Kebijakan tersebut dinilai sebagai bentuk kepatuhan terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak, atau yang dikenal sebagai PP Tunas.

Dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (30/4), Meutya menegaskan bahwa penerapan kebijakan ini sangat relevan dengan regulasi, mengingat dominasi pengguna anak di platform tersebut. Dari total 45 juta pengguna Roblox di Indonesia, sekitar 23 juta di antaranya merupakan anak-anak berusia di bawah 16 tahun.

“Roblox telah menghilangkan fitur komunikasi dengan orang tidak dikenal untuk anak dengan usia kurang dari 16 tahun dan 13 tahun. Langkah ini sejalan dengan aspek utama dalam aturan pemerintah, yakni pembatasan komunikasi dengan orang tak dikenal serta pengendalian konten,” ujar Meutya.

Tak hanya itu, Roblox juga menghadirkan fitur pengaturan waktu layar (screen time) yang bisa dikontrol orang tua untuk membantu membatasi durasi bermain anak dan menekan potensi kecanduan gim.

Meutya mengungkapkan, hingga saat ini pemerintah telah mengantongi komitmen kepatuhan terhadap PP Tunas dari sejumlah platform digital besar, seperti Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live, YouTube, dan TikTok.

Upaya perlindungan anak ini juga diperkuat oleh dukungan pemerintah daerah melalui kebijakan pembatasan penggunaan gawai di lingkungan sekolah. “Kami sangat terbantu dengan aturan jika anak-anak sekolah tidak membawa gawai ke sekolah,” imbuhnya.

Sementara Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Eddy Hartono, turut mengapresiasi langkah tegas Kemkomdigi dalam mengimplementasikan PP Tunas. Menurutnya, regulasi tersebut menjadi benteng penting untuk melindungi generasi muda dari paparan radikalisme dan propaganda terorisme di ruang digital.

“Kami sudah melakukan pencegahan terhadap 112 anak-anak yang terpapar terorisme melalui media sosial,” ungkap Komjen Eddy.

Ia menambahkan, BNPT akan terus melakukan langkah mitigasi secara berkelanjutan agar anak-anak tidak menjadi target jaringan teroris yang memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan paham radikal.

Artikel Roblox Terapkan Verifikasi Usia dan Pembatasan Fitur untuk Anak pertama kali tampil pada Berita dan Foto dari Berbagai Sumber Informasi yang Valid.

Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, menyampaikan bahwa kelompok teror kini menggunakan pola yang semakin agresif dengan memanfaatkan kondisi psikologis anak-anak yang rentan.

“Ruang digital menjadi pintu masuk utama. Mereka memulai interaksi dari platform terbuka seperti media sosial dan game online, kemudian beralih ke percakapan pribadi untuk membangun kedekatan emosional sebelum menyusupkan ideologi,” jelas Brigjen Trunoyudo.

Dalam penanganan kasus ini, Densus 88 telah mengamankan lima tersangka dewasa yang diduga berperan sebagai pengendali dan perekrut anak-anak: FB alias YT (47), Medan, LN (23), Banggai, PB alias BNS (37), Sleman, NSPO (18), Tegal dan JJS alias BS (19), Agam

Penangkapan terbaru pada 17 November 2025 berhasil menjaring dua perekrut inti dari Sumatera Barat dan Jawa Tengah. Mereka disebut melakukan pendekatan sistematis untuk menarik anak-anak masuk ke jaringan terorisme, bahkan mendorong mereka melakukan aksi kekerasan.

Menurut Trunoyudo, pola propaganda yang digunakan kini semakin tersamarkan dengan memanfaatkan konten yang akrab dengan keseharian anak-anak.

“Video singkat, animasi, meme, hingga musik dijadikan alat untuk menarik perhatian. Mereka memanfaatkan rasa ingin tahu, pengalaman bullying, kondisi keluarga bermasalah, hingga pencarian identitas diri anak,” ungkapnya.

Proses penyebaran dilakukan secara bertahap, dimulai dari platform seperti Instagram, Facebook, serta berbagai game online, sebelum diarahkan ke percakapan tertutup melalui WhatsApp atau Telegram.

Menutup keterangannya, Brigjen Trunoyudo menegaskan bahwa negara tidak akan memberi celah bagi eksploitasi anak oleh jaringan teror.

“Polri berkomitmen penuh untuk melindungi anak-anak Indonesia dari radikalisasi, eksploitasi ideologi, dan kekerasan digital. Anak adalah masa depan bangsa, dan menjadi tanggung jawab kita bersama untuk memastikan mereka terhindar dari ancaman terorisme,” tegasnya.

Artikel Mengejutkan, Video Pendek dan Meme Jadi Senjata Teroris Rekrut 110 Anak di 26 Provinsi pertama kali tampil pada Berita dan Foto dari Berbagai Sumber Informasi yang Valid.

“Saya mendukung upaya pemerintah melindungi anak-anak dari dampak negatif media sosial. Upaya ini harus diikuti dengan pengaturan terhadap game online yang banyak mengandung unsur adiktif dan tidak ramah anak,”  ujar Netty dikutip dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (10/2)

Lebih lanjut, Netty menekankan bahwa edukasi tidak hanya perlu diberikan kepada anak-anak tetapi juga kepada para orang tua.

“Orang tua bertanggung jawab mengawasi dan membimbing anak dalam penggunaan teknologi digital. Oleh sebab itu, pemerintah perlu menggencarkan sosialisasi dan edukasi agar orang tua tahu cara melindungi anak dari konten yang tidak pantas dan sadar akan bahayanya,”  jelas politisi Fraksi PKS

Selain itu, Netty mendesak pemerintah untuk memperketat verifikasi usia pengguna media sosial.

“Saat ini masih banyak anak di bawah umur yang dengan mudah membuat akun media sosial tanpa adanya filter konten untuk anak di bawah umur. Pemerintah harus mewajibkan platform digital memiliki sistem verifikasi usia yang lebih ketat dan transparan,” tegasnya.

Netty juga menggarisbawahi dampak negatif media sosial terhadap kesehatan mental anak, seperti meningkatnya kecemasan, depresi, dan gangguan tidur akibat paparan konten berlebihan serta cyberbullying.

“Banyak penelitian yang menunjukkan bahwa penggunaan media sosial yang tidak terkontrol berkontribusi terhadap penurunan kesehatan mental anak. Kita melihat kasus cyberbullying, kecanduan media sosial, hingga gangguan tidur akibat penggunaan gadget yang berlebihan. Ini harus menjadi perhatian serius,” ujarnya.

Oleh karena itu, ia mendorong platform media sosial dan game online untuk lebih proaktif dalam menyediakan fitur yang mendukung kesehatan mental anak, seperti pembatasan waktu penggunaan, konten edukatif, serta mekanisme pelaporan konten berbahaya. Terakhir, Netty menegaskan perlunya transparansi dari platform digital dalam menjaga keamanan anak di dunia maya.

“Transparansi sangat penting. Platform digital harus secara berkala melaporkan langkah-langkah yang mereka ambil dalam melindungi anak di dunia maya, termasuk algoritma yang mereka gunakan untuk memfilter konten,” pungkasnya.

Artikel Pemerintah Batasi Media Sosial untuk Anak, Perlu Regulasi Ketat dan Peran Orang Tua pertama kali tampil pada Berita dan Foto dari Berbagai Sumber Informasi yang Valid.