“Perayaan tahun baru tetap ada, tetapi sesuai arahan Pak Gubernur, tahun ini tidak akan ada kembang api,” ujar Rano, Senin (22/12).

Ia menjelaskan, keputusan tersebut diambil sebagai bentuk empati dan solidaritas kepada masyarakat di sejumlah wilayah Sumatera yang tengah menghadapi dampak bencana banjir dan longsor.

“Pergantian tahun kali ini kami laksanakan dengan skala yang lebih sederhana sebagai wujud kepedulian terhadap saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah,” tegasnya.

Kebijakan ini mendapat dukungan dari DPRD DKI Jakarta. Anggota Komisi B DPRD DKI, Wa Ode Harlina, menyambut baik keputusan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang meniadakan pesta kembang api pada malam tahun baru 2026.

Menurutnya, langkah tersebut mencerminkan sikap empati dan solidaritas nasional di tengah duka akibat bencana alam yang melanda sejumlah daerah di Sumatera.

“Kami di DPRD mengapresiasi keputusan Pak Gubernur. Jakarta sebagai barometer nasional perlu menunjukkan kepekaan dan tidak berlebihan saat daerah lain sedang berduka,” ujar Wa Ode dikutip dari laman berita jakarta, Selasa (23/12).

Ia menilai, kebijakan tersebut tidak sekadar membatasi euforia perayaan, tetapi juga menyampaikan pesan moral tentang pentingnya empati kepada masyarakat di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang masih dalam proses pemulihan pascabencana.

Selain itu, Wa Ode juga menyoroti manfaat kebijakan ini dari sisi efisiensi anggaran dan ketertiban umum. Dengan memusatkan perayaan di lokasi terbatas, potensi kerumunan berlebihan serta volume sampah pascaperayaan dinilai dapat ditekan.

Artikel Jakarta Rayakan Tahun Baru Tanpa Kembang Api, Ini Alasannya pertama kali tampil pada Berita dan Foto dari Berbagai Sumber Informasi yang Valid.

Ucapan tersebut disampaikan Pramono dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta yang digelar pada Senin (4/8), dalam agenda penyampaian pendapat akhir Gubernur terhadap Raperda Perubahan APBD 2025.

“Atas nama seluruh jajaran eksekutif, saya menyampaikan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota Dewan atas persetujuan terhadap Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025,” ujar Pramono dikutip dari laman berita jakarta.

Ia menegaskan bahwa seluruh masukan dan rekomendasi yang diberikan DPRD selama proses pembahasan hingga tahap persetujuan akan menjadi perhatian dan tindak lanjut dari pihak eksekutif.

Pramono juga menekankan pentingnya semangat kolaborasi antara eksekutif dan legislatif yang selama ini terjalin. Menurutnya, kemitraan tersebut perlu terus diperkuat guna mendorong realisasi berbagai program strategis yang berdampak langsung bagi masyarakat Jakarta.

Dengan disahkannya Perubahan APBD 2025, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berharap pertumbuhan ekonomi di ibu kota dapat terus meningkat, seiring dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Ia juga kembali menegaskan komitmennya untuk mewujudkan visi Jakarta sebagai kota global yang berdaya saing, berkelanjutan, serta mampu menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh warganya.

“Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk-Nya dalam ikhtiar kita menjadikan Jakarta sebagai kota global dan pusat pertumbuhan ekonomi nasional,” tutupnya.

Artikel Perubahan APBD 2025 Disetujui DPRD, Jakarta Siap Wujudkan Kota Global pertama kali tampil pada Berita dan Foto dari Berbagai Sumber Informasi yang Valid.

Salah satu prioritas jangka pendek yang tengah didorong adalah pemindahan jaringan utilitas telekomunikasi dari udara ke bawah tanah.

“Jangan sampai berlarut-larut. Utilitas telekomunikasi harus segera dipindahkan dari atas ke bawah tanah. Ini target jangka pendek yang harus segera dikerjakan,” kata Pantas dalam rapat pembahasan pasal-pasal Raperda Jaringan Utilitas di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (24/6).

Menurutnya, penentuan teknis dan jadwal pelaksanaan tetap berada di tangan eksekutif. Namun, ia berharap prosesnya dapat segera dimulai demi memperbaiki tampilan kota.

“Kita serahkan pelaksanaannya kepada pihak eksekutif untuk disiapkan dengan matang, menyesuaikan dengan kondisi infrastruktur yang ada,” lanjutnya dikutip dari laman berita jakarta.

Pantas juga menyampaikan bahwa Pansus masih menunggu draf resmi dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sebelum melanjutkan pembahasan lebih lanjut.

Lebih jauh, ia menekankan pentingnya penetapan jalur trase jaringan terpadu bagi seluruh jenis utilitas dalam Raperda ini sebagai bagian dari rencana jangka panjang. Jalur tersebut harus sinkron dengan arah pembangunan kota serta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 20 tahunan.

“Dengan begitu, setiap pembangunan ke depan akan punya acuan yang jelas. Tidak boleh lagi ada pemasangan jaringan yang sembarangan,” tegasnya.

Selain itu, Pantas meminta agar Pemprov DKI menggandeng aparat penegak hukum, seperti Kejaksaan Agung hingga lembaga peradilan, dalam penyusunan draf Raperda tersebut.

“Kita ingin pembahasan ini menyeluruh, terutama soal sanksi. Kalau sanksi administratif bisa ditangani oleh Pemprov, tapi untuk sanksi pidana perlu melibatkan aparat hukum agar penegakannya benar-benar efektif,” tutupnya.

Artikel Rencana Jaringan Utilitas Terpadu, Jakarta Bersiap Rapi Tanpa Kabel Udara pertama kali tampil pada Berita dan Foto dari Berbagai Sumber Informasi yang Valid.

“Hari ini Selasa, 14 Januari 2025, melalui Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta secara resmi kami mengumumkan penetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Jakarta Nomor urut 3 Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M., dan H. Rano Karno, S.IP.,” kata Khoirudin dalam sambutannya.

Ia menambahkan bahwa penetapan ini didasarkan pada hasil penghitungan suara sah yang telah diterima oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta. Proses ini mencerminkan partisipasi aktif masyarakat Jakarta dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang berlangsung lancar, aman, dan damai.

Pasangan Pramono Anung Wibowo dan Rano Karno berhasil memperoleh 2.183.239 suara, setara dengan 50,07 persen dari total suara sah, mengukuhkan mereka sebagai pasangan terpilih untuk memimpin DKI Jakarta selama lima tahun ke depan.

Mengutip dari laman berita jakarta, DPRD DKI Jakarta akan segera mengirimkan surat kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk meresmikan penetapan pasangan Pramono Anung Wibowo dan Rano Karno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2025-2030.

Khoirudin juga menyampaikan ucapan selamat kepada pasangan terpilih. Ia berharap mereka dapat menjalankan amanah dengan baik dan membawa perubahan positif bagi Jakarta.

“Tantangan yang ada tentu tidaklah ringan, namun dengan komitmen dan kerja keras serta sinergi antara eksekutif dan legislatif, kami yakin Jakarta dapat menjadi kota yang lebih maju bagi seluruh masyarakat Jakarta,” ujar Khoirudin.

Pengumuman ini didasarkan pada Keputusan KPU DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2025 tertanggal 9 Januari 2025, yang menetapkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih. Menindaklanjuti surat tersebut, Badan Musyawarah DPRD DKI Jakarta telah menjadwalkan Rapat Paripurna untuk pengumuman resmi ini.

Pasangan terpilih diharapkan mampu membawa inovasi dan langkah konkret dalam membangun Jakarta menjadi kota yang lebih inklusif dan berdaya saing tinggi di tingkat nasional maupun internasional.

Artikel DPRD Tetapkan Pemimpin Baru DKI Jakarta, Pramono Anung dan Rano Karno pertama kali tampil pada Berita dan Foto dari Berbagai Sumber Informasi yang Valid.