Data menunjukkan wilayah Jakarta Selatan menjadi penyumbang terbesar, dengan 63.600 ekor atau sekitar 5.300 kilogram yang ditangkap dari kawasan Setu Babakan.

Sementara itu, di Jakarta Timur tercatat 4.128 ekor dengan berat 825,5 kilogram dari 10 kecamatan. Di Jakarta Pusat, sebanyak 536 ekor dengan bobot 565 kilogram berhasil ditangkap dari tujuh kecamatan.

Adapun di Jakarta Utara, jumlah tangkapan mencapai 545 ekor dengan berat 271 kilogram di wilayah Kelapa Gading Barat. Sementara di Jakarta Barat, tercatat 71 ekor dengan berat 17 kilogram yang ditangkap di Kali Anak TSI.

Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta, Hasudungan Sidabalok, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk menjaga keseimbangan ekosistem perairan. Ia menegaskan, ikan sapu-sapu termasuk spesies invasif yang dapat mengganggu habitat alami jika populasinya tidak dikendalikan.

“Operasi penangkapan ini kami lakukan secara rutin dan terkoordinasi di lima wilayah kota. Tujuannya untuk mengendalikan populasi ikan sapu-sapu yang berpotensi merusak ekosistem perairan serta mengganggu keberlangsungan ikan lokal,” ujar Hasudungan dikutip dari laman berita jakarta, Senin (20/4).

Menurutnya, langkah ini sejalan dengan berbagai program pelestarian lingkungan yang telah dijalankan Pemprov DKI Jakarta, seperti revitalisasi sungai, waduk, dan situ agar menjadi ekosistem yang lebih sehat dan berkelanjutan.

Ia juga mengapresiasi keterlibatan berbagai pihak, mulai dari unsur pemerintah daerah, petugas lapangan, hingga masyarakat. Kolaborasi tersebut dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas perairan di ibu kota.

“Kami mengajak masyarakat untuk terus mendukung upaya pelestarian lingkungan. Perairan yang sehat tidak hanya berdampak pada ekosistem, tetapi juga bagi kualitas hidup warga secara keseluruhan,” katanya.

Sebelumnya, Dinas KPKP DKI Jakarta juga telah melakukan kegiatan serupa di berbagai lokasi sebagai bagian dari program pengendalian spesies invasif.

“Upaya ini diharapkan dapat menjaga keseimbangan ekosistem sekaligus meningkatkan kesadaran publik terhadap pentingnya menjaga lingkungan perairan,” tandasnya.

Artikel Hampir 7 Ton Ikan Sapu-Sapu Berhasil Dijaring di Perairan Jakarta pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Gubernur Pramono Anung menyampaikan bahwa langkah ini juga menjadi bagian dari upaya mengendalikan populasi ikan sapu-sapu yang terus berkembang pesat.

“Kami sudah memutuskan dalam rapat tadi, di lima daerah kita akan adakan kegiatan untuk mengurangi ikan sapu-sapu tapi tidak semata-mata untuk ikan sapu-sapu tetapi kita juga mengangkut sedimen, kemudian memperbaiki saluran air,” ujar Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (15/4).

Keberadaan ikan sapu-sapu dinilai berdampak negatif terhadap ekosistem sungai karena bersifat invasif dan memangsa ikan-ikan lokal. Selain itu, ikan ini juga tidak aman untuk dikonsumsi karena mengandung zat berbahaya.

“Dari hasil lab, hampir semua ikan yang dites di laboratorium kadar batasnya itu kan 0,3 miligram. Ikan sapu-sapu lebih dari itu, sehingga akan sangat berbahaya kalau dikonsumsi, ada timbalnya, ada macam-macamnya dan itu benar-benar berbahaya bagi manusia kalau dikonsumsi,” jelas Pramono dikutip dari laman berita jakarta. 

Tidak hanya mengganggu ekosistem, ikan sapu-sapu juga merusak infrastruktur sungai. Kebiasaannya membuat lubang untuk sarang menyebabkan tanggul menjadi rentan rusak. Pramono menambahkan, jenis ikan ini tergolong kuat karena mampu bertahan di berbagai kondisi lingkungan dan cuaca.

Oleh karena itu, kegiatan pengerukan sedimen sekaligus pengendalian populasi ikan sapu-sapu ini dilakukan sebagai langkah menjaga keseimbangan ekosistem dan kondisi aliran sungai di Jakarta tetap optimal.

Artikel Ikan Sapu-Sapu Jadi Ancaman Sungai Jakarta, Ini Penyebabnya pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Jawa Tengah, Widi Hartanto, menyampaikan bahwa berdasarkan data periode 2022–2024, luas lahan kritis di provinsi ini sebelumnya tercatat sekitar 392 ribu hektare. Saat ini, angkanya menyusut menjadi 317.629 hektare.

Pernyataan tersebut disampaikan Widi dalam Rapat Koordinasi Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial yang digelar di Kantor DLHK Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang, Senin (15/12).

Ia menilai capaian tersebut sebagai hasil positif, namun menegaskan bahwa upaya pemulihan harus terus dilanjutkan, terutama melalui optimalisasi program perhutanan sosial yang melibatkan masyarakat.

“Terjadi penurunan yang cukup signifikan terhadap luasan lahan kritis di Jawa Tengah, dan ini perlu terus kita dorong,” ujarnya.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, menambahkan bahwa perhutanan sosial tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat sekitar hutan, tetapi juga harus tetap menjaga fungsi ekologis kawasan hutan.

Menurutnya, pengelolaan hutan berbasis perhutanan sosial perlu disertai pendampingan menyeluruh agar pemanfaatan lahan tidak mengabaikan peran hutan sebagai penjaga keseimbangan lingkungan.

“Pendekatan perhutanan sosial tidak boleh mengesampingkan fungsi kawasan hutan itu sendiri,” katanya.

Sumarno juga mendorong penerapan skema pemanfaatan lahan yang terukur, antara lain dengan komposisi 50 persen tanaman keras, 30 persen tanaman keras produktif seperti buah-buahan, serta 20 persen tanaman semusim.

Dengan pola tersebut, ia optimistis pemulihan lahan kritis dapat berjalan seiring dengan peningkatan ekonomi masyarakat, sekaligus menjaga kelestarian hutan di Jawa Tengah agar tetap berfungsi sebagai penopang ekosistem alam.

Artikel Lahan Kritis di Jawa Tengah Menyusut 75 Ribu Hektare dalam Tiga Tahun pertama kali tampil pada Katafoto.id.