Deputi II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS, M. Imdadun Rahmat, menjelaskan bahwa program BMM–MADADA menjadi langkah konkret menghadirkan keadilan ekonomi berbasis masjid. Setiap masjid memperoleh dana awal sebesar Rp150 juta, yang kemudian disalurkan kepada sekitar 50 penerima manfaat dengan pinjaman mikro syariah rata-rata Rp3 juta tanpa bunga.

“Program ini hadir untuk memutus rantai utang tidak sehat sekaligus membuka akses pembiayaan syariah yang adil dan memberdayakan,” ujar Imdadun. 

Ia menambahkan, masih banyak masyarakat kecil terjebak dalam utang berbunga tinggi dari rentenir maupun pinjaman daring. Program BMM hadir sebagai solusi berbasis masjid yang menggabungkan kepercayaan sosial dan prinsip keadilan Islam.

“Banyak pedagang kecil yang hanya butuh Rp3 juta, tapi karena bunga menumpuk, utangnya bisa menjadi Rp15 juta. Di sinilah BMM hadir memberi ruang ekonomi tanpa riba agar umat bisa tumbuh sehat,” jelasnya dikutip dari laman kemenag. 

Imdadun menegaskan bahwa masjid sejatinya bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga pusat pemberdayaan dan kemandirian umat. Sejak masa Rasulullah, masjid telah berfungsi sebagai pusat dakwah, pendidikan, dan pengelolaan baitul mal.

“Semangat itu yang kami hidupkan kembali melalui BMM–MADADA agar masjid menjadi poros kebangkitan ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Ia juga mengapresiasi peran Kemenag dalam memperkuat sistem kelembagaan masjid melalui program MADADA. Menurutnya, sinergi antara lembaga struktural seperti Kemenag dan non-struktural seperti BAZNAS sangat penting untuk menjaga profesionalitas dan akuntabilitas pengelolaan dana umat.

Sementara itu, Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah Kemenag, Arsad Hidayat, mengatakan pihaknya akan terus memperluas implementasi program MADADA di berbagai provinsi.

“Target kami, setiap wilayah memiliki setidaknya satu masjid inovatif yang tidak hanya menjadi pusat dakwah, tetapi juga pusat literasi keagamaan dan pemberdayaan ekonomi,” ujarnya.

Arsad menekankan, Kemenag tidak sekadar hadir sebagai mitra administratif, melainkan juga sebagai pendamping peningkatan kapasitas takmir. Setiap masjid penerima program akan dibina dalam hal tata kelola, transparansi keuangan, dan akuntabilitas publik.
“Kami ingin memastikan setiap rupiah dana umat dikelola secara amanah dan berdampak nyata bagi jamaah,” tegasnya.

Ke depan, Kemenag berencana menggandeng BNPT, pemerintah daerah, dan sektor swasta untuk memperkuat moderasi beragama dan ketahanan sosial berbasis masjid.
“Masjid harus menjadi episentrum harmoni sosial dan ketahanan ekonomi umat. Karena itu, kolaborasi lintas sektor menjadi sangat penting agar dampaknya semakin luas,” kata Arsad.

Menurutnya, BMM–MADADA telah terbukti mampu menyeimbangkan peran spiritual dan sosial ekonomi masjid. Di berbagai daerah, masjid penerima program sukses menumbuhkan usaha mikro jamaah dan meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar.

“Inilah bukti nyata Islam rahmatan lil ‘alamin yang diwujudkan dalam pembangunan umat. Kita tidak hanya membangun masjid yang megah, tetapi juga masjid yang berdaya — yang menciptakan peluang, memperkuat solidaritas, dan menumbuhkan ekonomi umat. Itulah arah dakwah pembangunan yang kita dorong bersama BAZNAS,” tutup Arsad

Artikel Berdayakan Ekonomi Umat, Hidupkan Masjid Jadi Lembaga Keuangan Syariah Tanpa Riba pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Abu Rokhmad, menyebut PMA 16/2025 sebagai terobosan penting dalam praktik pengelolaan zakat di Indonesia.

“Zakat bukan hanya kewajiban ibadah, tetapi juga sarana pemerataan ekonomi dan pengembangan harta. Melalui regulasi ini, pelaksanaan zakat produktif kini memiliki dasar hukum yang jelas dan sistematis agar dampaknya lebih terasa,” ujarnya saat sosialisasi PMA 16/2025 yang digelar secara daring bersama Baznas dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) se-Indonesia, Jumat (31/10).

Menurut Abu, praktik zakat selama ini cenderung diarahkan pada bantuan konsumtif seperti santunan kebutuhan pokok atau beasiswa. Padahal, model zakat produktif telah berjalan di sejumlah daerah, meski belum memiliki pedoman baku. Kehadiran PMA 16/2025 diharapkan menjadi acuan bagi lembaga zakat untuk menyalurkan dana secara terukur dan berkelanjutan.

Regulasi ini mengatur empat tahapan utama dalam pendayagunaan zakat produktif, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan. Pada tahap perencanaan, BAZNAS dan LAZ diwajibkan menyusun dokumen strategis yang selaras dengan kebijakan nasional, rencana pembangunan daerah, serta Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Abu menegaskan, penggunaan DTSEN penting untuk memastikan penyaluran zakat tepat sasaran.

“Kita ingin pendayagunaan zakat berbasis data tunggal agar tidak terjadi penerima ganda. Prinsipnya, zakat harus adil, efisien, dan benar-benar menyentuh yang membutuhkan,” tegasnya.

Selain itu, pengawasan terhadap program zakat produktif wajib dilakukan minimal sekali dalam setahun. Lembaga zakat juga diminta menyampaikan laporan pelaksanaan setiap enam bulan dan pada akhir tahun yang memuat rencana, capaian, tantangan, serta rekomendasi perbaikan.

Kemenag turut membuka peluang kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga zakat, dan sektor swasta dalam memperkuat pemberdayaan ekonomi berbasis zakat. 

“Ini bukan sekadar regulasi administratif, tetapi bentuk komitmen agar zakat dapat menjadi instrumen nyata dalam memperkuat ekonomi umat dan mengurangi kemiskinan,” jelasnya.

Kemenag berharap, melalui PMA ini, seluruh lembaga pengelola zakat dapat meningkatkan tata kelola dan pelaporan secara transparan dan akuntabel. 

“Kami ingin zakat produktif tidak berhenti pada wacana, tetapi benar-benar menjadi motor penggerak ekonomi umat. Dengan data yang akurat dan perencanaan yang matang, zakat bisa menghadirkan perubahan nyata bagi masyarakat,” tutup Abu Rokhmad.

Artikel Tak Lagi Hanya Bantuan, Zakat Kini Jadi Modal Usaha Produktif pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Kekuatan utama Indonesia terletak pada modest fashion, pariwisata ramah muslim, serta industri farmasi dan kosmetik halal. Meski demikian, potensi besar masih terbuka lebar di sektor makanan halal (halal food), keuangan syariah, dan media serta rekreasi halal.

“Untuk sektor busana misalnya, konsumsi pakaian muslim di Indonesia mencapai sekitar USD 20 miliar atau Rp289 triliun. Sementara di sektor makanan dan minuman, Indonesia menjadi satu-satunya negara yang menerapkan prinsip syariah full compliance karena seluruh produk halal wajib disertifikasi. Nilai ekonomi sektor ini mencapai USD 109 miliar atau sekitar Rp1.000 triliun. Jika kepatuhan terhadap prinsip syariah terus diperkuat, bukan mustahil Indonesia bisa naik dari peringkat tiga menjadi yang pertama di dunia,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam pembukaan Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2025 di Jakarta, Rabu (8/10).

Pertumbuhan Ekonomi Syariah di Dalam Negeri

Kinerja ekonomi syariah nasional terus menunjukkan tren positif. Hal ini terlihat dari peningkatan kontribusi usaha syariah terhadap PDB, lonjakan jumlah produk halal tersertifikasi, meningkatnya daya saing ekspor produk halal, serta pertumbuhan aset keuangan syariah yang telah melampaui Rp10 ribu triliun pada 2025.

“Pemerintah menjadikan ekonomi syariah sebagai salah satu prioritas nasional dalam RPJPN 2025–2045. Fokusnya meliputi penguatan keuangan syariah, optimalisasi dana sosial syariah untuk pengentasan kemiskinan, pemberdayaan UMKM halal, serta pembangunan regulasi dan kelembagaan yang solid,” jelas Airlangga.

Strategi Penguatan Ekosistem Keuangan Syariah

Dalam memperkuat kemandirian ekonomi dan pertumbuhan inklusif, pemerintah menyiapkan sejumlah strategi untuk mengembangkan ekosistem keuangan syariah dan industri halal nasional.

Pertama, memperluas akses pembiayaan syariah melalui skema inovatif seperti KUR Syariah dan Bullion Bank. Selama 2015–2025, penyaluran KUR Syariah telah mencapai Rp75 triliun bagi 1,3 juta debitur. Sementara Bank Bullion, sejak diluncurkan pada Februari 2025, telah merealisasikan transaksi emas hingga 45 ton, yang juga dikaitkan dengan instrumen sosial seperti wakaf produktif.

“Produksi emas nasional mencapai hampir 110 ton per tahun. Potensi ini dapat menjadi penopang ekonomi syariah, terutama jika lembaga pendidikan seperti pesantren mulai menabung emas. Emas memiliki nilai yang stabil dan tahan terhadap gejolak ekonomi global. Karena itu, instrumen ini penting untuk terus dikembangkan,” kata Airlangga.

Kedua, meningkatkan literasi dan edukasi keuangan syariah melalui Dewan Nasional Keuangan Inklusi (DNKI) agar akses keuangan syariah menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Ketiga, mempercepat digitalisasi sistem ekonomi syariah, antara lain melalui integrasi platform SIHALAL untuk percepatan sertifikasi halal—yang kini telah mencapai 5,9 juta sertifikat dari target 10 juta—serta pengembangan platform wakaf digital dan e-commerce halal untuk menghubungkan pelaku usaha lokal dengan pasar global.

“Dengan sinergi antara akses pembiayaan, literasi, dan transformasi digital, kita dapat membangun ekosistem keuangan syariah dan industri halal yang kokoh, inklusif, serta berdaya saing global,” tegas Airlangga.

Pemerintah juga terus mendorong inovasi melalui kolaborasi lintas sektor. Beberapa di antaranya adalah pengembangan Pusat Informasi Terpadu Zakat, Infak, dan Sedekah, serta perluasan fitur Sukuk Bank Indonesia (SUK-BI) bagi investor non-bank dan non-residen.

“Ekonomi syariah bukan hanya berbicara soal halal dan haram, tetapi juga tentang pembangunan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Dengan semangat optimis dan sinergi lintas sektor, mari kita jadikan ekonomi syariah sebagai motor penggerak menuju Visi Indonesia Emas 2045,” pungkas Airlangga.

Artikel Ekonomi Syariah Jadi Pilar Indonesia Emas 2045, Airlangga Beberkan 3 Strategi Besar pertama kali tampil pada Katafoto.id.

“Kerja sama lintas sektor—antara dunia akademik, pemerintahan, dan pelaku industri—akan mampu melahirkan sistem ekonomi yang tak hanya selaras dengan nilai-nilai Islam, tetapi juga mewujudkan keadilan dan kemakmuran yang nyata,” ujar Sri Mulyani.

Ia menambahkan bahwa ekonomi syariah memiliki cakupan yang luas, melampaui sekadar persoalan halal dan haram. Ekonomi berbasis syariah juga menjunjung prinsip-prinsip tata kelola yang etis dan bermartabat, seperti kejujuran (siddiq), amanah, kecerdasan (fatonah), dan integritas.

“Konsep rahmatan lil alamin dalam ekonomi syariah mengandung semangat untuk memberikan manfaat luas bagi umat, dan menjadi pijakan dalam membangun sistem tata kelola yang berkeadaban,” ungkapnya dikutip dalam keterangan tertulis.

Dalam kesempatan tersebut, Sri Mulyani juga menyampaikan apresiasinya terhadap kontribusi IAEI yang telah hadir selama lebih dari dua dekade. Menurutnya, sejak Konvensi Nasional Ekonomi Islam pada 2004, IAEI telah menjadi wadah penting dalam menggabungkan pemikiran akademis dengan kebijakan publik yang berbasis nilai Islam.

IAEI juga dinilai berperan aktif dalam merumuskan kebijakan dan memberikan masukan strategis kepada pemerintah melalui berbagai riset dan kajian yang mengedepankan nilai-nilai syariah.

“Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pendiri, senior, dan seluruh pengurus IAEI baik di tingkat pusat maupun daerah. Komitmen dan dedikasi Anda telah menjadikan nilai-nilai Islam sebagai inspirasi berkelanjutan dalam pembangunan ekonomi bangsa,” tutup Menkeu.

Artikel Menkeu Tegaskan Peran IAEI dan Tata Nilai dalam Ekonomi Islam pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Dalam pidato pengukuhannya yang bertajuk “Ekonomi Syariah sebagai Bentuk Kepatuhan, Cara Hidup, dan Aktivitas Bisnis yang Membawa Manfaat”, Wamenkeu Anggito menyampaikan pandangannya mengenai ekonomi syariah. Ia menjelaskan bahwa ekonomi syariah merupakan cabang ilmu ekonomi yang mengacu pada prinsip-prinsip syariat Islam. Menurutnya, ekonomi syariah bukan hanya sekadar sistem ekonomi alternatif, tetapi juga sebuah wujud kepatuhan terhadap ajaran agama.

“Ekonomi syariah memperkuat dan menyempurnakan mimpi peradaban manusia terhadap sebuah sistem ekonomi yang adil, non-eksploitatif, bebas riba, dan memanen keberkahan dari Sang Maha Pencipta,” ungkap Anggito dikutip dalam laman kemenkeu.

Dalam pidatonya, Anggito juga menceritakan pengalamannya sebagai anak yang terlahir di keluarga akademisi.

“Bapak dan Ibu merupakan pendidik yang berdedikasi. Almarhum Bapak adalah dosen Fakultas Teknologi Pertanian UGM. Almarhum Ibu adalah pendidik paruh waktu dan seorang ibu rumah tangga biasa,” kenangnya.

Ia juga berbagi cerita tentang masa kecilnya yang sempat dilarang orang tua untuk masuk jurusan IPS karena dianggap kurang menjanjikan. “Saya memilih jurusan IPA dan akhirnya memilih Fakultas Ekonomi dengan jurusan Ekonomi Pertanian sebagai jalan tengah,” tambahnya.

Setelah lulus dari UGM, Anggito sempat mengabdi sebagai asisten peneliti di lembaga think-tank kebijakan ekonomi yang dipimpin oleh Prof. Soemitro Djojohadikusumo.

“Pemikiran-pemikiran beliau mengenai deregulasi, industrialisasi, disiplin fiskal, dan kebocoran anggaran menjadi narasi yang menempel hingga kini,” ujar Anggito.

Anggito kemudian melanjutkan studinya di University of Pennsylvania di Philadelphia. Setelah kembali ke Indonesia, ia mengabdikan diri sebagai dosen di Fakultas Ekonomi UGM, fokus pada penelitian kebijakan publik dan ekonomi kerakyatan.

Kariernya di Kementerian Keuangan dimulai pada 2000 hingga 2010, dan sejak saat itu ia menyaksikan evolusi besar di kementerian tersebut. “Di bawah kepemimpinan Prof. Bambang Sudibyo, Kemenkeu mengalami transformasi besar, dan perbaikan itu terus berlanjut di bawah Ibu Dr. Sri Mulyani Indrawati,” katanya. Anggito menyatakan bahwa Kemenkeu kini telah berkembang menjadi kementerian yang lebih tangguh dan responsif.

“Setelah lebih 10 tahun meninggalkan Kemenkeu dan kembali lagi pada tahun 2024 saya merasakan lompatan perubahan yang luar biasa,” tambahnya.

Di akhir pidatonya, Wamenkeu Anggito menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung perjalanan hidupnya. Ia berharap ilmu yang dimilikinya dapat bermanfaat bagi masyarakat dan negara.

“Semoga Allah SWT selalu melimpahkan berkah ilmu dan rahmat-Nya kepada kita semua dalam ikhtiar bersama untuk terus membangun bangsa yang besar ini sesuai dengan amanat kemanusiaan dan cita-cita mulia para pendiri bangsa di awal kemerdekaan,” tutupnya.

Artikel Wamenkeu Anggito Abimanyu Dikukuhkan sebagai Guru Besar UGM, Soroti Ekonomi Syariah pertama kali tampil pada Katafoto.id.