Menteri Perdagangan, Budi Santoso, menyambut positif keputusan tersebut. Ia mendorong para pelaku usaha perikanan, khususnya eksportir udang dan produk turunannya, untuk memanfaatkan peluang pasar Arab Saudi secara maksimal.

“Keputusan SFDA yang membuka kembali izin ekspor udang dan produk udang dari Indonesia merupakan kabar baik. Dengan terbukanya peluang tersebut, kami mengajak eksportir udang dan produk udang untuk kembali menggencarkan ekspor ke Arab Saudi. Kami harap, kesempatan ini dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin,” kata Mendag Busan.

Sebelumnya, ekspor udang Indonesia ke Arab Saudi sempat terhenti selama sekitar delapan bulan sejak 7 September 2025. Penghentian itu dipicu isu dugaan kontaminasi Sesium 137 pada produk udang asal Indonesia yang menyebabkan SFDA menangguhkan izin empat eksportir nasional.

Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan, Fajarini Puntodewi, menjelaskan pemerintah Indonesia langsung melakukan komunikasi dan dialog dengan SFDA untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.

Menurut Puntodewi, Indonesia juga menyerahkan berbagai laporan dan dokumen pendukung guna memastikan keamanan produk udang nasional sebagai dasar pertimbangan pencabutan pembatasan impor oleh Arab Saudi.

“Kini, berdasarkan keputusan terbaru SFDA, izin keempat eksportir tersebut telah kembali aktif,” kata Puntodewi.

Saat ini, tercatat sebanyak 63 perusahaan produk ikan dan 18 perusahaan produk olahan ikan Indonesia telah terdaftar di SFDA. Seluruh perusahaan tersebut kembali diizinkan mengekspor produknya ke Arab Saudi dengan mengikuti prosedur sertifikasi bebas Sesium 137 yang sebelumnya juga diterapkan untuk ekspor ke Amerika Serikat.

Artikel Usai Diblokir Ekspor Udang Indonesia ke Arab Saudi Resmi Dibuka pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Badan Mutu KKP), Ishartini, menjelaskan bahwa Import Alert 99-51 hanya berlaku untuk PT BMS Cikande, Serang, dan masuk dalam kategori Red List, yang berarti penolakan terhadap produk dari perusahaan tersebut.

Sementara itu, IA 99-52 tidak bersifat larangan, melainkan menambahkan persyaratan sertifikasi bebas cemaran radioaktif Cesium-137 bagi Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang berlokasi di Jawa dan Lampung.

“Import Alert 99-52 tidak berlaku untuk UPI di luar Jawa dan Lampung. Bahkan PT BMS di Medan tetap dapat mengekspor udang ke Amerika. Jadi, ekspor udang dari wilayah lain tetap berjalan seperti biasa,” ujar Ishartini dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu (15/10).

Menurut data KKP, sebanyak 41 UPI terdampak langsung oleh aturan baru tersebut—terdiri dari 35 unit di Jawa dan 6 di Lampung. Namun seluruhnya tetap dapat melakukan ekspor dengan syarat melampirkan sertifikat bebas cemaran Cesium-137 yang diterbitkan oleh Badan Mutu KKP sebagai certifying entity yang diakui oleh US FDA.

“Kami sudah mengusulkan kepada FDA agar menggunakan format Sertifikat Mutu yang biasa dipakai pelaku usaha, ditambah attestation hasil uji Cesium-137 supaya lebih efisien. Sistem aplikasi SIAP MUTU juga akan diintegrasikan dengan sistem daring FDA, ITACS, dan INSW untuk mempercepat proses customs clearance,” paparnya.

Lebih lanjut, Ishartini mengungkapkan bahwa KKP tengah menyiapkan mekanisme sertifikasi bebas cemaran Cesium-137 dengan melibatkan BAPETEN dan BRIN dalam pengujian serta pemantauan radioaktif. KKP juga tengah menyusun prosedur sampling, verifikasi laboratorium, dan pemasangan perangkat radioactive portal monitoring (RPM) sesuai pedoman regulasi FDA.

Kepastian bahwa ekspor udang Indonesia tetap berlanjut di tengah kebijakan pengetatan AS menjadi kabar positif bagi pelaku usaha perikanan nasional. Di usia ke-26, KKP menegaskan komitmennya menjaga keberlanjutan sektor udang nasional demi mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menegaskan bahwa Indonesia memiliki sistem pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang telah diakui dunia internasional sejak 1994. Sistem ini terbukti konsisten dan kredibel, sehingga produk perikanan Indonesia dapat diterima di lebih dari 140 negara.

Artikel Diperketat AS Ekspor Udang Indonesia Tetap Aman, Ini Penjelasan KKP pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Industri udang sendiri merupakan salah satu komoditas andalan Indonesia yang menyerap ratusan ribu tenaga kerja sekaligus penyumbang penting bagi devisa negara. Karena itu, pemerintah menegaskan penanganan kasus ini harus dilakukan cepat, terkoordinasi, dan menyeluruh.

Untuk merespons situasi tersebut, dibentuklah Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Kerawanan Bahaya Radiasi Radionuklida Cs-137 dan Kesehatan Masyarakat Berisiko. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, dipercaya memimpin Satgas guna mengoordinasikan investigasi, diplomasi, serta upaya pemulihan kepercayaan pasar internasional.

“Sebagai Ketua Satgas, saya pastikan pemerintah bertindak cepat, hati-hati, dan sesuai standar internasional. Keamanan pangan adalah prioritas utama. Kami hadir untuk melindungi nelayan, pekerja, dan pelaku usaha dari dampak isu ini,” ujar Zulkifli Hasan dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (12/9).

Investigasi dan Langkah Cepat

Pemerintah telah menghimpun data mengenai sumber dugaan kontaminasi di kawasan industri Cikande. Salah satu fasilitas milik PT PMTI telah dilokalisasi dan akan segera menjalani proses dekontaminasi. Di sisi lain, pemeriksaan kesehatan masyarakat yang berpotensi terdampak juga dilakukan untuk memastikan tidak ada risiko bagi kesehatan publik.

Dari investigasi awal, pemerintah menemukan adanya sembilan kontainer asal Filipina yang terdeteksi terpapar Cs-137 di Pelabuhan Tanjung Priok. Kontainer tersebut langsung dire-ekspor, menegaskan bahwa Indonesia bukan satu-satunya negara yang menghadapi masalah serupa, melainkan juga menjadi korban dari persoalan global yang butuh penanganan bersama. Satgas pun merekomendasikan pengetatan regulasi impor, khususnya untuk barang yang berpotensi terkait paparan radioaktif.

Diplomasi dan Kerja Sama Internasional

Demi menjaga kepercayaan pasar global, Satgas menjalin komunikasi aktif dengan sejumlah lembaga internasional, termasuk International Atomic Energy Agency (IAEA), US Food and Drug Administration (FDA), US Customs and Border Protection (CBP), serta International Food Safety Authorities Network (INFOSAN). Jalur diplomasi dengan Amerika Serikat dan mitra dagang lainnya juga ditempuh agar penyelesaian masalah ini berlangsung adil dan tidak merugikan nelayan maupun pelaku usaha Indonesia.

Artikel Amerika Serikat Recall Udang Beku, Pemerintah Bentuk Satgas dan Jamin Keamanan Pangan pertama kali tampil pada Katafoto.id.