tarik bagi para tenaga medis muda untuk mengabdi di daerah prioritas, sekaligus menjadi pondasi dalam menciptakan sistem kesehatan yang tangguh dan merata.

Artikel Tenaga Medis di Wilayah Terpencil Kini Dapat Tunjangan Khusus dari Negara pertama kali tampil pada Katafoto.id.

“Perundungan terjadi karena proses belajar lebih banyak diambil alih oleh senior, bukan dosen yang seharusnya mengajar,” ujarnya saat rapat kerja dengan Komisi IX DPR pada Selasa (29/4).

Budi menjelaskan bahwa banyak dosen sibuk praktik di rumah sakit, sehingga pembelajaran diserahkan kepada senior yang belum tentu memiliki pendekatan edukatif. Akibatnya, pengawasan terhadap proses pendidikan melemah dan membuka ruang bagi perilaku intimidatif.

Ia menambahkan bahwa sebagian besar rumah sakit pendidikan seperti RSUD dr. Soetomo dan RSCM mengalami beban tinggi karena jumlah peserta didik yang banyak, sementara jumlah pengajar tidak sebanding. Idealnya, praktik klinis dilakukan dengan bimbingan langsung dari dosen, namun kondisi di lapangan berkata lain.

Sebagai solusi, Kementerian Kesehatan akan memperbarui sistem pendidikan dokter spesialis. Salah satunya dengan penerapan e-logbook, yakni sistem digital yang mencatat progres belajar peserta dan mengukur kompetensi berdasarkan praktik yang dilakukan. Kelulusan peserta akan dievaluasi berdasarkan data objektif, bukan sekadar penilaian subjektif.

“Lewat sistem ini, setiap tindakan medis akan tercatat, mulai dari jumlah praktik hingga keberhasilan tindakan. Ini menjadi dasar kelulusan,” jelas Budi.

Ia juga menyampaikan bahwa penilaian terhadap senior kini akan melibatkan umpan balik dari junior. Evaluasi ini bersifat anonim dan menjadi salah satu indikator kelayakan senior untuk lulus.

“Kalau ingin lulus, senior harus mendapat penilaian baik dari junior. Ini bagian dari perbaikan kultur pendidikan agar bebas dari perundungan,” tutup Menkes.

Artikel Menkes Budi: Senioritas Jadi Akar Perundungan di Pendidikan Dokter Spesialis pertama kali tampil pada Katafoto.id.