Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Badan Mutu KKP), Ishartini, menjelaskan bahwa Import Alert 99-51 hanya berlaku untuk PT BMS Cikande, Serang, dan masuk dalam kategori Red List, yang berarti penolakan terhadap produk dari perusahaan tersebut.

Sementara itu, IA 99-52 tidak bersifat larangan, melainkan menambahkan persyaratan sertifikasi bebas cemaran radioaktif Cesium-137 bagi Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang berlokasi di Jawa dan Lampung.

“Import Alert 99-52 tidak berlaku untuk UPI di luar Jawa dan Lampung. Bahkan PT BMS di Medan tetap dapat mengekspor udang ke Amerika. Jadi, ekspor udang dari wilayah lain tetap berjalan seperti biasa,” ujar Ishartini dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu (15/10).

Menurut data KKP, sebanyak 41 UPI terdampak langsung oleh aturan baru tersebut—terdiri dari 35 unit di Jawa dan 6 di Lampung. Namun seluruhnya tetap dapat melakukan ekspor dengan syarat melampirkan sertifikat bebas cemaran Cesium-137 yang diterbitkan oleh Badan Mutu KKP sebagai certifying entity yang diakui oleh US FDA.

“Kami sudah mengusulkan kepada FDA agar menggunakan format Sertifikat Mutu yang biasa dipakai pelaku usaha, ditambah attestation hasil uji Cesium-137 supaya lebih efisien. Sistem aplikasi SIAP MUTU juga akan diintegrasikan dengan sistem daring FDA, ITACS, dan INSW untuk mempercepat proses customs clearance,” paparnya.

Lebih lanjut, Ishartini mengungkapkan bahwa KKP tengah menyiapkan mekanisme sertifikasi bebas cemaran Cesium-137 dengan melibatkan BAPETEN dan BRIN dalam pengujian serta pemantauan radioaktif. KKP juga tengah menyusun prosedur sampling, verifikasi laboratorium, dan pemasangan perangkat radioactive portal monitoring (RPM) sesuai pedoman regulasi FDA.

Kepastian bahwa ekspor udang Indonesia tetap berlanjut di tengah kebijakan pengetatan AS menjadi kabar positif bagi pelaku usaha perikanan nasional. Di usia ke-26, KKP menegaskan komitmennya menjaga keberlanjutan sektor udang nasional demi mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menegaskan bahwa Indonesia memiliki sistem pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang telah diakui dunia internasional sejak 1994. Sistem ini terbukti konsisten dan kredibel, sehingga produk perikanan Indonesia dapat diterima di lebih dari 140 negara.

Artikel Diperketat AS Ekspor Udang Indonesia Tetap Aman, Ini Penjelasan KKP pertama kali tampil pada Berita dan Foto dari Berbagai Sumber Informasi yang Valid.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut Muhammad Masyhud menjelaskan bahwa sejak diluncurkan pada 2015 hingga 2025, layanan ini menjadi salah satu instrumen utama dalam memperkuat konektivitas antarpulau sekaligus mendorong pemerataan ekonomi di daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan (3TP).

Hingga triwulan III tahun 2025, tercatat sebanyak 107 trayek angkutan laut perintis aktif beroperasi, melayani 480 pelabuhan singgah yang tersebar di 28 provinsi dan 184 kabupaten/kota.
“Program ini telah membuka akses transportasi laut di wilayah yang belum terjangkau layanan komersial dan menjadi motor penggerak perekonomian lokal,” ujar Masyhud dalam keterangan tertulis via berita satu, Rabu (15/10).

Dari total trayek tersebut, 30 trayek dioperasikan oleh PT Pelni berdasarkan penugasan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2016, sementara 77 trayek lainnya dijalankan oleh perusahaan pelayaran nasional melalui sistem e-katalog.

Selain itu, program Tol Laut terus mencatat hasil positif. Hingga September 2025, sudah ada 523 pelayaran (voyage) yang menghubungkan 104 pelabuhan di seluruh Indonesia, dengan total muatan mencapai lebih dari 19.000 TEUs untuk keberangkatan dan 5.600 TEUs untuk muatan balik.

Program Angkutan Rede juga menunjukkan kinerja yang solid. Hingga kini, layanan tersebut mencakup 75 pelabuhan singgah di 11 provinsi dan 25 kabupaten/kota, dengan realisasi 444 perjalanan dan total 37.756 penumpang. Layanan ini berfungsi sebagai penghubung antarwilayah berjarak dekat dan memperkuat konektivitas antarpulau kecil.

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Budi Mantoro menegaskan bahwa Ditjen Hubla terus melakukan evaluasi dan pengawasan berkelanjutan untuk memastikan efektivitas dan keadilan program.

Artikel Tol Laut dan Angkutan Perintis Kian Gencar, 7,8 Juta Penumpang Telah Terlayani pertama kali tampil pada Berita dan Foto dari Berbagai Sumber Informasi yang Valid.