Meski begitu, UMKM tetap menjadi penopang utama perekonomian nasional dengan kontribusi lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap lebih dari 90% tenaga kerja di Tanah Air. Laporan sejumlah riset pada akhir 2024 menunjukkan para pelaku UMKM masih kesulitan mengembangkan usahanya karena keterbatasan akses ke pembiayaan yang terjangkau.

Menjawab kebutuhan tersebut, PT Federal International Finance (FIFGROUP) mendukung pelaku UMKM melalui Program Dana Bergulir FIFGROUP 2025. Tahun ini, perusahaan menyalurkan pinjaman tanpa bunga senilai total Rp2,9 miliar kepada 770 pelaku UMKM di berbagai wilayah Indonesia.

Program yang menjadi bagian dari pilar keberlanjutan FIFGROUP Sejahtera ini dijalankan sepanjang 2025, dan secara resmi diluncurkan melalui Kick Off Dana Bergulir UMKM Binaan FIFGROUP 2025 .

“Program Dana Bergulir ini menjadi stimulus ekonomi sekaligus bukti nyata kolaborasi untuk memajukan UMKM di seluruh Indonesia,” ujar Diah Suran Febrianti.

Sebagai bagian dari program pembinaan berkelanjutan, FIFGROUP meluncurkan UMKM Development Journey 2025, rangkaian pelatihan untuk meningkatkan kapasitas pelaku usaha, mulai dari digitalisasi hingga pengembangan merek.

Program Dana Bergulir FIFGROUP pertama kali diluncurkan pada 2016 dan hingga akhir 2024 telah menjangkau lebih dari 2.900 UMKM dengan total bantuan mencapai Rp9,7 miliar. Setiap tahun, program ini terus berkembang, baik dari segi jumlah penerima manfaat maupun kualitas pendampingan yang diberikan.

Artikel Pinjaman Tanpa Bunga, FIFGROUP Kucurkan Rp2,9 Miliar untuk 770 Pelaku UMKM pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Diluncurkan sejak 2020, platform ini terus dikembangkan dan kini tampil dengan desain yang lebih segar, interaktif, serta mudah dijangkau oleh masyarakat.

Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, menjelaskan bahwa fitur ini merupakan salah satu inovasi Pertamina untuk mempermudah masyarakat menemukan sekaligus membeli produk-produk unggulan UMKM binaan Pertamina.

“Melalui layanan belanja UMKM di website korporasi, Pertamina ingin berperan bersama masyarakat dalam menggerakkan roda ekonomi lokal. Kami berharap UMKM binaan Pertamina dapat semakin kompetitif dan menjangkau konsumen di mana pun secara digital,” ujar Fadjar dikutip dalam keterangan tertulis. 

Fitur Belanja UMKM menampilkan beragam produk dari seluruh Indonesia dengan berbagai kategori, seperti souvenir, fesyen, kuliner, agrobisnis, kriya, hingga furnitur. Seluruh produk yang dipajang telah melalui proses kurasi ketat agar memenuhi standar kualitas, keaslian, serta kepercayaan pelanggan.

“Produk-produk yang dipasarkan mencerminkan kekayaan lokal Indonesia—mulai dari kerajinan tangan, makanan khas daerah, hingga produk budaya yang tetap menjaga identitas daerah asalnya,” tambahnya.

Selain katalog produk, Pertamina juga menghadirkan Si Mina, karakter ikon perusahaan yang berperan sebagai asisten virtual melalui WhatsApp untuk membantu pengunjung mendapatkan informasi dengan lebih cepat.

Fadjar menegaskan, Pertamina tidak hanya fokus menghadirkan energi untuk negeri, tetapi juga berkomitmen menghadirkan energi bagi ekonomi rakyat dengan memperkuat UMKM sebagai penopang utama perekonomian nasional, sejalan dengan program Asta Cita Pemerintah.

Artikel UMKM Naik Kelas, Pertamina Luncurkan Platform Belanja Online untuk Produk Lokal pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Menteri Koperasi dan UKM, Ferry Juliantono, mengumumkan rencana tersebut saat meresmikan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Lebak, Banten, Jumat (12/9).

“Dalam waktu dekat, insyaallah akan terbit peraturan pemerintah yang memberikan izin bagi koperasi mengelola tambang dan mineral hingga 2.500 hektare,” kata Ferry.

Ia menilai Kabupaten Lebak memiliki potensi besar di sektor pertambangan. Saat ini, tercatat 344 koperasi desa Merah Putih telah berdiri di wilayah tersebut. Sebagian koperasi direncanakan menerima dukungan dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB).

“Kami berharap LPDB menjadikan Lebak sebagai proyek percontohan pengembangan koperasi desa Merah Putih,” ujarnya dikutip dari laman berita satu. 

Ferry juga memberikan apresiasi kepada Asep Kurnia yang mendirikan Koperasi Desa Giri Mukti dengan modal pribadi. “Perjuangan Kang Asep ini akan kami balas dengan menjadikan Lebak sebagai prioritas pengembangan koperasi desa,” tambahnya.

Selain sektor tambang, pemerintah juga berencana mendorong koperasi desa Merah Putih menjadi agen resmi penyalur gas LPG 3 kilogram. Dengan status tersebut, koperasi akan memperoleh harga agen dan bisa menyalurkan LPG ke warung maupun pelaku UMKM dengan harga yang lebih terjangkau.

“Dengan begitu, koperasi tetap mendapat keuntungan, sementara masyarakat memperoleh LPG dengan harga yang lebih bersahabat,” jelas Ferry.

Koperasi Desa Merah Putih diharapkan mampu membantu mengurangi kemiskinan, menekan praktik pinjaman ilegal, serta menjaga stabilitas harga kebutuhan masyarakat. Ke depan, setiap koperasi desa Merah Putih juga ditargetkan memiliki apotek dan klinik desa, sehingga dapat menyediakan layanan kesehatan dan obat-obatan murah bagi warga.

Program Koperasi Desa Merah Putih ini merupakan lanjutan dari tahap awal yang diresmikan Presiden Prabowo pada 21 Juli lalu di Klaten, Jawa Tengah. Kini, program tersebut memasuki fase operasional, termasuk di Provinsi Banten.

Artikel Regulasi Segera Terbit, Koperasi Desa Bakal Kelola Tambang 2.500 Ha pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Kerja sama ini menjadi bentuk komitmen bersama dalam mendorong inklusi keuangan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Melalui kolaborasi ini, Bank Jakarta menghadirkan berbagai produk dan layanan unggulan untuk mendukung sektor informal yang selama ini berperan besar dalam menggerakkan roda perekonomian.

Direktur Utama Bank Jakarta, Agus H. Widodo, menegaskan bahwa kemitraan ini sejalan dengan visi Bank Jakarta sebagai lembaga keuangan yang inklusif dan aktif mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat.

“Kami menyambut baik kolaborasi dengan APKLI Perjuangan. Ini adalah bagian dari komitmen kami untuk menyediakan layanan keuangan yang mudah diakses, relevan, dan mampu mendorong kemandirian pelaku usaha informal,” ujar Agus dalam keterangan pers, Selasa (22/7).

Adapun ruang lingkup kerja sama ini meliputi penggunaan sistem manajemen kas (Cash Management System), layanan pembukaan rekening tabungan, giro, dan deposito, penyediaan fasilitas pembiayaan UMKM, serta akses ke produk perbankan lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

Tak hanya itu, kolaborasi ini juga mencakup program promosi kelembagaan melalui berbagai kanal media, partisipasi dalam kegiatan pameran, edukasi produk, pertukaran informasi, serta pengembangan bentuk kerja sama lain yang akan disesuaikan dengan dinamika di lapangan.

“Sinergi ini diharapkan dapat membangun ekosistem yang saling menguntungkan, memperkuat kemandirian finansial anggota APKLI, serta mendorong transformasi digital dalam aktivitas usaha para pedagang kaki lima,” imbuh Agus.

Ketua Umum APKLI Perjuangan, Ali Mahsun M. Biomed, menyampaikan apresiasinya terhadap langkah inklusif yang dilakukan Bank Jakarta. Menurutnya, sektor ekonomi rakyat, seperti pasar tradisional dan pedagang kaki lima, merupakan sistem ekonomi yang tumbuh secara organik dari kehidupan sosial masyarakat.

“Pasar rakyat adalah warisan budaya sekaligus kekuatan ekonomi nasional yang melibatkan lebih dari 17 juta pelaku usaha di seluruh Indonesia,” jelas Ali Mahsun.

Senada dengan hal itu, Sekretaris Perusahaan Bank Jakarta, Arie Renaldi, menuturkan bahwa kemitraan ini dapat memperkuat peran Bank Jakarta sebagai mitra strategis bagi UMKM, sekaligus menjadi upaya nyata dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat.

“Kami percaya, pemberdayaan ekonomi di Jakarta harus dimulai dari penguatan pelaku usaha kecil. Melalui kerja sama ini, kami ingin hadir lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat dan berkontribusi dalam solusi yang berdampak langsung,” pungkas Arie.

Artikel Dorong Inklusi Keuangan, Bank Jakarta Gandeng APKLI Perjuangan Dukung UMKM pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden secara simbolis menyerahkan Surat Keputusan Badan Hukum Koperasi kepada lima perwakilan pengurus koperasi, yakni Bambang Gunarsa (KDMP Bentangan, Klaten), Jamaluddin Adiwijaya (KDMP Sumbung, Boyolali), Parni (KDMP Karangdowo, Klaten), Sumanto (KKMP Banyuanyar, Surakarta), dan Rizka Hidayati (KDMP Ceper, Klaten).

Menteri Koordinator Bidang Pangan sekaligus Ketua Satgas Nasional KDMP, Zulkifli Hasan, menyampaikan bahwa peluncuran kelembagaan ini merupakan bagian dari gerakan strategis membangun ekosistem ekonomi desa yang inklusif, modern, dan berpihak pada rakyat kecil.

“Hari ini kita memperkenalkan wajah baru koperasi Indonesia. Koperasi yang tidak hanya berfungsi sebagai wadah produksi dan distribusi, tetapi juga alat untuk memangkas rantai pasok, melawan tengkulak dan rentenir, serta memberdayakan petani, nelayan, dan pelaku ekonomi desa dengan semangat gotong royong,” ujar Zulkifli Hasan.

Presiden Prabowo menekankan bahwa koperasi adalah alat perjuangan ekonomi bagi rakyat kecil. Menurutnya, peluncuran 80.081 koperasi ini merupakan langkah besar dan strategis dalam menghadirkan pemerataan ekonomi yang sesungguhnya.

“Hari ini adalah hari bersejarah. Kita tidak hanya membentuk kelembagaan, tetapi memulai suatu gerakan nasional. Koperasi Merah Putih adalah strategi besar untuk mengurangi dominasi ekonomi yang merugikan masyarakat,” tegas Prabowo.

Tak hanya sebatas status hukum, koperasi-koperasi tersebut akan didukung oleh infrastruktur nyata seperti gudang penyimpanan, cold storage, gerai sembako, apotek, armada logistik, hingga fasilitas pinjaman super mikro untuk mempercepat distribusi barang dan sirkulasi ekonomi lokal.

“Kalau ada niat dan dorongan kuat, yang tadinya tidak mungkin akan menjadi mungkin. Kita mulai dari 80 ribu koperasi,” kata Presiden menutup pernyataannya.

Peluncuran gerakan ini ditandai dengan penekanan tombol sirene oleh Presiden Prabowo sebagai simbol dimulainya transformasi besar menuju kemandirian ekonomi rakyat melalui koperasi.

Artikel Presiden Prabowo Luncurkan 80.081 Koperasi Merah Putih pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, dalam acara peringatan Hari Kewirausahaan Nasional yang digelar di Gedung Smesco, Jakarta Selatan, pada Selasa (10/6).

Dalam pidatonya, Bahlil menegaskan bahwa pemerintah sedang menyiapkan regulasi yang memungkinkan UMKM yang sudah matang secara usaha dan berpengalaman, bisa mengelola wilayah tambang secara resmi dan berkelanjutan.

Ia bahkan meminta Menteri Koperasi dan UKM, Maman Abdurrahman, untuk segera mendata UMKM yang dinilai layak dan siap untuk diberi prioritas dalam pengelolaan tambang di berbagai daerah.

“Segera data UMKM yang sudah mapan. Kita cari yang benar-benar siap untuk kita prioritaskan kelola tambang di wilayah masing-masing. Peraturan Pemerintah soal ini sebentar lagi selesai,” ujar Bahlil.

Langkah Pemerintah Wujudkan Pemerataan Ekonomi

Bahlil menambahkan bahwa kebijakan ini bukan sekadar bentuk dukungan terhadap UMKM, tetapi bagian dari strategi besar pemerintah dalam menciptakan pemerataan ekonomi melalui redistribusi aset strategis nasional.

Ia menekankan bahwa tidak semua UMKM otomatis bisa terlibat. Hanya yang memiliki rekam jejak usaha yang baik, modal memadai, dan pengalaman operasional yang memadai yang akan diberi kesempatan.

“Pertambangan bukan sektor yang bisa dikelola sembarangan. Kita tidak ingin UMKM yang baru mulai langsung mengelola tambang. Ini hanya untuk yang sudah punya kapasitas,” tegasnya.

Landasan Hukum dan Regulasi

Kebijakan ini mengacu pada revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang merupakan perubahan dari UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Dalam perubahan tersebut, pemerintah membuka peluang bagi UMKM, koperasi, hingga organisasi masyarakat (ormas) untuk bisa mengelola tambang secara legal.

Agar pelaksanaannya lebih jelas, pemerintah saat ini tengah menyusun Peraturan Pemerintah (PP) yang akan mengatur kriteria kelayakan UMKM serta skema kerja sama yang sesuai dalam pengelolaan tambang.

Langkah ini menjadi upaya konkret untuk memperluas peran pelaku usaha kecil dan menengah dalam sektor pertambangan, yang selama ini lebih banyak dikuasai perusahaan-perusahaan besar. Meski begitu, pemerintah menyadari tantangannya, yakni memastikan hanya UMKM yang benar-benar siap yang mendapat akses ini.

Melalui regulasi baru ini, pemerintah ingin menunjukkan bahwa komitmen memberikan ruang bagi UMKM di sektor strategis bukan sekadar wacana politik, melainkan bagian dari langkah nyata untuk mendorong pemerataan ekonomi nasional.

Artikel Peluang UMKM Kelola Tambang: Pemerintah Siapkan Regulasi Baru pertama kali tampil pada Katafoto.id.