Kebijakan tersebut diumumkan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Jumhur Hidayat, sebagai bagian dari upaya mengubah sistem pengelolaan sampah nasional dari pola lama kumpul-angkut-buang menuju konsep ekonomi sirkular yang lebih ramah lingkungan dan rendah emisi.

“Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 842 Tahun 2024 memperkuat mandat presiden tahun 2017 dengan menetapkan bahwa tidak ada TPA baru yang boleh beroperasi setelah tahun 2030,” ujar Jumhur saat peluncuran proyek ASEAN-Korea Cooperation for Methane Mitigation (AKCMM) di Jakarta, Kamis (21/5)

AKCMM merupakan program kerja sama berdurasi tiga tahun dengan nilai pendanaan mencapai USD 20 juta. Program ini berjalan di bawah kemitraan Partnership for ASEAN-ROK Methane Action (PARMA) dan mendapat dukungan dari Pemerintah Republik Korea melalui ASEAN-Korea Cooperation Fund (AKCF).

Tidak hanya menghentikan pembangunan TPA baru, pemerintah juga menargetkan penghentian total aktivitas penimbunan sampah padat di seluruh TPA pada 2040.

Menurut Jumhur, kebijakan tersebut diambil karena sektor limbah menjadi salah satu penyumbang utama emisi gas rumah kaca di Indonesia. Emisi itu terutama berasal dari gas metana yang dihasilkan timbunan sampah terbuka atau open dumping.

“Metana menjadi semakin krusial karena daya pemanasannya yang sangat besar, dengan potensi pemanasan global 28 hingga 36 kali lebih tinggi daripada karbon dioksida,” kata Jumhur.

Untuk mendukung target tersebut, pemerintah kini tengah merevisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 97 Tahun 2017 agar sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

Melalui aturan baru itu, pemerintah daerah nantinya diwajibkan memperkuat sistem pengelolaan sampah di masing-masing wilayah, mulai dari proses pemilahan, pengumpulan, hingga pengolahan akhir.

KLH menargetkan seluruh sampah di Indonesia dapat terkelola sepenuhnya pada 2039 tanpa menyisakan timbunan. Pemerintah meyakini langkah ini akan mendukung pencapaian target net zero emission pada 2060 atau bahkan lebih cepat.

“Langkah-langkah ini bertujuan untuk mengubah sampah kota dan sampah padat dari beban lingkungan menjadi sumber daya produktif,” pungkas Jumhur.

Artikel Mulai 2030 Setop TPA Baru, Pemerintah Siapkan Revolusi Pengelolaan Sampah pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Data terbaru menunjukkan pemanfaatan biodiesel pada kuartal kedua tahun 2024 mencapai realisasi sebesar 6,2 juta kiloliter, atau sekitar 54,2% dari target tahunan sebesar 11,3 juta kiloliter.

Selain memberikan kontribusi pada penurunan emisi gas rumah kaca, konsumsi biodiesel juga berdampak positif pada perekonomian dengan menciptakan lapangan kerja dan mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar fosil.

“Tahun ini sudah mulai masuk ke biodiesel B35. Insyaallah tahun depan B40 sudah bisa berjalan, sudah ada kesepakatan,” ujar Menteri ESDM Arifin Tasrif di Jakarta, Jumat (02/08).

Dikutip dari keterangan tertulis ESDM, melalui program B40, pemerintah terus meningkatkan adopsi biodiesel berbasis kelapa sawit untuk berbagai jenis kendaraan. Setelah penggunaan B40 di industri mobil empat tahun lalu, ujicoba tahun 2024 ini akan berfokus pada alat pertanian (alsintan) dan industri perkeretapaian. Selanjutnya akan ada industri pertambangan dan alat berat, perkapalan dan pembangkit listrik, yang akan dimulai dalam waktu dekat di Balikpapan, Kalimantan Timur. Secara keseluruhan, diperkirakan diperlukan 16 juta kiloliter B40.

Sebelumnya, uji coba perdana penggunaan biodiesel B40 pada kereta api dilakukan di Stasiun Lempuyangan, Yogyakarta, pada Senin (22/7) lalu, dengan menggunakan kereta api Bogowonto relasi Yogyakarta – Pasar Senen. Tujuannya untuk menguji ketahanan genset KA Bogowonto selama 1.200 jam. Dengan waktu perkiraan satu kali pulang-pergi (PP) KA Bogowonto dari Lempuyangan ke Pasar Senen 22 jam, diperkirakan akan membutuhkan 50 kali PP, atau sekitar dua bulanan, untuk mencapai hasil tersebut.

“Kami berharap semua uji penggunaan bisa selesai Desember ini sehingga penggunaan B40 secara penuh bisa dilakukan tahun 2025,” ujar Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Dr. Ing. Eniya Listiani Dewi.

Pemerintah juga tengah mempersiapkan kebijakan pemanfaatan bioetanol sebagai campuran bahan bakar bensin. Bioetanol yang dihasilkan dari bahan baku seperti tebu dan singkong yang berpotensi besar mengurangi emisi karbon dan meningkatkan ketahanan energi nasional.

“Setelah B40, kemudian juga kita akan coba nanti bio-etanol,” tutup Arifin.

Menurut US Department of Energy, penggunaan bioetanol dapat menghasilkan penghematan bahan bakar yang bervariasi, bergantung pada perbedaan energi dalam campuran yang digunakan. Namun, dengan mengoptimalkan penggunaan campuran etanol yang lebih tinggi, penghematan bahan bakar kemungkinan akan meningkat karena peningkatan efisiensi mesin.

Etanol memiliki angka oktan yang lebih tinggi daripada bensin sehingga dapat meningkatkan tenaga atau kinerja mesin. Contohnya, banyak pembalap menggunakan E98 sebagai bahan bakar untuk mobil balap karena kandungan oktannya yang tinggi.

Artikel Pemerintah Targetkan Pemakaian Biodiesel B40 di Tahun 2025 pertama kali tampil pada Katafoto.id.