B50 merupakan bahan bakar campuran solar dengan biodiesel berbasis minyak nabati, seperti minyak sawit, sebesar 50 persen. Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mendorong pemanfaatan energi domestik dan transisi energi berkelanjutan.

Kepastian penerapan B50 disampaikan setelah pemerintah menyelesaikan serangkaian pengujian teknis di berbagai sektor. Hasil evaluasi menunjukkan penggunaan B50 tidak menimbulkan dampak negatif terhadap performa mesin maupun operasional kendaraan.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE), Eniya Listiani Dewi mengatakan program biodiesel selama ini telah memberikan kontribusi besar dalam mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar.

“Program biodiesel menjadi bagian penting dalam memperkuat ketahanan energi nasional melalui peningkatan pemanfaatan energi dalam negeri sekaligus mendukung transisi energi Indonesia secara bertahap dan berkelanjutan,” ujar Eniya dikutip dari laman Kementerian ESDM, Rabu (27/5/2026).

Menurut Eniya, pengembangan biodiesel juga memiliki peran strategis dalam memperkuat pemanfaatan energi domestik di tengah fluktuasi pasar energi global.

Pemerintah menilai implementasi biodiesel sejak pertama kali dijalankan pada 2015 telah memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Program tersebut dinilai mampu memperkuat pasar domestik, menjaga stabilitas industri sawit nasional, hingga mendukung pertumbuhan ekonomi.

Sepanjang implementasi B40 pada 2025, realisasi penyaluran biodiesel tercatat mencapai 14,94 juta kiloliter atau sekitar 95,67 persen dari total alokasi sebesar 15,61 juta kiloliter.

Selain itu, penerapan B40 juga menghasilkan berbagai manfaat ekonomi. Pemerintah mencatat penghematan devisa mencapai Rp133,3 triliun, peningkatan nilai tambah sebesar Rp20,92 triliun, serta penyerapan tenaga kerja sekitar 1,88 juta orang.

Tak hanya berdampak pada sektor ekonomi, program biodiesel juga berkontribusi terhadap penurunan emisi gas rumah kaca hingga 39,66 juta ton CO2.

“Capaian tersebut mencerminkan kontribusi biodiesel dalam mendukung ketahanan energi nasional sekaligus memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional,” tambah Eniya.

Menjelang implementasi B50, pemerintah memastikan seluruh tahapan telah melalui proses pengujian dan evaluasi secara menyeluruh di berbagai sektor. Pengujian dilakukan pada kendaraan otomotif, alat mesin pertanian, alat berat pertambangan, angkutan laut, pembangkit listrik, hingga sektor perkeretaapian.

Langkah tersebut dilakukan guna memastikan penggunaan B50 dapat berjalan aman, andal, serta sesuai dengan kebutuhan operasional di lapangan.

Pemerintah juga menegaskan bahwa implementasi program biodiesel tetap memperhatikan aspek keekonomian dan keberlanjutan. Dukungan terhadap program ini dilakukan melalui skema insentif yang bersumber dari pengelolaan dana sawit sehingga tidak membebani anggaran negara.

Selain itu, pemerintah memastikan pengembangan biodiesel tetap mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan energi nasional, keberlanjutan industri sawit, dan stabilitas ekonomi nasional.

“Melalui pemanfaatan energi domestik dan penguatan kolaborasi lintas sektor, Indonesia ingin membangun sistem energi yang semakin mandiri, berkelanjutan, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tutup Eniya.

Artikel B50 Resmi Berlaku 1 Juli, Serap 1,88 Juta Tenaga Kerja pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa kebutuhan LPG nasional saat ini masih didominasi impor, sehingga diperlukan terobosan untuk memperkuat kemandirian energi.

“Konsumsi LPG kita 8,6 juta ton per tahun. dari 8,6 juta itu hanya kurang lebih sekitar 1,6 sampai 1,7 juta yang produksinya dalam negeri. Selebihnya kita impor kurang lebih sekitar 7 juta,” ujar Bahlil usai rapat terbatas bersama Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (27/4).

Ia menjelaskan bahwa tingginya ketergantungan terhadap LPG tidak terlepas dari kebijakan konversi minyak tanah ke LPG di masa lalu. Karena itu, pemerintah kini tengah mengkaji berbagai opsi energi alternatif guna menekan impor.

Selain memperkuat industri LPG domestik, pemerintah juga menghadapi keterbatasan bahan baku, khususnya komponen C3 dan C4 yang produksinya masih terbatas di dalam negeri.

Sebagai solusi, pemerintah mendorong hilirisasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME) sebagai pengganti LPG. Di sisi lain, opsi pemanfaatan CNG juga tengah dipertimbangkan secara serius.

Menurut Bahlil, CNG berasal dari gas alam, khususnya komponen C1 dan C2, yang dipadatkan dengan tekanan tinggi sehingga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif.

“Kalau CNG itu adalah dari gas, tetapi dia dari gas cair C1, C2 dan itu industri di dalam negeri kita banyak, tetapi dia memakai satu alat yang kemudian bisa ditekan sampai dengan 250 sampai 400 bar, tekanannya. Sehingga pemakaiannya itu bisa baik. Sekali lagi ini masih dalam tahap konsolidasi agar kita bisa mencapai hasil yang lebih baik,” jelasnya.

Ia menambahkan, penggunaan CNG sebenarnya sudah mulai diterapkan secara terbatas, terutama di sektor hotel dan restoran, serta didukung oleh keberadaan stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG).

Saat ini, proyek DME masih berada pada tahap awal pembangunan. Sementara itu, CNG dinilai memiliki potensi besar karena seluruh bahan bakunya tersedia di dalam negeri.

“Itu bahan bakunya tidak kita impor, semuanya dalam negeri. Nah ini yang coba, kita cari alternatif, karena di era geopolitik yang tidak menentu, kita harus mencari formulasi untuk mencapai survival mode. Semua produksi yang ada di dalam negeri, itu yang kita prioritaskan,” tegas Bahlil.

Pemerintah juga membuka peluang kerja sama dengan perguruan tinggi dalam pengembangan teknologi energi alternatif, termasuk CNG, sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional.

Artikel CNG Jadi Solusi Baru, Pemerintah Ingin Lepas dari Ketergantungan LPG pertama kali tampil pada Katafoto.id.

“Terobosan ini menjadi solusi untuk menjawab tantangan krisis energi, sekaligus permasalahan sampah plastik,“ ujar Kepala BRIN, Arif Satria saat melakukan uji coba Petasol di Desa Bandungharjo, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, Jumat (24/4).

Dalam uji coba tersebut, bahan bakar hasil olahan limbah plastik itu digunakan untuk mengoperasikan perahu nelayan. Mesin yang menyala dengan bahan bakar Petasol menunjukkan potensi pemanfaatannya secara langsung di sektor perikanan.

“Petasol ini adalah bahan bakar yang diproduksi dari limbah plastik yang memang sudah tidak bisa didaur ulang. Ini adalah terobosan dari BRIN, dari teman-teman di Organisasi Riset bidang Energi dan Manufaktur (OREM) BRIN,” kata Arif.

Ia menjelaskan bahwa pengembangan Petasol merupakan respons BRIN terhadap berbagai tantangan, termasuk ancaman krisis energi. Melalui inovasi ini, limbah plastik diubah menjadi bahan bakar yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan nelayan maupun sektor pertanian.

Menurut Arif, terdapat sejumlah keunggulan dari Petasol. Pertama, mampu mengolah sampah plastik yang sebelumnya tidak memiliki nilai ekonomi menjadi produk bernilai guna. Kedua, emisi yang dihasilkan telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh Lemigas.

“Jadi ini adalah sebuah karya yang menurut saya satu menjawab persoalan lingkungan, kedua adalah menjawab persoalan energi, yang paling penting lagi adalah menyelesaikan masalah sampah. Karena Bapak Presiden sekarang konsen sekali terkait dengan cara mengatasi masalah sampah,” jelasnya.

Ke depan, Arif menuturkan bahwa distribusi Petasol tidak hanya akan difokuskan di wilayah Jepara, tetapi juga akan diperluas ke berbagai daerah pesisir dan kawasan pertanian di Indonesia, seiring dengan pengembangan inovasi BRIN lainnya.

“Alhamdulillah ini sudah diterapkan di kurang lebih 84 kabupaten/ kota, dan kami harapkan akan menyebar lebih luas lagi,” ucapnya.

Sementara itu, Peneliti Ahli Utama OREM BRIN, Tri Martini Patria menjelaskan bahwa inovasi Petasol tidak hanya menghadirkan alternatif energi, tetapi juga memberikan dampak signifikan terhadap lingkungan dan ekonomi.

“Pemanfaatan limbah plastik melalui teknologi pirolisis ini mampu mengurangi emisi CO2e hingga 79 persen dibandingkan pembakaran terbuka. Selain itu, dari sisi ekonomi, terdapat potensi keuntungan hingga sekitar Rp4.700 per liter bahan bakar yang dihasilkan,” ujar Tri.

Ia menambahkan, kualitas bahan bakar yang dihasilkan telah melalui serangkaian pengujian laboratorium dan memenuhi standar yang ditetapkan. Petasol telah diuji oleh laboratorium BRIN dan Lemigas, dengan hasil sesuai standar Diesel 48 dan 51, sehingga aman digunakan untuk mesin maupun kendaraan.

“Teknologi ini juga dapat diterapkan dalam skala komunitas. Dengan mesin pirolisis berkapasitas 50 kilogram, pengolahan ini dapat membantu menangani sampah plastik dari sekitar 1.000 Kepala Keluarga. Sehingga Petasol ini berpotensi menjadi solusi pengelolaan sampah berbasis masyarakat,” ucapnya.

Artikel BRIN Sulap Sampah Plastik Jadi BBM Petasol, Hasilnya Mengejutkan pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Kepastian tersebut disampaikan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi saat melakukan peninjauan ke Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) Wijaya Sarana Grasindo di Kabupaten Karanganyar, Rabu (8/4).

“Sudah kita lakukan pengecekan ketersediaan elpiji. Ketersediaan elpiji di Provinsi Jawa Tengah sangat cukup,” katanya.

Ia menegaskan, dengan stok yang melimpah tersebut tidak ada alasan terjadinya kelangkaan. Masyarakat pun diminta tetap tenang dan tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum seperti penimbunan.

“Tidak perlu panik. Saya ulangi, ketersediaan elpiji kita cukup enam kali lipat dari normal,” ujarnya.

Untuk memastikan distribusi berjalan lancar, pemerintah terus melakukan pemantauan, khususnya pada penyaluran elpiji 3 kg. Pengawasan dilakukan bersama dinas terkait dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Tengah, agar subsidi tepat sasaran bagi rumah tangga kurang mampu, nelayan kecil, petani penggarap, serta pelaku usaha mikro.

“Jangan sampai elpiji 3 kg itu digunakan untuk usaha laundry, perusahaan, dan sebagainya. Itu yang harus kita lakukan operasi dan penertiban, termasuk tindakan ilegal seperti disuntik atau penimbunan. Jadi ketersediaan, distribusi, dan keterjangkauan menjadi tiga hal penting,” jelasnya.

Di Jawa Tengah sendiri terdapat sekitar 54.235 pangkalan elpiji atau sekitar 21% dari total nasional. Rata-rata, setiap desa atau kelurahan memiliki enam pangkalan elpiji 3 kg. Oleh karena itu, pengawasan juga melibatkan pemerintah kabupaten/kota hingga tingkat daerah.

Luthfi menegaskan, tindakan tegas akan diberikan kepada pihak yang terbukti melakukan pelanggaran, seperti penimbunan maupun praktik ilegal lainnya. Pemerintah provinsi pun telah berkoordinasi dengan aparat kepolisian untuk menindak tegas pelanggaran tersebut.

Sementara itu, Executive General Manager PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah, Fanda Chrismianto, mengapresiasi dukungan pemerintah daerah dan aparat kepolisian dalam menjaga kelancaran distribusi elpiji dan BBM agar tepat sasaran.

“Kami mengimbau untuk bijak menggunakan energi, hemat menggunakan energi, dan kita memastikan penggunaan energi tidak sia-sia,” katanya.

Fanda juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif melaporkan jika menemukan praktik ilegal di lapangan, sehingga dapat segera ditindak secara hukum oleh pihak berwenang.

Artikel Stok LPG di Jateng Melimpah 6 Kali Lipat, Warga Diminta Tak Panik pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa kebijakan tersebut ditujukan bagi ASN di instansi pusat maupun daerah sebagai bagian dari penyesuaian pola kerja.

“Penerapan work from home bagi ASN di instansi pusat dan daerah yang dilakukan satu hari kerja dalam seminggu yaitu tiap hari Jumat,” kata Menko Airlangga dalam konferensi pers yang digelar di Seoul, Korea Selatan dan disiarkan secara virtual, Selasa (31/3/2026).

Ia menegaskan, kebijakan ini hanya berlaku untuk ASN dan sekaligus menjadi upaya mendorong transformasi layanan publik berbasis digital agar semakin efisien dan modern.

Selain itu, kebijakan WFH ini juga telah diatur melalui Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta SE Menteri Dalam Negeri sebagai landasan pelaksanaannya di berbagai instansi.

Diketahui, penerapan WFH satu hari dalam sepekan ini merupakan langkah strategis pemerintah dalam menghemat konsumsi bahan bakar minyak (BBM), menyusul dampak konflik di kawasan Timur Tengah. Sebelumnya, Menko Airlangga juga telah menyampaikan bahwa kebijakan tersebut telah diputuskan dan akan segera diumumkan ke publik.

Kebijakan ini menjadi bagian dari respons pemerintah yang dinilai adaptif dan terukur dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, sekaligus memperkuat upaya menuju kemandirian energi dan ketahanan nasional.

Artikel WFH Resmi Diberlakukan, ASN Kerja dari Rumah Tiap Jumat pertama kali tampil pada Katafoto.id.

“Proyek RDMP ini, Bapak Presiden, penuh dinamika. Saya harus sampaikan secara jujur, banyak sekali tantangannya,” kata Bahlil di hadapan Presiden Prabowo Subianto saat peresmian proyek RDMP Kilang Balikpapan di Kalimantan Timur, Senin (12/1).

Ia menjelaskan, proyek yang semula ditargetkan rampung pada 2024 tersebut sempat mengalami hambatan serius akibat insiden kebakaran pada salah satu bagian kilang.

Bahlil menyebut, terdapat indikasi kuat bahwa peristiwa tersebut bukan sekadar kecelakaan. Pemerintah mencurigai adanya unsur kesengajaan dari pihak-pihak yang tidak menginginkan proyek strategis nasional itu selesai.

“Kami mendorong dilakukan investigasi. Dari hasil penelusuran, terlihat ada kepentingan tertentu. Masih ada pihak yang tidak rela Indonesia memiliki cadangan energi dan mencapai swasembada, sehingga impor tetap berlanjut,” ujarnya.

Meski menghadapi berbagai rintangan, pemerintah akhirnya mampu menuntaskan proyek revitalisasi kilang tersebut hingga diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Proyek RDMP Kilang Balikpapan memiliki nilai investasi sekitar 7,4 miliar dolar AS atau setara Rp124,79 triliun. Melalui pengembangan ini, kapasitas produksi bahan bakar minyak meningkat signifikan dari 260 ribu barel per hari menjadi 360 ribu barel per hari, dengan standar kualitas Euro V.

Selain peningkatan kapasitas, indeks kompleksitas kilang juga melonjak dari 3,7 menjadi 8. Sementara itu, persentase nilai produk naik dari sebelumnya 75,3 persen menjadi 91,8 persen.

Bahlil menegaskan, pengembangan Kilang Balikpapan merupakan langkah strategis dalam mendukung program Astacita guna mewujudkan kemandirian energi nasional. Dengan beroperasinya kilang ini, Indonesia diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak dan liquefied petroleum gas (LPG) untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Artikel Menteri Bahlil Bongkar “Drama” di Balik Proyek RDMP Kilang Balikpapan pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Tri Winarno, menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil meskipun berdasarkan perhitungan formula terdapat potensi penyesuaian tarif. Namun, pemerintah memilih mempertahankan tarif guna menjaga daya beli masyarakat.

Menurut Tri, secara mekanisme penyesuaian tarif listrik untuk pelanggan non-subsidi dilakukan setiap tiga bulan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024. Penetapan tarif mengacu pada sejumlah indikator ekonomi makro yang telah ditetapkan.

Indikator tersebut mencakup nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, Indonesian Crude Price (ICP) atau harga minyak mentah Indonesia, tingkat inflasi, serta Harga Batubara Acuan (HBA). Meski parameter tersebut menunjukkan potensi perubahan tarif, pemerintah memutuskan untuk menahan kenaikan pada awal 2026.

Selain pelanggan non-subsidi, pemerintah juga memastikan tarif listrik bagi 24 golongan pelanggan bersubsidi tetap tidak berubah. Subsidi listrik bagi kelompok tersebut tetap disalurkan sebagai bagian dari kebijakan perlindungan sosial.

Kebijakan ini diharapkan mampu menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memberikan kepastian bagi rumah tangga dan pelaku usaha pada awal tahun 2026. Pemerintah juga meminta PT PLN (Persero) untuk terus memastikan keandalan pasokan listrik, meningkatkan kualitas layanan, serta menjalankan operasional secara efisien.

Artikel Jaga Daya Beli, Tarif Listrik Non-Subsidi Triwulan I Tak Berubah pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Informasi tersebut disampaikan Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, dalam keterangan tertulis pada Minggu (14/12).

Roberth menjelaskan, bantuan Bright Gas tersebut diberikan untuk memastikan kebutuhan bahan bakar memasak di dapur umum pengungsian tetap terpenuhi dan berjalan dengan aman selama masa tanggap darurat bencana.

Dari total 983 tabung LPG yang disalurkan, sebanyak 244 tabung diberikan pada tahap awal tanggap darurat. Selanjutnya, Pertamina Patra Niaga menambah distribusi sebanyak 739 tabung Bright Gas berukuran 12 kilogram yang difokuskan untuk wilayah Aceh dan sekitarnya.

“Kami berharap dukungan ini dapat memastikan dapur umum terus beroperasi optimal dalam memenuhi kebutuhan pangan para pengungsi,” ujar Roberth.

Ia menambahkan, dalam beberapa hari terakhir Pertamina Patra Niaga menyalurkan 739 tabung Bright Gas untuk mendukung operasional posko pengungsian di sejumlah wilayah Aceh, antara lain Kabupaten Aceh Tamiang, Bener Meriah, Aceh Utara, dan Gayo Lues.

Sementara itu, 244 tabung LPG lainnya telah lebih dulu didistribusikan ke berbagai dapur umum di Sumatra Barat, meliputi Padang, Agam, Padang Pariaman, dan Tanah Datar, serta ke wilayah Sumatra Utara seperti Tapanuli Tengah dan Medan, termasuk sebagian daerah di Aceh.

Roberth menegaskan, Pertamina Patra Niaga terus melakukan koordinasi intensif dengan pemerintah daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat agar penyaluran energi, baik BBM maupun LPG, dapat tepat sasaran dan mendukung percepatan pemulihan pascabencana.

Di sisi lain, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat jumlah korban meninggal dunia akibat banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara hingga Minggu (14/12/2025) mencapai 1.016 orang, sementara korban yang masih dinyatakan hilang berjumlah 212 orang.

Artikel Pertamina Kirim Ratusan Tabung LPG ke Dapur Umum dan Pengungsian pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) ESDM, Eniya Listiani Dewi, menyebut langkah ini merupakan kelanjutan dari suksesnya pengujian laboratorium yang menunjukkan performa mesin dan filter kendaraan tetap stabil, serupa dengan transisi dari B30 ke B40.

“Uji jalan B50 akan menggunakan dua jenis solar, yakni solar konvensional dengan sulfur 2.000 ppm dan solar berstandar Euro 4 dengan sulfur 50 ppm,” ujar Eniya dalam keterangan resmi saat menjadi pembicara di forum 21st Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) di Nusa Dua, Bali, Jumat (14/11).

Sebelumnya, pemerintah juga menguji campuran Hydrogenated Vegetable Oil (HPO) dengan B40 dan B35. Meski hasilnya lebih optimal, biaya instalasi yang tinggi serta harga HPO yang mencapai Rp24.000 per liter membuat pemerintah memutuskan uji jalan resmi menggunakan formula B50 penuh tanpa tambahan HPO.

Eniya menjelaskan, uji jalan B50 akan dilakukan serentak di enam sektor: otomotif, alat dan mesin pertanian (alsintan), genset, pertambangan, perkeretaapian, dan perkapalan. Durasi uji coba berbeda-beda, berkisar dua hingga delapan bulan, sesuai kondisi tiap sektor.

Ia menegaskan bahwa biodiesel bukan hanya program energi, melainkan agenda strategis nasional.
“Setiap peningkatan kadar pencampuran tidak sekadar angka, tetapi membawa nilai tambah bagi jutaan petani sawit, mendorong pembukaan lapangan kerja, dan menekan emisi karbon,” terangnya.

Indonesia kini tercatat sebagai pengguna biodiesel terbesar di dunia. Produksinya naik dari 8,4 juta kiloliter pada 2020 menjadi lebih dari 13 juta kiloliter pada 2025, dengan target penerapan B50 pada 2030.

Program biodiesel disebut mampu menghemat devisa hingga USD10,6 miliar per tahun, menciptakan lebih dari 41 ribu lapangan kerja, dan menurunkan emisi CO₂ sebesar 15,6 juta ton sepanjang 2025.

Mandatori biodiesel juga memperkuat ekosistem energi baru, melibatkan 24 produsen biodiesel, 28 distributor, serta 145 terminal BBM di seluruh Indonesia. Dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat melalui penguatan ekonomi desa hingga peningkatan ketahanan energi nasional.

Artikel Biodiesel B50 Segera Meluncur, Perkuat Ekonomi Desa dan Tekan Emisi pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Vice President Public Relations KAI, Anne Purba, menjelaskan bahwa angkutan batu bara memiliki peran strategis dalam mendukung pasokan energi nasional.

“Sebagian besar batu bara yang diangkut digunakan untuk kebutuhan PLTU di Pulau Jawa dan Bali, yang memasok listrik bagi rumah tangga, fasilitas publik seperti rumah sakit dan sekolah, serta mendukung industri dan UMKM di seluruh Indonesia,” ujarnya dikutip dalam keterangan tertulis. 

Seiring meningkatnya volume angkutan, KAI terus memperkuat komitmennya dalam menyediakan layanan logistik yang efisien, tepat waktu, dan ramah lingkungan. Perusahaan juga berperan aktif dalam mendukung kebijakan pemerintah untuk menghapus truk Over Dimension Over Loading (ODOL) pada 2026, dengan menghadirkan solusi transportasi berbasis kereta api yang aman dan berkapasitas besar.

Dalam rencana jangka panjangnya, KAI menargetkan pertumbuhan angkutan barang sebesar 15% pada tahun 2029, yang terdiri atas 111,2 juta ton batu bara dan 10,9 juta ton komoditas non-batu bara. Untuk mencapai target tersebut, perusahaan tengah mengembangkan infrastruktur logistik strategis, seperti Terminal Tarahan II yang akan mampu menampung hingga 18 juta ton batu bara, serta fasilitas bongkar muat di Kertapati yang dapat meningkatkan kapasitas hingga 7 juta ton.

Khusus wilayah Sumatera Selatan, KAI memperkirakan tambahan kontribusi sebesar 27,8 juta ton, menjadikannya pilar utama dalam jaringan logistik masa depan perusahaan. Pertumbuhan ini tidak hanya berasal dari peningkatan operasional, tetapi juga dari investasi berkelanjutan dalam infrastruktur dan teknologi logistik.

Selain fokus pada efisiensi dan kapasitas, KAI juga memperkuat komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan. Sejak Februari 2025, seluruh lokomotif dan genset KAI telah menggunakan Biosolar B40, yakni bahan bakar campuran 40% bahan nabati. Langkah ini menurunkan emisi karbon dan mendukung transisi energi nasional, melanjutkan uji coba yang dilakukan bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sejak Juli 2024.

“Penggunaan B40 menjadikan kereta api sebagai moda logistik yang lebih hijau, beremisi rendah, dan ramah lingkungan,” tambah Anne.

Artikel Dari Rel untuk Energi: Angkutan Batu Bara KAI Tembus 47 Juta Ton, Naik 4,3 Persen pertama kali tampil pada Katafoto.id.