Menurut Jalal, volume sampah yang terus meningkat di berbagai daerah membutuhkan strategi yang menyeluruh dengan melibatkan berbagai pendekatan yang saling melengkapi.

“Waste-to-Energy dapat menjadi bagian yang sah dari solusi pengelolaan sampah Indonesia, tetapi tidak boleh diposisikan sebagai solusi tunggal. Keberhasilannya sangat bergantung pada pemilahan sampah sejak dari sumbernya, keterlibatan masyarakat terdampak, integrasi pemulung, serta transparansi pengelolaan lingkungan yang dapat diverifikasi publik,” kata Jalal saat diwawancarai melalui telepon, Jumat (26/6).

Ia menjelaskan, penolakan terhadap pembangunan fasilitas WtE tidak akan menghilangkan persoalan sampah yang terus bertambah setiap hari. Karena itu, pengelolaan sampah harus dilakukan melalui berbagai metode yang terintegrasi.

“Mulai dari pengurangan timbulan sampah, daur ulang, pengomposan, dan pemanfaatan residu,” ujarnya.

Jalal menilai tantangan utama pengelolaan sampah di Indonesia bukan hanya berkaitan dengan teknologi, tetapi juga karakteristik sampah yang didominasi limbah organik dengan kadar air tinggi. Oleh sebab itu, pembangunan fasilitas WtE perlu dibarengi dengan penguatan budaya memilah sampah sejak dari rumah tangga, kawasan komersial, hingga sektor industri.

Ia juga menekankan pentingnya pelibatan masyarakat yang terdampak secara bermakna (meaningful engagement) dalam setiap tahapan proyek WtE. Menurutnya, masyarakat harus memperoleh manfaat ekologis, ekonomi, maupun sosial dari pembangunan fasilitas tersebut.

“Partisipasi masyarakat bukan sekadar formalitas dalam proses perizinan. Warga sekitar harus dilibatkan sejak tahap perencanaan, mendapatkan akses terhadap informasi emisi secara terbuka, serta memperoleh manfaat nyata dari proyek yang dibangun. Tanpa itu, WtE berpotensi kehilangan legitimasi sosial yang justru menjadi fondasi keberlanjutannya,” katanya.

Lebih lanjut, Jalal menyebut pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa teknologi WtE dapat beroperasi secara aman apabila didukung regulasi yang kuat, sistem pengawasan yang transparan, serta tata kelola pengelolaan sampah yang efektif.

Ia meyakini, apabila pendekatan serupa diterapkan di Indonesia, WtE dapat menjadi instrumen penting untuk mengurangi beban tempat pemrosesan akhir (TPA), tanpa hanya mengandalkan kecanggihan teknologi.

“WtE juga mampu menekan risiko emisi metana, dan mendukung target pengelolaan sampah nasional yang lebih adil dan berkelanjutan, namun hanya apabila berbagai safeguards lingkungan dan sosial yang kokoh bisa benar-benar ditegakkan,” kata Jalal.

Pada kesempatan terpisah, Chief Executive Officer Denera sekaligus Director Investment Danantara Investment Management (DIM), Fadli Rahman, menyampaikan bahwa keberhasilan implementasi Waste-to-Energy membutuhkan lebih dari sekadar teknologi modern. Menurutnya, tata kelola yang kuat menjadi faktor penentu keberhasilan proyek.

Fadli mengatakan penerapan prinsip governance yang ketat menjadi prioritas dalam setiap pengembangan proyek WtE.

“Pertama, kami menjaga tata kelola dengan sangat ketat. Kedua, kami belajar dari negara-negara lain dan menarik investor global untuk berinvestasi di Indonesia. Ketiga, kami memastikan kolaborasi dengan pemerintah daerah dan pihak lokal berjalan dengan baik, termasuk memaksimalkan penggunaan tenaga kerja lokal,” ujarnya.

Ia juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk mendukung berbagai upaya penanganan sampah yang sedang dikembangkan di Indonesia. Menurutnya, persoalan sampah kini telah menjadi tantangan lintas generasi yang membutuhkan partisipasi semua pihak.

“Kami dengan kerendahan hati mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung setiap upaya penanganan sampah, baik di skala kecil maupun skala besar, dari hulu hingga hilir, mulai dari pemilahan sampah hingga penerapan berbagai teknologi, baik teknologi yang sudah lama digunakan maupun teknologi yang lebih baru. Karena isu sampah bukan lagi sekadar persoalan hari ini. Persoalan ini sudah menjadi isu generasional dan telah berkembang menjadi isu sosial yang akan menentukan kualitas hidup kita di masa depan. Mari kita bersama-sama mendukung setiap upaya yang dapat menjadi solusi bagi persoalan sampah di Indonesia,” kata Fadli.

Artikel Tak Cukup Andalkan Teknologi, Ini Kunci Sukses Waste-to-Energy di Indonesia pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Sepanjang 2026, LMI mengalokasikan investasi ekuivalen sekitar Rp11,6 miliar untuk pembangunan PLTS Atap di Sun Plaza Medan dan Lippo Plaza Kendari. Investasi tersebut merupakan bagian dari roadmap keberlanjutan perusahaan untuk memperluas pemanfaatan energi bersih di seluruh portofolio pusat perbelanjaannya.

Dengan mulai beroperasinya instalasi PLTS Atap di Sun Plaza, mal tersebut menjadi pusat perbelanjaan kelima di bawah jaringan Lippo Malls Indonesia yang memanfaatkan energi surya. Sebelumnya, teknologi serupa telah diterapkan di Lippo Mall Cikarang, Lippo Plaza Kramat Jati, Lippo Plaza Batu, dan Lippo Plaza Kendari.

PLTS Atap di Sun Plaza memiliki kapasitas menghasilkan energi terbarukan hingga 810 MWh setiap tahun atau setara sekitar 2,5 persen dari total kebutuhan listrik tahunan pusat perbelanjaan tersebut.

Pemanfaatan energi surya itu diproyeksikan mampu menghemat biaya listrik sekitar Rp130 juta per tahun. Selain itu, penggunaan PLTS juga diperkirakan dapat menekan emisi karbon antara 640 hingga 729 ton CO₂ per tahun, setara dengan kemampuan penyerapan karbon sekitar 29.000 hingga 33.000 pohon.

Selain proyek di Sun Plaza Medan, Lippo Malls Indonesia juga telah merealisasikan pembangunan PLTS Atap di Lippo Plaza Kendari pada tahun ini dengan nilai investasi ekuivalen sekitar Rp5,2 miliar. Kedua proyek tersebut menjadi bagian dari upaya perusahaan dalam memperluas penggunaan energi ramah lingkungan di lingkungan operasionalnya.

Chief Marketing Officer Lippo Malls Indonesia, Santiwati Basuki, mengatakan penerapan PLTS Atap di Sun Plaza dan Lippo Plaza Kendari mencerminkan komitmen perusahaan dalam mengintegrasikan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) ke dalam kegiatan bisnis.

“Implementasi solar panel di Sun Plaza dan Lippo Plaza Kendari sepanjang tahun ini menunjukkan komitmen nyata Lippo Malls Indonesia dalam mengintegrasikan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) ke dalam operasional bisnis. Kami memandang keberlanjutan bukan hanya sebagai tanggung jawab perusahaan, tetapi juga sebagai investasi strategis yang mampu meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat daya saing aset, serta memperkuat kepercayaan pelanggan, mitra usaha, dan masyarakat terhadap Lippo Malls Indonesia,” ujar Santiwati.

Ke depan, perusahaan akan terus mengevaluasi peluang penerapan teknologi energi terbarukan di berbagai aset yang dikelolanya sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk mendukung target penurunan emisi karbon.

Pengoperasian PLTS Atap di Sun Plaza juga memperkuat posisi Kota Medan sebagai salah satu daerah yang mulai menerapkan konsep bangunan berkelanjutan. Di lingkungan Lippo Group, pemanfaatan energi surya sebelumnya juga telah diterapkan di Aryaduta Medan sebagai bagian dari komitmen grup dalam memperluas penggunaan energi bersih di berbagai sektor properti.

Melalui berbagai inisiatif keberlanjutan tersebut, Lippo Malls Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus menciptakan nilai jangka panjang bagi pelanggan, mitra usaha, investor, dan masyarakat, sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

 

 

 

 

 

 

 

Artikel Lippo Malls Perluas Energi Hijau, Sun Plaza Medan Jadi Mal Kelima dengan PLTS Atap pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Komitmen investasi itu ditandai dengan penandatanganan kerja sama antara PT KIA Kendal dan PT New Generation Mobility (NGM), serta antara PT NGM dan PT China State Construction Engineering Corporation (CSCEC). Penandatanganan yang disaksikan oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen, serta Bupati Kendal Dyah Kartika Permatasari digelar di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin (15/6)

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyampaikan bahwa masuknya investasi tersebut menjadi sinyal positif di tengah situasi geopolitik global dan tekanan fiskal yang masih berlangsung. Menurutnya, iklim investasi di Jawa Tengah tetap menunjukkan pertumbuhan yang baik.

Ia berharap kehadiran industri baru tersebut dapat membuka lebih banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar sekaligus memperkuat sektor industri berbasis teknologi masa depan.

Luthfi menjelaskan, investasi yang masuk tidak hanya berfokus pada kendaraan listrik, tetapi juga terintegrasi dengan pengembangan energi terbarukan.

“Investasi ini sudah mengarah ke teknologi industri terbarukan. Pemprov Jateng akan memberikan insentif pajak bagi kawasan industri, yang menetapkan energi terbarukan,” jelasnya.

Direktur Utama PT Kawasan Industri Seafer (KIS) Kendal, Bryan W Sudarwo, mengatakan investasi yang dibawa PT NGM dan PT CSCEC akan mendorong terbentuknya kawasan industri yang berfokus pada ekosistem kendaraan listrik secara menyeluruh.

Menurutnya, kawasan tersebut akan mengembangkan berbagai sektor pendukung industri EV, mulai dari produksi baterai, ban, hingga komponen kendaraan listrik komersial dan sepeda motor listrik.

“Semua terintegrasi. Kami akan mengembangkan ini semua dengan restu Gubernur dan Bupati, guna mendukung penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan,” katanya.

Bryan menambahkan, pengembangan kawasan industri itu diperkirakan mampu menciptakan sekitar 10 ribu lapangan pekerjaan. Tenaga kerja lokal akan menjadi prioritas utama dalam proses rekrutmen.

“Tenaga lokal kita utamakan. Pasti itu. Nanti akan ada transfer teknologi. Kami juga dorong Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di atas 50%, jadi kita pakai semua sumber daya lokal,” tegasnya.

Sementara itu, perwakilan PT NGM, Hadi Hartanto, mengungkapkan bahwa Jawa Tengah dipilih sebagai lokasi investasi karena memiliki posisi strategis di Pulau Jawa dan didukung iklim investasi yang kondusif.

“Mungkin jodoh. Kemudian keamanan sosial, di Jawa Tengah lebih aman dan tentram. Juga adanya KEK (Kawasan Ekonomi Kendal) yang memasukan banyak investor, juga kemudahan perizinan yang bagus di Jawa Tengah,” jelasnya.

Hadi menilai prospek industri kendaraan listrik di Indonesia masih sangat menjanjikan. Karena itu, pengembangan industri EV harus dilakukan secara terintegrasi dengan memperkuat hilirisasi dari berbagai sektor pendukung.

Artikel Investasi EV Rp15 Triliun dari Tiongkok Masuk Kendal, Serap 10 Ribu Tenaga Kerja pertama kali tampil pada Katafoto.id.

DBS Group Research menilai fundamental ekonomi Indonesia pada awal tahun tetap solid. Meski demikian, volatilitas global yang diperkirakan meningkat pada semester II 2026 tetap perlu diwaspadai.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada awal 2026 didorong oleh kuatnya konsumsi domestik, stimulus fiskal pemerintah, peningkatan belanja negara, serta momentum musiman selama periode hari besar keagamaan. Konsumsi rumah tangga dan pemerintah tercatat tumbuh sekitar 7% yoy, sementara investasi tetap berada di level positif sekitar 6% yoy.

Senior Economist DBS Bank, Radhika Rao, mengatakan Indonesia memasuki 2026 dengan fondasi ekonomi yang cukup kuat. Namun, menurutnya, proyeksi pertumbuhan ekonomi tahunan tetap perlu disesuaikan untuk mengantisipasi tekanan eksternal.

“Indonesia memasuki 2026 dengan percaya diri didukung fundamental yang kuat. Namun, proyeksi pertumbuhan setahun penuh tetap perlu disesuaikan menjadi 5,1% (dari sebelumnya 5,3%) guna mengantisipasi risiko kenaikan harga energi global dan tekanan pada nilai tukar Rupiah,” ujar Radhika.

DBS Research memperkirakan kuartal pertama 2026 berpotensi menjadi titik tertinggi pertumbuhan ekonomi tahun ini. Pada periode berikutnya, aktivitas ekonomi diperkirakan menghadapi tekanan akibat tingginya harga energi global, volatilitas pasar keuangan, serta kebutuhan menjaga disiplin fiskal nasional.

Stabilitas makroekonomi akan menjadi fondasi penting dalam menjaga ketahanan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global. Pengendalian inflasi, disiplin fiskal, serta komunikasi kebijakan yang konsisten dipandang menjadi kunci menjaga kepercayaan pasar.

Pemerintah juga diperkirakan tetap menjaga defisit fiskal di bawah 3% terhadap produk domestik bruto (PDB) melalui efisiensi belanja, pengendalian program prioritas, dan optimalisasi penerimaan negara.

Selain itu, implementasi kebijakan secara konsisten, termasuk pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja dan harmonisasi regulasi pusat serta daerah, dinilai penting untuk meningkatkan kepastian usaha dan menjaga minat investor.

Hilirisasi dan Ekosistem EV Masih Menjadi Andalan

Beberapa sektor yang dipandang prospektif menjadi magnet investasi Indonesia antara lain ekosistem kendaraan listrik (EV), hilirisasi nikel, energi terbarukan, hingga pembangunan infrastruktur.

Head of Research Indonesia DBS Group Research, William Simadiputra, menegaskan konsistensi kebijakan pemerintah akan menjadi faktor penting dalam menjaga daya tarik investasi asing.

“Sektor EV ecosystem, pengolahan nikel, energi terbarukan, dan infrastruktur tetap menjadi pilar kekuatan pertumbuhan. Konsistensi kebijakan hilirisasi akan menjadi magnet utama bagi investor asing di tengah ketidakpastian yang terjadi,” ujar William.

DBS Research juga mencatat kredit investasi masih tumbuh positif, terutama di sektor konstruksi, pertambangan, dan agrikultur. Kondisi tersebut menunjukkan minat investasi domestik relatif tetap terjaga meski pasar keuangan global tengah bergejolak.

Harga Energi dan Geopolitik Jadi Ancaman Utama

Ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah disebut menjadi salah satu risiko utama bagi prospek ekonomi global maupun Indonesia. DBS Research menilai potensi gangguan distribusi energi global dapat memicu lonjakan harga minyak dan meningkatkan tekanan inflasi domestik.

Dalam skenario dasar, harga minyak diperkirakan berada di kisaran USD80 hingga USD85 per barel. Namun, dalam kondisi ekstrem, harga minyak berpotensi melonjak hingga USD100–150 per barel akibat terganggunya distribusi global.

Selain harga energi, tekanan terhadap nilai tukar Rupiah, kenaikan harga produsen (PPI), serta risiko cuaca akibat El Nino juga diperkirakan dapat meningkatkan tekanan inflasi dalam beberapa kuartal mendatang.

DBS Research menilai Bank Indonesia akan semakin fokus menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dan likuiditas pasar di tengah tekanan eksternal. Meski suku bunga acuan diperkirakan tetap ditahan, arah kebijakan moneter dinilai cenderung lebih hawkish.

Reformasi Pasar Keuangan Perlu Dipercepat

Sementara eformasi pasar keuangan dan penguatan institusi menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang Indonesia. Reformasi pasar modal, kepastian hukum, serta peningkatan tata kelola menjadi perhatian utama investor global.

Indonesia juga dinilai perlu memperdalam pasar modal domestik dan mengurangi ketergantungan terhadap aliran dana asing dengan memperkuat peran investor lokal, termasuk dana pensiun domestik, manajer investasi lokal, serta Danantara sebagai sumber pembiayaan jangka panjang.

Di sisi keberlanjutan, pengembangan energi terbarukan dan proyek waste-to-energy (WTE) disebut dapat memperkuat kredibilitas environmental, social, and governance (ESG) Indonesia di mata investor global.

Artikel EV dan Energi Terbarukan Diprediksi Jadi Mesin Baru Pertumbuhan Ekonomi pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan tema Hari Bumi tahun ini, “Planet Kita adalah Kekuatan Kita”, harus menjadi pengingat penting bagi seluruh elemen masyarakat agar tetap menjaga kelestarian alam di tengah laju pembangunan.

“Provinsi Jawa Tengah harus mempunyai nilai pertumbuhan ekonomi, tetapi tetap melihat aspek pelestarian alam yang harus kita jaga. Keseimbangan itulah yang harus kita lakukan, agar tidak terjadi bencana alam akibat buruknya pengelolaan lingkungan,” ujar Luthfi, Rabu (13/5).

Menurutnya, seluruh aktivitas pertambangan harus diawasi secara ketat, mulai dari proses perizinan hingga pengelolaan pascatambang. Ia menekankan, kegiatan eksploitasi sumber daya alam tidak boleh meninggalkan kerusakan lingkungan.

“Pada saat IUP dan IUPK itu terbit, pengusaha sudah dibebani jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang. Jangan sampai selesai menambang lalu meninggalkan kerusakan lingkungan,” tegasnya.

Luthfi juga meminta pemerintah daerah, aparat penegak hukum, hingga masyarakat untuk aktif mengawasi aktivitas pertambangan guna mencegah praktik tambang ilegal maupun penyalahgunaan izin usaha.

Di sisi lain, Manager CV Jati Kencana, Dahwan, mengatakan reklamasi dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan sekitar. Ia mengakui aktivitas pertambangan tidak terlepas dari dampak terhadap alam sehingga perlu diimbangi dengan pemulihan kawasan.

“Karena kita merusak alam, kita harus mengembalikan alam menjadi lebih baik. Itu prinsip kami, terlepas ada aturan atau tidak,” katanya.

Area bekas tambang seluas 22 hektare tersebut kini mulai dikembangkan menjadi kawasan agrowisata dengan penanaman berbagai komoditas produktif, seperti mangga, durian, nangka, alpukat, hingga pohon jati. Selain penghijauan, lokasi itu juga dirancang dilengkapi sejumlah fasilitas pendukung seperti gazebo, gardu pandang, musala, area pertunjukan seni, restoran, glamping, hingga wahana offroad.

Dahwan menjelaskan, pembangunan kawasan masih dilakukan secara bertahap dan saat ini progresnya baru mencapai sekitar 30 persen. Meski demikian, keberadaan proyek tersebut mulai memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar.

“Tenaga kerja sekarang ada sekitar 15 orang dari warga sekitar. Ke depan kami ingin lebih banyak lagi masyarakat yang terlibat, mulai dari pekerja kebun, pedagang, penjaga wisata, sampai pelaku seni,” ujarnya.

Ia menargetkan kawasan agrowisata tersebut dapat rampung dalam tiga tahun ke depan dan menjadi destinasi wisata berbasis lingkungan sekaligus pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, Agus Sugiharto, menilai reklamasi bekas tambang menjadi kawasan agrowisata merupakan langkah positif yang memberi dampak jangka panjang bagi lingkungan maupun masyarakat.

“Ini menunjukkan bahwa setelah aktivitas pertambangan selesai, lahannya bisa direklamasi menjadi tempat yang memiliki nilai tambah ekonomi dan edukasi,” jelasnya.

Agus menambahkan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga terus mendorong pengembangan energi baru terbarukan bersama Indonesia Clean Energy Forum dan berbagai pihak lain guna mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil.

Artikel Lahan Tambang 22 Hektare di Jateng Disulap Jadi Wisata Hijau dan Agroedukasi pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Menurut Bahlil, integrasi jaringan listrik regional tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi distribusi energi sekaligus memperkuat ketahanan pasokan listrik antarnegara ASEAN.

“Sekarang kan kita sudah bangun jaringan antara Malaysia-Indonesia. Sebentar lagi akan masuk Filipina,” ujar Bahlil saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (11/5).

Ia menjelaskan, Indonesia saat ini telah lebih dahulu membangun konektivitas jaringan listrik dengan Malaysia. Dalam skema kerja sama tersebut, Indonesia mengimpor listrik dari pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Malaysia untuk memenuhi kebutuhan pasokan listrik di wilayah Kalimantan.

Menurut Bahlil, kolaborasi energi lintas negara itu memberikan manfaat besar bagi kedua pihak, terutama dalam memperluas akses listrik yang andal dan terjangkau hingga ke daerah terpencil.

“Itu bagus. Harganya cengli (masuk akal),” katanya dikutip dari laman berita satu.

Selain pengembangan Trans Borneo Power Grid, Bahlil juga menyinggung rencana ekspor listrik bersih dari Indonesia ke Singapura. Namun, ia menegaskan kerja sama tersebut harus memberikan keuntungan yang seimbang bagi kedua negara.

“Untuk Singapura, kita kan juga akan ekspor tetapi harganya harus cengli. Selama itu belum kita bicara tentang win-win, maka saya pikir penting untuk melakukan kajian yang lebih mendalam,” ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mendorong negara-negara ASEAN mempercepat pembangunan jaringan energi regional di tengah meningkatnya tantangan ketahanan energi akibat tekanan global dan ketidakstabilan geopolitik di Timur Tengah.

Presiden menilai kawasan Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA) memiliki potensi besar dalam pengembangan energi baru dan terbarukan, mulai dari tenaga air, tenaga surya, hingga tenaga angin.

Menurut Prabowo, potensi tersebut harus dimanfaatkan secara optimal, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan energi subregional, tetapi juga mendukung percepatan transisi energi di kawasan ASEAN.

“Pertanyaannya adalah apakah kita siap untuk bertindak berdasarkan potensi tersebut. Bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan subregional kita, tetapi juga untuk berkontribusi pada transisi energi ASEAN,” kata Prabowo.

Ia juga mendorong langkah konkret dalam pengembangan energi bersih, termasuk pemanfaatan tenaga air di Borneo, perluasan proyek energi surya di Palawan, serta pengembangan energi angin di kawasan pesisir.

Dalam kesempatan itu, Presiden turut menegaskan komitmen Indonesia mempercepat pengembangan energi surya nasional dengan target besar dalam beberapa tahun mendatang.

“Full speed, tenaga surya 100 GW, ajak teman-teman kita, tingkatkan infrastruktur energi kita, kita memiliki potensi,” ujar Presiden.

Artikel Trans Borneo Power Grid Meluas, Filipina Siap Masuk Jaringan Listrik pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, mewakili Gubernur Ahmad Luthfi menghadiri penandatanganan kerja sama di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Senin (11/5).

Pada tahap awal, kawasan aglomerasi Semarang Raya yang meliputi Kota Semarang dan Kabupaten Kendal ditetapkan sebagai proyek strategis pertama di Jawa Tengah yang akan segera dibangun. Menurut Taj Yasin atau yang akrab disapa Gus Yasin, proyek tersebut menjadi solusi konkret untuk mengatasi persoalan penumpukan sampah yang selama ini membebani sejumlah daerah, terutama Kota Semarang.

“Alhamdulillah, hari ini sudah ada penandatanganan. Tadi arahan dari Pak Menko Pangan, pembangunannya akan segera dilakukan. Ini akan sangat membantu mengurangi persoalan sampah yang ada di Kota Semarang,” katanya.

Pemprov Jawa Tengah, lanjut dia, tidak hanya fokus pada Semarang Raya. Sebelum menghadiri penandatanganan, pihaknya bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Jawa Tengah telah mengusulkan sejumlah kawasan aglomerasi lain untuk masuk tahap berikutnya.

“Kami juga mengusulkan aglomerasi lain di Jawa Tengah seperti Pati Raya, Tegal Raya, dan Pekalongan Raya. Ini harus kita sinergikan bersama, agar persoalan sampah di Jawa Tengah benar-benar bisa selesai sesuai arahan Presiden, yakni menuju zero sampah,” ujarnya.

Gus Yasin menjelaskan, penanganan sampah di Jawa Tengah nantinya dilakukan melalui dua jalur. Jalur pertama melalui investasi Danantara yang mengolah sampah baru menjadi energi listrik. Untuk proyek Semarang Raya, fasilitas PSEL di TPA Jatibarang akan mengolah 1.100 ton sampah per hari, terdiri atas 1.000 ton dari Kota Semarang dan 100 ton dari Kabupaten Kendal.

Sementara jalur kedua dilakukan melalui kerja sama dengan TNI yang akan mengolah timbunan sampah lama menjadi bahan bakar solar.

“Dua-duanya bisa berjalan bersama. Sampah baru diolah menjadi listrik, sementara sampah lama kita ubah menjadi fuel atau solar. Jadi persoalan sampah bisa kita tangani dari dua sisi sekaligus,” ungkapnya.

Menurutnya, pendekatan tersebut tidak hanya menyelesaikan persoalan lingkungan, tetapi juga mendukung kebutuhan energi nasional.

“Kita tahu persoalan sampah sudah menumpuk di banyak kabupaten/kota, dan menjadi masalah bersama. Di sisi lain kita juga membutuhkan energi yang kuat. Jadi ini bagaimana mengubah musuh menjadi teman,” tuturnya.

Terkait pendanaan, Taj Yasin menyebut pembangunan fasilitas sepenuhnya akan didukung investasi, baik dari Danantara maupun investor yang terlibat dalam skema kerja sama dengan TNI. Proses administrasi diperkirakan memakan waktu enam bulan, sedangkan pembangunan fisik ditargetkan selesai dalam dua tahun hingga fasilitas beroperasi penuh.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan percepatan pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto guna mengatasi darurat sampah nasional.

“Presiden berkali-kali menegaskan, kita tidak mungkin menjadi negara maju kalau persoalan sampah saja tidak bisa kita selesaikan. Sampah ini menyebabkan polusi tanah, air, udara, dan mengancam kesehatan masyarakat,” kata Zulhas.

Ia menyebut pemerintah memprioritaskan penanganan di 25 lokasi darurat yang mencakup 62 kabupaten/kota dengan volume sampah di atas 1.000 ton per hari. Pemerintah menargetkan seluruh titik darurat tersebut mulai tertangani dalam tiga tahun ke depan.

“Administrasi kita targetkan selesai enam bulan, pembangunan dua tahun. Tahun 2027 separuh selesai, Mei 2028 seluruh titik darurat selesai,” tegasnya.

Program tersebut berjalan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan melalui Pengelolaan Sampah Menjadi Energi Terbarukan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.

Zulkifli Hasan menilai keberhasilan program sangat bergantung pada peran kepala daerah.

“Kuncinya ada di gubernur, bupati, dan wali kota. Pemerintah pusat tidak mungkin mengurus sampai detail ke daerah. Kalau semua bergerak bersama, persoalan ini bisa selesai,” ujarnya.

Sementara Kepala DLHK Jawa Tengah, Heru Djatmika, menambahkan proyek pengolahan sampah di TPA Jatibarang menjadi kebutuhan mendesak mengingat tingginya volume sampah yang telah menumpuk di lokasi tersebut.

Pengelolaan sampah akan dibagi dalam dua skema yang saling melengkapi. Sampah baru diolah oleh fasilitas PSEL milik Danantara menjadi listrik, sedangkan timbunan sampah lama akan diproses bersama TNI menjadi bahan bakar solar.

“Jadi semuanya masuk di Jatibarang, tetapi bahan bakunya berbeda. Sampah lama diolah menjadi solar agar timbunan habis, sedangkan sampah baru langsung diolah menjadi listrik,” jelasnya.

Heru menyebut, berdasarkan hasil audiensi sebelumnya, pengolahan satu juta ton sampah dapat menghasilkan sekitar 50 ribu liter solar. Untuk mendukung proyek tersebut, Pemerintah Kota Semarang akan menyiapkan lahan seluas 4 hingga 5 hektare, termasuk perataan kontur tanah serta pembangunan akses jalan menuju lokasi proyek.

Artikel Sampah 1.100 Ton per Hari di Semarang Akan Diolah Jadi Energi pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Langkah ini sejalan dengan kebijakan pemerintah yang akan menerapkan biodiesel B50 pada Juli 2026, yakni campuran 50% bahan bakar nabati berbasis minyak sawit dan 50% solar. KAI bahkan memulai pengujian lebih awal pada sejumlah perjalanan kereta di wilayah Surabaya.

Uji coba dilakukan menggunakan lokomotif seri CC206 15 12, diawali dengan proses pencampuran bahan bakar pada 29 April 2026. Tahapan berikutnya meliputi pemeriksaan kondisi sarana hingga pengujian statis di Depo Lokomotif Sidotopo.

Pengujian kemudian dilanjutkan secara dinamis melalui perjalanan Kereta Api Sembrani relasi Surabaya Pasar Turi–Gambir pada 30 April 2026, serta rute sebaliknya pada 1 Mei 2026.

Manajer Humas KAI Daop 8 Surabaya, Mahendro Trang Bawono, menyampaikan hasil awal menunjukkan performa yang positif. 

“Setelah diuji, hasil awal menunjukkan bahwa penggunaan biodiesel B50 dapat berjalan dengan baik tanpa mengganggu kinerja operasional lokomotif,” ujarnya dikutip dari laman berita satu, Sabtu (2/5).

Menurut Mahendro, uji coba ini bertujuan memastikan penggunaan biodiesel B50 aman dan andal untuk operasional kereta api, sekaligus menjadi kontribusi KAI dalam menekan emisi karbon dan mendukung transportasi ramah lingkungan.

Ia menambahkan, pengujian akan berlangsung selama enam bulan dengan pemantauan intensif terhadap kondisi mesin dan performa lokomotif.

Sebelumnya, KAI telah mengoperasikan bahan bakar B40 secara penuh sejak Februari 2025, setelah melalui rangkaian uji coba sejak Juli 2024. Selama periode tersebut, performa mesin dinilai tetap optimal.

Dengan pengalaman itu, KAI optimistis transisi dari B40 ke B50 dapat berjalan lancar, mengingat karakteristik kedua jenis bahan bakar relatif serupa.

“Kami berharap kegiatan uji coba penggunaan bahan bakar Biodiesel B50 pada lokomotif kereta api yang diinisiasi oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan PT KAI dapat berjalan dengan lancar, serta memberikan manfaat yang optimal, tidak hanya untuk pengembangan teknologi perkeretaapian, tetapi juga mendukung transisi energi menuju sistem transportasi yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan,” tutup Mahendro.

Artikel Lokomotif KAI Gunakan Bahan Bakar Biodiesel B50, Ini Hasilnya pertama kali tampil pada Katafoto.id.

“Terobosan ini menjadi solusi untuk menjawab tantangan krisis energi, sekaligus permasalahan sampah plastik,“ ujar Kepala BRIN, Arif Satria saat melakukan uji coba Petasol di Desa Bandungharjo, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, Jumat (24/4).

Dalam uji coba tersebut, bahan bakar hasil olahan limbah plastik itu digunakan untuk mengoperasikan perahu nelayan. Mesin yang menyala dengan bahan bakar Petasol menunjukkan potensi pemanfaatannya secara langsung di sektor perikanan.

“Petasol ini adalah bahan bakar yang diproduksi dari limbah plastik yang memang sudah tidak bisa didaur ulang. Ini adalah terobosan dari BRIN, dari teman-teman di Organisasi Riset bidang Energi dan Manufaktur (OREM) BRIN,” kata Arif.

Ia menjelaskan bahwa pengembangan Petasol merupakan respons BRIN terhadap berbagai tantangan, termasuk ancaman krisis energi. Melalui inovasi ini, limbah plastik diubah menjadi bahan bakar yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan nelayan maupun sektor pertanian.

Menurut Arif, terdapat sejumlah keunggulan dari Petasol. Pertama, mampu mengolah sampah plastik yang sebelumnya tidak memiliki nilai ekonomi menjadi produk bernilai guna. Kedua, emisi yang dihasilkan telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh Lemigas.

“Jadi ini adalah sebuah karya yang menurut saya satu menjawab persoalan lingkungan, kedua adalah menjawab persoalan energi, yang paling penting lagi adalah menyelesaikan masalah sampah. Karena Bapak Presiden sekarang konsen sekali terkait dengan cara mengatasi masalah sampah,” jelasnya.

Ke depan, Arif menuturkan bahwa distribusi Petasol tidak hanya akan difokuskan di wilayah Jepara, tetapi juga akan diperluas ke berbagai daerah pesisir dan kawasan pertanian di Indonesia, seiring dengan pengembangan inovasi BRIN lainnya.

“Alhamdulillah ini sudah diterapkan di kurang lebih 84 kabupaten/ kota, dan kami harapkan akan menyebar lebih luas lagi,” ucapnya.

Sementara itu, Peneliti Ahli Utama OREM BRIN, Tri Martini Patria menjelaskan bahwa inovasi Petasol tidak hanya menghadirkan alternatif energi, tetapi juga memberikan dampak signifikan terhadap lingkungan dan ekonomi.

“Pemanfaatan limbah plastik melalui teknologi pirolisis ini mampu mengurangi emisi CO2e hingga 79 persen dibandingkan pembakaran terbuka. Selain itu, dari sisi ekonomi, terdapat potensi keuntungan hingga sekitar Rp4.700 per liter bahan bakar yang dihasilkan,” ujar Tri.

Ia menambahkan, kualitas bahan bakar yang dihasilkan telah melalui serangkaian pengujian laboratorium dan memenuhi standar yang ditetapkan. Petasol telah diuji oleh laboratorium BRIN dan Lemigas, dengan hasil sesuai standar Diesel 48 dan 51, sehingga aman digunakan untuk mesin maupun kendaraan.

“Teknologi ini juga dapat diterapkan dalam skala komunitas. Dengan mesin pirolisis berkapasitas 50 kilogram, pengolahan ini dapat membantu menangani sampah plastik dari sekitar 1.000 Kepala Keluarga. Sehingga Petasol ini berpotensi menjadi solusi pengelolaan sampah berbasis masyarakat,” ucapnya.

Artikel BRIN Sulap Sampah Plastik Jadi BBM Petasol, Hasilnya Mengejutkan pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Program ini menghadirkan Katrili sebagai solusi nyata dalam menjawab tantangan sektor pertanian, khususnya dalam meningkatkan produktivitas di wilayah sekitar operasional panas bumi seperti Sulawesi Utara. Melalui Project Katrili, ketiga pihak menggabungkan riset panas bumi dengan teknologi pertanian untuk menghasilkan booster berbasis silika geotermal yang mampu memperbaiki kualitas tanah, meningkatkan ketahanan tanaman, serta mendukung hasil panen yang lebih optimal dan berkelanjutan.

Direktur Operasi PT Pertamina Geothermal Energy Tbk Andi Joko Nugroho menegaskan pentingnya hilirisasi energi dalam memaksimalkan potensi sumber daya nasional.

“Kolaborasi ini mempercepat inovasi sekaligus menjadi implementasi visi kami dalam mendorong pembangunan berkelanjutan dan ketahanan pangan nasional. Ke depan, bisnis panas bumi tidak hanya berfokus pada listrik, tetapi beyond electricity yang berkontribusi di berbagai sektor, termasuk pertanian. Kami berharap Project Beyond-Katrili dapat menjadi bagian dari strategi besar PGE, baik untuk meningkatkan produktivitas pertanian maupun memperluas pemanfaatan energi panas bumi. Upaya ini akan terus diperkuat melalui kolaborasi dan riset berkelanjutan agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat,” ujarnya.

Katrili sendiri mengandung silika dan kitosan yang diolah dari limbah kulit udang dan kepiting yang melimpah di Indonesia. Selain berkontribusi dalam pengurangan limbah, kandungan kitosan tersebut juga berfungsi melindungi tanaman serta mendukung pertumbuhan yang lebih baik. Cara penggunaannya cukup sederhana, yakni dicampurkan dengan air lalu disiramkan ke tanah dengan dosis yang disesuaikan dengan kondisi tanah dan jenis tanaman. Saat ini, Katrili telah diuji pada berbagai komoditas seperti tomat varietas Gustavi, kacang batik, bawang merah, dan padi.

Dekan Fakultas Teknik UGM Prof. Ir. Selo, Ph.D. menilai bahwa peran perguruan tinggi sangat krusial dalam menghubungkan hasil riset dengan implementasi di lapangan.

“Perguruan tinggi berperan penting dalam menjembatani riset dan implementasi teknologi di masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan Katrili menjadi contoh konkret integrasi energi dan pangan, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam pengembangan energi baru terbarukan di tengah dinamika global.”

Dari sisi industri, CEO PT Agrotekno Estetika Laboratoris Alexander H. Soeriyadi melihat peluang besar pemanfaatan silika untuk meningkatkan ketahanan tanaman dan kualitas hasil panen. Sementara itu, tim peneliti FT UGM yang dipimpin oleh Dr. Pri Utami memastikan bahwa inovasi ini dikembangkan melalui pendekatan ilmiah lintas disiplin, mencakup geologi, farmasi, dan pertanian, sehingga menghasilkan solusi yang aplikatif dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, Project Katrili mencerminkan peran strategis FT UGM dalam menghasilkan inovasi yang berdampak langsung bagi masyarakat melalui kolaborasi dengan sektor industri. Integrasi pemanfaatan energi panas bumi dengan sektor pertanian menjadi langkah penting dalam mendorong kemandirian energi, memperkuat ketahanan pangan, serta menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

Artikel Katrili Jadi Solusi Peningkatan Hasil Panen Berkelanjutan pertama kali tampil pada Katafoto.id.