Kepala BPJPH, Ahmad Haikal Hasan, mengingatkan pelaku usaha bahwa Indonesia akan memasuki tahap implementasi penuh kewajiban sertifikasi halal, khususnya untuk produk makanan dan minuman, hasil sembelihan, serta jasa penyembelihan sesuai regulasi Jaminan Produk Halal.

Meski demikian, Haikal menegaskan sertifikasi halal tidak seharusnya dipandang hanya sebagai kewajiban administratif ataupun beban regulasi bagi pelaku usaha.

“Jangan melihat halal hanya sebagai kewajiban regulasi. Halal justru adalah peluang besar untuk meningkatkan kualitas usaha, memperluas pasar, dan membangun kepercayaan konsumen,” kata Ahmad Haikal Hasan kepada para pelaku usaha kuliner.

Menurutnya, konsep halal kini telah berkembang menjadi standar global yang berkaitan erat dengan kualitas produk, kesehatan, kebersihan, keamanan pangan, hingga transparansi proses produksi.

“Halal saat ini sudah menjadi perhatian dunia, termasuk di Amerika dan Eropa. Halal bukan lagi hanya milik umat Muslim, tetapi telah menjadi simbol kesehatan, kualitas, dan gaya hidup modern,” lanjutnya.

Haikal menjelaskan dunia internasional kini semakin memahami halal sebagai sistem yang menjamin transparency, traceability, dan trustability dalam proses produksi.

Karena itu, sertifikasi halal dinilai memberikan nilai tambah bagi produk karena mampu menghadirkan jaminan kepercayaan kepada konsumen. Seluruh proses produksi dapat ditelusuri secara jelas, mulai dari bahan baku, proses pengolahan, hingga distribusi produk.

“Halal bukan sekadar simbol. Halal adalah nilai tambah ekonomi, kualitas, dan kepercayaan global,” tegasnya.

Dalam paparannya, pria yang akrab disapa Babe Haikal itu juga menyampaikan industri halal Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Berdasarkan data yang disampaikan Menteri Keuangan, kontribusi sektor halal supply chain terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional sepanjang Januari hingga Desember 2025 mencapai sekitar 26,7 sampai 27 persen dengan nilai sekitar Rp4.900 triliun.

BPJPH juga terus menggaungkan konsep “Halal for Everyone” dan “Halal for Everybody” sebagai paradigma bahwa halal merupakan sistem jaminan kualitas yang manfaatnya dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang latar belakang agama.

“Halal is lifestyle. Halal is a way of life. Halal adalah simbol kesehatan, kebersihan, kualitas, dan keamanan pangan. Karena itu, visi kami adalah Halal Indonesia untuk masyarakat dunia,” pungkasnya.

Artikel Sertifikasi Halal Wajib Mulai 18 Oktober 2026, Pelaku Usaha Sudah Siap? pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Penegasan tersebut disampaikan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen dalam Pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 2026 sekaligus Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 yang digelar di Grhadika Bhakti Praja, Semarang, Jumat (6/2).

“Pada 2027, arah pembangunan Jawa Tengah difokuskan pada sektor pariwisata dan penguatan ekonomi melalui pengembangan ekonomi halal berbasis syariah. Ini menjadi prioritas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif,” ujar Taj Yasin. 

Pria yang akrab disapa Gus Yasin ini mengungkapkan, data kunjungan wisatawan mancanegara menunjukkan tren peningkatan yang positif. Berdasarkan analisis yang dilakukan, wisatawan asal Timur Tengah menjadi salah satu segmen paling potensial apabila ditunjang dengan ekosistem pariwisata yang sesuai.

“Wisatawan dari Timur Tengah cenderung memilih destinasi yang ramah muslim. Saat ini, ekosistem tersebut mulai berkembang di sejumlah daerah seperti Karanganyar, Wonosobo, dan Temanggung,” jelasnya.

Sebagai langkah pendukung, Pemprov Jateng berencana mengembangkan sistem aglomerasi pariwisata, termasuk di kawasan Semarang Raya. Melalui konsep ini, seluruh pelaku industri pariwisata akan saling terhubung sehingga promosi destinasi dapat dilakukan secara terpadu dan lebih masif.

Meski menitikberatkan pada penguatan ekonomi halal, Gus Yasin menegaskan bahwa kebersihan lingkungan tetap menjadi faktor krusial dalam meningkatkan daya tarik wisata. Ia menilai pengalaman wisata tidak akan optimal jika lingkungan sekitar tidak terjaga.

“Kami mendukung penuh Asta Cita Presiden, salah satunya menciptakan lingkungan yang bersih, aman, dan nyaman. Untuk itu, seluruh pemangku kepentingan kami ajak bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan,” imbuhnya.

Lebih lanjut dijelaskan, rencana pembangunan 2027 juga tetap berpijak pada prinsip keberlanjutan. Pemerintah akan memperketat perizinan industri, baik di wilayah hulu seperti kawasan pegunungan maupun di daerah hilir dan pesisir, demi menjaga keseimbangan ekosistem.

Melalui langkah tersebut, Pemprov Jawa Tengah berharap dapat menciptakan harmoni antara pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata dan pelestarian lingkungan, sekaligus membuka peluang masuknya investasi hijau di masa mendatang.

Artikel Jateng Siap Jadi Magnet Timur Tengah, Pariwisata Halal Jadi Andalan 2027 pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Tak hanya itu, pada peringatan HUT ke-80 RI, 17 Agustus 2025, Presiden juga memberikan “kado kemerdekaan” berupa kesempatan sertifikasi halal gratis bagi pengusaha warung seperti Warteg, Warsun, dan Warung Padang, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Kepala BPJPH Nomor 146 Tahun 2025.

Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan, atau yang akrab disapa Babe Haikal, mengajak para pelaku usaha warung untuk tidak melewatkan kesempatan ini.

“Kepada seluruh pengusaha dan pemilik warteg, manfaatkanlah kesempatan ini sebaik-baiknya. Program ini merupakan bagian dari upaya mempercepat akselerasi sertifikasi halal di Indonesia,” ujar Babe Haikal dalam keterangan tertulis, Kamis (9/10).

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa BPJPH terus memperkuat ekosistem layanan sertifikasi halal untuk memperluas jangkauan program. Hingga saat ini, tercatat 9,6 juta produk telah bersertifikat halal, dengan 2,79 juta sertifikat halal yang telah diterbitkan.

Capaian tersebut, menurutnya, tak lepas dari berbagai terobosan BPJPH dalam mempermudah proses sertifikasi bagi pelaku UMK.

“Saat ini sudah ada 700 warteg yang memperoleh sertifikat halal gratis melalui skema Pendampingan atau Self Declare, dan 500 warteg lainnya sedang dalam proses fasilitasi. Angka ini akan terus bertambah,” jelasnya.

Untuk mendukung layanan ini, BPJPH kini bekerja sama dengan 328 Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) dan 103.675 Pendamping PPH di seluruh Indonesia. Selain itu, terdapat 108 Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dengan 1.778 auditor halal terdaftar dari total 2.866 auditor terlatih.

BPJPH juga menyiapkan 2.866 penyelia halal untuk mendukung implementasi Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) serta 3.058 juru sembelih halal (Juleha) di rumah potong hewan dan unggas.

“Kami juga sedang memperkuat sektor hulu dengan memberikan pelatihan bagi para juru sembelih halal di seluruh daerah,” tambah Babe Haikal.

Lebih jauh, BPJPH kini tengah menginisiasi pembentukan pasar halal nasional, lengkap dengan regulasi dan strategi branding produk halal melalui platform digital dan media sosial pelaku usaha.

“Kami terus menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, asosiasi usaha, BUMN, perguruan tinggi, hingga komunitas masyarakat,” ungkapnya.

Artikel Presiden Prabowo Bagikan 1 Juta Sertifikat Halal Gratis untuk UMK dan Warung Makan pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Program ini diperkenalkan dalam Madada Festival yang digelar oleh Subdit Kemasjidan di Kementerian Agama RI, Selasa (7/10).

Direktur Jenderal Bimas Islam, Abu Rokhmad, menjelaskan bahwa BMM Madada merupakan bagian dari strategi besar Masjid Berdaya dan Berdampak (MADADA), yang menempatkan masjid bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pemberdayaan sosial dan ekonomi.

“Masjid berdaya berarti memiliki kapasitas dan sumber daya untuk bertindak, sementara masjid berdampak adalah yang mampu membawa perubahan positif bagi lingkungan sekitarnya,” ujar Abu.

Ia menambahkan, transformasi peran masjid menjadi pusat kegiatan sosial dan ekonomi adalah langkah penting agar masjid tetap relevan di tengah dinamika masyarakat modern. Melalui kolaborasi dengan Baznas, LAZ, BWI, BPJS, CSR, dan ormas Islam, diharapkan masjid dapat menjadi ruang inovasi yang memberi manfaat nyata bagi jamaah.

Pinjaman Lunak Tanpa Bunga Berbasis Masjid

Program BMM Madada dirancang sebagai pinjaman lunak tanpa bunga yang disalurkan melalui masjid. Dana bantuan ini ditujukan bagi masyarakat yang memiliki potensi dan kemampuan berusaha, dengan tujuan mengubah penerima bantuan menjadi muzaki (pemberi zakat).

“Kalau dulu mereka hanya menerima, kini bisa menjadi pemberi. Banyak kisah sukses yang lahir dari program ini,” ujar Abu.

Selain membantu secara ekonomi, Bimas Islam juga mendorong kegiatan ramah lingkungan melalui penghijauan dan penanaman pohon di sekitar masjid percontohan. Abu menekankan, masjid harus menjadi tempat yang bersih, asri, dan hijau sebagai bagian dari dakwah kontekstual.

Fasolatan: Edukasi Agama untuk Semua Generasi

Program Fasolatan juga menjadi bagian dari inisiatif ini, dengan tujuan memperkuat pendidikan agama bagi semua usia. Abu menyebut, generasi tua sangat antusias mengikuti kajian, sementara generasi muda perlu dorongan agar praktik ibadah mereka lebih konsisten.

“Melalui Fasolatan, kami menyediakan pengajian yang sesuai bagi para lansia agar tetap aktif belajar dan beribadah,” katanya.

Sementara itu, Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah, Arsad Hidayat, menjelaskan bahwa pinjaman lunak yang diberikan melalui program BMM Madada bisa mencapai Rp150 juta per masjid, dan diprioritaskan bagi warga yang memiliki potensi usaha.

“Program ini bukan sekadar bantuan, tapi investasi untuk mendorong kemandirian ekonomi umat,” jelas Arsad.

Ia menegaskan, skema ini menghubungkan langsung penerima manfaat dengan masjid sebagai mediator, membangun ekosistem usaha kecil yang berkelanjutan agar masyarakat tidak lagi terjebak pinjol berbunga tinggi.

Lebih jauh, Arsad menyoroti keberhasilan program yang mampu mengubah penerima bantuan menjadi muzaki aktif. “Inilah bentuk nyata pengembangan ekonomi berbasis masjid. Banyak penerima awal kini ikut membantu jamaah lain. Kami ingin menjadikan masjid sebagai pusat interaksi antar generasi—tempat di mana yang tua berbagi pengalaman, dan yang muda memperkuat literasi agama secara kontekstual,” ujarnya.

Artikel Masjid Bisa Jadi Motor Ekonomi, Begini Cara BMM Madada Kurangi Ketergantungan Pinjol pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Kekuatan utama Indonesia terletak pada modest fashion, pariwisata ramah muslim, serta industri farmasi dan kosmetik halal. Meski demikian, potensi besar masih terbuka lebar di sektor makanan halal (halal food), keuangan syariah, dan media serta rekreasi halal.

“Untuk sektor busana misalnya, konsumsi pakaian muslim di Indonesia mencapai sekitar USD 20 miliar atau Rp289 triliun. Sementara di sektor makanan dan minuman, Indonesia menjadi satu-satunya negara yang menerapkan prinsip syariah full compliance karena seluruh produk halal wajib disertifikasi. Nilai ekonomi sektor ini mencapai USD 109 miliar atau sekitar Rp1.000 triliun. Jika kepatuhan terhadap prinsip syariah terus diperkuat, bukan mustahil Indonesia bisa naik dari peringkat tiga menjadi yang pertama di dunia,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam pembukaan Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2025 di Jakarta, Rabu (8/10).

Pertumbuhan Ekonomi Syariah di Dalam Negeri

Kinerja ekonomi syariah nasional terus menunjukkan tren positif. Hal ini terlihat dari peningkatan kontribusi usaha syariah terhadap PDB, lonjakan jumlah produk halal tersertifikasi, meningkatnya daya saing ekspor produk halal, serta pertumbuhan aset keuangan syariah yang telah melampaui Rp10 ribu triliun pada 2025.

“Pemerintah menjadikan ekonomi syariah sebagai salah satu prioritas nasional dalam RPJPN 2025–2045. Fokusnya meliputi penguatan keuangan syariah, optimalisasi dana sosial syariah untuk pengentasan kemiskinan, pemberdayaan UMKM halal, serta pembangunan regulasi dan kelembagaan yang solid,” jelas Airlangga.

Strategi Penguatan Ekosistem Keuangan Syariah

Dalam memperkuat kemandirian ekonomi dan pertumbuhan inklusif, pemerintah menyiapkan sejumlah strategi untuk mengembangkan ekosistem keuangan syariah dan industri halal nasional.

Pertama, memperluas akses pembiayaan syariah melalui skema inovatif seperti KUR Syariah dan Bullion Bank. Selama 2015–2025, penyaluran KUR Syariah telah mencapai Rp75 triliun bagi 1,3 juta debitur. Sementara Bank Bullion, sejak diluncurkan pada Februari 2025, telah merealisasikan transaksi emas hingga 45 ton, yang juga dikaitkan dengan instrumen sosial seperti wakaf produktif.

“Produksi emas nasional mencapai hampir 110 ton per tahun. Potensi ini dapat menjadi penopang ekonomi syariah, terutama jika lembaga pendidikan seperti pesantren mulai menabung emas. Emas memiliki nilai yang stabil dan tahan terhadap gejolak ekonomi global. Karena itu, instrumen ini penting untuk terus dikembangkan,” kata Airlangga.

Kedua, meningkatkan literasi dan edukasi keuangan syariah melalui Dewan Nasional Keuangan Inklusi (DNKI) agar akses keuangan syariah menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Ketiga, mempercepat digitalisasi sistem ekonomi syariah, antara lain melalui integrasi platform SIHALAL untuk percepatan sertifikasi halal—yang kini telah mencapai 5,9 juta sertifikat dari target 10 juta—serta pengembangan platform wakaf digital dan e-commerce halal untuk menghubungkan pelaku usaha lokal dengan pasar global.

“Dengan sinergi antara akses pembiayaan, literasi, dan transformasi digital, kita dapat membangun ekosistem keuangan syariah dan industri halal yang kokoh, inklusif, serta berdaya saing global,” tegas Airlangga.

Pemerintah juga terus mendorong inovasi melalui kolaborasi lintas sektor. Beberapa di antaranya adalah pengembangan Pusat Informasi Terpadu Zakat, Infak, dan Sedekah, serta perluasan fitur Sukuk Bank Indonesia (SUK-BI) bagi investor non-bank dan non-residen.

“Ekonomi syariah bukan hanya berbicara soal halal dan haram, tetapi juga tentang pembangunan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Dengan semangat optimis dan sinergi lintas sektor, mari kita jadikan ekonomi syariah sebagai motor penggerak menuju Visi Indonesia Emas 2045,” pungkas Airlangga.

Artikel Ekonomi Syariah Jadi Pilar Indonesia Emas 2045, Airlangga Beberkan 3 Strategi Besar pertama kali tampil pada Katafoto.id.

“Alhamdulillah, BCA Syariah telah mendapatkan kepercayaan sebagai LKS PWU. Ini merupakan amanah mulia yang membuka peluang lebih besar untuk memperkuat kontribusi kami dalam ekosistem ekonomi syariah, serta memberikan manfaat sosial yang luas bagi masyarakat,” ujar Presiden Direktur BCA Syariah, Yuli Melati Suyaningrum, dikutip dalam keterangan tertulis pada Selasa (15/7).

Penetapan ini ditandai dengan penandatanganan Pakta Integritas dan penyerahan Surat Keputusan secara resmi oleh Kementerian Agama pada 8 Juli 2025.

Sebagai LKS PWU, BCA Syariah akan berperan aktif dalam pengelolaan wakaf uang dengan memperluas inovasi produk dan layanan, memperkuat kolaborasi dengan lembaga Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF), serta meningkatkan literasi keuangan syariah di tengah masyarakat.

Penunjukan ini menjadi bukti dari komitmen BCA Syariah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi syariah yang inklusif dan berkelanjutan.

“BCA Syariah senantiasa menjunjung prinsip profesionalisme dan transparansi dalam menjalankan setiap tanggung jawab yang diamanahkan, termasuk sebagai LKS PWU. Kami berharap langkah ini turut memperluas peran kami dalam memenuhi kebutuhan nasabah yang semakin beragam,” tutup Yuli.

Artikel BCA Syariah Ditetapkan Kemenag Sebagai LKS Penerima Wakaf pertama kali tampil pada Katafoto.id.

“Kerja sama lintas sektor—antara dunia akademik, pemerintahan, dan pelaku industri—akan mampu melahirkan sistem ekonomi yang tak hanya selaras dengan nilai-nilai Islam, tetapi juga mewujudkan keadilan dan kemakmuran yang nyata,” ujar Sri Mulyani.

Ia menambahkan bahwa ekonomi syariah memiliki cakupan yang luas, melampaui sekadar persoalan halal dan haram. Ekonomi berbasis syariah juga menjunjung prinsip-prinsip tata kelola yang etis dan bermartabat, seperti kejujuran (siddiq), amanah, kecerdasan (fatonah), dan integritas.

“Konsep rahmatan lil alamin dalam ekonomi syariah mengandung semangat untuk memberikan manfaat luas bagi umat, dan menjadi pijakan dalam membangun sistem tata kelola yang berkeadaban,” ungkapnya dikutip dalam keterangan tertulis.

Dalam kesempatan tersebut, Sri Mulyani juga menyampaikan apresiasinya terhadap kontribusi IAEI yang telah hadir selama lebih dari dua dekade. Menurutnya, sejak Konvensi Nasional Ekonomi Islam pada 2004, IAEI telah menjadi wadah penting dalam menggabungkan pemikiran akademis dengan kebijakan publik yang berbasis nilai Islam.

IAEI juga dinilai berperan aktif dalam merumuskan kebijakan dan memberikan masukan strategis kepada pemerintah melalui berbagai riset dan kajian yang mengedepankan nilai-nilai syariah.

“Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pendiri, senior, dan seluruh pengurus IAEI baik di tingkat pusat maupun daerah. Komitmen dan dedikasi Anda telah menjadikan nilai-nilai Islam sebagai inspirasi berkelanjutan dalam pembangunan ekonomi bangsa,” tutup Menkeu.

Artikel Menkeu Tegaskan Peran IAEI dan Tata Nilai dalam Ekonomi Islam pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Dalam pidato pengukuhannya yang bertajuk “Ekonomi Syariah sebagai Bentuk Kepatuhan, Cara Hidup, dan Aktivitas Bisnis yang Membawa Manfaat”, Wamenkeu Anggito menyampaikan pandangannya mengenai ekonomi syariah. Ia menjelaskan bahwa ekonomi syariah merupakan cabang ilmu ekonomi yang mengacu pada prinsip-prinsip syariat Islam. Menurutnya, ekonomi syariah bukan hanya sekadar sistem ekonomi alternatif, tetapi juga sebuah wujud kepatuhan terhadap ajaran agama.

“Ekonomi syariah memperkuat dan menyempurnakan mimpi peradaban manusia terhadap sebuah sistem ekonomi yang adil, non-eksploitatif, bebas riba, dan memanen keberkahan dari Sang Maha Pencipta,” ungkap Anggito dikutip dalam laman kemenkeu.

Dalam pidatonya, Anggito juga menceritakan pengalamannya sebagai anak yang terlahir di keluarga akademisi.

“Bapak dan Ibu merupakan pendidik yang berdedikasi. Almarhum Bapak adalah dosen Fakultas Teknologi Pertanian UGM. Almarhum Ibu adalah pendidik paruh waktu dan seorang ibu rumah tangga biasa,” kenangnya.

Ia juga berbagi cerita tentang masa kecilnya yang sempat dilarang orang tua untuk masuk jurusan IPS karena dianggap kurang menjanjikan. “Saya memilih jurusan IPA dan akhirnya memilih Fakultas Ekonomi dengan jurusan Ekonomi Pertanian sebagai jalan tengah,” tambahnya.

Setelah lulus dari UGM, Anggito sempat mengabdi sebagai asisten peneliti di lembaga think-tank kebijakan ekonomi yang dipimpin oleh Prof. Soemitro Djojohadikusumo.

“Pemikiran-pemikiran beliau mengenai deregulasi, industrialisasi, disiplin fiskal, dan kebocoran anggaran menjadi narasi yang menempel hingga kini,” ujar Anggito.

Anggito kemudian melanjutkan studinya di University of Pennsylvania di Philadelphia. Setelah kembali ke Indonesia, ia mengabdikan diri sebagai dosen di Fakultas Ekonomi UGM, fokus pada penelitian kebijakan publik dan ekonomi kerakyatan.

Kariernya di Kementerian Keuangan dimulai pada 2000 hingga 2010, dan sejak saat itu ia menyaksikan evolusi besar di kementerian tersebut. “Di bawah kepemimpinan Prof. Bambang Sudibyo, Kemenkeu mengalami transformasi besar, dan perbaikan itu terus berlanjut di bawah Ibu Dr. Sri Mulyani Indrawati,” katanya. Anggito menyatakan bahwa Kemenkeu kini telah berkembang menjadi kementerian yang lebih tangguh dan responsif.

“Setelah lebih 10 tahun meninggalkan Kemenkeu dan kembali lagi pada tahun 2024 saya merasakan lompatan perubahan yang luar biasa,” tambahnya.

Di akhir pidatonya, Wamenkeu Anggito menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung perjalanan hidupnya. Ia berharap ilmu yang dimilikinya dapat bermanfaat bagi masyarakat dan negara.

“Semoga Allah SWT selalu melimpahkan berkah ilmu dan rahmat-Nya kepada kita semua dalam ikhtiar bersama untuk terus membangun bangsa yang besar ini sesuai dengan amanat kemanusiaan dan cita-cita mulia para pendiri bangsa di awal kemerdekaan,” tutupnya.

Artikel Wamenkeu Anggito Abimanyu Dikukuhkan sebagai Guru Besar UGM, Soroti Ekonomi Syariah pertama kali tampil pada Katafoto.id.