Pandangan ini disampaikan oleh Direktur Keuangan PGE, Yurizki Rio, dalam forum Asia New Vision Forum (ANVF) 2025 yang digelar di Singapura pada September lalu.

“Asia kini tidak hanya fokus pada dekarbonisasi, tetapi juga keseimbangan bauran energi. Sekitar 80% kebutuhan energi di kawasan masih bergantung pada sumber fosil, sementara permintaan listrik terus meningkat. Untuk mencapai target iklim, Asia Tenggara perlu meningkatkan investasi energi bersih hingga lima kali lipat menjadi sekitar US$190 miliar per tahun pada 2035,” ungkap Yurizki, Jumat (12/9/2025).

Menurutnya, transisi energi di Asia tidak cukup hanya menambah kapasitas energi terbarukan. Energi bersih juga harus menjamin pasokan listrik tetap stabil dan industri tetap kompetitif. Di sinilah panas bumi memiliki keunggulan karena bersifat andal, tersedia 24 jam, dan tidak bergantung pada cuaca seperti energi surya atau angin.

“Transisi energi harus menjawab ‘trilema energi’: keterjangkauan, keandalan, dan keberlanjutan. Panas bumi secara alami memenuhi ketiga kriteria itu — bersih, stabil sebagai baseload, dan efisien dalam jangka panjang,” jelasnya.

Pendanaan dan Integrasi Jadi Tantangan Utama

Yurizki menilai, transisi energi tidak akan berhasil tanpa proyek besar yang layak secara finansial. Pembangunan pembangkit, jaringan transmisi, hingga interkoneksi lintas negara memerlukan pendanaan masif.
Menurut International Energy Agency (IEA), Asia-Pasifik perlu meningkatkan investasi energi bersih tiga kali lipat, dari US$770 miliar menjadi lebih dari US$2,3 triliun per tahun pada 2030.

“Indonesia sendiri membutuhkan dana sekitar US$20–25 miliar per tahun untuk sektor energi, terutama panas bumi, surya, dan hidro. Satu sumur panas bumi bisa menelan biaya hingga US$6 juta, dan risiko eksplorasi membuat banyak investor berhati-hati,” paparnya.

Ia menambahkan, PGE menjaga kedisiplinan finansial agar setiap proyek tetap bankable dan menarik bagi mitra internasional. “Kolaborasi bukan sekadar soal pendanaan, tetapi juga berbagi keahlian dan membangun ekosistem energi bersih regional,” tambah Yurizki.

Manfaat Ekonomi dan Industri Panas Bumi

Indonesia sering dijuluki “Saudi Arabia of Geothermal” karena potensi panas bumi yang besar. Namun, pemanfaatannya baru sekitar 2,6 GW dari total cadangan 24 GW. Padahal, setiap US$1 miliar investasi panas bumi mampu menciptakan ribuan lapangan kerja serta mendorong pertumbuhan industri pengeboran, rekayasa, hingga manufaktur dengan efek berganda mencapai 1,25 kali.

Yurizki menekankan, energi terbarukan tidak hanya menjadi solusi iklim, tetapi juga penggerak ekonomi hijau. “Investasi hijau menciptakan lapangan kerja, menarik modal global, dan memperkuat industri lokal. Bagi Indonesia, panas bumi bukan sekadar pembersih jaringan listrik, tetapi juga pendorong hilirisasi dan kemandirian energi nasional,” ujarnya.

Untuk memperluas manfaatnya, PGE kini mengembangkan pendekatan “beyond electricity”, yakni memanfaatkan panas bumi bagi industri hijau dan produk turunan ramah lingkungan. Salah satunya diwujudkan lewat pilot project Green Hydrogen Ulubelu yang diluncurkan pada 9 September 2025. Proyek ini menjadi langkah awal membangun ekosistem hidrogen hijau end-to-end, mulai dari produksi hingga pemanfaatannya, dalam mendukung industri rendah karbon di masa depan.

Artikel Asia Butuh Energi Bersih, Indonesia Siap Jadi Pemain Utama Lewat Panas Bumi pertama kali tampil pada Berita dan Foto dari Berbagai Sumber Informasi yang Valid.

Feby menyebut, pemerintah menargetkan kapasitas PLTS atap bisa menembus 1 gigawatt (GW) pada akhir 2025. “Harapan kami, kapasitas PLTS atap bisa mencapai 1 GW tahun ini, di luar PLTS skala lainnya,” ujarnya dikutip dalam keterangan tertulis via infopublik pada Rabu (03/09)

Target PLTS Nasional

Secara keseluruhan, pemerintah menargetkan kapasitas PLTS atap sebesar 2 GW pada 2028. Rinciannya antara lain Jawa-Madura-Bali (Jamali) 1.850 MW, Kalimantan 104 MW, Sumatra 95 MW, Sulawesi 17 MW, serta Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara (Mapana) sebesar 7 MW.

Selain PLTS atap, pemerintah juga menargetkan pengembangan PLTS skala besar hingga 17 GW pada 2034, yang mencakup PLTS terapung dan PLTS darat.

Feby menambahkan, potensi PLTS terapung di Indonesia sangat besar, yakni 89,37 GW di 293 lokasi, termasuk 14,7 GW di 257 bendungan Kementerian PUPR dan 74,67 GW di 36 danau.

Proyek PLTS Terapung

Beberapa proyek skala besar kini memasuki tahap pra-konstruksi, di antaranya PLTS Terapung Saguling, Singkarak, dan Karangkates dengan total kapasitas 210 MW. Sementara itu, PLTS Terapung Cirata di Jawa Barat telah resmi beroperasi dengan kapasitas 145 MW.

Pemerintah juga tengah memperluas pemanfaatan energi surya lewat program dedieselisasi—menggantikan pembangkit listrik berbahan bakar diesel dengan PLTS. Pendanaan dari APBN dan dana alokasi khusus juga diarahkan untuk wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) demi memastikan akses energi bersih di desa terpencil.

Tantangan PLTS Skala Besar

Meski begitu, pengembangan PLTS skala besar masih menghadapi hambatan. Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai target 17,1 GW dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) perlu dukungan mekanisme pengadaan yang lebih jelas.

Analis Energi Terbarukan IESR, Alvin Putra, menekankan bahwa masalah utama terletak pada sistem pengadaan PLN. “Evaluasi terbesar ada pada mekanisme pengadaan EBT (energi baru terbarukan) yang belum memiliki kerangka jelas,” ujarnya, Selasa (3/9/2025).

Selain itu, isu lahan juga menjadi tantangan di tahap persiapan proyek, seperti kasus akuisisi tanah pada proyek PLTS di Bali bagian barat. Alvin menilai pemerintah perlu memperkuat transparansi dalam perencanaan, data, dan perizinan, misalnya melalui sistem aplikasi yang terbuka.

Artikel Kapasitas PLTS Atap Indonesia Tembus 538 MWp, Target 1 GW di Ujung 2025 pertama kali tampil pada Berita dan Foto dari Berbagai Sumber Informasi yang Valid.

Pemerintah menargetkan investasi di sektor energi bersih mencapai US$ 1,5 miliar pada tahun 2025. Namun, hingga pertengahan tahun ini, realisasinya baru menyentuh angka US$ 299 juta.

Eniya menjelaskan bahwa lambatnya pertumbuhan investasi salah satunya disebabkan oleh isu Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

“Isu TKDN jadi salah satu kendala yang membuat investor ragu. Meski kami sudah menerbitkan aturan pelonggaran, masih banyak proyek yang belum mencapai financial close,” ujarnya dikutip dari laman berita satu. 

Proyek Energi Terbarukan Masih Terhambat

Salah satu contoh proyek yang belum berjalan sesuai rencana adalah proyek geothermal di Hululais. Proyek ini masih mengalami hambatan dalam penyelesaian pendanaan dan perizinan, mencerminkan belum optimalnya sinergi antar-BUMN.

“Proyek Hululais tinggal satu langkah lagi, tapi masih ada hambatan yang harus diselesaikan. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi kita,” kata Eniya.

Infrastruktur Jadi Tantangan Serius di Kawasan Timur

Di samping pendanaan, persoalan infrastruktur juga menjadi penghambat utama, terutama di wilayah timur Indonesia yang kaya potensi energi terbarukan namun belum terlayani jaringan transmisi dan distribusi yang memadai.

“Kita perlu percepatan pembangunan smart grid dan jaringan listrik di wilayah timur. Kombinasi antara PLTS dengan baterai, pembangkit angin, hingga PLTS untuk produksi hidrogen harus segera diwujudkan,” tambahnya.

Forum diskusi ini merupakan bagian dari rangkaian acara Energi Mineral Forum 2025 yang mempertemukan para pemangku kepentingan dari berbagai sektor—mulai dari pemerintah, pelaku industri, akademisi, hingga masyarakat sipil—untuk memperkuat kerja sama dalam mendorong transisi energi dan mewujudkan kedaulatan energi nasional berbasis energi bersih.

Artikel Tantangan Berat Transisi Energi Bersih: Investasi Minim dan Infrastruktur Terbatas pertama kali tampil pada Berita dan Foto dari Berbagai Sumber Informasi yang Valid.

Dalam rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, Senin (24/3), pemerintah bersama para mitra internasional membahas strategi percepatan implementasi JETP guna mencapai target Net Zero Emissions (NZE) pada 2060 atau lebih cepat.

“Indonesia telah menetapkan target pengurangan emisi sebesar 31,89 persen secara mandiri dan hingga 43% dengan dukungan internasional pada tahun 2030. Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah telah membentuk Satuan Tugas Transisi Energi dan Ekonomi Hijau yang terdiri dari empat kelompok kerja: energi hijau, industri hijau, kemitraan dan investasi hijau, serta pengembangan sosial, ekonomi, dan sumber daya manusia,” ujar Airlangga.

Dukungan Pendanaan untuk Proyek Transisi Energi

Sebagai bagian dari implementasi JETP, sebanyak 54 proyek transisi energi telah memperoleh pendanaan internasional dengan total komitmen senilai USD1,1 miliar. Dari total tersebut:

• 9 proyek menerima pendanaan dalam bentuk pinjaman atau ekuitas
• 45 proyek lainnya mendapatkan hibah sebesar USD233 juta
• Multilateral Development Banks (MDB) Guarantee turut memberikan jaminan sebesar USD1 miliar untuk mempercepat proyek-proyek energi bersih

Proyek-proyek yang termasuk dalam inisiatif ini mencakup pengembangan energi terbarukan, efisiensi energi, elektrifikasi sektor utama, serta dekarbonisasi industri dan infrastruktur.

“Beberapa proyek yang sedang dalam tahap pengembangan antara lain Muara Laboh di Sumatera Barat, yang diharapkan beroperasi pada 2027 sebagai proyek energi panas bumi. Ada juga proyek photovoltaic di Saguling, serta program dekarbonisasi Cirebon Power. Selain itu, proyek waste to energy di Legok Nangka, Jawa Barat, juga masuk dalam pipeline JETP,” jelas Airlangga.

Strategi Percepatan Transisi Energi

Dalam rapat koordinasi tersebut, pemerintah dan mitra internasional turut membahas berbagai langkah untuk mempercepat implementasi transisi energi, di antaranya:

• Revisi Comprehensive Investment and Policy Plan (CIPP) untuk memastikan kebijakan investasi lebih adaptif
• Percepatan pencairan dan optimalisasi skema pendanaan bagi proyek transisi energi
• Penguatan transparansi dan akuntabilitas melalui sistem monitoring dan evaluasi digital

Selain itu, pemerintah menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor guna memastikan transisi energi berjalan efektif, inklusif, dan kompetitif. Kerja sama erat dengan sektor swasta dan mitra internasional juga diperlukan dalam mempercepat adopsi teknologi rendah karbon dan mengoptimalkan pendanaan hijau.

“Pemerintah akan terus berkoordinasi dengan kementerian terkait, mendorong percepatan pencairan pendanaan, serta melakukan pemantauan berbasis digital yang bisa diakses oleh para pemangku kepentingan. Evaluasi dan koordinasi akan dilakukan secara berkala,” tutup Airlangga.

Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, sektor swasta, dan mitra internasional, Indonesia optimistis dapat mencapai transisi energi yang berkelanjutan serta berkontribusi dalam mengurangi emisi global.

Artikel Pemerintah Genjot Transisi Energi Hijau Lewat Kemitraan JETP pertama kali tampil pada Berita dan Foto dari Berbagai Sumber Informasi yang Valid.

“Uni Eropa mengalirkan dana kepada AFD (Agence Française de Développement) 14,7 juta Euro. Nah yang tadi kita sama-sama saksikan, AFD kemudian melakukan kerja sama langsung dengan PLN,” ujar Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana, dalam keterangan tertulis saat acara Kick Off Meeting Indonesia Energy Transition Facility di Jakarta, Rabu (5/2)

Dadan menjelaskan bahwa dari total dana hibah tersebut, sekitar 44 persen atau 6,5 juta Euro (Rp109,85 miliar) dialokasikan untuk PLN dalam pengembangan kapasitas transisi energi. Sementara itu, sisanya digunakan oleh Kementerian ESDM untuk program terkait.

“Jadi baru 6,5 juta Euro yang sekarang sudah terlihat dimanfaatkan untuk yang PLN. Kami kan ada kerja sama yang lain, kita ada kerja sama mineral, kita bagaimana mendorong mineral yang berkelanjutan. Itu ada kerja sama-kerja sama seperti itu,” jelasnya.

Sinthya Roesli, Direktur Keuangan PLN, menyatakan bahwa hibah tersebut akan digunakan untuk persiapan proyek transisi energi, bantuan teknis, serta pengembangan transmisi dan distribusi energi terbarukan.

“Kami sangat berterima kasih dan kami siap mendukung hal ini. Selain itu, saya rasa kami juga akan menggunakan hibah tersebut dalam beberapa bentuk pengembangan kapasitas atau peningkatan kelembagaan yang juga membantu transisi energi di kemudian hari,”ungkapnya.

Duta Besar Prancis untuk Indonesia, Timor Leste, dan ASEAN, Fabien Penone, menambahkan bahwa IETF menjadi langkah strategis dalam mempercepat transisi energi Indonesia dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat.

Hibah ini difokuskan pada dua aspek utama. Pertama, mendukung kebijakan energi nasional. Kedua, mempersiapkan proyek energi terbarukan dan pengembangan infrastruktur transmisi baru.

“Seperti yang kita semua ketahui, transisi energi adalah isu yang kompleks dan transformatif. Transisi ini tidak hanya memerlukan investasi besar, tetapi juga kemitraan yang kuat, inovasi, dan komitmen jangka panjang untuk menyeimbangkan tujuan lingkungan, ekonomi, dan sosial,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa fasilitas IETF dirancang agar selaras dengan prinsip transisi energi yang adil. Program ini tidak hanya bertujuan menciptakan peluang ekonomi baru tetapi juga melindungi tenaga kerja dan mendukung kelompok masyarakat rentan.

Melalui kerja sama ini, Indonesia, Prancis melalui AFD, dan Uni Eropa akan mengoptimalkan keahlian mereka dalam mempercepat pemanfaatan energi terbarukan serta mengatasi tantangan transisi energi.

“Peluncuran fasilitas ini menjadi bagian dari strategi transisi energi Indonesia yang lebih luas. Program ini juga mendukung inisiatif Just Energy Transition Partnership (JETP) yang diperkenalkan pada KTT G20 di Bali tahun 2022,” pungkasnya.

Artikel Dukung Transisi Energi, Uni Eropa dan Prancis Hibahkan Rp248,8 Miliar ke Indonesia pertama kali tampil pada Berita dan Foto dari Berbagai Sumber Informasi yang Valid.