Taruna Ikrar mengapresiasi atas keberhasilan PT Ferron yang dinilai mampu memenuhi standar mutu dan regulasi ketat yang diterapkan negara-negara Eropa.

“Pengiriman kontainer ini menjadi bukti kemampuan industri farmasi nasional memenuhi standar regulasi dan mutu yang dipersyaratkan pasar Eropa, salah satu pasar farmasi dengan persyaratan paling ketat di dunia,” tuturnya.

Selain berhasil mengekspor produk ke Eropa, PT Ferron juga telah memperoleh sertifikat European Union Good Manufacturing Practice (EU-GMP), standar mutu yang diterbitkan oleh otoritas pengawas obat Uni Eropa.

Menurut Taruna, pencapaian tersebut merupakan hasil dari komitmen industri dalam menerapkan Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) secara konsisten.

“Sinergi industri dan BPOM sebagai regulator juga menjadi kunci penting penyediaan produk yang aman dan berkualitas,” lanjutnya. 

Ia menjelaskan, industri farmasi nasional saat ini terus berkembang. Tercatat terdapat sekitar 272 industri obat dan sekitar 3.009 pedagang besar farmasi yang beroperasi di Indonesia.

“Setiap tahun, BPOM mengeluarkan setidaknya 2 juta dokumen,” ungkap Taruna Ikrar.

Peluang ekspor produk farmasi Indonesia juga semakin terbuka setelah BPOM memperoleh pengakuan sebagai WHO-Listed Authority (WLA) dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Status tersebut dinilai menjadi modal penting untuk meningkatkan kepercayaan pasar global terhadap kualitas produk farmasi Indonesia.

Dari sisi industri, keberhasilan ekspor kontainer ke-150 ini mencerminkan upaya PT Ferron dalam menjaga standar mutu global sekaligus memperluas jangkauan pasar internasional.

Direktur Utama PT Ferron Par Pharmaceutical, Benny Sutisna Suwarno, mengatakan kontainer ke-150 yang dikirim kali ini berisi produk Metformin Sustained Release (SR), obat berteknologi tinggi yang diekspor ke Inggris, Belanda, dan Polandia.

“Pencapaian tersebut merupakan hasil dari disiplin penerapan sistem mutu yang dijalankan secara konsisten, serta dukungan BPOM dalam membina industri farmasi nasional”, ujar Benny

Ia juga menegaskan pentingnya sertifikasi sebagai fondasi utama untuk meningkatkan daya saing industri farmasi di pasar global.

Benny mengungkapkan PT Ferron merupakan salah satu dari lima perusahaan farmasi pertama yang memperoleh sertifikat CPOB dari BPOM. Selain itu, fasilitas produksi perusahaan di Cikarang juga telah mengantongi sertifikasi United Kingdom-Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (UK-MHRA) dan European Union Good Manufacturing Practice (EU-GMP), dua standar penting yang menjadi syarat masuk ke pasar farmasi internasional.

Artikel Kantongi Sertifikat Eropa, Ekspor Obat Indonesia Makin Dilirik Dunia pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, selama periode transisi yang berlangsung mulai 1 Juni hingga 31 Desember 2026, kegiatan ekspor tetap dilakukan oleh masing-masing perusahaan sebagaimana mekanisme yang berlaku saat ini. Meski demikian, seluruh eksportir diwajibkan menyampaikan laporan kegiatan ekspornya kepada PT DSI yang ditunjuk sebagai BUMN ekspor.

“Implementasi akan berlaku mulai besok, 1 Juni 2026, yang merupakan periode transisi, di mana kegiatan ekspor berjalan seperti biasa oleh perusahaan yang bersangkutan. Namun demikian, terdapat kewajiban bagi perusahaan ekspor untuk melaporkan kegiatan ekspornya melalui ataupun kepada PT DSI sebagai BUMN ekspor,” kata Airlangga dalam konferensi pers di Gedung Danantara, Jakarta Selatan, Minggu (31/5).

Menurut Airlangga, penerapan secara bertahap dipilih untuk menjaga kelancaran aktivitas perdagangan sekaligus memberikan kepastian bagi dunia usaha. Dengan skema ini, pemerintah berharap proses adaptasi dapat berjalan tanpa mengganggu kegiatan ekspor yang selama ini telah berlangsung.

Pada tahap awal, pelaporan ekspor akan terintegrasi melalui sistem CEISA 4.0 yang dikelola Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pemerintah juga menyiapkan evaluasi dalam tiga bulan pertama guna menilai efektivitas pelaksanaan kebijakan tersebut.

“Evaluasi dalam tiga bulan pertama akan menjadi dasar bagi implementasi tahap berikutnya,” ujar Airlangga dikutip dari laman berita satu. 

Setelah masa transisi berakhir, peran PT DSI akan diperluas. Selain menerima laporan dan melakukan pencatatan transaksi ekspor, perusahaan tersebut juga akan bertindak sebagai pembeli komoditas dari dalam negeri sebelum dipasarkan ke pasar internasional.

Pemerintah meyakini model tata kelola baru ini dapat memperkuat pengawasan terhadap ekspor komoditas strategis sekaligus meningkatkan transparansi data perdagangan nasional.

Sementara itu, Chief Operating Officer Danantara, Dony Oskaria, menegaskan bahwa pembentukan PT DSI merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menghadirkan pengelolaan perdagangan sumber daya alam yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel.

“Tentu kita memastikan yang pertama bahwa perusahaan ini akan berjalan sesuai dengan governance yang baik, transparan, accountable. Ini menjadi patokan utama kita,” kata Dony.

Ia menambahkan, proses perekrutan dan seleksi sumber daya manusia di PT DSI dilakukan secara ketat agar perusahaan mampu menjalankan mandat pemerintah secara optimal.

Pada fase awal implementasi, PT DSI akan menangani pelaporan ekspor untuk tiga komoditas utama, yakni batu bara, minyak kelapa sawit (CPO), dan ferro alloy. Ketiga komoditas tersebut dipilih karena memiliki kontribusi besar terhadap nilai ekspor nasional serta menjadi penopang surplus neraca perdagangan Indonesia.

Melalui penerapan penuh kebijakan ini pada 2027, pemerintah berharap dapat meminimalkan berbagai praktik yang merugikan negara, seperti under invoicing, transfer pricing, hingga pelarian devisa hasil ekspor yang selama ini menjadi perhatian dalam pengelolaan perdagangan komoditas strategis.

Artikel Berlaku Bertahap hingga 2027, Kebijakan Ekspor Satu Pintu Resmi Dimulai pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Menteri Perdagangan, Budi Santoso, menyambut positif keputusan tersebut. Ia mendorong para pelaku usaha perikanan, khususnya eksportir udang dan produk turunannya, untuk memanfaatkan peluang pasar Arab Saudi secara maksimal.

“Keputusan SFDA yang membuka kembali izin ekspor udang dan produk udang dari Indonesia merupakan kabar baik. Dengan terbukanya peluang tersebut, kami mengajak eksportir udang dan produk udang untuk kembali menggencarkan ekspor ke Arab Saudi. Kami harap, kesempatan ini dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin,” kata Mendag Busan.

Sebelumnya, ekspor udang Indonesia ke Arab Saudi sempat terhenti selama sekitar delapan bulan sejak 7 September 2025. Penghentian itu dipicu isu dugaan kontaminasi Sesium 137 pada produk udang asal Indonesia yang menyebabkan SFDA menangguhkan izin empat eksportir nasional.

Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan, Fajarini Puntodewi, menjelaskan pemerintah Indonesia langsung melakukan komunikasi dan dialog dengan SFDA untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.

Menurut Puntodewi, Indonesia juga menyerahkan berbagai laporan dan dokumen pendukung guna memastikan keamanan produk udang nasional sebagai dasar pertimbangan pencabutan pembatasan impor oleh Arab Saudi.

“Kini, berdasarkan keputusan terbaru SFDA, izin keempat eksportir tersebut telah kembali aktif,” kata Puntodewi.

Saat ini, tercatat sebanyak 63 perusahaan produk ikan dan 18 perusahaan produk olahan ikan Indonesia telah terdaftar di SFDA. Seluruh perusahaan tersebut kembali diizinkan mengekspor produknya ke Arab Saudi dengan mengikuti prosedur sertifikasi bebas Sesium 137 yang sebelumnya juga diterapkan untuk ekspor ke Amerika Serikat.

Artikel Usai Diblokir Ekspor Udang Indonesia ke Arab Saudi Resmi Dibuka pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Usaha tersebut mulai dikembangkan Andi sejak 2019 sebagai bengkel produksi ketapel premium buatan lokal. Berbekal kreativitas dan promosi melalui media sosial, produk buatannya kini berhasil dipasarkan ke berbagai negara.

Tidak tanggung-tanggung, sekitar 95 persen produk NFZ Slingshot Indonesia dipasarkan ke luar negeri, terutama ke Amerika Serikat, Eropa, dan Malaysia.

“Saya memang dulunya bergelut di dunia ketapel. Berawal dari coba-coba membuat ketapel kayu terus berkembang seperti sekarang. Bertahun-tahun berjalan, kami sudah mempunyai 15-20 desain original khas NFZ Slingshot Indonesia yang laris manis bahkan sampai ke pasar luar negeri,” ujar Andi, Rabu (20/5).

NFZ Slingshot Indonesia kini memproduksi berbagai jenis ketapel premium seperti seri Bim-Bim, Exo, Borneo, hingga Ventura. Setiap produk dibedakan berdasarkan desain dan material yang digunakan.

Produk buatan NFZ Slingshot Indonesia dikenal menggunakan bahan berkualitas tinggi, mulai dari meicarta hingga karbon G10 yang diimpor langsung dari luar negeri. Selain itu, pelanggan juga dapat memesan desain khusus atau custom sesuai keinginan.

“Kami bisanya mematok harga ketapel mulai dari 125-350 USD sesuai dengan bahan material sampai ukuran yang dipesan untuk pasar luar negeri. Kalau pelanggan lokal, kami biasanya menyesuaikannya dengan memberikan diskon jadi kalian bisa mendapatkan ketapel berkualitas ini mulai dari harga Rp1 jutaan saja,” tambahnya dikutip dari laman tangerangkota. 

Menurut Andi, olahraga ketapel saat ini terus berkembang dan tidak lagi dipandang sekadar permainan tradisional. Ketapel kini mulai dikenal sebagai bagian dari sport gear yang diminati komunitas olahraga di berbagai negara.

Artikel Berawal dari Hobi, Ketapel Buatan Anak Tangerang Tembus Pasar Amerika dan Eropa pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan penguatan ekosistem industri halal menjadi bagian penting dalam transformasi industri nasional menuju sektor manufaktur yang lebih kompetitif, inklusif, dan berkelanjutan.

“Penguatan industri halal tidak hanya menjawab kebutuhan pasar domestik yang besar, tetapi juga membuka peluang ekspor yang semakin luas,” kata Agus dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (15/5).

Menurut Agus, kewajiban sertifikasi halal yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal merupakan langkah strategis untuk memberikan perlindungan kepada konsumen sekaligus meningkatkan daya saing produk nasional.

Ia menjelaskan, produk halal tidak hanya memenuhi ketentuan syariat Islam dan kebutuhan konsumen muslim, tetapi juga mencerminkan standar keamanan, kebersihan, kesehatan, serta kualitas produk yang diakui secara global.

“Dengan demikian, IKM yang berhasil memperoleh sertifikasi halal dapat semakin meningkatkan jaminan mutu yang sangat berguna di pasar internasional,” ujar Agus.

Sementara itu, Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA), Reni Yanita, menuturkan sertifikasi halal pada barang gunaan memiliki peran penting karena produk tableware bersentuhan langsung dengan makanan sehingga status kehalalannya perlu dipastikan demi memberikan rasa aman bagi konsumen.

Selain itu, sertifikasi halal juga dinilai mampu menjadi pintu masuk untuk memperluas penetrasi pasar ekspor, khususnya ke negara-negara Timur Tengah dan kawasan ASEAN.

“Alat makan dan juga barang gunaan halal lainnya yang tersertifikasi halal berpotensi memberikan kontribusi positif pada kinerja ekspor, terutama pada negara-negara yang mayoritas beragama Islam,” tutur Reni.

Reni mengungkapkan, nilai ekspor produk alat makan keramik Indonesia sepanjang 2025 mencapai USD12,68 juta dengan pasar utama meliputi Amerika Serikat, Perancis, Jerman, Belanda, dan Tiongkok.

Meski demikian, peluang ekspansi ke pasar negara-negara muslim dinilai masih sangat besar untuk terus dikembangkan. Pada periode yang sama, nilai ekspor alat makan keramik ke Uni Emirat Arab tercatat sebesar USD254 ribu, Arab Saudi USD223 ribu, Malaysia USD108 ribu, dan Brunei Darussalam USD17 ribu.

“Capaian ini menunjukkan bahwa produk alat makan keramik Indonesia memiliki daya saing yang baik di pasar global. Meski demikian, peluang di pasar halal dunia masih sangat terbuka lebar, khususnya di negara-negara mayoritas muslim. Oleh karena itu, dengan kewajiban sertifikasi halal, diharapkan kinerja ekspor alat makan produksi IKM lokal makin meningkat,” jelas Reni.

Artikel Alat Makan Keramik Tembus Jutaan Dolar, Sertifikasi Halal Jadi Kunci pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Keikutsertaan ini merupakan langkah strategis Pemprov DKI dalam memperluas jaringan perdagangan global sekaligus membuka peluang pasar yang lebih luas bagi pelaku usaha, terutama UMKM.

Kepala Dinas PPKUKM DKI Jakarta, Elisabeth Ratu Rante Allo, menyebut penguatan kerja sama perdagangan sebagai langkah penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif.

“Jakarta memiliki posisi strategis sebagai pusat perdagangan dan distribusi dengan ekosistem usaha yang dinamis. Ini menjadi peluang untuk memperluas jejaring sekaligus meningkatkan daya saing pelaku usaha, khususnya UMKM,” ujarnya, Kamis (2/4).

Melansir dari laman berita jakarta, dalam forum tersebut, Dinas PPKUKM mempromosikan Jakarta sebagai pusat perdagangan nasional sekaligus hub distribusi strategis yang didukung konektivitas logistik kuat dan akses ke pasar ASEAN. Posisi ini menjadikan Jakarta sebagai mitra potensial bagi pelaku usaha dari Tiongkok yang ingin memperluas jaringan di Asia Tenggara.

Pemprov DKI juga mendorong kolaborasi di berbagai sektor potensial, seperti logistik dan rantai pasok, perdagangan ritel dan distribusi, hingga ekonomi digital. Sektor-sektor ini dinilai mampu meningkatkan volume perdagangan sekaligus memperkuat peran pelaku usaha lokal dalam ekosistem global.

“Pelibatan UMKM dalam rantai pasok menjadi kunci agar manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas. Kemitraan usaha penting untuk menciptakan ekosistem perdagangan yang inklusif dan berkelanjutan,” jelasnya.

Ratu turut menekankan pentingnya transformasi digital dalam mendukung aktivitas perdagangan, khususnya bagi UMKM agar dapat menjangkau pasar yang lebih luas.

“Pemanfaatan platform digital menjadi faktor penting untuk meningkatkan efisiensi dan akses pasar. Karena itu, penguatan kapasitas digital UMKM serta kolaborasi lintas negara perlu terus didorong,” tambahnya.

Sebagai bagian dari penguatan kerja sama, Pemprov DKI juga mendorong pengembangan Jakarta International Trade Expo (JITEX) sebagai ajang strategis yang mempertemukan pelaku usaha lintas negara. Jakarta pun membuka peluang kolaborasi dengan Tiongkok agar JITEX dapat menjadi agenda tahunan bersama.

Pada 2026, JITEX direncanakan kembali digelar untuk ketiga kalinya pada September sebagai wadah promosi produk unggulan sekaligus memperluas jejaring perdagangan internasional, khususnya bagi UMKM.

Momentum ini menjadi bagian dari langkah Jakarta menuju kota global yang kompetitif, seiring persiapan menyongsong lima abad Jakarta. Transformasi tersebut diharapkan semakin memperkuat posisi Jakarta dalam jaringan perdagangan dunia.

“Tindak lanjut kerja sama juga akan didorong melalui business matching, penjajakan kemitraan dagang, dan pengembangan jaringan distribusi,” tandas Ratu.

Artikel Jakarta dan Tiongkok Bersatu, Peluang Besar UMKM Masuk Rantai Pasok Global pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Penilaian tersebut merupakan hasil kajian strategis yang dilakukan oleh Prognosa Research & Consulting. Temuan itu disampaikan dalam konferensi pers bertajuk “US–Indonesia Agreement on Reciprocal Tariff: Analisis Dampak Strategis Bagi Industri di Indonesia” di Jakarta, Kamis (5/3).

Diskusi tersebut menghadirkan sejumlah pembahas, antara lain peneliti senior INDEF Tauhid Ahmad, Wakil Ketua Umum Public Affairs Forum Indonesia (API) sekaligus Director of Public Affairs Praxis Sofyan Herbowo, serta Director Prognosa Research & Consulting Garda Maharsi.

“Perjanjian ini menghadirkan peluang sekaligus risiko yang perlu diantisipasi secara cermat oleh pemerintah dan pelaku industri di Tanah Air,” kata Garda Maharsi saat memaparkan kajiannya di Jakarta.

Dalam kajian tersebut, Prognosa membahas berbagai implikasi kebijakan perdagangan antara Indonesia dan AS, termasuk potensi penurunan tingkat hilirisasi ekspor Indonesia ke AS dari 32 persen menjadi 19 persen. Di sisi lain, terdapat pula komitmen pembelian produk AS senilai USD 38,4 miliar. Kajian tersebut juga menyoroti penyesuaian kebijakan non-tarif serta dampaknya terhadap daya saing industri, ketergantungan impor, hingga agenda hilirisasi nasional.

Menurut Garda, kondisi tersebut dapat menciptakan ruang persaingan yang cukup besar bagi Indonesia, khususnya bagi sektor tekstil dan komoditas unggulan lainnya. Namun, kewajiban pembelian produk AS senilai USD 38,4 miliar—yang mencakup sektor energi, dirgantara, serta pertanian—juga berpotensi mengubah struktur perdagangan nasional jika tidak dikelola secara hati-hati.

“Penting untuk Pemerintah memastikan sektor terdampak didukung dengan komitmen transfer of knowledge & transfer of technology, sejalan dengan agenda penciptaan nilai tambah ekonomi,” katanya.

Ia menilai pemerintah perlu menyiapkan langkah strategis agar daya saing industri nasional tetap terjaga di tengah perubahan kebijakan perdagangan global tersebut.

“Untuk selamat, sebaiknya Pemerintah sinkronisasi standar luar, bangun industri logistik, dan pembiayaan berkelanjutan. Perjanjian semacam ini bisa jadi proses integrasi ke Global Value Chains, asalkan daya dukung sektoralnya dipenuhi,” ujar Garda.

Dalam penyusunan kajian ini, Prognosa menggunakan pendekatan Vector Error Correction Model (VECM) serta analisis Impulse Response Function (IRF). Melalui metode tersebut, kajian ini memetakan dampak jangka pendek maupun jangka panjang terhadap neraca perdagangan, ketahanan industri sektoral, serta kinerja pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Selain itu, kajian Prognosa juga menyajikan analisis sektoral yang cukup komprehensif untuk memetakan posisi berbagai industri dalam menghadapi implementasi ART.

Dari sisi ketahanan industri, hasil kajian menunjukkan bahwa sektor crude palm oil (CPO) memiliki kemampuan adaptasi yang kuat. Bahkan sektor ini dinilai mampu melampaui kondisi awal dan menjadikan tekanan eksternal sebagai momentum ekspansi. Sebaliknya, sektor tekstil dinilai membutuhkan intervensi kebijakan yang lebih aktif karena tidak sepenuhnya mampu pulih setelah mengalami guncangan ekonomi.

Garda juga menyebut kajian tersebut mengidentifikasi empat kemungkinan skenario masa depan industri nasional setelah penerapan ART, yakni Gemerlap, Pengap, Gagap, dan Gelap.

“Di sini bergantung pada seberapa kuat kolaborasi antara pemerintah dan pelaku industri dalam merespons perubahan,” ujarnya.

Sementara itu, terkait kebijakan tarif tersebut, Mahkamah Agung (MA) Amerika Serikat menegaskan bahwa International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) tidak memberikan kewenangan penuh kepada Presiden untuk menetapkan tarif perdagangan.

Menanggapi putusan MA AS yang membatalkan tekanan tarif dan menetapkan batas maksimal 10 persen, Sofyan menilai Indonesia tidak berada pada posisi untuk mengomentari keputusan tersebut.

“Itu mekanisme domestik mereka yang kita tidak boleh intervensi,” ujarnya.

Sofyan menambahkan bahwa dari sisi positioning, komunitas Public Affairs Forum Indonesia (PAFI) ingin memastikan kebijakan tarif tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan nasional.

“Di sini menjadi penting bagi Indonesia bagaimana memanfaatkan peluang baru dan juga keuntungan yang bisa dimaksimalkan dari kebijakan ini,” ujarnya.

Sebagai bentuk komitmen terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan, Prognosa merekomendasikan sejumlah langkah strategis. Di antaranya renegosiasi klausul penting dalam ART, konsistensi penerapan kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), reformasi tata kelola kepabeanan, serta pembukaan pasar baru bagi komoditas strategis seperti CPO dan mineral kritis nikel.

Langkah-langkah tersebut dinilai penting agar implementasi ART 2026 dapat menjadi katalis bagi kemajuan ekonomi nasional, bukan justru menjadi beban jangka panjang bagi perekonomian Indonesia.

Artikel Kajian Ungkap Dampak Tarif Resiprokal AS terhadap Ekonomi Indonesia pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Usai pertemuan, Anindya—yang akrab disapa Anin—menyampaikan bahwa kedua sektor tersebut memiliki nilai pasar global yang sangat besar, namun peran Indonesia masih belum optimal. Ia menyebutkan, nilai pasar furnitur dunia mencapai sekitar 300 miliar dolar AS, sementara kontribusi Indonesia baru berada di kisaran 2,5 miliar dolar AS.

“Padahal pertumbuhan industri furnitur dan elektronik nasional tergolong cukup baik. Tantangannya, surplus perdagangan justru tergerus akibat meningkatnya arus impor ke dalam negeri,” ujar Anin.

Dalam audiensi tersebut, Kadin dan Kementerian Keuangan membahas sejumlah langkah strategis, mulai dari deregulasi hingga pemberian insentif guna meningkatkan daya saing industri dalam negeri. Salah satu fokus utama adalah kemudahan akses pembiayaan dengan tingkat bunga yang lebih kompetitif, serta penguatan industrialisasi berbasis sumber daya alam lokal seperti rotan.

Anin menekankan bahwa sekitar 85 persen cadangan rotan dunia berada di Indonesia, sehingga seharusnya dapat menjadi keunggulan strategis nasional. Selain itu, ia menyoroti ketergantungan ekspor furnitur Indonesia yang masih didominasi pasar Amerika Serikat, mencapai hampir 60 persen.

“Oleh karena itu, kami juga mendiskusikan perlunya diversifikasi pasar ekspor, termasuk ke Kanada dan kawasan Uni Eropa,” jelasnya.

Di sektor elektronik, Anin melihat peluang Indonesia semakin terbuka seiring masuknya industri nasional ke dalam rantai pasok semikonduktor global. Menurutnya, Indonesia berpotensi mengembangkan hilirisasi dari bahan baku silika hingga produk semikonduktor, meski tantangan terbesar masih terletak pada ketersediaan tenaga ahli.

“Kemampuan hilirisasi ada, tetapi persoalan utamanya adalah jumlah insinyur dan SDM berkeahlian tinggi. Ini yang kami bahas, termasuk peluang kolaborasi dengan LPDP dan lembaga terkait agar Indonesia tidak hanya mengandalkan industri padat karya, tetapi juga industri bernilai tambah tinggi,” kata Anin.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pembangunan Berkelanjutan Kadin Indonesia, Shinta W. Kamdani, menegaskan pentingnya penguatan aspek ketenagakerjaan dan riset dalam pengembangan industri elektronik, khususnya semikonduktor.

Ia menilai sektor tersebut membutuhkan SDM dengan keterampilan tinggi serta dukungan riset dan pengembangan (R&D) yang kuat. Dalam pertemuan tersebut, turut dibahas potensi kerja sama pengembangan teknologi, program pelatihan tenaga kerja, hingga insentif investasi.

“Peran pemerintah sangat krusial karena pengembangan R&D tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada pelaku usaha,” ujar Shinta.

Shinta juga menyoroti posisi strategis UMKM, terutama di industri furnitur, yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Menurutnya, diperlukan ekosistem yang mendukung agar UMKM dapat terhubung dengan rantai pasok industri yang lebih besar dan berorientasi ekspor.

Dari sisi pelaku industri, Ketua Umum Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI), Ahmad Sobur, menyampaikan harapan agar pemerintah memberikan dukungan yang lebih konkret, khususnya dalam aspek pembiayaan.

“Kami berharap adanya penurunan suku bunga atau skema pembiayaan khusus yang lebih terjangkau. Saat ini, melalui LPEI, bunga sekitar 6 persen dengan plafon yang masih terbatas, sekitar Rp200 miliar. Kami berharap dukungan pembiayaan dapat ditingkatkan hingga Rp16 triliun agar industri furnitur mampu mendorong ekspor hingga 6 miliar dolar AS,” kata Ahmad.

Artikel Sambangi Menkeu Purbanya, Kadin Bahas Insentif untuk Dongkrak Ekspor Furnitur pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Mendag Busan menyampaikan apresiasinya atas langkah ekspor ini. Ia menilai Roti Ropi sebagai bukti nyata bahwa pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Indonesia mampu menguasai pasar nasional hingga menembus pasar global.

“Inilah ekosistem yang kami dorong pelaku usaha besar, menengah, dan kecil bergerak bersama. Roti Ropi memulai dari UMKM, dan kami ingin usaha kecil dapat naik kelas, menjadi menengah, kemudian besar, menguasai pasar domestik dan merambah ekspor,” ujar Busan dikutip dalam keterangan tertulis.

Selain melepas ekspor, Mendag Busan turut meresmikan pabrik baru Roti Ropi di Desa Delanggu, Klaten. Kehadiran fasilitas baru tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas produksi guna memenuhi permintaan pasar dalam negeri maupun luar negeri.

Dalam kesempatan itu, Busan menegaskan bahwa pelaku usaha dari desa juga memiliki peluang besar untuk menembus pasar ekspor. Melalui program Desa BISA Ekspor, Kemendag telah mengkurasi 741 desa yang dinilai berpotensi melakukan ekspor.

“Banyak produk desa sebenarnya punya kualitas bagus, tetapi belum memenuhi standar. Kami identifikasi produknya, ajarkan manajemen dan pengemasan, lalu kami carikan pasarnya,” jelasnya.

Kemendag, lanjutnya, juga aktif memfasilitasi ekspor melalui 46 perwakilan dagang di 33 negara. Selama Januari–November 2025, Kemendag telah memfasilitasi 581 kegiatan penjajakan bisnis yang meliputi 377 sesi kurasi produk (pitching) dan 204 pertemuan bisnis dengan pembeli mancanegara, menghasilkan transaksi senilai USD 134,4 juta.

Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo, memberikan apresiasi atas dukungan Kemendag terhadap pelaku usaha di daerahnya. “Terima kasih telah membantu UMKM Klaten berkembang dan naik kelas hingga mampu go international. Roti Ropi menunjukkan bahwa UMKM bisa mendunia,” ujarnya.

Direktur Roti Ropi, Ahmad Reza Kurnia Rahman, juga menyampaikan terima kasih kepada Kemendag atas pendampingan yang diberikan sehingga produk lokal tersebut mampu menembus pasar UEA. “Dukungan Kemendag membantu kami membangun jaringan outlet yang kuat hingga produk kami bisa dikenal di padang pasir UEA. Ini mimpi sederhana yang menjadi nyata,” ungkap Reza.

Pada Januari–Oktober 2025, ekspor makanan olahan Indonesia mencapai USD 5,09 miliar. Di UEA sendiri, permintaan makanan olahan mencapai USD 4,8 miliar pada 2024, menunjukkan besarnya peluang bagi produk Indonesia memasuki pasar tersebut.

Roti Ropi pertama kali membuka gerai di Bekasi pada 2015. Kini perusahaan memiliki 72 gerai di Indonesia dan dua gerai di UEA. Produk Roti Ropi juga telah mengantongi berbagai sertifikasi, seperti PIRT, izin edar BPOM, sertifikat halal Indonesia, sertifikat halal UEA, serta sertifikasi ISO 22000 dan ISO 9001.

Artikel UMKM Naik Kelas, Roti Ropi Ekspor Rp200 Juta ke UEA pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Melalui kerja sama ini, perusahaan ekspedisi atau freight forwarder kini dapat melakukan pemesanan layanan kargo Garuda Indonesia secara daring, real-time, dan tanpa hambatan. Direktur Utama Garuda Indonesia, Wamildan Tsani, menegaskan bahwa kolaborasi tersebut menjadi strategi penting untuk memperluas penetrasi maskapai di pasar internasional.

“Kolaborasi dengan WebCargo by Freightos akan memperkuat performa kargo Garuda Indonesia, khususnya di rute internasional, sekaligus membuka peluang pertumbuhan baru bagi maskapai pembawa bendera bangsa ini,” ujarnya dalam keterangan resmi via kabarbumn pada Rabu (1/10).

Sebagai bagian dari kesepakatan, Garuda Indonesia akan menyediakan kapasitas kargo secara eksklusif melalui platform WebCargo. Para forwarder dapat mengakses informasi langsung mengenai kapasitas dan tarif, sehingga perencanaan pengiriman menjadi lebih cepat dan efisien.

Beberapa rute internasional yang menjadi fokus meliputi Jakarta dan Denpasar menuju pusat perdagangan utama seperti Hong Kong, Jeddah, Shanghai, Singapura, Sydney, serta dua bandara di Tokyo, yakni Haneda dan Narita.

CEO Freightos, Zvi Schreiber, menyebutkan bahwa Asia Tenggara merupakan kawasan penting dalam rantai perdagangan global. Kehadiran Garuda Indonesia, kata dia, akan memperkuat akses logistik di jalur strategis.

“Dengan bergabungnya Garuda Indonesia ke WebCargo, para forwarder akan lebih mudah mendapatkan kapasitas kargo di rute-rute sibuk, dari ekspor produk fesyen hingga barang berteknologi tinggi,” jelasnya.

Wamildan menambahkan, kemitraan ini menjadi langkah nyata Garuda Indonesia dalam menjawab kebutuhan pasar modern yang menuntut layanan cepat, fleksibel, dan mudah diakses.

“Melalui kerja sama strategis dengan Freightos, kami yakin layanan kargo Garuda Indonesia semakin inklusif dan memberikan pengalaman pemesanan yang praktis serta seamless,” pungkasnya.

Artikel Garuda Indonesia Perluas Pasar Internasional Lewat WebCargo Freightos pertama kali tampil pada Katafoto.id.