Menurut Purbaya, kenaikan harga Pertamax sebelumnya dipicu lonjakan harga minyak global yang terjadi akibat meningkatnya ketidakpastian geopolitik dunia. Di sisi lain, pemerintah tetap menjaga stabilitas harga BBM bersubsidi agar tidak ikut terdampak.

“Salah satu tekanan yang kita alami adalah ketika harga minyak dunia naik, kita terpaksa menaikkan sebagian harga BBM yang tidak disubsidi walaupun yang subsidi kita pertahankan, tetapi tekanannya sudah menimbulkan kegaduhan di masyarakat,” ujar Purbaya dalam rapat kerja bersama Komite IV DPD RI, Senin (22/6).

Ia menjelaskan, peluang penurunan harga minyak dunia kini mulai terbuka seiring munculnya harapan meredanya ketegangan antara Amerika Serikat (AS) dan Iran. Jika harga energi global turun, maka harga BBM nonsubsidi di dalam negeri juga berpotensi ikut terkoreksi.

“Namun saya yakin dengan potensi menurunnya harga minyak dunia, harga Pertamax dan lain-lain pun akan turun, sehingga fondasi pertumbuhan ekonomi kita akan semakin kuat,” ujar Purbaya.

Sebelumnya, PT Pertamina Patra Niaga menaikkan harga Pertamax pada Juni 2026 dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter. Sementara itu, Pertamax Green 95 juga naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter.

Meski terjadi kenaikan, Purbaya menilai dampaknya terhadap inflasi nasional relatif terbatas. Pasalnya, Pertamax lebih banyak digunakan kendaraan pribadi dan bukan sebagai bahan bakar utama sektor logistik maupun angkutan barang.

“Dampaknya harusnya relatif minim karena kan Pertamax enggak dipakai angkutan barang,” kata Purbaya.

Di tengah tekanan harga energi dan ketidakpastian global, pemerintah terus berupaya menjaga stabilitas ekonomi domestik. Sejumlah indikator pasar disebut mulai menunjukkan perbaikan, seperti penguatan nilai tukar rupiah, penguatan IHSG, penurunan imbal hasil obligasi, serta masuknya kembali aliran modal asing.

Purbaya menilai kondisi tersebut mencerminkan meningkatnya kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia, terutama jika ketegangan geopolitik global dapat mereda.

“Hal ini mengindikasikan market confidence meningkat dengan peluang perdamaian AS dan Iran yang terbuka, diharapkan akan semakin meningkatkan stabilitas nilai tukar, cost of fund semakin kompetitif, investasi semakin menguat dan pada akhirnya momentum pertumbuhan dapat terus diperkuat,” tutur Purbaya.

Ia menambahkan, data terbaru menunjukkan Indonesia mulai melewati fase tekanan berat akibat gejolak global. Ke depan, pemerintah akan fokus memperkuat fondasi ekonomi agar momentum pertumbuhan tetap terjaga pada paruh kedua tahun ini.

“Saya harap ke depan dengan adanya prospek membaiknya kondisi di perang Iran-Israel dan harga minyak yang mulai rendah, harusnya kita akan lebih baik di paruh kedua tahun ini. Mudah-mudahan hal ini terjadi terus,” imbuhnya.

Artikel Menkeu Purbaya Sebut BBM Bisa Lebih Murah Jika Kondisi Ini Terjadi pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Kepala Dinas PPKUKM DKI Jakarta, Elisabeth Ratu Rante Allo, menjelaskan bahwa LPG 12 kg termasuk kategori non-public service obligation (NPSO) atau nonsubsidi, sehingga penetapan harganya mengikuti perkembangan pasar global.

“LPG 12 kg mengalami kenaikan sebesar Rp36.000 atau sekitar 18,75 persen, dari Rp192.000 menjadi Rp228.000 per tabung. Sementara itu, LPG 5,5 kg naik Rp17.000 atau sekitar 18,89 persen, dari Rp90.000 menjadi Rp107.000 per tabung,” ujar Ratu, Selasa (21/4).

Ia menuturkan, penyesuaian harga tersebut dipengaruhi sejumlah faktor eksternal, seperti kenaikan harga kontrak LPG dunia (CP Aramco), meningkatnya Indonesian Crude Price (ICP), serta situasi geopolitik di kawasan Timur Tengah yang berdampak pada distribusi energi global.

Terkait ketersediaan pasokan, Pemprov DKI terus berkoordinasi dengan PT Pertamina Patra Niaga dan Hiswana Migasuntuk memastikan distribusi berjalan lancar. Masyarakat pun diimbau tidak melakukan pembelian berlebihan.

“Berdasarkan pantauan di lapangan, stok LPG 5,5 kg dan 12 kg saat ini stabil, baik di tingkat agen maupun pangkalan. Distribusi berjalan normal ke seluruh depo dan penyalur di lima wilayah kota administrasi serta Kabupaten Kepulauan Seribu,” jelasnya.

Selain itu, Pemprov DKI juga mengantisipasi potensi peralihan pengguna LPG 12 kg ke LPG subsidi 3 kg akibat kenaikan harga. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan pengawasan serta edukasi agar penyaluran subsidi tetap tepat sasaran.

Ratu turut mengimbau Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masyarakat mampu untuk tetap menggunakan LPG nonsubsidi.

“Kami bersama Pertamina, Hiswana Migas, dan para pemangku kepentingan akan melakukan monitoring penggunaan LPG di sektor usaha non-UMKM, seperti restoran, kafe, dan perhotelan,” ucap Ratu.

Pengawasan rutin dilakukan di tingkat agen dan pangkalan guna memastikan distribusi LPG 3 kg sesuai kuota dan harga tetap terkendali. Adapun mekanisme pembelian LPG subsidi masih menggunakan KTP sesuai kebijakan pemerintah pusat.

“Sesuai ketentuan, pembelian LPG 3 kg di pangkalan resmi wajib menggunakan KTP yang telah terdaftar dalam sistem Merchant Apps Pertamina (MAP). Setiap transaksi dicatat sebagai bagian dari pengendalian distribusi LPG subsidi agar tepat sasaran,” tegasnya.

Pemprov DKI Jakarta juga menilai dampak kenaikan harga LPG nonsubsidi terhadap inflasi daerah relatif terbatas, mengingat harga LPG subsidi 3 kg tetap stabil.

“Selama LPG subsidi 3 kg tetap tersedia dan harganya tidak berubah, kebutuhan dasar masyarakat dapat lebih terjaga. Pemprov DKI Jakarta akan terus memantau perkembangan ini melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID),” tandas Ratu.

Artikel Warga Jakarta Jangan Panik, Stok LPG Dijamin Aman Meski Harga Naik pertama kali tampil pada Katafoto.id.

“Memang ada kenaikan dari Pertamina, tetapi kenaikan itu dibandingkan dengan harga avtur di negara lain, khususnya tetangga, kita masih jauh lebih kompetitif,” ujar Bahlil dalam keterangan resmi, Senin (6/4).

Menurut Bahlil, kenaikan tersebut tidak bisa dihindari karena dipicu oleh lonjakan harga minyak mentah dunia, yang terdampak konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah.

Ia menjelaskan, sebagai bahan bakar yang juga melayani penerbangan internasional, harga avtur di Indonesia mengikuti mekanisme pasar global.

“Harga avtur memang ini kan adalah harga pasar dan otomatis karena ini juga melayani pengisian avtur global, pesawat-pesawat dari luar negeri yang masuk, maka mekanisme yang terjadi adalah mekanisme pasar,” kata Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia.

Kondisi ini sejalan dengan peringatan Direktur Eksekutif International Energy Agency, Fatih Birol. IEA mencatat adanya potensi krisis pasokan avtur dan diesel akibat konflik di Timur Tengah yang mulai berdampak ke Asia dan diperkirakan akan merambah Eropa pada akhir April atau awal Mei 2026.

Berdasarkan data IEA, volume pasokan minyak yang hilang pada April diperkirakan mencapai dua kali lipat dibandingkan Maret. Fatih Birol mengingatkan bahwa kondisi ini berpotensi memicu inflasi serta menghambat pertumbuhan ekonomi global, khususnya bagi negara berkembang dengan cadangan devisa terbatas.

Pemerintah Indonesia sendiri terus memantau dinamika harga energi dunia untuk memastikan stabilitas pasokan serta menjaga daya saing harga di dalam negeri di tengah ketidakpastian geopolitik global.

Sementara itu, berdasarkan data yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, harga avtur di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang per 1 April 2026 tercatat sebesar Rp23.551 per liter. Angka tersebut masih lebih rendah dibandingkan Thailand yang mencapai Rp29.518 per liter dan Filipina sebesar Rp25.326 per liter.

Artikel Bahlil Buka Suara, Harga Avtur Naik Tapi Tetap Kompetitif di ASEAN pertama kali tampil pada Katafoto.id.

“Ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Sektor-sektor strategis seperti energi harus tetap berada dalam kendali negara agar kepentingan publik terlindungi,” ujar Bahlil dalam keterangan resmi, Senin (15/9).

Bahlil menegaskan, pemerintah telah memberi tambahan kuota impor BBM sebesar 10 persen kepada SPBU swasta pada 2025. “Kalau tahun lalu kuotanya 1 juta kiloliter, tahun ini kami tambahkan 10 persen menjadi 1,1 juta kiloliter. Jadi tidak tepat bila dikatakan kuota tidak diberikan,” jelasnya.

Ia menambahkan, koordinasi dengan Pertamina menjadi kunci, mengingat distribusi BBM adalah kebutuhan vital masyarakat. Pemerintah juga terus mengawasi kondisi di lapangan, termasuk dampak terhadap tenaga kerja, agar kelangkaan bisa segera diatasi.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana menegaskan, mekanisme impor BBM tetap dilakukan satu pintu melalui Pertamina sesuai regulasi. “Posisi kita sudah jelas. Dirjen Migas juga sudah menyatakan impor dilakukan lewat Pertamina,” katanya.

Dadan menyebut aturan impor BBM diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM. Pasal 12 ayat (2) Perpres tersebut menyatakan impor BBM tertentu hanya bisa dilakukan badan usaha setelah mendapat rekomendasi dari Menteri ESDM dan izin dari Menteri Perdagangan.

Menurutnya, Kementerian ESDM telah menerima sebagian besar data kebutuhan impor dari pengelola SPBU swasta, mencakup volume hingga spesifikasi BBM. Namun total kebutuhan belum bisa dipublikasikan karena masih menunggu data lengkap untuk diolah sebelum disampaikan ke Pertamina.

Artikel BBM Langka? Pemerintah Tambah Kuota Impor 10 Persen untuk SPBU Swasta pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Bahlil menjelaskan, pemerintah telah memberikan kuota impor BBM kepada perusahaan swasta dengan jumlah yang sama seperti tahun 2024, bahkan ditambah 10 persen pada 2025.

“Tidak ada kelangkaan. Kuota impor untuk swasta tahun ini tetap penuh, bahkan lebih besar dari 2024. Kalau 2024 misalnya 1 juta kiloliter, maka 2025 kita tambah 10 persen jadi 1,1 juta. Jadi justru lebih banyak dari tahun sebelumnya,” ujar Bahlil dalam keterangan resmi via infopublik, Senin (1/9).

Menurutnya, permintaan tambahan kuota dari pihak swasta sebaiknya dilakukan melalui mekanisme kerja sama business-to-business (B2B) dengan Pertamina. Hal itu karena cadangan BBM nasional masih tersedia dengan baik.

“Mereka minta tambahan, tapi saya sampaikan stok nasional masih ada. Kalau ingin lebih, silakan lakukan kolaborasi B2B dengan Pertamina,” tegasnya.

Bahlil juga pernah memberikan penjelasan serupa pada pekan sebelumnya, Minggu (27/8). Ia menegaskan bahwa perusahaan swasta tahun ini justru menerima kuota impor yang lebih besar dibanding tahun lalu.

Meski demikian, beberapa SPBU swasta seperti Shell, Vivo, dan BP-AKR di Jakarta memang diketahui tidak menjual sejumlah jenis BBM premium sejak pekan lalu, tanpa kepastian kapan penjualan akan kembali normal.

Artikel Menteri Bahlil Pastikan BBM Aman, Bantah Isu Kelangkaan di SPBU Swasta pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Pelaksana Tugas Dirjen Migas Kementerian ESDM, Tri Winarno, menyampaikan bahwa regulasi tersebut akan mengatur tiga skema kerja sama antara Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S) dan mitra lokal. Pertama, kolaborasi teknis untuk mengelola sumur dan lapangan migas, baik yang tidak aktif maupun masih berproduksi. Kedua, kerja sama dengan koperasi atau BUMD yang melibatkan masyarakat. Ketiga, pengelolaan sumur tua yang sudah berjalan berdasarkan Permen ESDM No. 1 Tahun 2008.

“Fokus penanganan sumur rakyat berada pada poin kedua, yakni model kerja sama antara koperasi/BUMD dengan kontraktor migas,” ujar Tri dikutip dalam keterangan tertulis pada Senin (28/4)

Mekanismenya, K3S akan mengelola sumur-sumur rakyat berdasarkan kontrak kerja sama dengan jangka waktu awal selama empat tahun. Selama periode ini, dilakukan pembinaan agar pengelolaan sesuai dengan standar praktik pertambangan yang bertanggung jawab. Bila tidak ada perbaikan signifikan dalam kurun waktu tersebut, maka langkah penegakan hukum akan diambil.

Penambahan sumur baru juga dilarang selama masa pembinaan dan akan dikenai sanksi jika dilanggar. Tri menambahkan, saat ini ESDM sedang melakukan pemetaan sumur-sumur rakyat yang potensial untuk dijadikan bagian dari kerja sama tersebut, dengan target selesai dalam satu hingga satu setengah bulan ke depan.

Selain itu, minyak yang dihasilkan dari sumur legal ini nantinya harus dijual ke K3S, dan penyulingan ilegal akan ditindak tegas. Ke depan, hanya sumur yang memenuhi standar teknis yang akan diperbolehkan untuk tetap beroperasi.

Konsep kerja sama ini dirancang agar koperasi atau BUMD bisa menjadi mitra langsung kontraktor migas dalam skema B2B, tetap melibatkan masyarakat sebagai bagian dari pemberdayaan lokal.

Diketahui, persebaran terbesar sumur minyak rakyat berada di Sumatera Selatan, terutama di Musi Banyuasin, serta wilayah lain seperti Aceh, Jambi, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Di Sumatera Selatan saja, jumlahnya mencapai lebih dari 7.700 sumur.

Artikel Pemerintah Siapkan Regulasi untuk Sumur Minyak Masyarakat pertama kali tampil pada Katafoto.id.